DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2014

Nomor: 42
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupatenf Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 2 Tambahan Lembar€Ln Negara Republik Indonesia Nomor a158);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO2 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor afi9);
5.Undang-Undang Nomor L6 Tahun 2OO4 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOL);
6.Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2Ol3 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a3O);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331); 1,0. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 1 I rr^-^ar-f,^- lir^-+6,; T-t^l^* l\Taaa*i D^^,,1-I;1- T-l^-^-:^ I\T^-^- 1r)
12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5.Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
6.Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, Kesiagaan dan Antisipasi Masyarakat dalam menghadapi
7.Forum Kewaspad"aan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rang!<a menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, a1am, ulah manusia dan penyebab yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9.Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tqiuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tercapainya tduan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. l-0. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.
11.Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah modal Perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setemPat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

/i \ n^---^l^^^-^*^^a tlo'",aonor{aon hini lVfacrrraral:nf rli Prorrinsr

(2)Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di KabupatenlKota menjadi tanggungiawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten / Kota'

Pasal 3

(1)Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur;
(2)Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 ayat (2) tugas dan kewajiban Bupati dan / W alikota.

Pasal 4

(1)Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketentraman, keterlibatan dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana ulah manusia di provinsi;
2. b.mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
3. c.mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam penyelenggaran kewaspadaan dini masyarakat.
(2)Pelaksaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c didelegasikan pada wakil Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 5

(1)Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan
2. b.mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
3. c.mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat. (2\ Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati/ Walikota.
(1)
(2)

Pasal 6

kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Penyelenggaraan dilimpahkan kepada camat; Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat desa/ kelurahan dilimpahkan kepada Kepala melalui Camat. kecamatan di wilayah Desa/Lurah

Pasal 7

(1)T\rgas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dalam perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di kecamatan;
2. b.mengkoordinasikan kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaaan dini masyarakat;
3. c.mengkoordinasikan kegiatan instansi di tingkat kecamatan dalam penyelanggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
4. d.mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini di wilayah (21 T\rgas dan kewajiban kepala desa atau lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
5. a.membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapai kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di desa/kelurahan;
6. b.mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas, dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat desa/ kelurahan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 8

FKDM dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; Pembentukan FKDM sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah; FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempu.nyai tugas:

a.menjaring, menampuog, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat : 1-^^*^*^-

(1)(21
(3)
(1)
1. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
(2)FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menjaring, menampuflg, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancarnan keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
2. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
(3)FKDM kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menjaring, menampuflB, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
2. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
(4)FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menjaring, menampuog, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
2. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi desa/kelurahan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 10

FKDM Provinsi, Kabupatenf Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi sebagai mata dan telinga masyarakat serta pemerintah daerah untuk mendeteksi secara dini kemungkinan ancaman dan gangguan terhadap masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta Kebersamaan dalam Kebhinekaan. FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri atas wakil-wakil Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Elemen Masyarakat lainnya. Keanggotaan FKDM kecamatan terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya. Keanggotaan FKDM desa/kelurahan terdiri atas wakil wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda anggota satlinmas dan anggota polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 2 Tambahan Lembar€Ln Negara Republik Indonesia Nomor a158);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO2 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor afi9);
5.Undang-Undang Nomor L6 Tahun 2OO4 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOL);
6.Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2Ol3 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a3O);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331); 1,0. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 1 I rr^-^ar-f,^- lir^-+6,; T-t^l^* l\Taaa*i D^^,,1-I;1- T-l^-^-:^ I\T^-^- 1r)
12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5.Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
6.Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, Kesiagaan dan Antisipasi Masyarakat dalam menghadapi
7.Forum Kewaspad"aan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rang!<a menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, a1am, ulah manusia dan penyebab yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9.Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tqiuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tercapainya tduan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. l-0. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.
11.Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah modal Perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setemPat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

/i \ n^---^l^^^-^*^^a tlo'",aonor{aon hini lVfacrrraral:nf rli Prorrinsr

(2)Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di KabupatenlKota menjadi tanggungiawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten / Kota'

Pasal 3

(1)Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur;
(2)Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 ayat (2) tugas dan kewajiban Bupati dan / W alikota.

Pasal 4

(1)Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketentraman, keterlibatan dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana ulah manusia di provinsi;
2. b.mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
3. c.mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam penyelenggaran kewaspadaan dini masyarakat.
(2)Pelaksaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c didelegasikan pada wakil Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 5

(1)Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan
2. b.mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
3. c.mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat. (2\ Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati/ Walikota.
(1)
(2)

Pasal 6

Pasal 7

(1)T\rgas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dalam perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di kecamatan;
2. b.mengkoordinasikan kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaaan dini masyarakat;
3. c.mengkoordinasikan kegiatan instansi di tingkat kecamatan dalam penyelanggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
4. d.mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini di wilayah (21 T\rgas dan kewajiban kepala desa atau lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
5. a.membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapai kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di desa/kelurahan;
6. b.mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas, dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat desa/ kelurahan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 8

Pasal 9

FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempu.nyai tugas:

a.menjaring, menampuog, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat : 1-^^*^*^-

(1)(21
(3)
(1)
1. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
(2)FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menjaring, menampuflg, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancarnan keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
2. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
(3)FKDM kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menjaring, menampuflB, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
2. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
(4)FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menjaring, menampuog, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
2. b.memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi desa/kelurahan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.