DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2018

Nomor: 40
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Mengingat: 1. b. C. 2. 3. 5. 6. 4. 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2O18 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2076 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol8 Nomor 6). Menetapkan : a J MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang selanjutnya disebut UPT. B. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bina marga dan bina konstruksi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan. (21 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
2. b.pelaksanaan kebijakan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
4. d.pelaksanaan administrasi jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai bidang lingkupnya;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah danlatau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
4. d.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan dan penegakan disiplin pada lingkup Dinas;
5. e.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah; o b' 5 menyelenggarakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Dinas; menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerahlkekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas; menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan keuangan Dinas; menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan dalam penetapan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kebinamargaan dan pembinaan konstruksi; menyelenggarakan program perencanaan, pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan pembinaan konstruksi; menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebinamargaan dan pembinaan konstruksi sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah; menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; menyelenggarakan koordinasi pen1rusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pembinaan pembangunan, pemeliharaan dan penempatan sumber daya Bina Marga dan Bina Konstruksi serta tugas pembantuan; menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelayanan di bidang kebinamargaan dan pembinaan konstruksi dengan dinas/lembaga kebinamargaan dan jasa konstruksi lintas Kabupaten lKota; menyelenggarakan koordinasi dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas; menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsi. h. 1. J. k. l. m. n. o. p. q.
(4)6 Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
3. c.Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4. d.Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
5. e.Bidang Bina Konstruksi;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi;
8. h.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Medan, wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Medan;
  2. 2.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Binjai, wiiayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, berkedudukan di Binjai;
  3. 3.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi, wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Tebing Tinggi;
  4. 4.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Siantar, wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Pematang Siantar;
  5. 5.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tanjung Balai, wilayah kerja Kota Tanjung Ba1ai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara, berkedudukan di Kota Tanjung Balai;
  6. 6.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul, wilayah kerja Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Samosir, berkedudukan di Dolok Sanggul;
  7. 7.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Padang Sidempuan, wilayah kerja Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan, berkedudukan di Padang Sidempuan; 7
  8. 8.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan, wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Kotanopan;
  9. 9.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang, wilayah kerja Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, berkedudukan di Sidikalang; 1O. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kabanjahe, wilayah kerja Kabupaten Karo berkedudukan di Kabanjahe;
  10. 11.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Rantauprapat, wilayah kerja Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan berkedudukan di Rantauprapat;
  11. 12.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sibolga, wilayah kerja Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Kota Sibolga;
  12. 13.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunung Tua, wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, berkedudukan di Gunung Tua;
  13. 14.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tarutung, wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir, berkedudukan di Tarutung;
  14. 15.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli, wilayah kerja Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat, berkedudukan di Gunung Sitoli. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan di Bidang Urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan, dan Program, Akuntabilitas dan Informasi pubtik.
(2)Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengelolaan umum dan kepegawaian;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
3. c.penyelenggaraan pengelolaan program, akuntabilitas dan informasi publik.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Sekretariat;
2. b.menyelenggarakan pen5rusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan Dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
4. d.menyelenggarakan koordinasi penJrusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja dan Anggararr (RKA) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
5. e.menyelenggarakan koordinasi pen]rusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
6. f.menyelenggarakan pengelolaan data kepegawaian, keuangan, dan baranglaset Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
7. g.menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
8. h.menyelenggarakan pengelolaan kearsipan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
9. i.menyelenggarakan informasi publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
10. j.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; 9
11. k.menyelenggarakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
  1. 1.menyelenggarakan koordinasi penegakan ketentuan, peraturan perundang-undangan kebinamargaan dan pembinaan konstruksi;
12. m.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. n.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.melaksanakan pen1rusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggarar' Bidang Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembinaan kearsipan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
6. f.melaksanakan pen)rusunan dan pengelolaan data kepegawaian; 10
7. g.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah Dinas dan arsip;
8. h.melaksanakan pen5rusunan laporan, eva_lusi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
9. i.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Dinas;
10. j.melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
11. k.melaksanakan penghimpunan, menganalisis dan menyalurkan kebutuhan sarana dan prasarana kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
  1. 1.melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian prasarana dan sarana Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
12. m.melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
13. n.melaksanakan kegiatan pengurlrsan dan pengaturan kesejahteraan pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
14. o.melaksanakan kegiatan pengembangan karier Pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
15. p.melaksanakan pengelolaan, pendataan, dan pengurusan baranglaset Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
16. q.melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, kendaraan dinas dan peralatan kerja kantor serta barang/aset Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
17. r.melaksanakan pengaturan acara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
18. s.melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. t.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya. 11
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Keuangan;
2. b.melaksanakan pengumpulan datalba1r,.an dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
6. f.melaksanakan pen1rusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
7. g.melaksanakan pembinaan administrasi perbendaharaan keuangan;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
9. i.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
10. j.melaksanakanverifikasi keuangan;
11. k.melaksanakan penatausahaan belanja langsung pada dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  1. 1.melaksanakan penatausahaan belanja tidak langsung pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
12. m.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. n.melaksanakan koordinasi pen5rusunan bahan evaluasi administrasi keuangan ;
14. o.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan administrasi keuangan;
15. p.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan Dinas pegawai; 12
16. q.melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
17. r.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
18. s.melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan kepada Sekretaris, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
19. t.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan ldata rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan koordinasi penghimpunan dan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Dinas;
5. e.melaksanakan koordinasi penJrusunan Laporan Kinerja Dinas;
6. f.melaksanakan pengelolaan informatika Bidang Kebinamargaan dan Jasa Konstruksi;
7. g.melaksanakan pembinaan untuk peningkatan sistem informasi dan komunikasi kebinamargaan dan pembinaan konstruksi;
8. h.melaksanakan pengelolaan laporan Akuntabilitas dan informasi publik pada lingkup Dinas Bina Marga dan Bina Konstrrrksi;
9. i.melaksanakan pengumpulan dan penyajian bahanldata tindak lanjut hasil audit; j.melaksanakan pengumpulan bahan/data pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; k. t. 13 melaksanakan pengolahan bahan I data administrasi teknik pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; melaksanakan penyajian bdnanldata pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Jalan, Perencanaan Jembatan Serta Pelaporan dan Evaluasi' Bidang Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
b.penyelenggaraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan arrggara Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
c.penyelenggaraan penJrusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggarafi Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
d.penyelenggaraan pen5rusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja dan Anggatar, (RKA) Dinas;
e.penyelenggataarr penJrusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
f.penyelenggaraan pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggafafl Bidang Perencanaan dan Evaluasi; m. n. o.

(1)
(2)14
1. g.penyelenggaraan survey kondisi dan perencanaan teknis jalan dan jembatan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
2. h.penyelenggaraan pen;rusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
3. i.penyelenggaraan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan perencanaan dan survey jalan dan jembatan dan penyelenggaraan pen5rusunan konsep penetapan status, fungsi,kelas jalan;
4. j.penyelenggaraan penJrusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. k.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup bidang Perencanaan dan Evaluasi;
2. b.menyelenggarakan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
3. c.menyelenggarakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
4. d.menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas;
5. e.menyelenggarakan pen5rusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
6. f.menyelenggarakan pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
7. g.menyelenggarakan survey kondisi dan perencanaan teknis jalan dan jembatan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
8. h.menyelenggarakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi; 15
9. i.menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan perencanaan dan survey jalan dan jembatan dan penyelenggaraan penyusunan konsep penetapan status, fungsi, kelas jalan;
10. j.menyelenggarakan pen5rusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi, dibantu :
1. a.Seksi Perencanaan Jalan;
2. b.Seksi Perencanaan Jembatan;
3. c.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Perencanaan Jalan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perencanaan Jalan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Keda dan Anggaran (RKA) Dinas;
5. e.melaksankan survey kondisi dan perencanaan teknis jalan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
6. f.melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pada Bidang Perencanaan Jalan dan Survey Kondisi Jalan;
7. g.melaksanakan koordinasi pen5,'usunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya; t6
8. h.melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Jalan;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
(2)Kepala Seksi Perencanaan Jembatan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perencanaan Jembatan;
2. b.melaksanakan pen5rusunan bahan rencana strategis dan rencana keda dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evalauasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan penJrusllnan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan jembatan dan survey kondisi jembatan;
5. e.melaksanakan survey kondisi dan perencanaan teknis jembatan Provinsi sesuai dengan kewenangannya
6. f.melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pada Bidang Perencanaan Lembatan dan Survey Kondisi Jembatan;
7. g.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugas Perencanaan Jembatan;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
(3)Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
2. b.melaksanakan pen1rusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya; 17
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang perencanaan dan Evalauasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Blna Konstruksi;
5. e.melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
6. f.melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pelaporan dan evaluasi;
7. g.melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring terhadap laporan Dinas;
8. h.melaksanakan pen1rusunan konsep penetapan status, fungsi, kelas jalan;
9. i.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas bidang Perencanaan dan Evaluasi;
10. j.melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, serta Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan.
(2)Bidang Pembangunan jalan dan jembatan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; 18
2. b.penyelenggaraan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. c.penyelenggaraan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4. d.penyelenggaraan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
5. e.penyelenggaraan pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
6. f.penyelenggaraan pengawasan/supervisi teknik dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
7. g.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
8. h.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi;
9. i.penyelenggaraan penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit;
10. j.penyelenggaraan pen1rusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
11. k.penyelenggaraan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan.
  1. 1.penyelenggaraan pengkajian teknologi jalan dan jembatan dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja, dan jenis konstruksi jalan dan jembatan, termasuk kerja sama dengan instansi pemerintah/ swasta;
12. m.penyelenggaraan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan;
13. n.penyelenggaraan koordinasi pen5rusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; 19
14. o.penyelenggaraan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
15. p.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. b.menyelenggarakan penJrusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4. d.menyelenggarakan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
5. e.menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
6. f.menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan/supervisi teknik dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
7. g.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
8. h.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi;
9. i.menyelenggarakan penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit;
10. j.menyelenggarakan pen5rusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
11. k.menyelenggarakan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan; 20
  1. 1.menyeienggarakan pengkajian teknologi jalan dan jembatan dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja, dan jenis konstruksi jalan dan jembatan, termasuk kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta;
12. m.menyelenggarakan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan;
13. n.menyelenggarakan koordinasi penJrusunall laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
14. o.menyelenggarakan pen1rusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
15. p.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya'
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, dibantu :
1. a.Seksi Pembangunan Jalan ;
2. b.Seksi Pembangunan Jembatan ;
3. c.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan'

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Pembangunan Jalan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pembangunan Jalan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembangunan jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan angg ararr Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen]rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan;
5. e.melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di Bidang Pembangunan Jalan; 2t
6. f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi bidang jalan;
7. g.melaksanakan penyu$unall konsep tindak lanjut hasil audit bidang jalan;
8. h.meiaksanakan penyusunEm konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa bidang jalan;
9. i.melaksanakall penJrusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan.
10. j.melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi jalan dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja, dan jenis konstruksi jalan, termasuk keda sama dengan instansi pemerintah / swasta;
11. k.melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan;
  1. 1.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kineda, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai Bidang tugasnya;
12. m.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas seksi Pembangunan Jalan;
13. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
(2)Kepala Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dan lingkup Seksi Pembangunan Jembatan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan rencara strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan;
5. e.n+elaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di Bidang Pembangunan Jembatan;
(3)22
1. f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi Bidang Jembatan;
2. g.melaksanakan pen)rusunan konsep tindak lanjut hasil audit Bidang Jembatan;
3. h.melaksanakan pen5rusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa Bidang Jembatan; i- melaksanakan pea5rusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan;
4. j.melaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi jembatan dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja, dan jenis konstruksi jembatan, termasuk kerja sarna dengan instansi pemerintah / swasta;
5. k.melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan; 1- melaksanakan koordinasi penyu$unan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. m.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas seksi Pembangunan Jalan;
7. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan mempunyai uraian tugas :
8. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dan lingkup Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
9. b.melaksanakan penyusunan rencarra strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
10. c.melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
11. d.melaksanakan pen5rusunan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan pembarlgunan jalan dan jembatan; 23
12. e.melaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
13. f.melaksanaan pemantauan terhadap pengawasan/ supervisi teknik dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
14. g.melaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan peurbangunan jalan dan jembatan; h- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi;
15. i.melaksanakan koordinasi pen1rusunan konsep tindak lanjut hasil audit Bidang Jalan dan Jembatan; j- melaksanakan koordinasi penJrusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
16. k.melaksanakan pen5rusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan; 1" melaksanakan penelitian terhadap dokumen rencana teknik pengendalian dan pengawasan/supervisi pembangunan jalan dan jembatan;
17. m.melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
18. n.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kineda, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
19. o.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
20. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. {u (21 24

Pasal 9

Bidang Perneliharaan Jatan dan Jembatan mempLrnyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemeliharaan Jalan, Pemeliharaan Jembatan, serta Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelengarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan" arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
b.penyelenggaraan pen5rusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
c.penyelengaraan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
d.penyelenggaraan koordinasi kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemeliharaan ialan dan jembatan;
e.penyelenryaraarr koordinasi perencanaan, pelaksanaarrt pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
f.penyelen ggaraar, pengembangan dan evaluasi sistem perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalar dan jembatarr;
g.penyelenggaraar, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasara! kegiatan pemeliharaan ialatt dan jembatan;
h.penyeleaggaraan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
i.penyelenggaraarl koordinasi evaluasi kinerja penye lengg as aarl pe me lihar aart i a-Jan dan j e mb atar:;
j.penyelenggaraan koordinasi pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan jalan dan jembataft; 25
k.penyelenggara€rn koordinasi penyusunan Iaporan keuangan, kineda, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
l.penyelenggaraan penJrusunan pelaporan dan pertanggungiawaban Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
m.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; b- menyelenggarakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. c.menyelenggarakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. d.menyelenggarakan koordinasi kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. e.menyelenggarakan koordinasi perencaraaara, pelaksanaan, pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. f.menyelenggarakan pengembangan dan eva-luasi sistem perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. g.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. h.menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
8. i.menyelenggarakan koordinasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemeliharaan j alan dan jembatan ;
9. j.menyelenggarakan koordinasi pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan jalan dan jembatan; 26
10. k.menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
11. l.menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungiawaban Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
12. m.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dibantu:
13. a.Seksi Pemeliharaan Jalan;
14. b.Seksi Pemeliharaan Jembatan;
15. e.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan;

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemeliharaan Jalan;
2. b.melaksanakan pen)rusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan pemeliharaan jalan;
5. e.melaksanakan persiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan perencana;ln pemeliharaan j alan;
6. f.melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan penanggulangan dan/atau tindakan pemeliharaan jalan guna beroperasinya pelayanan jalan serta sarana dan prasarananya:
7. g.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; 27
8. h.melaksanakan koordinasi untuk pengendalian fungsi dan manfaat jalan Provinsi dan utilitasnya;
9. i.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan.
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
(2)Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemeliharaan Jembatan;
2. b.melaksanakan pen5rusunan bahan rencana strategis dan renc€Lna kerja dan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. e.melaksanakan reneana strategis dan dok,umen pelaksanaan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pereneanaan pemeliharaan jembatan;
5. e.melaksanakan persiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan perenc€rnaan pemeliharaan jembatan; f- melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan penanggulangan dan/atau tindakan pemeliharaan jembatan guna beroperasinya pelayanan jembatan serta sarana dan prasarananya;
6. g.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. h.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan;
8. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
(3)Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingln"rp Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan ; 28 melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggara.n Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan pen)rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan; melaksanakan persiapan koordinasi kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan; melaksanakan koordinasi kegiatan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan guna beroperasinya pelayanan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarananya: melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan kegiatan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pemeliharaan jalan dan Jembatan; melaksanakan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan; melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
(1)Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sumber dayajasa konstruksi. b. C. d. o b. h. e. f. 1. J. k. 29 (21 Bidang Bina l(onstruksi menyele fungsi :
1. a.penyelenggaraan pemberian bimbingan, arahan, penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Bina Konstruksi;
2. b.penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pemberdayaan dan pengawasaR sumber daya jasa konstrrrksi;
3. c.penyelenggafaan penyusunan rencana dan program kerja pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan pelatihan sumber daya jasa konstruksi;
4. d.penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pelayanan jasa konstruksi;
5. e.penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, desiminasi, pelatihan dan kerjasama sumber daya jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f.penyelenggaraan pengawasan sumber daya jasa konstruksi sesuai kewenangannya;
7. g.penyelenggaraall pengaturan teknis dan pelaksanaan serta penilaian kualitas/mutu sumber daya jasa konstruksi;
8. h.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan sumber daya jasa konstruksi daerah;
9. i.penyelen ggaraan pen)rusunan dan pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
10. j.penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi sumber daya jasa konstruksi;
11. k.penyelenggaraan koordinasi pen5rusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Bina Konstruksi;
  1. 1.penyelenggaraan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina Konstruksi;
12. m.penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengend.alian kegiatan pelayananan jasa konstruksi;
13. n.penyelenggaraan pengembangan dan evaluasi sistem pelayanan jasa konstruksi; 30
14. o.penyelenggaraan pengaturan teknis dan pelaksanaan jasa teknik konstruksi serta bantuan pengawasan teknis jasa teknik konstruksi;
15. p.penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
16. q.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pemberian bimbingan, arahan, penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Bina Konstruksi;
2. b.menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pemberdayaan dan pengawas€rn sumber daya jasa konstruksi;
3. c.menyelenggarakan pen5rusunan renca.na dan program kerja pengaturan, pemberdayaan, peRgawasan dan pelatihan sumber daya jasa konstruksi;
4. d.menyelenggarakan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pelayanan jasa konstruksi;
5. e.menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, diseminasi, pelatihan dan kerjasama sumber daya jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menyelenggarakan pengawasan sumber daya jasa konstruksi sesuai kewenangannya;
7. g.menyelenggarakan pengaturan teknis dan pelaksanaan serta penilaian kualitas/mutu sumber daya jasa konstruksi;
8. h.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan sumber daya jasa konstruksi daerah;
9. i.menyelenggarakan pen5rusunan dan pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menyelenggarakan sistem informasi dan teknologi sumber daya jasa konstruksi; 31
11. k.menyelenggarakan koordinasi penyusunall laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Bina Konstruksi;
  1. 1.menyelenggarakan rencana strategis dan dokumen pelaksana€Ln anggaran Bidang Bina Konstruksi;
12. m.menyelenggarakan koordinasi perencaRaridr, pelnksaRaan, pengendalian kegiatan pelayatlanaR j asa konstruksi;
13. n.menyelenggarakan pengembangan dan evaluasi sistem pelayanan jasa konstruksi;
14. o.menyelenggarakan pengaturan teknis dan pelaksanaan jasa teknik konstruksi serta bantuan pengawasan teknis jasa teknik konstruksi;
15. p.menyelenggarakan penyusnnan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
16. q.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat l2l dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Konstruksi dibantu :
17. a.Seksi Pengaturan;
18. b.Seksi Pemberdayaan;
19. c.Seksi Pengawasan. Pasal L2
(1)Kepala Seksi Pengaturan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perencanaan sumber daya jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan arlggaran Bidang Bina Konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggar€rn Bidang Bina Konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang pada Bidang Bina Konstruksi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; d. e. o b' h. 1. n. o. J. k. JJ melaksanakan renc€rna strategis dan dokumen pelaksanaan €rnggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan penyusunan perencanaa,n jangka pendek, menengah, dan panjang pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundan g-undangan ; melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan pertrndang-undangan; melaksanakan pemberdayaan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi; melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data pada Seksi Pemberdayaan sebagai bahan pembuatan konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang; melaksanakan koordinasi kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya jasa konstruksi; melaksanakan penyediaan bahan I data tentang pedoman, panduan, peraturan dan pemndang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan pembinaan jasa konstruksi; melaksanakan pemberdayaan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi; melaksanakan pen5rusunan telaahan staf untuk penetapan pengambilan kebijakan; melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. l. m. 34
(3)Kepala Seksi Pengawasan mempunyai uraian tugas : a.. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengawasan;
1. b.melaksanakan pengawasan sumber daya jasa konstmksi;
2. c.melaksanakan pen5rusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. d.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang perencanaan dan Evalauasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. e.melaksanakan pen5rusunan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
5. f.melaksanakan pengawasan sumber daya jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya;
6. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan sumber daya jasa konstruksi;
7. h.melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. i.melaksanakan pengawasan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah;
9. j.melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan, pedoman dan standar jasa konstruksi;
10. k.melaksanakan pengaturan teknis dan pelaksanaan jasa teknik konstruksi serta bantuan pengawasan teknis jasa teknik konstruksi;
  1. 1.melaksanakan telaahan staf untuk penetapan pengambilan kebijakan;
11. m.melaksanakan pelaporan, pertanggungiawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
12. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. 35

Pasal 13

(1)UPT Workshop dan Peralatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketatausahaan, Operasional dan Pemeliharaan Peralatan;
(2)Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis;
2. b.penyelenggara€Ln pen5rusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
3. c.penyelenggaraan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
4. d.penyelenggaraan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
5. e.penyelenggaraa.n pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan peng€"wasan kegiatan Bidang Peralatan Konstruksi;
6. f.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadaf' pencapaian sasaran kegiatan Bidang Peralatan Konstruksi;
7. g.penyelenggaraan pen5rusunan dan evaluasi pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang/aset Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah;
8. h.penyelenggaraan pengadaan, p€Beliharaan dan pengoperasian peralatan konstruksi;
9. i.penyelenggaraan penyusunan standar administrasi pemeliharaan dan pengoperasian;
10. j.penyelenggaraan standar teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; 36
11. k.penyelenggaraan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Peralatan;
  1. 1.penyelenggaraan pen5rusunan pelaporan, pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
12. m.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tuge,snya.
(3)Kepala Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis;
2. b.menyelen pen)rusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
3. c.menyelenggarakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
4. d.menyelenggarakan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
5. e.menyelenggarakan pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Bidang Peralatan Konstruksi;
6. f.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan Bidang Peralatan Konstruksi;
7. g.menyelenggarakan pen5rusunan dan evaluasi pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang/aset Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
8. h.menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan dan pengoperasian peral atan konstruksi;
9. i.menyelenggarakan pen5rusunan standar administrasi pemeliharaan dan pengoperasian; 37 menyelenggarakan standar teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; menyelenggarakan koordinasi per{rusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Peralatan;
  1. 1.menyelenggarakan pen5rusunan pelaporan, pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
10. m.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan, dibantu :
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Operasional;
3. c.Seksi Pemeliharaan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang selanjutnya disebut UPT. B. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bina marga dan bina konstruksi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan. (21 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
2. b.pelaksanaan kebijakan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
4. d.pelaksanaan administrasi jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai bidang lingkupnya;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah danlatau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
4. d.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan dan penegakan disiplin pada lingkup Dinas;
5. e.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah; o b' 5 menyelenggarakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Dinas; menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerahlkekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas; menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan keuangan Dinas; menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan dalam penetapan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kebinamargaan dan pembinaan konstruksi; menyelenggarakan program perencanaan, pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan pembinaan konstruksi; menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebinamargaan dan pembinaan konstruksi sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah; menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; menyelenggarakan koordinasi pen1rusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pembinaan pembangunan, pemeliharaan dan penempatan sumber daya Bina Marga dan Bina Konstruksi serta tugas pembantuan; menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelayanan di bidang kebinamargaan dan pembinaan konstruksi dengan dinas/lembaga kebinamargaan dan jasa konstruksi lintas Kabupaten lKota; menyelenggarakan koordinasi dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas; menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsi. h. 1. J. k. l. m. n. o. p. q.
(4)6 Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
3. c.Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4. d.Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
5. e.Bidang Bina Konstruksi;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi;
8. h.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Medan, wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Medan;
  2. 2.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Binjai, wiiayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, berkedudukan di Binjai;
  3. 3.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi, wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Tebing Tinggi;
  4. 4.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Siantar, wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Pematang Siantar;
  5. 5.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tanjung Balai, wilayah kerja Kota Tanjung Ba1ai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara, berkedudukan di Kota Tanjung Balai;
  6. 6.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul, wilayah kerja Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Samosir, berkedudukan di Dolok Sanggul;
  7. 7.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Padang Sidempuan, wilayah kerja Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan, berkedudukan di Padang Sidempuan; 7
  8. 8.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan, wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Kotanopan;
  9. 9.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang, wilayah kerja Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, berkedudukan di Sidikalang; 1O. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kabanjahe, wilayah kerja Kabupaten Karo berkedudukan di Kabanjahe;
  10. 11.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Rantauprapat, wilayah kerja Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan berkedudukan di Rantauprapat;
  11. 12.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sibolga, wilayah kerja Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Kota Sibolga;
  12. 13.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunung Tua, wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, berkedudukan di Gunung Tua;
  13. 14.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tarutung, wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir, berkedudukan di Tarutung;
  14. 15.Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli, wilayah kerja Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat, berkedudukan di Gunung Sitoli. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan di Bidang Urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan, dan Program, Akuntabilitas dan Informasi pubtik.
(2)Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengelolaan umum dan kepegawaian;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
3. c.penyelenggaraan pengelolaan program, akuntabilitas dan informasi publik.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Sekretariat;
2. b.menyelenggarakan pen5rusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan Dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
4. d.menyelenggarakan koordinasi penJrusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja dan Anggararr (RKA) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
5. e.menyelenggarakan koordinasi pen]rusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
6. f.menyelenggarakan pengelolaan data kepegawaian, keuangan, dan baranglaset Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
7. g.menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
8. h.menyelenggarakan pengelolaan kearsipan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
9. i.menyelenggarakan informasi publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
10. j.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; 9
11. k.menyelenggarakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
  1. 1.menyelenggarakan koordinasi penegakan ketentuan, peraturan perundang-undangan kebinamargaan dan pembinaan konstruksi;
12. m.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. n.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.melaksanakan pen1rusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggarar' Bidang Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembinaan kearsipan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
6. f.melaksanakan pen)rusunan dan pengelolaan data kepegawaian; 10
7. g.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah Dinas dan arsip;
8. h.melaksanakan pen5rusunan laporan, eva_lusi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
9. i.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Dinas;
10. j.melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
11. k.melaksanakan penghimpunan, menganalisis dan menyalurkan kebutuhan sarana dan prasarana kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
  1. 1.melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian prasarana dan sarana Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
12. m.melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
13. n.melaksanakan kegiatan pengurlrsan dan pengaturan kesejahteraan pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
14. o.melaksanakan kegiatan pengembangan karier Pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
15. p.melaksanakan pengelolaan, pendataan, dan pengurusan baranglaset Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
16. q.melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, kendaraan dinas dan peralatan kerja kantor serta barang/aset Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
17. r.melaksanakan pengaturan acara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
18. s.melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. t.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya. 11
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Keuangan;
2. b.melaksanakan pengumpulan datalba1r,.an dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
6. f.melaksanakan pen1rusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
7. g.melaksanakan pembinaan administrasi perbendaharaan keuangan;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
9. i.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
10. j.melaksanakanverifikasi keuangan;
11. k.melaksanakan penatausahaan belanja langsung pada dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  1. 1.melaksanakan penatausahaan belanja tidak langsung pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
12. m.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. n.melaksanakan koordinasi pen5rusunan bahan evaluasi administrasi keuangan ;
14. o.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan administrasi keuangan;
15. p.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan Dinas pegawai; 12
16. q.melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
17. r.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
18. s.melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan kepada Sekretaris, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
19. t.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan ldata rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan koordinasi penghimpunan dan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Dinas;
5. e.melaksanakan koordinasi penJrusunan Laporan Kinerja Dinas;
6. f.melaksanakan pengelolaan informatika Bidang Kebinamargaan dan Jasa Konstruksi;
7. g.melaksanakan pembinaan untuk peningkatan sistem informasi dan komunikasi kebinamargaan dan pembinaan konstruksi;
8. h.melaksanakan pengelolaan laporan Akuntabilitas dan informasi publik pada lingkup Dinas Bina Marga dan Bina Konstrrrksi;
9. i.melaksanakan pengumpulan dan penyajian bahanldata tindak lanjut hasil audit; j.melaksanakan pengumpulan bahan/data pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; k. t. 13 melaksanakan pengolahan bahan I data administrasi teknik pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; melaksanakan penyajian bdnanldata pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
b.penyelenggaraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan arrggara Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
c.penyelenggaraan penJrusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggarafi Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
d.penyelenggaraan pen5rusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja dan Anggatar, (RKA) Dinas;
e.penyelenggataarr penJrusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
f.penyelenggaraan pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggafafl Bidang Perencanaan dan Evaluasi; m. n. o.

(1)
(2)14
1. g.penyelenggaraan survey kondisi dan perencanaan teknis jalan dan jembatan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
2. h.penyelenggaraan pen;rusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
3. i.penyelenggaraan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan perencanaan dan survey jalan dan jembatan dan penyelenggaraan pen5rusunan konsep penetapan status, fungsi,kelas jalan;
4. j.penyelenggaraan penJrusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. k.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup bidang Perencanaan dan Evaluasi;
2. b.menyelenggarakan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
3. c.menyelenggarakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
4. d.menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas;
5. e.menyelenggarakan pen5rusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
6. f.menyelenggarakan pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
7. g.menyelenggarakan survey kondisi dan perencanaan teknis jalan dan jembatan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
8. h.menyelenggarakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi; 15
9. i.menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan perencanaan dan survey jalan dan jembatan dan penyelenggaraan penyusunan konsep penetapan status, fungsi, kelas jalan;
10. j.menyelenggarakan pen5rusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi, dibantu :
1. a.Seksi Perencanaan Jalan;
2. b.Seksi Perencanaan Jembatan;
3. c.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Perencanaan Jalan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perencanaan Jalan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Keda dan Anggaran (RKA) Dinas;
5. e.melaksankan survey kondisi dan perencanaan teknis jalan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
6. f.melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pada Bidang Perencanaan Jalan dan Survey Kondisi Jalan;
7. g.melaksanakan koordinasi pen5,'usunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya; t6
8. h.melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Jalan;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
(2)Kepala Seksi Perencanaan Jembatan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perencanaan Jembatan;
2. b.melaksanakan pen5rusunan bahan rencana strategis dan rencana keda dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evalauasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan penJrusllnan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan jembatan dan survey kondisi jembatan;
5. e.melaksanakan survey kondisi dan perencanaan teknis jembatan Provinsi sesuai dengan kewenangannya
6. f.melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pada Bidang Perencanaan Lembatan dan Survey Kondisi Jembatan;
7. g.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
8. h.melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugas Perencanaan Jembatan;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
(3)Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
2. b.melaksanakan pen1rusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya; 17
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang perencanaan dan Evalauasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Blna Konstruksi;
5. e.melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
6. f.melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pelaporan dan evaluasi;
7. g.melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring terhadap laporan Dinas;
8. h.melaksanakan pen1rusunan konsep penetapan status, fungsi, kelas jalan;
9. i.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas bidang Perencanaan dan Evaluasi;
10. j.melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, serta Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan.
(2)Bidang Pembangunan jalan dan jembatan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; 18
2. b.penyelenggaraan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. c.penyelenggaraan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4. d.penyelenggaraan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
5. e.penyelenggaraan pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
6. f.penyelenggaraan pengawasan/supervisi teknik dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
7. g.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
8. h.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi;
9. i.penyelenggaraan penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit;
10. j.penyelenggaraan pen1rusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
11. k.penyelenggaraan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan.
  1. 1.penyelenggaraan pengkajian teknologi jalan dan jembatan dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja, dan jenis konstruksi jalan dan jembatan, termasuk kerja sama dengan instansi pemerintah/ swasta;
12. m.penyelenggaraan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan;
13. n.penyelenggaraan koordinasi pen5rusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; 19
14. o.penyelenggaraan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
15. p.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. b.menyelenggarakan penJrusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4. d.menyelenggarakan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
5. e.menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
6. f.menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan/supervisi teknik dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
7. g.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
8. h.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi;
9. i.menyelenggarakan penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit;
10. j.menyelenggarakan pen5rusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
11. k.menyelenggarakan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan; 20
  1. 1.menyeienggarakan pengkajian teknologi jalan dan jembatan dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja, dan jenis konstruksi jalan dan jembatan, termasuk kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta;
12. m.menyelenggarakan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan dan jembatan;
13. n.menyelenggarakan koordinasi penJrusunall laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
14. o.menyelenggarakan pen1rusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
15. p.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya'
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, dibantu :
1. a.Seksi Pembangunan Jalan ;
2. b.Seksi Pembangunan Jembatan ;
3. c.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan'

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Pembangunan Jalan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pembangunan Jalan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembangunan jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan angg ararr Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen]rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan;
5. e.melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di Bidang Pembangunan Jalan; 2t
6. f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi bidang jalan;
7. g.melaksanakan penyu$unall konsep tindak lanjut hasil audit bidang jalan;
8. h.meiaksanakan penyusunEm konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa bidang jalan;
9. i.melaksanakall penJrusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan.
10. j.melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi jalan dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja, dan jenis konstruksi jalan, termasuk keda sama dengan instansi pemerintah / swasta;
11. k.melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan;
  1. 1.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kineda, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai Bidang tugasnya;
12. m.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas seksi Pembangunan Jalan;
13. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
(2)Kepala Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dan lingkup Seksi Pembangunan Jembatan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan rencara strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan;
5. e.n+elaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di Bidang Pembangunan Jembatan;
(3)22
1. f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi Bidang Jembatan;
2. g.melaksanakan pen)rusunan konsep tindak lanjut hasil audit Bidang Jembatan;
3. h.melaksanakan pen5rusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa Bidang Jembatan; i- melaksanakan pea5rusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan;
4. j.melaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi jembatan dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja, dan jenis konstruksi jembatan, termasuk kerja sarna dengan instansi pemerintah / swasta;
5. k.melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan; 1- melaksanakan koordinasi penyu$unan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. m.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas seksi Pembangunan Jalan;
7. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan mempunyai uraian tugas :
8. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dan lingkup Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
9. b.melaksanakan penyusunan rencarra strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
10. c.melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
11. d.melaksanakan pen5rusunan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan pembarlgunan jalan dan jembatan; 23
12. e.melaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
13. f.melaksanaan pemantauan terhadap pengawasan/ supervisi teknik dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
14. g.melaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan peurbangunan jalan dan jembatan; h- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi;
15. i.melaksanakan koordinasi pen1rusunan konsep tindak lanjut hasil audit Bidang Jalan dan Jembatan; j- melaksanakan koordinasi penJrusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
16. k.melaksanakan pen5rusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan; 1" melaksanakan penelitian terhadap dokumen rencana teknik pengendalian dan pengawasan/supervisi pembangunan jalan dan jembatan;
17. m.melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
18. n.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kineda, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
19. o.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
20. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. {u (21 24

Pasal 9

a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan" arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
b.penyelenggaraan pen5rusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
c.penyelengaraan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
d.penyelenggaraan koordinasi kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemeliharaan ialan dan jembatan;
e.penyelenryaraarr koordinasi perencanaan, pelaksanaarrt pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
f.penyelen ggaraar, pengembangan dan evaluasi sistem perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalar dan jembatarr;
g.penyelenggaraar, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasara! kegiatan pemeliharaan ialatt dan jembatan;
h.penyeleaggaraan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
i.penyelenggaraarl koordinasi evaluasi kinerja penye lengg as aarl pe me lihar aart i a-Jan dan j e mb atar:;
j.penyelenggaraan koordinasi pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan jalan dan jembataft; 25
k.penyelenggara€rn koordinasi penyusunan Iaporan keuangan, kineda, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
l.penyelenggaraan penJrusunan pelaporan dan pertanggungiawaban Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
m.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; b- menyelenggarakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. c.menyelenggarakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. d.menyelenggarakan koordinasi kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. e.menyelenggarakan koordinasi perencaraaara, pelaksanaan, pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. f.menyelenggarakan pengembangan dan eva-luasi sistem perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. g.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. h.menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
8. i.menyelenggarakan koordinasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemeliharaan j alan dan jembatan ;
9. j.menyelenggarakan koordinasi pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan jalan dan jembatan; 26
10. k.menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
11. l.menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungiawaban Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
12. m.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dibantu:
13. a.Seksi Pemeliharaan Jalan;
14. b.Seksi Pemeliharaan Jembatan;
15. e.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan;

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemeliharaan Jalan;
2. b.melaksanakan pen)rusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan pemeliharaan jalan;
5. e.melaksanakan persiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan perencana;ln pemeliharaan j alan;
6. f.melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan penanggulangan dan/atau tindakan pemeliharaan jalan guna beroperasinya pelayanan jalan serta sarana dan prasarananya:
7. g.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; 27
8. h.melaksanakan koordinasi untuk pengendalian fungsi dan manfaat jalan Provinsi dan utilitasnya;
9. i.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan.
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
(2)Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemeliharaan Jembatan;
2. b.melaksanakan pen5rusunan bahan rencana strategis dan renc€Lna kerja dan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. e.melaksanakan reneana strategis dan dok,umen pelaksanaan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pereneanaan pemeliharaan jembatan;
5. e.melaksanakan persiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan perenc€rnaan pemeliharaan jembatan; f- melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan penanggulangan dan/atau tindakan pemeliharaan jembatan guna beroperasinya pelayanan jembatan serta sarana dan prasarananya;
6. g.melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. h.melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan;
8. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
(3)Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingln"rp Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan ; 28 melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggara.n Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan pen)rusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan; melaksanakan persiapan koordinasi kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan; melaksanakan koordinasi kegiatan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan guna beroperasinya pelayanan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarananya: melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan kegiatan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pemeliharaan jalan dan Jembatan; melaksanakan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan; melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.
(1)Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sumber dayajasa konstruksi. b. C. d. o b. h. e. f. 1. J. k. 29 (21 Bidang Bina l(onstruksi menyele fungsi :
1. a.penyelenggaraan pemberian bimbingan, arahan, penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Bina Konstruksi;
2. b.penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pemberdayaan dan pengawasaR sumber daya jasa konstrrrksi;
3. c.penyelenggafaan penyusunan rencana dan program kerja pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan pelatihan sumber daya jasa konstruksi;
4. d.penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pelayanan jasa konstruksi;
5. e.penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, desiminasi, pelatihan dan kerjasama sumber daya jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f.penyelenggaraan pengawasan sumber daya jasa konstruksi sesuai kewenangannya;
7. g.penyelenggaraall pengaturan teknis dan pelaksanaan serta penilaian kualitas/mutu sumber daya jasa konstruksi;
8. h.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan sumber daya jasa konstruksi daerah;
9. i.penyelen ggaraan pen)rusunan dan pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
10. j.penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi sumber daya jasa konstruksi;
11. k.penyelenggaraan koordinasi pen5rusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Bina Konstruksi;
  1. 1.penyelenggaraan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina Konstruksi;
12. m.penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengend.alian kegiatan pelayananan jasa konstruksi;
13. n.penyelenggaraan pengembangan dan evaluasi sistem pelayanan jasa konstruksi; 30
14. o.penyelenggaraan pengaturan teknis dan pelaksanaan jasa teknik konstruksi serta bantuan pengawasan teknis jasa teknik konstruksi;
15. p.penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
16. q.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pemberian bimbingan, arahan, penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Bina Konstruksi;
2. b.menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pemberdayaan dan pengawas€rn sumber daya jasa konstruksi;
3. c.menyelenggarakan pen5rusunan renca.na dan program kerja pengaturan, pemberdayaan, peRgawasan dan pelatihan sumber daya jasa konstruksi;
4. d.menyelenggarakan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pelayanan jasa konstruksi;
5. e.menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, diseminasi, pelatihan dan kerjasama sumber daya jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menyelenggarakan pengawasan sumber daya jasa konstruksi sesuai kewenangannya;
7. g.menyelenggarakan pengaturan teknis dan pelaksanaan serta penilaian kualitas/mutu sumber daya jasa konstruksi;
8. h.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan sumber daya jasa konstruksi daerah;
9. i.menyelenggarakan pen5rusunan dan pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menyelenggarakan sistem informasi dan teknologi sumber daya jasa konstruksi; 31
11. k.menyelenggarakan koordinasi penyusunall laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Bina Konstruksi;
  1. 1.menyelenggarakan rencana strategis dan dokumen pelaksana€Ln anggaran Bidang Bina Konstruksi;
12. m.menyelenggarakan koordinasi perencaRaridr, pelnksaRaan, pengendalian kegiatan pelayatlanaR j asa konstruksi;
13. n.menyelenggarakan pengembangan dan evaluasi sistem pelayanan jasa konstruksi;
14. o.menyelenggarakan pengaturan teknis dan pelaksanaan jasa teknik konstruksi serta bantuan pengawasan teknis jasa teknik konstruksi;
15. p.menyelenggarakan penyusnnan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
16. q.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat l2l dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Konstruksi dibantu :
17. a.Seksi Pengaturan;
18. b.Seksi Pemberdayaan;
19. c.Seksi Pengawasan. Pasal L2
(1)Kepala Seksi Pengaturan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perencanaan sumber daya jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan arlggaran Bidang Bina Konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggar€rn Bidang Bina Konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.melaksanakan pen5rusunan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang pada Bidang Bina Konstruksi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; d. e. o b' h. 1. n. o. J. k. JJ melaksanakan renc€rna strategis dan dokumen pelaksanaan €rnggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan penyusunan perencanaa,n jangka pendek, menengah, dan panjang pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundan g-undangan ; melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan pertrndang-undangan; melaksanakan pemberdayaan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi; melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data pada Seksi Pemberdayaan sebagai bahan pembuatan konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang; melaksanakan koordinasi kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya jasa konstruksi; melaksanakan penyediaan bahan I data tentang pedoman, panduan, peraturan dan pemndang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan pembinaan jasa konstruksi; melaksanakan pemberdayaan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi; melaksanakan pen5rusunan telaahan staf untuk penetapan pengambilan kebijakan; melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. l. m. 34
(3)Kepala Seksi Pengawasan mempunyai uraian tugas : a.. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengawasan;
1. b.melaksanakan pengawasan sumber daya jasa konstmksi;
2. c.melaksanakan pen5rusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. d.melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang perencanaan dan Evalauasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. e.melaksanakan pen5rusunan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
5. f.melaksanakan pengawasan sumber daya jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya;
6. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan sumber daya jasa konstruksi;
7. h.melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. i.melaksanakan pengawasan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah;
9. j.melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan, pedoman dan standar jasa konstruksi;
10. k.melaksanakan pengaturan teknis dan pelaksanaan jasa teknik konstruksi serta bantuan pengawasan teknis jasa teknik konstruksi;
  1. 1.melaksanakan telaahan staf untuk penetapan pengambilan kebijakan;
11. m.melaksanakan pelaporan, pertanggungiawaban dan dokumentasi pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
12. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya. 35

Pasal 13

(1)UPT Workshop dan Peralatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketatausahaan, Operasional dan Pemeliharaan Peralatan;
(2)Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis;
2. b.penyelenggara€Ln pen5rusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
3. c.penyelenggaraan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
4. d.penyelenggaraan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
5. e.penyelenggaraa.n pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan peng€"wasan kegiatan Bidang Peralatan Konstruksi;
6. f.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadaf' pencapaian sasaran kegiatan Bidang Peralatan Konstruksi;
7. g.penyelenggaraan pen5rusunan dan evaluasi pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang/aset Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah;
8. h.penyelenggaraan pengadaan, p€Beliharaan dan pengoperasian peralatan konstruksi;
9. i.penyelenggaraan penyusunan standar administrasi pemeliharaan dan pengoperasian;
10. j.penyelenggaraan standar teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; 36
11. k.penyelenggaraan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Peralatan;
  1. 1.penyelenggaraan pen5rusunan pelaporan, pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
12. m.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tuge,snya.
(3)Kepala Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis;
2. b.menyelen pen)rusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
3. c.menyelenggarakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
4. d.menyelenggarakan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Peralatan;
5. e.menyelenggarakan pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Bidang Peralatan Konstruksi;
6. f.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan Bidang Peralatan Konstruksi;
7. g.menyelenggarakan pen5rusunan dan evaluasi pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang/aset Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
8. h.menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan dan pengoperasian peral atan konstruksi;
9. i.menyelenggarakan pen5rusunan standar administrasi pemeliharaan dan pengoperasian; 37 menyelenggarakan standar teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; menyelenggarakan koordinasi per{rusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Peralatan;
  1. 1.menyelenggarakan pen5rusunan pelaporan, pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
10. m.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan, dibantu :
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Operasional;
3. c.Seksi Pemeliharaan.