DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2020

Nomor: 41
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. b. c. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a$l; Undang-Undang Nomor 41 Tahun L999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor t67, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2OA4 kntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4t Tahun t999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaL2l; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20Og tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor L4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5o5e); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OLZ Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSa2l; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 2. 3. 4. 5. 6. 3- 7. Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e|; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun ?ALO tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 44, Tarrrbahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor s116); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OLl tentang Pengelolaan Kawasan suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLL Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217l, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2o15 tentang Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2S Tahun ?ALL bntang Pengelolaan Kawasan suaka Alam Dan Kawasan pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798); Peraturan Pemerintah Nomor 54 ?ahun 2AL7 tentang Badan usaha Milik Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Afi Nomor 3O5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6L731; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76 /MenLHK-Setj en/ZALS &ntang Kriteria Z-ona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok pengelolaan cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2aL6 Nomor $al; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2Ol8 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 155); 8. 9. 10. 11. L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SZ Tahun 2}l,g tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD {Berita Negara Tahun 2018 Nomor 7OO}; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.SIMENLHKISETJEN/KUM .l /3 /2019 tenrang Pengusahaan Pariwisata alam di kawasan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 33s); Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.95/MENLHK/SETJEN/PLA.2 I Z I 2AL8 tanggal 2O Februari 2AL8 tentang Penetapan Fungsi Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan, di Kabupaten Langkat, Kabupaten Kaxo, Kabupaten Deli Sedang, dan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara seluas ! 39.678 Ha; Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1g8S tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa propinsi Daerah ringkat I sumaterautana (Lembaran Daerah propinsi Tingkat I Sumatera Utara Tahun 1985 Nomor 31.); Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2o1g tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2073 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16); Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2ato tentang susunan organisasi Dinas-Dinas di lingkungan provinsi sumatera utara (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratrrran Gubernur Nomor Lg Tahun zeLA tentang Perrrbahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor gg Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas di lingkungan Provinsi sumatera utara (Berita Daerah provinsi Sumatera Utara Talrun 2Ol8 Nomor 19); 13. 14. 15. 16. 17. *5-

18.Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2ALT tenta"ng T\:gas, Fungsi, Uraian Ttrgas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 48); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN LOKASI WISATA KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa.n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
6.Inspektorat adalah Inspelrtorat Provinsi Sumatera Utara.
7.Biro adalah Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagisn atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara adalah Perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dewan Pengawas adalah orgarl perusahaan umum Daerah yang berrugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. Komisaris adalah organ perusahaan Persero€rn Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan pertrsahaan Perseroan Daerah. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Mitik Daerah untuk kepentingan dan tr{iuan Badan Usaha Milik Daerah serEa mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam mapun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan Lokasi Wisa,ta Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Sumatera Utara kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 2A.
16.Task Force atau Gugus T\rgas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu oleh Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara.
17.Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Objek wisata blok koleksi dan pemanfaatan adalah objek dan daya wisata yang menjadi sasaran wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Blok Koleksi adalah blok koleksi tumbuhan dan atau satwa adalah bagian dari Taman Hutan Raya yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa. Blok Pemanfaatan adalah baglan dari Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensialamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan Pariwisata Alam dan kondisi lingkungan lainnya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagr kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.g5/Menlhk/ Setjen/P1a.2/212}L8 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Fungsi Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan, di Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Sedang, dan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara seluas + 39.678 Ha. 2L. 22. c. d. e. f.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penugasan;
b.pendanaan; dukungan Pemerintah Daerah; keadaan kahar; pelaporan; pengawasan dan pengendalian

BAB III

PENDANAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dilokasi Taman Hutan Raya Blok Koleksi dan Blok Pemanfaatan dengan luas 56 ha dan 4.921 ha serta sumber daya alam yang ada didalamnya perlu dikelola lebih intensif dalam rangka mendorong investasi, peningkatan perekonomian daerah dan stimulan bag, pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengembangarl dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Pemerintah Daerah menugaskan perusahan Daerah Aneka Industri dan Jasa provinsi sumatera utara untuk:

a.mengembangkan dan mengelola wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dengan luasan areal yang selanjutnya akan dituangkan dalam peta Pengelolaan yang ditandatangani oleh Kepala upr raman Hutan Raya Bukit Barisan bersama perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan provinsi sumatera utara setelah ditetapkan peraturan Gubernur ini; (U (21
b.melakukan penambahan luas areal pada blok pemanfaatan dalam rangka pengembangan usaha dapat ditetapkan kembali sepanjang tidak dibebani izin dan dalam proses permohonart izin;
c.melakukan koordinasi dengan Biro Perekonomian dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Taman Hutan Raya Bukit Barisan dalam per{rusu.nan peta pengelolaan yang bersifat dinamis sesuai kebutuhan pengernbangan dan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan;
d.mengembangkan dan mengelola fasilitas wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dengan tidak merusak alam sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

(3)Penugasan dalam pengembangan dan pemanfaatan rrisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b ditujukan untuk keberlangsungan linansial Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara. {41 Dalam pelaksanaan penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21 Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara bertanggungiawab untuk:
1. a.melakukan perancangan desain wisata kawasan Taman Hutan Raya, bersama-sama dengan UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
2. b.melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lela.ng, menanda"tangani kontrak pekerjaan pelaksanaan kontruksi sampai dengan terselesaikannya wisata kawasan Taman Hutan Raya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. (s) -10 Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara professional dan melihat tanggung jawab penuh dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara termasuk tanggung jawab penuh dalam hal perlindungan dan pengamanan areal blok pemanfaatan dan koleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tanggung jawab scbagaimana dimaksud pada ayat {al Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan dan pemanfaat-an kepada Pemerintah Daerah. Dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah menJrusun dan menyerahkan Rencana Karya Lima tahunan (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Dinas-

Pasal 4

Penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2| dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.penyelesaian pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya beserta fasilitas pendukungnya dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) fase, yang masing masing fasenya per 3 (tiga) bulan termasuk pembuatan master plan dan rincian tahapan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya;
b.pengelolaan dan pengembangan wisata kawasan Taman Hutan Raya dapat dilaksanakan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku;
c.pembangunan sararla dan prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang Kehutanan.

(6){7)

Pasal 5

Da1am pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya, Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dapat menugaskan arrak perusahaan danf atau bekerja sasra dengan Badan Usaha Milik Daerah Lainnya serta pihak berwenang lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(U Pendanaan untuk pengemb€mga.n dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (21 dilaksanakan bersumber dari:

a.modal perusahaan;
b.patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
c.pinjaman dan lembaga keuangan;
d.penerbitan surat utang dan obligasi;
e.pinjaman dari pemerintah daerah;
f.hibah yang sah dan tidak mengikat;
g.pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; danlatau
h.bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (U dilaksanakan berpedoman pada prinsip good mrporate goDelnlance dan/atau berlandaskan transparansi dan akuntanbilitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala risiko termasuk kerr-rgian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat pengembangan dan pemanfaa.tan wisata kawasan Taman (2\

(3)_12- Hutan Raya menjadi beban dan tanggung jawab Perrrsahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam penugasarl pengemba.ngan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa:

a.kemudahan dan percepatan penzrnan;
b.keringanan dan kemudahan beban perpeiakan daerah yang timbul;
c.dukungan lain yang diperlukan dari perangkat daerahsesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan penugasan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengemba.ngarl dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya kepada Gubernur melalui Biro Bina Perekonomian dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sumatera lltara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan pemanflaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya yang telah berbentuk izrra disampaikan kepada Kepala UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya AIam dan Ekosistem KLHK dan Kepala Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Utara.

(1)
(2)(2| 13-

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (U Pengawasan dan

Pasal 9

pengendalian teknis pelaksanaan penugascrn pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Dinas Kehutanan dan Biro Bina Perekonomian. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a.supervisi lapangan;
b.koasultasi;
c.koordinasi;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pelaporan. Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Inspektorat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1O Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nonor 10 Tahun 2A2A tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi sumatera Utara Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2A Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Sr,rmatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 23 September 2A2A GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 5 Olrtober 2O2O SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, nd R. SABRINA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A2O NOMOR 42 Salinan Sesuai Dengan Aslinya PIt. KEPALA BIRO HUKUM NrP. 1969A421 199003 2003

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

18.Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2ALT tenta"ng T\:gas, Fungsi, Uraian Ttrgas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 48); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN LOKASI WISATA KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa.n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
6.Inspektorat adalah Inspelrtorat Provinsi Sumatera Utara.
7.Biro adalah Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagisn atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara adalah Perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dewan Pengawas adalah orgarl perusahaan umum Daerah yang berrugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. Komisaris adalah organ perusahaan Persero€rn Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan pertrsahaan Perseroan Daerah. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Mitik Daerah untuk kepentingan dan tr{iuan Badan Usaha Milik Daerah serEa mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam mapun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan Lokasi Wisa,ta Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Sumatera Utara kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 2A.
16.Task Force atau Gugus T\rgas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu oleh Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara.
17.Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Objek wisata blok koleksi dan pemanfaatan adalah objek dan daya wisata yang menjadi sasaran wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Blok Koleksi adalah blok koleksi tumbuhan dan atau satwa adalah bagian dari Taman Hutan Raya yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa. Blok Pemanfaatan adalah baglan dari Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensialamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan Pariwisata Alam dan kondisi lingkungan lainnya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagr kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.g5/Menlhk/ Setjen/P1a.2/212}L8 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Fungsi Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan, di Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Sedang, dan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara seluas + 39.678 Ha. 2L. 22. c. d. e. f.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penugasan;
b.pendanaan; dukungan Pemerintah Daerah; keadaan kahar; pelaporan; pengawasan dan pengendalian

BAB III

PENDANAAN

Pasal 3

a.mengembangkan dan mengelola wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dengan luasan areal yang selanjutnya akan dituangkan dalam peta Pengelolaan yang ditandatangani oleh Kepala upr raman Hutan Raya Bukit Barisan bersama perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan provinsi sumatera utara setelah ditetapkan peraturan Gubernur ini; (U (21
b.melakukan penambahan luas areal pada blok pemanfaatan dalam rangka pengembangan usaha dapat ditetapkan kembali sepanjang tidak dibebani izin dan dalam proses permohonart izin;
c.melakukan koordinasi dengan Biro Perekonomian dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Taman Hutan Raya Bukit Barisan dalam per{rusu.nan peta pengelolaan yang bersifat dinamis sesuai kebutuhan pengernbangan dan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan;
d.mengembangkan dan mengelola fasilitas wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dengan tidak merusak alam sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

(3)Penugasan dalam pengembangan dan pemanfaatan rrisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b ditujukan untuk keberlangsungan linansial Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara. {41 Dalam pelaksanaan penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21 Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara bertanggungiawab untuk:
1. a.melakukan perancangan desain wisata kawasan Taman Hutan Raya, bersama-sama dengan UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
2. b.melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lela.ng, menanda"tangani kontrak pekerjaan pelaksanaan kontruksi sampai dengan terselesaikannya wisata kawasan Taman Hutan Raya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. (s) -10 Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara professional dan melihat tanggung jawab penuh dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara termasuk tanggung jawab penuh dalam hal perlindungan dan pengamanan areal blok pemanfaatan dan koleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tanggung jawab scbagaimana dimaksud pada ayat {al Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan dan pemanfaat-an kepada Pemerintah Daerah. Dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah menJrusun dan menyerahkan Rencana Karya Lima tahunan (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Dinas-

Pasal 4

Penugasan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2| dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.penyelesaian pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya beserta fasilitas pendukungnya dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) fase, yang masing masing fasenya per 3 (tiga) bulan termasuk pembuatan master plan dan rincian tahapan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya;
b.pengelolaan dan pengembangan wisata kawasan Taman Hutan Raya dapat dilaksanakan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku;
c.pembangunan sararla dan prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang Kehutanan.

(6){7)

Pasal 5

Pasal 6

(U Pendanaan untuk pengemb€mga.n dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (21 dilaksanakan bersumber dari:

a.modal perusahaan;
b.patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
c.pinjaman dan lembaga keuangan;
d.penerbitan surat utang dan obligasi;
e.pinjaman dari pemerintah daerah;
f.hibah yang sah dan tidak mengikat;
g.pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; danlatau
h.bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (U dilaksanakan berpedoman pada prinsip good mrporate goDelnlance dan/atau berlandaskan transparansi dan akuntanbilitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala risiko termasuk kerr-rgian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat pengembangan dan pemanfaa.tan wisata kawasan Taman (2\

(3)_12- Hutan Raya menjadi beban dan tanggung jawab Perrrsahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam penugasarl pengemba.ngan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa:

a.kemudahan dan percepatan penzrnan;
b.keringanan dan kemudahan beban perpeiakan daerah yang timbul;
c.dukungan lain yang diperlukan dari perangkat daerahsesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan penugasan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

(1)
(2)(2| 13-

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (U Pengawasan dan

Pasal 9

a.supervisi lapangan;
b.koasultasi;
c.koordinasi;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pelaporan. Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Inspektorat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1O Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nonor 10 Tahun 2A2A tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi sumatera Utara Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2A Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.