DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2020

Nomor: 42
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalatr Pravinsi Sumatera Utara.;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan unrsarl pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah raenurut asas otoaomi dan tugas pembantuan derrgan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ya*g memimpin pelaksanaa* r.rrus€ul pemerintahaa yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Grrbernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6, Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sr.rmatera Utara.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanraan Pennbangunan Baerah Provinsi Sumatera Utara- 8, Pembangunan Daerah adalah pemanf,aatac surnber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyatan baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, Iapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, krdaya saing, fiIaupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pen)ru$unan tal apan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagsi Lrlasllr pelrranglu kepentingan di dalarmnya, guna pemanfaatan- dan pengalc*asian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraa-n sosial dalam suahr lingkunsan witayah/daerah dalarn jangka waktu tertentu- 1O. Rencana Pembangunan Ja$gka Panjang Daerah yang *lanjutnya disebut RP.IPB adalah doktxnen perencanaan untuk periode 2O {dua puluh} tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (Iima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan progra.m Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12.Reacana Keria Pemerirrtah Daera.h yang *laqiutnya disebut RKPD adalah dokumen pereneanaan daerah untuk periode 1 tsatu) tahun atau disiagkat dengan rerrsetrl€L pemhangrrnan tahunan daerah.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencaraan Perangkat Daerah untuk periode I {satu} ta}run.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerirrtah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
15.Kebijakan tlmum APBD yang selanjutnya" disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perang!<at Daerah untuk setiap program sebagai acu,an dalam penlru$unan RKA Peraagkat Daerah sebelum disepakati dengarr DPRD. 1.7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selarrjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencarlaan dan penganggaran yang krisi rerrcarr.a helanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rerlcana pernbiayaan sebagai dasar perr5ru.r.surl€ul AFBD.
18.Perubahart Rencana Kerja Perrerintah Daemh Provinsi Sumatera Utara yang selaqiutnya disingkat Fertrbahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daeratr tahtrnan setelah dilakukan perubahan untuk periode tahun 2O2O.
19.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disinglat Perubahan Renja adalah dokumen perencarlaarl tahunan Perarrgkat Daeratr setelah rlilakukan perubahan untuk periode tahun 2A2A.

Pasal 2

{1} Perubahan RKPD Provinsi Surnatera Utara Tahun 2O2O merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah berdasarkan hasil evaluasi semester I terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2O2O.

(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi : perkemba-ngan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembanguaan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangarl Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; keadaa$ yang menyebabkan saldo arlffiaran lebih tahun angaran sebelumrrya harus digunakan untuk tahun berjalan; perbaikan terhadap target dan indikator kinerja yang akan dicapai; dan penambahan/pengurangan kegiata-n, perrrbahan rincian belanja dan rineian objek belanja. a. b. c. d. (u {21 trasal 3 Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun ZA2O merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ZOL}- 2A23, dengan memperhatikara capaian target dan sasaran yang dieesuaikan dengan kaadisi terkini dalam upaya perbaikan disegala bidang pernbanguran. Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara ?ahun ZAZA dijadikan sebagai :
1. a.pedoman bagr Perangkat Daerah dalam menJrusun perubahan rencana kerja (Perubahan Renja);
2. b.acuan bagr Femerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung capaian target dan sasaran" pembangunan daerah" Provinsi Sumatera Utara;
3. c.pedoman dalam noenJrusun Keb{iakan Umum Perubahan Anggaran {KUPA} dan Perubahan FPAS APBD Prsvinsi Sumatera Utara ?ahun Anggaran 2O2o;
4. d.Perangkat daerah mempergunakan Perubahan RKPD Tahun 2A2A dahm merr5rusun prioritas program dan kegiataa yang sifatnya strategis.

Pasal 4

(U Perangkat Daerah men5rusr.rn laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksarraa:l rencana keda dan a:rggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan capaian indikator kinerja rnasing-masing progranl" (21 [.aporan kinerja rner$adi fl]asukan dan bahan pertimbangan bag analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun selar{utnya yang diajukan oleh Ferangkat Daerah. (3I Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Badan melakukan telaahan terhadap kesesuaian antara usulan prioritas perubahan, tambahan program dan kegiatan serta anggaran Perangkat Daerah Tahun 2o2o berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2a2a yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2o19 tetap berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salinan Sesuai Dengan Aslinya PIT.KEPAIA BIRO HUKUM t #hit, ti il APzuL?i:[f .=r*r"o* P.r"flr- ti"Sk"t I (Ivlbt NrP.1969A42t 199003 2 003 Ditetapkan di Medan pada, tanggal 23 September 2A2O GUBERNUR SUMAIERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Diuadanrglan di Medan pada tanggal 23 September 2OZA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA U?ARA, trd R.SABRIHA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 43 perubahan RKPD Tahun 2O2O memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagr pen]rursu.narl Perubahan Reqia Perangkat Daerah. selain itu, perubahan RKPD Tahun 2o2a merupakafl dokumen perencallaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TKUPA), serta Priontas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus segera dibuat setelah Perubahan RKPD ini ditetapkan' Kepada seluruh Perang!<at Daerah Frovinsi Sumatera Utara agar mempedomani perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2AZA dahm pelaksanaan pembangunan tahun 2O2O, dengan hLarapan target pembangunan tahun 2o2a dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan "$umatera utam yang MaJun Amann dant Bermartabat'. GUBERI{UR SUMATERA UTARA, Ird EDY RAHMAYADI Salinan Sesuai Dengan AslinYa PIt.KEPALA BIRO HUKUM il .k{ .,* r frTfrlr. apBru,i.riYsrnncan Pembina Tingkat I (IV/ b) NIP.19690+21 199003 2 003

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalatr Pravinsi Sumatera Utara.;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan unrsarl pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah raenurut asas otoaomi dan tugas pembantuan derrgan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ya*g memimpin pelaksanaa* r.rrus€ul pemerintahaa yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Grrbernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6, Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sr.rmatera Utara.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanraan Pennbangunan Baerah Provinsi Sumatera Utara- 8, Pembangunan Daerah adalah pemanf,aatac surnber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyatan baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, Iapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, krdaya saing, fiIaupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pen)ru$unan tal apan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagsi Lrlasllr pelrranglu kepentingan di dalarmnya, guna pemanfaatan- dan pengalc*asian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraa-n sosial dalam suahr lingkunsan witayah/daerah dalarn jangka waktu tertentu- 1O. Rencana Pembangunan Ja$gka Panjang Daerah yang *lanjutnya disebut RP.IPB adalah doktxnen perencanaan untuk periode 2O {dua puluh} tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (Iima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan progra.m Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12.Reacana Keria Pemerirrtah Daera.h yang *laqiutnya disebut RKPD adalah dokumen pereneanaan daerah untuk periode 1 tsatu) tahun atau disiagkat dengan rerrsetrl€L pemhangrrnan tahunan daerah.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencaraan Perangkat Daerah untuk periode I {satu} ta}run.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerirrtah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
15.Kebijakan tlmum APBD yang selanjutnya" disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perang!<at Daerah untuk setiap program sebagai acu,an dalam penlru$unan RKA Peraagkat Daerah sebelum disepakati dengarr DPRD. 1.7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selarrjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencarlaan dan penganggaran yang krisi rerrcarr.a helanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rerlcana pernbiayaan sebagai dasar perr5ru.r.surl€ul AFBD.
18.Perubahart Rencana Kerja Perrerintah Daemh Provinsi Sumatera Utara yang selaqiutnya disingkat Fertrbahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daeratr tahtrnan setelah dilakukan perubahan untuk periode tahun 2O2O.
19.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disinglat Perubahan Renja adalah dokumen perencarlaarl tahunan Perarrgkat Daeratr setelah rlilakukan perubahan untuk periode tahun 2A2A.

Pasal 2

{1} Perubahan RKPD Provinsi Surnatera Utara Tahun 2O2O merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah berdasarkan hasil evaluasi semester I terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2O2O.

(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi : perkemba-ngan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembanguaan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangarl Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; keadaa$ yang menyebabkan saldo arlffiaran lebih tahun angaran sebelumrrya harus digunakan untuk tahun berjalan; perbaikan terhadap target dan indikator kinerja yang akan dicapai; dan penambahan/pengurangan kegiata-n, perrrbahan rincian belanja dan rineian objek belanja. a. b. c. d. (u {21 trasal 3 Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun ZA2O merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ZOL}- 2A23, dengan memperhatikara capaian target dan sasaran yang dieesuaikan dengan kaadisi terkini dalam upaya perbaikan disegala bidang pernbanguran. Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara ?ahun ZAZA dijadikan sebagai :
1. a.pedoman bagr Perangkat Daerah dalam menJrusun perubahan rencana kerja (Perubahan Renja);
2. b.acuan bagr Femerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung capaian target dan sasaran" pembangunan daerah" Provinsi Sumatera Utara;
3. c.pedoman dalam noenJrusun Keb{iakan Umum Perubahan Anggaran {KUPA} dan Perubahan FPAS APBD Prsvinsi Sumatera Utara ?ahun Anggaran 2O2o;
4. d.Perangkat daerah mempergunakan Perubahan RKPD Tahun 2A2A dahm merr5rusun prioritas program dan kegiataa yang sifatnya strategis.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2a2a yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2o19 tetap berlaku.