DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ISI DAN URAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 a3rat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rqpublik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 7O4, Ta.mtrahan Lembaran Negara Republik Indonesi.a Nomor aa2ll;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapaq Peraturan Pemerilltah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
11.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
12.Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8.Pembagunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
9.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih dari unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
11.Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 3 (tiga) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
17.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18.Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah implementasi program yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD, yang memuat:

a.evaluasi pelaksanaan;
b.tujuan sasaran;
c.program dan kegiatan;
d.indikator kinerja;
e.kelompok sasaran; dan
f.pendanaan indikatif.

Pasal 3

(1)Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk menetapkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Daerah;
2. b.mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. c.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
5. e.mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II

ISI DAN URAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1)Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : pendahuluan, yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2. b.BAB II : hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu, yang memuat:
  1. 1.evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah;
  2. 2.analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
  3. 3.isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  4. 4.review terhadap rancangan awal RKPD; dan
  5. 5.penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. c.BAB III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, yang memuat:
  1. 1.telaahan terhadap kebijakan nasional;
  2. 2.tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
  3. 3.tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan; dan
  4. 4.target KSD.
4. d.BAB IV : Renja dan pendanaan Perangkat Daerah, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah serta program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung KSD, dan
5. e.BAB V : penutup, yang menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
(2)Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. a.Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
2. b.Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. c.Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
4. d.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
5. e.Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;
6. f.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara;
7. g.Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. h.Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. i.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. j.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
11. k.Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara;
12. l.Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
13. m.Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
  1. 1.UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem;
  2. 2.UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan.
14. n.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara;
15. o.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
16. p.Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
17. q.Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
18. r.Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara;
19. s.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara;
20. t.Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara;
21. u.Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara;
22. v.Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
23. w.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Sumatera Utara;
24. x.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara;
25. y.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
26. z.Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara; aa. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara; bb. Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara; cc. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara; dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara; ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara; ff. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan GuLrernur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunrlangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatann-va cialam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggai 3 Fetrruari 2025 PJ, GUBERNUR SUIVIATERA UTARA, ttd A. FA-I'ONi Diundangkan di Medan pada tanggal 11 Februari 2A25 PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. M. A. EFFENDY POHAN BERITA DAERAH PRCVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4 Salinan Sesuai clengan Aslinrra. P1t. BIRO HUKUM, rrd MUDA NIP. 19694421 199003 2 003 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2025 TANGGAL 3 FEBRUARI 2025 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…