DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2017

Nomor: 40
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas, fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja badan Penghubung Daerah Provinsi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum , Tugas Fungsi dan Uraian Tugas, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tlrgas dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Taxrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 4. Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 20l6tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Arc Nomor 40) Sebagian telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Pergub Nomor 39 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15); 5. 6. Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7.Badan adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagr.an Kesatu Badan

Pasal 2

Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas melaksanakan pen)rusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang administrasi umlrm, hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat dan pelayanan, fasilitasi promosi dan informasi serta tugas pembantuan. Badan Penghubung Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar lembaga, masyarakat dan pelayanan serta promosi dan informasi;

(1)(2t
1. b.penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraarr Pemerintahan Daerah dalam bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar lembaga, masyarakat dan pelayanan serta promosi dan informasi;
2. c.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, hubungan antar lembaga, masyarakat dan pelayanan;
3. d.penyelenggaraan tugas pembantuan Pemerintahan di bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian;
4. e.penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
5. f.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Badan Penghubung Daerah mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan penyiapan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan ketentuan dan standar pembinaan dan pengembangan hubungan kelembagaan pemerintah dan non pemerintah, keprotokolan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, serta promosi dan informasi pembangunan daerah, investasi, ekonomi, sosial, budaya dan kepariwisataan;
2. b.menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Badan;
3. c.menyelenggarakan pembinaan dan pemantapan hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah DKI Jakarta, Lembaga Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Swasta;
4. d.menyelenggarakan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan Provinsi Sumatera Utara kepada pengunjung Anjungan Daerah Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia Indah, sesuai dengan ketentuan dan standar operasional pelayanan yang ditetapkan;
5. e.menyelenggarakan kegiatan fasilitasi untuk kelancaran urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Swasta;
6. f.menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan potensi dan hubungan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat asal Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya;
7. g.menyelenggarakan kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah, Investasi, kepariwisataan, potensi daerah dan peluang investasi;
8. h.menyelenggarakan dan mengembangkan khazanah seni dan budaya daerah;
9. i.menyelenggarakan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
10. j.menyelenggarakan Kegiatan Pemeliharaan Anjungan Daerah Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia Indah;
11. k.menyelenggarakan pemeliharaan dan pengelolaan mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta;
12. l.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
13. m.menyelenggarakan pelaporan atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan. (41 Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3), Kepala Badan dibantu: (u
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
3. c.Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat;
4. d.Sub Bidang Fasilitasi Program, Informasi, dan Promosi.

Pasal 3

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua Sub Bidang di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi, meliputi Ketatausahaan, produk hukum, kepegawaian, pendapatan, perencanaan program kerja, perbendaharaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa penatausahaan keuangan pemeliharaan dan inventarisasi aset, pengelolaan dan pemeliharaan mess Pemprovsu, gedung kantor dan kerumahtanggaan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
b.pelaksanaan verilikasi produk hukum pelaksanaan program kegiatan;
c.pelaksanaan administrasi kepegawaian;
d.pelaksanaan penyusunan target pendapatar mess Pemprovsu, pembukuan dan penyetoran pendapatan mess;
e.pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Keda Anggaran;
f.pelaksanaan pengelolaan pembukuan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran;
g.pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, berupa penJrusunan Dokumen Penggunaan Anggaran;
h.pelaksanaan penyusunan rencana umum pengadaan barang / jasa; (21 pelaksanaan penatausahaan keuangan, administrasi pengajuan permintaan dana dan verifikasi administrasi keuangan serta Laporan Keuangan; pelaksanaan pen5rusunan rencana kebutuhan barang, pemeliharaan aset, daftar inventarisasi aset dan laporan pengadaan barang;
k.pelaksanaan pemeliharaan mess Pemprovsu, gedung kantor, peralatan dan urusan kerumahtanggan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya; pelaksanaan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan. Bagran Ketiga Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan

Pasal 4

(1)Sub Bidang Hubungan Antar [embaga dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara di bidang pelayanan protokoler, dan hubungan kelembagaan dengan instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Perwakilan Negara dan kmbaga Asing dan Lembaga Swasta. {21 Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan, mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan pengumpulan, mengolah, dan menyajikan bahan/data untuk pen)rusunan dan penyempurnaan ketentuan dan standar pelayanan protokoler terhadap Pejabat Provinsi Sumatera Utara, pembinaan hubungan dengan instansi Kementerian, kmbaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Swasta, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga Luar Negeri; 1. J. t. m. d. e.
2. b.pelaksanaa.n pen5rusunan perencanaan dan program kegiatan Sub Bidang;
3. c.pelaksanaan dan men5rusun agenda, program dan kegiatan hubungan kelembagaan; pelaksanaan pelayan dan kemitraan, sesuai ketentuan peraturErn perundang-undang€Ln; pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kedinasan dengan instansi Pemerintah untuk kelancaran tugas-tugas pimpinan/pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; pelaksanaan dan memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi, Kabupatendan Kota dengan Pemerintah Pusat; pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi agenda pertemuan/ rapat kedinasan pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Pusat maupun instansi lainnya; pelaksanaan koordinasi dan konlirmasi rencana anjungan atas kunjungan perwakilan negara asing ke daerah dan anjungan daerah Provinsi; pelaksanaan tugas-tugas pendampingan bagi pejabat Pemerintah Provinsi; pelaksanaan tugas-tugas pendampingan bagi tamu- tamu penting anjungan daerah Provinsi; pelaksanaan tugas-tugas pendampingan bagr kontingen daerah yang mengikuti even nasional di Jakarta; pelaksanaan, menjalin dan membina serta memantapkan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Provinsi lainnya; pelaksanaan, menjalin dan membina serta memantapkan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga perwakilan negara asing/korps diplomatik dan lembaga internasional; o b' h. 1. J. k. 1r.. pelaksanaan, menjalin dan membina serta dan memantapkan hubungan kerjasama dengan lembaga swasta/pelaku usaha di Jakarta;
4. o.pelaksanaan dan memfasilitasi kelancaran program pendidikan/hrgas belajar bagt mahasiswa tugas belajar asal Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota;
5. p.pelaksanaan, menghimpuh, mengolah dan menyajikan data tentang pro{il tokoh/pejabat Pemerintah dan Swasta asal Sumatera Utara di Jakarta;
6. q.pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang hubungan kelembagaan dan kemitraan;
7. r.pelaksanaan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
8. s.pelaksanaan pen5rusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
9. t.pelaksana€rn pemberi masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai dengan tugasnya;
10. u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya;
11. v.pelaksanaan pen5rusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 5

(1)Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagtan tugas Badan Daerah Penghubung Provinsi Sumatera Utara di bidang pelayanan dan pembinaan masyarakat asal Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya. (21 Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat, mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan dan pembinaan potensi masyarakat asal Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya;
2. b.pelaksanaan dan menJrusun agenda, program dan kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. c.pelaksanaan dan menjalin hubungan kemitraan dan kerjasama kegiatan dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi paguyuban masyarakat asal Sumatera Utara di Jakarta dan sekitarnya;
4. d.pelaksanaan pertemuan berkala dengan unsur pengurus organisasi paguyuban masyarakat asal Sumatera Utara;
5. e.pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mempererat silaturahim dan memelihara kerukunan antar warga asal Sumatera Utara di Jakarta dan sekitarnya;
6. f.pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, seminar dan lokakarya, bekerjasama dengan organisasi paguyuban masyarakat asal Sumatera Utara untuk mengembangkan potensi masyarakat perantau di bidang ekonomi dan kewirausahaan;
7. g.pelaksanaan penguatan potensi dan per€rn serta masyarakat untuk mendukung usaha pembangunan di daerah asal/kampung halaman;
8. h.pelaksanaan dan menggalang partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung penampilan Provinsi Sumatera Utara dalam berbagai even nasional / internasional ;
9. i.pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta dan organisasi masyarakat asal Sumatera Utara untuk melancarkan program kependudukan, wirausaha, lingkungan hidup dan lainnya; m. pelaksanaan dan menghimpuo, mengolah dan menyajikan data prof,rl tokoh masyarakat, potensi masyarakat, dan organisasi paguyuban masyarakat asal Sumatera Utara; pelaksanaan penerbitan buletin data dan informasi kegiatan warga dan organisasi masyarakat asal Sumatera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya; pelaksanaan kegiatan pengelolaan, penataan dan pembinaan palayanan masyarakat; pelaksanaan dan memfasilitasi kelancaran pelayanan masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan; pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat; pelaksanaan penJrusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya; pelaksanaan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat; pelaksanaan dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai dengan tugasnya; pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya; pelaksanaan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksa.naan tugasnya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 6

{ U Sub Bidang Fasilitasi Program, Informasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara di bidang promosi daerah dan kepariwisataan serta mengelolah j. k. 1. n. o. p. q. r. _L2_ Anjungan Daerah Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia Indah. {21 Kepala Sub Bidang Fasilitasi Program, Informasi dan Promosi, mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan dan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk pen5rusunan dan penyempurnaan standar pelayanan promosi dan penyampaian informasi di bidang pembangunan dan potensi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan investasi serta pengelolaan Anjungan Daerah Sumatera Utar:a di TMII;
b.pelaksanaan dan menJrusun agenda, program dan kegiatan di bidang promosi dan informasi pembangunan, potensi daerah, peluang investasi dan kepariwisataan serta pengelolaan Anjungan Daerah Sumatera Utara di TMII;
c.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kemitraan di bidang promosi potensi daerah dan kepariwisataan dengan Satuan Kerja Peangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;
d.pelaksanaan dan menghimpuo, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang prolil dan potensi alam, hasil pembangunan dan komoditas unggulan Sumatera Utara di bidang ekonomi, industri dan agrobisnis;
e.pelaksanaan dan menghimpur, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang prolil dan khazanah seni budaya daerah Sumatera Utara;
f.pelaksanaan dan menghimpuo, mengolah, menyqiikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil seniman, budayawan dan kelompok seni budaya daerah Suamtera Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya;
g.pelaksanaan dan menghimpuo, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil daerah htjuan wisata di Sumatera Utaral j. k. h. t. 1. m. n. p. q. pelaksanaan kegiatan pameran, pergelaran, festival, baz,aar dan even seni budaya di dalam dan diluar negeri maupun pada anjungan daerah sesuai ketentuan yang ditetapkan; pelaksanaan pelayanan informasi dan kepustakaan bagi wisatawan, serta pelajar dan mahasiswa yang melakukan studi dan penelitian sesuai standar yang berlaku; pelaksanaan dan mengelola website promosi dan informasi daerah Sumatera Utara di jaringan internet; pelaksanaan kerjasama dengan biro perjalanan wisata untuk mempromosikan obyek dan paket wisata ke daerah; pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan paket acara khusus dan kegiatan terpadu yang diagendakan oleh Manqjemen TMII setiap tahunnya; pelaksanaan kerjasama dengan sanggar seni budaya dan organisasi paguyuban masyarakat asal Sumatera Utara di Jakarta dan Sekitarnya dalam mengisi program dan kegiatan Anjungan Daerah Sumatera Utara di TMII; pelaksanaan pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah Sumatera Utara serta menggiatkan aktivitas sanggar-sanggar seni yang dibina oleh organisasi paguyuban masyarakat asal Sumatera Utara melalui kegiatan workshop, lomba dan festival; pelaksanaan dan memfasilitasi sanggar-sanggar seni/ kelompok seni budaya dan seniman tradisional Sumatera Utara untuk mengisi even seni budaya di tingkat nasional, regional dan internasional; pelaksanaan dan mengelola Pusat Pelatihan Seni dan tari Anjungan Daerah Sumatera utara TMII; pelaksanaan penerbitan buletin data dan informasi kegiatan seni budaya seluruh etnis asal Sumatera Utara di Jakarta dan sekitarnya secara berkala; o. -L4-
r.pelaksanaan fasilitasi pemasaran komoditas unggulan dan seni kerajinan daerah melalui kegiatan pameran tetap pada Anjungan Daerah Sumatera Utara di TMII, Pekan Raya Jakarta maupun even internasional;
s.pelaksanaan penataan, desain dan perawatan lingkungan, materi pameran dan prasarana/sarana fisik rumah adat daerah Sumatera Utara pada Anjungan Daerah Sumatera Utara di TMII; pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi program, informasi dan promosi daerah; pelaksanaan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Program, Informasi dan Promosi; pelaksanaan penJrusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya; pelaksanaan dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai dengan tugasnya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya; pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan; t. u. v. x. v.
(2)
(3)
(4)(s) 15- Kepala Badan wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing; Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas karena suatu hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugasnya karena suatu hal, maka Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, kepada pejabat setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungiawab sesuai ketentuan pen-rndang-undangan. peraturan

Pasal 8

Untuk kepentingan koordinasi pengendalian surat men5rurat maka:

a.Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi, Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah;
b.Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala Badan, harus melalui paraf penanggungjawab Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagran.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2OlI tentang Uraian T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Jakarta Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Srrmatera Utara Tahun zOlL Nomor 4l dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orarlg mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 8 Mei 2Ol7 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 15 Mei 20fi SEKRETARIS DAERAH PROYINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2AL7 NOMOR 40 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM PEMBINA TK. I NrP. 1969042t 199003 2 003

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…