DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2020

Nomor: 40
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini 3,ang dimaksud dengan :

i.Daerah adatrah Provinsi Surnatera Utara.
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleli pemerintah elaerair dan clewan perwakiian ralqrat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip oionomi seh.ras-iuasnya daiarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana climaksud clalarn undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 3.Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah seb,agai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli keu.enangan daerah otorrom.
3. 4.I{epala Daerah adalah Gubernur sumatera utara seianjutnva disebut Gubsu.
4. 5.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang seianjutnya disebut Fengadaan tsarangf Jasa adaleih kegiatan pengadaari BaranglJasa oleh Kementerian/Lembagal Perangkat Daerah yallg dil.:iayai tiieh APB}{1APBD yang prose snyii sejrik identifikasi kebutuhan, sarnpai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. 6.Kepala Daerah Yang Mer,vakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahrkan pacla Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KpM adaiah organ perusahaan uff1um Daerah _vang iilemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah clan ilrelnegang segala kewenangan yang ticlak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. 7.Rapat Urnurn Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang rnerrregang kekuasaafi tertinggi dalam perlrsal]aan perseroarl Daerah dan memegang segala weu/enang yang tidak riiserahkan kepada Direksi atau Komisaris. B. Direksi adalah organ Badan usaha Miiik Daerah yang bertanggung jawatl atas perlgurusarl Badan usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan usaha Milik Daerair serta mewakili Badan LTsaha Milik Daerah baik di dalam mapun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. 9.Agen Pengadaan adalah unit Kerja pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnSra disingkat UKPBJ a[au pelaku t]saha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh KementeriamlLernbagafPerangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaari.
8. 10.Anak Perusahaan adalah perusahaan yanB saharnnya minimurn 70 '% (tujuh puluh perseni dimiliki oleh satu atau gabungan beberapa Badan Usaha Milik Daerah. A-+-
9. 11.Perusahaan Terafiliasi adalah lebih dari 7A % (tujuh puluh perusahaan Badan Usaha Milik perusahaan Badan Usaha Milik Milik Daerah. perusahaan --yang sahamnya perseni dimiliki oieh arrak Daerah atau gabungan anak Daerah dengan Badan Usaha

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

a.prinsip, etika, cian kebrjakan Pengadaan Barang/jasa;
b.pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; c" i-rrganisasi Pengadaarl Barang/Jasa; ci. pengadaan i:ersama. Fzasal 3 Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagai i:erikut :
a.efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, rnanfaa[ dan kegunaall yang setara alau iebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghirrdari peinborosan;
b.efektif, berarti Pengadaan BaranglJasa harus sesuai dengan keburuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan clengan cara sebaik- baiknr..'a ;
c.transparar:, berarti semi-ra ketentuan, tata cara! syarat dan kriteria Pengadaan Barangf Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak acia yang ditutupi a'cau disernbunykan;
d.terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyeciia barang/jasa nlanapun tarrpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
e.bersaing, berarti Fengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan rnenghindari persekon gkolan ;
f.adilltidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/.lasa dilakukan dengan cai'a yang adil dengan mernper'lakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; darr
g.akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut :

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketapatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
h.bekerja secara professional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c.tidak saling mernpengaruhi baik langsung maupLln tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawakr atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung malrpun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wew-errang danlata,u kolusi; dan
h.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a.memberikan pememrhan nilai manfaat yang sebesar-besarrrya (ualue for moneg\; b. rnemperhatikan ketepatan w,aktu. ketepatan jumiah, ketepatari rnutu dan kerv;ijarail harga; memberikan kesempatan kepada usaha Mikro, usaha Keci1, clan Usaha fuienetgah; mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNi); mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik; disesuaikan ciengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada best pracflce pengadan yang beriaku; BUMD cialam melakukan pengadaa' tsarangi Jasa mengutamakan sinergi antar BUMD, Anak perusahaan dan Per usahaan Teraiiiiasi. BAI] II PELAKSANAAN PtrNGADAAN BARANGIJASA Fasal 6 Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan meialui metode pemilihan peny,edia yang terdiri atas : a" pembelian langsung, yaitu pembelian barang J-ang bersifat i"utin dan sederhana yailg dilakukan dengan cara membeli langsr.rng kepada penyedia barang/jasa; b" pe,gadaan langsr-rng, yaitu pengadaan barangliasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan rrrinirnal 2 {dua) sumber harga;
c.penunjukan langsung, vaitu pengadaan barangljasa -yang dilakukan untuk Pengadaari BarangiJasa !.ang bersilat khusus atau dalam keadaan tertuntu, dimana proses pemilihan dengan rnetode lainnya ticiak dapat dilakukan;
d.tender, yaitu pengadaa, barang/konstruksi/ iasa lainnya yang dilakukan dengar-r cara riengurrdang pe*yedia barang/iasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
e.seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan ciengan cara mengundang penyedia barang/.iasa untuk menyampaikan pena\naran secara terbuka; clan C" d. e. f l. (, b'

(1)
1. f.e-purehasing, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui e- m arketplc.ce y arrg sud ah men cerminkan persaingan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksa:naar' pengadaan BaranglJasa ditetapkan dengan Keputusan Direksi. {3) Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {21 ditetapkan paling lambat 6 {enam} bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku dan selanjutnya diiaporkan kepada KPM/Pemegang Saham.

BAB III

ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 7

(1)Pembentukan organisasi Pengadaan BarangfJasa ditetapkan berdasarkarr karakteristik dan kebutuhan BUMD.
(2)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang pengadaan Lrarang/jasa yang dibuktikan dengan kepemiiikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. {3} BUMD dapat menggunakan agen pengadaan dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa.

BAB IV

PENGADAAN BERSAMA

Pasal 8

BUMD dapat menggunakan pengadaan bersama dengan system e-katalog yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini muiai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 23 September 2O2Q GUBtrRNUR SUMATERA UTAITA ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 25 September 2A2A SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, rtd R.SABRINA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 41 Sziiinan Sesuai Deirgan Asiinya PII.KEPALA BIRO HUKUI\{ NIP.1959A427 199003 2 003 APRTLLA/Fi.brnpcar trembina Tingkat I (lV/b)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini 3,ang dimaksud dengan :

i.Daerah adatrah Provinsi Surnatera Utara.
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleli pemerintah elaerair dan clewan perwakiian ralqrat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip oionomi seh.ras-iuasnya daiarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana climaksud clalarn undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 3.Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah seb,agai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli keu.enangan daerah otorrom.
3. 4.I{epala Daerah adalah Gubernur sumatera utara seianjutnva disebut Gubsu.
4. 5.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang seianjutnya disebut Fengadaan tsarangf Jasa adaleih kegiatan pengadaari BaranglJasa oleh Kementerian/Lembagal Perangkat Daerah yallg dil.:iayai tiieh APB}{1APBD yang prose snyii sejrik identifikasi kebutuhan, sarnpai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. 6.Kepala Daerah Yang Mer,vakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahrkan pacla Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KpM adaiah organ perusahaan uff1um Daerah _vang iilemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah clan ilrelnegang segala kewenangan yang ticlak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. 7.Rapat Urnurn Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang rnerrregang kekuasaafi tertinggi dalam perlrsal]aan perseroarl Daerah dan memegang segala weu/enang yang tidak riiserahkan kepada Direksi atau Komisaris. B. Direksi adalah organ Badan usaha Miiik Daerah yang bertanggung jawatl atas perlgurusarl Badan usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan usaha Milik Daerair serta mewakili Badan LTsaha Milik Daerah baik di dalam mapun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. 9.Agen Pengadaan adalah unit Kerja pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnSra disingkat UKPBJ a[au pelaku t]saha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh KementeriamlLernbagafPerangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaari.
8. 10.Anak Perusahaan adalah perusahaan yanB saharnnya minimurn 70 '% (tujuh puluh perseni dimiliki oleh satu atau gabungan beberapa Badan Usaha Milik Daerah. A-+-
9. 11.Perusahaan Terafiliasi adalah lebih dari 7A % (tujuh puluh perusahaan Badan Usaha Milik perusahaan Badan Usaha Milik Milik Daerah. perusahaan --yang sahamnya perseni dimiliki oieh arrak Daerah atau gabungan anak Daerah dengan Badan Usaha

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

a.prinsip, etika, cian kebrjakan Pengadaan Barang/jasa;
b.pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; c" i-rrganisasi Pengadaarl Barang/Jasa; ci. pengadaan i:ersama. Fzasal 3 Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagai i:erikut :
a.efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, rnanfaa[ dan kegunaall yang setara alau iebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghirrdari peinborosan;
b.efektif, berarti Pengadaan BaranglJasa harus sesuai dengan keburuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan clengan cara sebaik- baiknr..'a ;
c.transparar:, berarti semi-ra ketentuan, tata cara! syarat dan kriteria Pengadaan Barangf Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak acia yang ditutupi a'cau disernbunykan;
d.terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyeciia barang/jasa nlanapun tarrpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
e.bersaing, berarti Fengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan rnenghindari persekon gkolan ;
f.adilltidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/.lasa dilakukan dengan cai'a yang adil dengan mernper'lakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; darr
g.akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut :

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketapatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
h.bekerja secara professional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c.tidak saling mernpengaruhi baik langsung maupLln tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawakr atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung malrpun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wew-errang danlata,u kolusi; dan
h.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a.memberikan pememrhan nilai manfaat yang sebesar-besarrrya (ualue for moneg\; b. rnemperhatikan ketepatan w,aktu. ketepatan jumiah, ketepatari rnutu dan kerv;ijarail harga; memberikan kesempatan kepada usaha Mikro, usaha Keci1, clan Usaha fuienetgah; mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNi); mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik; disesuaikan ciengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada best pracflce pengadan yang beriaku; BUMD cialam melakukan pengadaa' tsarangi Jasa mengutamakan sinergi antar BUMD, Anak perusahaan dan Per usahaan Teraiiiiasi. BAI] II PELAKSANAAN PtrNGADAAN BARANGIJASA Fasal 6 Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan meialui metode pemilihan peny,edia yang terdiri atas : a" pembelian langsung, yaitu pembelian barang J-ang bersifat i"utin dan sederhana yailg dilakukan dengan cara membeli langsr.rng kepada penyedia barang/jasa; b" pe,gadaan langsr-rng, yaitu pengadaan barangliasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan rrrinirnal 2 {dua) sumber harga;
c.penunjukan langsung, vaitu pengadaan barangljasa -yang dilakukan untuk Pengadaari BarangiJasa !.ang bersilat khusus atau dalam keadaan tertuntu, dimana proses pemilihan dengan rnetode lainnya ticiak dapat dilakukan;
d.tender, yaitu pengadaa, barang/konstruksi/ iasa lainnya yang dilakukan dengar-r cara riengurrdang pe*yedia barang/iasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
e.seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan ciengan cara mengundang penyedia barang/.iasa untuk menyampaikan pena\naran secara terbuka; clan C" d. e. f l. (, b'

(1)
1. f.e-purehasing, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui e- m arketplc.ce y arrg sud ah men cerminkan persaingan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksa:naar' pengadaan BaranglJasa ditetapkan dengan Keputusan Direksi. {3) Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {21 ditetapkan paling lambat 6 {enam} bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku dan selanjutnya diiaporkan kepada KPM/Pemegang Saham.

BAB III

ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 7

(1)Pembentukan organisasi Pengadaan BarangfJasa ditetapkan berdasarkarr karakteristik dan kebutuhan BUMD.
(2)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang pengadaan Lrarang/jasa yang dibuktikan dengan kepemiiikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. {3} BUMD dapat menggunakan agen pengadaan dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa.

BAB IV

PENGADAAN BERSAMA

Pasal 8

BUMD dapat menggunakan pengadaan bersama dengan system e-katalog yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.