DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2017

Nomor: 42
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Kelembagaan Karang Taruna, Pemberdayaan Karang Taruna, Pengelolaan Sumber Daya, Kewenangan, Koordinasi, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial Repubtk Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, meningkatkan pemberdayaan karang taruna di Provinsi Sumatera Utara serta dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pemberdaya€ul Karang Taruna; L. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
4.undang-Undang Nomor 1l rahun 2oog tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671;
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a588);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578l1'
9.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OLg tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 94);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
11.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2076 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Afi Nomor 14); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud datam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di *itayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesej ahte r aarl sosial.
6.Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.
7.Pengurus Karang Taruna Provinsi adalah wadah atau sarana kerja sama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Karang Taruna.
8.Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat dengan MPKT adalah wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasihat, masukan, saran dan atau pertimbangan untuk kemajuan Karang Taruna.
9.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 1O. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
11.Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan dan peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan kepada Karang Taruna untuk memecahkan masalah dan mengembangkan potensinya, melalui pemanfaatan berbagai sumber baik sumber daya manusia sumber daya alam, dan sumber daya sosial yang ada.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah melakukan Pemberdayaan Karang Taruna agar dapat menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya Karang Taruna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pasal 3

T\rjuan Peraturan Gubernur ini adalah:

a.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Karang Taruna;
b.meningkatkan kelembagaan Karang Taruna;
c.mengembangkan aktivitas Karang Taruna;
d.meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna; dan
e.mengembangkan jejaring kerja Karang Taruna.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur mengenai pemberdayaan Karang Taruna daya Karang Taruna. adalah mengatur pengelolaan sumber

BAB II

KELEMBAGAAN KARANG TARUNA

Pasal 5

Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pasal 6

Tujuan Karang Taruna untuk mewujudkan:

a.pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
b.kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
c.pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
d.pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan. ln1 dan

Pasal 7

Karang Taruna berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan

Pasal 8

Karang Taruna memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Karang Taruna mempunyai fungsi:

a.mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
b.menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
c.meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
d.menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e.menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
f.memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

(1)Keorganisasian Karang Taruna berada di desa atau kelurahan atau narna lain yang sejenis yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.
(2)untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama, dibentuk pengurus karang taruna di provinsi sebagai sarana organisasi karang tarrrna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah.
(3)Karang Taruna dan/atau pengurus karang taruna provinsi dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha akademisi, dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna, yang mekanisme pembentukannya diatur melalui keputusan Pengurus Karang Taruna Nasional dan dipertanggung jawabkan pada Rapat Kerja Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KELEMBAGAAN KARANG TARUNA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Repubtk Indonesia Nomor 23 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KELEMBAGAAN KARANG TARUNA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Repubtk Indonesia Nomor 23 Tahun 2013