DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PELAKSANA PENGELOLAAN CPPP, PENETAPAN CADANGAN PANGAN, TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN (Umum, Bagian Kedua (Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran), MEKANISME PENYALURAN CPPP, PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diganti;
c.bahwa dalam rangka ketersediaan cadangan pangan di Provinsi Sumatera Utara, perlu melakukan penguasaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi yang pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
8.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
9.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
12.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.
7.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
8.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
9.Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
10.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
11.Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat CPPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
12.Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
13.Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasikan dan terpadu.
14.Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15.Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
16.Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
17.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
18.Kedaruratan adalah kondisi atau situasi yang mengancam berbagai kelompok masyarakat dan membutuhkan respon yang cepat dengan prosedur yang rutin.
19.Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
20.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
21.Tim Pengendali Inflasi Daerah adalah tim yang ditetapkan Bank Indonesia untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
22.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya yang bergerak dibidang Pangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan cadangan pangan tertentu sebagai CPPP dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana alam, keadaan darurat, bencana sosial dan gejolak harga di daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam mengatur penyelenggaraan CPPP;
b.mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
d.memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan Pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.

Pasal 4

Sasaran penyaluran CPPP adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat :

a.bencana alam;
b.bencana sosial;
c.keadaan darurat; dan atau
d.terjadinya gejolak harga.

BAB II

PELAKSANA PENGELOLAAN CPPP

Pasal 5

(1)Pengelolaan CPPP dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dalam pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan cadangan pangan meliputi penyediaan dan/atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan cadangan Pangan.
(3)Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim teknis pelaksana pengelolaan cadangan pangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1)Gubernur menetapkan CPPP.
(2)Penetapan CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah pangan pokok tertentu.

Pasal 7

(1)Penetapan jenis CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.potensi sumber daya pangan daerah.
(2)Penetapan jumlah CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan:
1. a.produksi bahan pangan pokok tertentu
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
3. c.kerawanan pangan;
4. d.pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen; dan
5. e.angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
(3)Penetapan jumlah CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui :
1. a.pengadaan;
2. b.pengelolaan;
3. c.penyaluran.
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembelian Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPP dan metode pengadaan lain yang sah.
(3)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antar wilayah Kabupaten/Kota, pengolahan, dan/atau pelepasan stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPP.
(4)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c merupakan pengeluaran CPPP sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dalam penyelenggaraan cadangan pangan, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

Pasal 10

(1)Pengadaan CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani yang aman dan bermutu.
(2)Pembelian CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(3)Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan CPPP.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…