DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Pergub 3 Tahun 2021 tentang TPP Bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 17 ditambah ayat (12); 2. Ketentuan lampiran II diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ferubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2A27 ten[arrg Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Peganvai Negeri Sipii Di Lingkungan Pernerintah Provinsi Str::natera Utara; b. C. d. Mengingat : 2. 1. a -z' Pasal 18 ayat (6) Undang-Und'ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang.UndangNomor24Tahlr 1956tentangPembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286\; undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang perbendaltaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -.). 4. 6. 7. 8. g, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan KeuangandanKinerjalnstansiPemerintah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25O ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46la\; l0.PeraturanPemerintahNomor53Tahun20l0tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repuhrlik Indonesia Tahun 2o7A Nomor T4,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 1 1. peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2076 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2A79 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6aO2);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tah:un 2OL7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a77);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2079 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Al9 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63aQ; l5.InstruksiPresidenRepubliklndonesiaNomor5Tahun2oa4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2O tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020NomorlTSl);
17.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2otl tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegau,ai Negeri SiPil;
18.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2OL8 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
19.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2076 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2O2O tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2A Nomor 15); 2O.Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 3); 2l.Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 61); -)- 22.Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2ol7 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 85);
23.Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahum 2018 tentang Susunan organisasi,Tugas,Fungsi,UraianTugasDanTataCaraKerja Rumah sakit Jiu,a Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 24); 24.Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2OL9 tentang Perpindahan Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9 Nomor 2);
25.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2A Nomor 1); 26.Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2l Nomor 3); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2A2I TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegau,ai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 17 ditambah ayat (12), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Selain penghasilan menurut peraturan perundang- undangan, TPP diberikan setiap buian kepada PNS dan CPNS.
(2)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan SKP dan PKP PNS dan CPNS yang bersangkutan.
(3)Besaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80 % (delapan puiuh persen) dari besaran SKP dan PKP.
(4)Besaran TPP berdasarkan SKP dan PKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Pengaturan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(6)PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan biaya sendiri dan tidak melampaui lama pendidikan yang ditentukan hanya diberikan TPP berdasarkan SKP sedangkan TPP berdasarkan PKP tidak diberikan;
(7)Plt. atau Plh. diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(8)Plt. atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yaitu:
1. a.bagi Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur).
2. b.bagi PNS atau Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Administrator atau Pengawas ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah).
(9)Ketentuan mengenai TPP PNS tambahan' yaitu:
1. a.pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai P1t' atau Plh' menerima TPP PNStambahan,d.itambah2oo/o(d:uapuluhpersen)dari TPPPNSdalamjabatansebagaiPlt.atauPlh.pada jabatan Yang dirangkapn a; b.pejabatsetingkatyangmerangkapPlt.atauPlh.jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (duapuluhpersen)dariTPPPNSyanglebihrendah pad.ajabatandefinitifataujabatanyangdirangkapnya;
2. c.pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai P1t. atau Plh. hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
3. d.TPP PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
(10)Dalam hal terjadi rotasi/mutasi pemberian TPP diberikan mulai bulan berikutnya untuk jabatan yang baru sejak menerima surat perintah melaksanakan tugas dan/atau surat pernyataan pelantikan.
(11)Besaran TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS dihitung dengan menggunakan rllmus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(12)Bagi PNS dengan Jabatan Fungsional Pengelola Barangf Jasa tidak dapat menerima honorarium.

2.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantlrm dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Peraturan Gubernur diundangkan. Pasal II ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannyapengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 29 Maret 2OZl GUBERNUR SUMATERA UTARA ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 31 Maret 2027 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R. SABRINA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4 Salinan Sesuai Dengan Aslinya P1t. KEPALA BIRO HUKUM, Pembina NIP. 19690421 199003 2AO3 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2O2L TANGGAL 29 MARET 2O2L TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN SKP DAN PKP KEPADA WIDYAISWARA, PENELITI, PERENCANA DAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Salinan Sesuai Dengan Aslinya P1t. KEPALA BIRO HUKUM, SIREGAR Pembina k.r (rv/b) 199003 2003 NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/ BULAN (Rp) SKP PKP 1 Widyaiswara Utama 10.000.ooo,- 4.000.000,- 2 Widyaiswara Madya 8.500.000,- 3.500.000,- - o Widyaiswara Muda 6.OOO.OOO,- 2.OOO.OOO,- 4 Widyaiswara Pratama 4.500.o00,- 1.500.000,- 5 Peneliti Utama 5.625.OOO,- 3.OOO.OOO,- 6 Peneliti Madya 4.875.000, 2.250.000,- 7 Peneliti Muda 4.125.000,- 1.500.000,- 8 Peneliti Pertama 3.750.OOO,- 1.125.OOO, 9 Perencana Utama 5.625.000,- 3.O00.ooo,- 10 Perencana Madya 4.875.OOO, 2.250.000,- 11 Perencana Muda 4.125.O00,- 1.500.000,- t2 Perencana Pertama 3.750.OOO,- 1.125.OOO,- 13 Pengelola Barang/ Jasa Madya 9.000.000,- 6.000.000,- l4 Pengelola Barang/ Jasa Muda 7.800.ooo,- 5.200.ooo,- 15 Pengeloia Barang/Jasa Pertama 6.600.ooo, 4.400.000, NIP. 1969042r

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…