Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Prinsip Dasar Kode Etik; Komite Etik.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : L. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurrrt azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Kepala Daerah adalah Gubernur $umatera Utara. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. 6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Penguna Anggaran yang selanjutnya disingftat pA adalah pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah. 8. 9. 5 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KpA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat ppK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna Anggaranf Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan ;rengeluaran Emffiaran belanja daerah. Fenyelenggara Pelayanan Pengadaan BaranglJasa pemerintah adalah : a. Pejabat Struktural Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; c. Pejabat Pungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pokja adatah Tim yang terdiri atas pengelola pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atan"l Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah yang bertindak sebagai Panitia Pengadaan BaranglJasa Pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa Pernerintah. unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah provinsi sumatera utara yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan BaranglJa.sa Pemerintah di Pemerintah provinsi Srrmatera Utara yang berkedudukan di bawah koordinasi Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan BaranglJasa pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pengadaan BaranglJasa Pernerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan usaha atau orang Perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/ pekerj aan kon struksi/j asa kon sultan si /j asa lainnya; 10. 11. t2. 13. L4. 15. 6 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atar,r dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir {brainware} Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah: a. Pejabat Struktural Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; c. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kelompok Kerja Pengadaan BaranglJasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri atas pengelola pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertindak sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia BaranglJasa Pemerintah. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia u$aha untuk menyelesaika-a suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstlrrksi dan Pengadaan Barang. Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 23. 27. 7 Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan BaranglJasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma perilaku pejabat struktulral, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan BaranglJasa dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Komite Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite Etik Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPE}. ). Elisien adalah pengadaan barang/jasa Pemerintah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk rnencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Efektif adalah pengadaan barangljasa Pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besafirya. Terbuka adalah pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atar-r. kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Bersaing adalah pengadaan barang/jasa Pemerintah hams dilakukan melalui persaingan yang sehat diantaranya sebanyak mungkin penyedia barangljasa yang setara dan rnemenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan bar ang/ jasa Pernerintah. Adilltidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagl semua calon penyedia barangljasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Akuntabel adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga dapat dipertanggungiawabkan. 26. 28. 29. 30. (U I BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/ JASA Pengadaan BaranglJasa berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing.
Pemerintah menerapkan prinsip sebagai BAB III KODE ETIK
Kode Etik berhxjuan sehagai pedornan profesional individu pejabat struktural, pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan pejabat fungsional pengelola Pengadaan BaranglJasa yang bertanggungiawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan, dan jasa lain yang terkait. Prinsip Dasar Kode Etik adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi Pengadaan BaranglJasa dengan melaksanakan: a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia; b. bersikap jqiur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan c. meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan. {3} Etika Dasar Kode Etik dilaksanakan dengan: a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efelctif, tidak diskriminatif, (2) I persaingan sehat, akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan kesej ahteraan masyarakat; b. melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan; c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel dan kredibel; d. bekerja untuk pernerintah daerah, pemberi kerja, klien dan masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan; e. membangun reputasi profesional pejabat struktural, pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan pejabat fungsional pengelola Pengadaan BaranglJasa berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan f. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi pejabat struktural, pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan pejabat fungsional pengelola Pengadaan BaranglJasa serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.
tU Setiap penyelenggara pelayanan Pengadaan BaranglJasa harts taat pada etika sebagai berikut: a. melaksanakan tr.lgas secara tertib, disertai rasa tanggungiawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tqjuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokunren pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggungiawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e. menghindari dan mencegatr terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (21 l0 f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa; g. rnenghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang danlatau kolusi dengan h4iuan untuk kepentingan pribadi, golongan atav pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah; h. tidak mer:erirna, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat berupa apa sqja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; i. cermat; j. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wqjib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; k. terbuka dan mengambil langkah yarxg tepat untuk menghindari benturan kepentingan; 1. tidak menyalahgunakan infnrmasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki; m. tidak menyimpang dari prosedur; n. proaktif; dan o. tanggaplresponsif. Setiap pejabat strukfirral, pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan pejabat fungsional pengelola Pengadaan BaranglJasa dalam melaksanakan tugas, dilarang : a. mengharapkan, meminta danlatau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau pemsahaan yang mempunyai aliliasi dengan penyedia barang/jasa; b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar danlatau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan; c. melaksanakan pertemuan dan/atau trrembicaraan, negosiasi dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempr.myai aliliasi dengan penyedia barang/jasa diluar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja; d. melaksanakan proses pemilihan penyedia barangljasa yang diskriminatif/ pilih kasih; t1 e. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak manapun dalam pelaksanaan pengadaal barang/jasa; dan f. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat rnelecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilrrya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat. BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK
(1) Setiap Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan BaranglJasa Daerah wqiib tunduk dan mematuhi Kode Etik Pengelola Pengadaan BaranglJasa Daerah. {21 Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah dilakukan oleh Kornite Etik.
Setiap Pejabat dan Pegawai Pengelola Pengadaan Baralrg/Jasa dalam menjalankan tugas menandatangani Pakta Integritas.
Dalam rangka penegakan kode etik bagi setiap pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa berkewajiban menyampaikan kepada Komite Etik apabila terjadi pelanggaran danlatau potensi pelanggaran kode etik. t2 BAB V KOMITE ETIK Bagian Kesatu Kedudukan, T\rgas, Kewenangan dan Tanggung jawab Paragraf I Kedudukan Pasal I (1) Komite Etik bersifat adhoc sebagai komite pengawas perilaku pejabat stmktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. (21 Komite Etik berkedudukan di baurah dan bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Paragraf2 Tugas
Komite Etik mempunyai tugas metraksanakan pengawasan perilaku pejabat struktural, pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan pejabat fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kode etik. Paragraf3 Kewenangan
(1) Untulk melaksanakan tugas sebagainrana dimaksud datram Pasal 9, Komite Etik berwenang : a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa; b. menerirna pengaduan/keluhan dari penSredia barang/jasa, UKPBJ dan j4jarannya, perangkat daerah teknis dan/atau masyarakat; c. mengurnpulkan danlatau merrcari tahu fakta, data danlatau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima; 13 d. mengolah danlatau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima; e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; f. melaksanakan petneriksaaa atas pengaduan/keluhan yang diterima; g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat strukfural, pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan oleh Gubefitur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barangljasa; dan i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggungiawabnya kepada Gubernur dan melalui Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, (2) Laporan Komite Etik kepada Gubernur mengenai orang pribadi pejabat struktr"lra-1, pengelola pengadaan barangljasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa bersifat rahasia. Paragraf 4 Tanggungiawab
Sesuai dengan tugas bertanggungiawab atas ; dan kewenangannya, Komite Etik t4 a. terlaksananya pengawasan perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal3; b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural, pengelola Pengadaan Baramg/Jasa dan pejabat fungsional pengelola Pengadaan BaranglJasa; dan c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengetrol;a pengadaan Barang/Jasa. Bagian Kedua Susunan Keanggotaan Pasal L2 Komite Etik terdiri dari 7 (tqiuh) orarng dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. 1 (satu) orang Ketr.la rnerangkap anggota diiabat seeara ex-oIficio oleh Inspektur Daerah Provinsi; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (UKPBJ); dan c. 5 (lima) orang anggota, terdiri dari unsur: 1. 1 {satu} orang anggota yaitu Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sekdaprovsu; 2. 1 (satu) orang anggota dari Badan Kepegawaian Daerah; 3. I {satu} orang anggota dari Biro Hukum; dan a. 2 {dua} orang anggota dari Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Setdaprovsu. 15 Bagran Ketiga Masa T\rgas, Pengangkatan dan Pemberhentian Pasa] 13 Masa tugas Komite Etik selama 1 (satu) tahun dan dapat dituduk kembali pada masa periode berikutnya.
Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik diteta.pkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala UKPBJ.
Anggota Komite Etik diberhentikan apabila : a. memasuki usia pensiun; b. mutasi atau diberhentitran dari jabatan; c. habis masa tugas; d. tidak bisa melaksa:rakan tugas terus-menerus selama 3 {tiga) bulan; e. meninggal dunia; atau f. menjadi tersangka kasus pidana. BAB VI SEKRETARIAT
Membuka PDF…