DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2018

Nomor: 43
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang pengarusutarnaan Gender Dalam pembangunan Daerah di provinsi sumatera utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom propinsi Atjeh dan Perubahan peraturan pembentukan propinsi sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s6 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 11O3);
2.Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor s5g7), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang- Undang Nomor 23 Tahun 2A.* tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 55g9); 3' Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2oo0 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2All tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22); Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2A76 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor t4l; MEMUTUSKAN: MeNCtaPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara; 4. 5. 6. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembanyuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai urusa-n penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara; Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6.Sekretaris Daerah adalah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu;
7.Dinas adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sumatera Utara; Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pen5rusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 3. 4. 5. 8. 9" 10.
11.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan; Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangun€Ln, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa; Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses/kesempatan, partisipasi/peran, kontrollpenguasaan, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-Iaki, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; Gender Analgsis Pathutag yang selanjutnya disingkat GAP, adalah model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender, disebut juga alur kerja analisis gender; 14. 12. 13. 15. 16.
77.Gender Budget Statementf Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat GBS/PAG adalah Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) adalah dokumen pertanggungiawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan- kegiatan tersebut;
18.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang untuk melakukanmempunyal kemampuan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansil lembaga di Daerah;
20.Pusat Studi Wanita / Pusat Studi Gender, yang selanjutnya disingkat PSW/PSG adalah Pusat Studi Wanita dan/atau Pusat Studi Gender yang ada di Perguruan Tinggi;
21.Indeks PembangUnan Gen der (Gender Deuelopm.ent Index) yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir, melek huruf laki-laki dan perempuan dan standar hidup layak laki-laki dan perempuan;
22.Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yarrg digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan pada penghormatart terhadap harkat dan martabat manusia.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

(1)Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut:
1. a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menJrusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
2. b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
4. d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
5. e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
6. f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
(2)Trljuan Pelaksanaan PPRG sebagai berikut:
1. a.meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah tentang urgensi isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
2. b.menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menJrususn strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemanatauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
3. c.memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/ pengeluaran pembangunan;
4. d.meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
5. e.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pen1rusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG dan PPRG meliputi:

a.pengintegrasian Gender dalam seluruh proses perencanaan mulai dari penJrusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RPJMD, rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran sementara (KUAPPAS), rencana kerja fRenja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
b.penyusunan dokumen perencanaall dan penganggaran dengan menggunakan GAP, GBSIPAG, dan penyusunan kerangka acuan kegiatan;
c.penJrLrsunan indikator kinerja responsif gender dalam rencana kerja anggaran.

Pasal 6

Kewena-ngan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.penetapan kebdakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi;
b.koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi;
c.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW/PSG di Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi;
d.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi;
f.pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggararl yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala provinsi);
g.pelaksanaarl PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia skala provinsi;
h.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi. 10-

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menJrusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.
(2)Penyusunan kebijakan, prograrn dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender {Gender Analisys Pathwagl atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan. Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat {2), dituangkan dalam penyusunan GBS. Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam men5rusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

(5)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. (21
(3)
(4)
(1)

Pasal 9

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Kerja responsif gender. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Daerah responsif gender diatur dalam Gubernur. RPJMD, Perangkat Perangkat Peraturan (21

Pasal 10

Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG ska-la provinsi. Pasal 1 1 Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang pengarusutarnaan Gender Dalam pembangunan Daerah di provinsi sumatera utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom propinsi Atjeh dan Perubahan peraturan pembentukan propinsi sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s6 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 11O3);
2.Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor s5g7), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang- Undang Nomor 23 Tahun 2A.* tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 55g9); 3' Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2oo0 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2All tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22); Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2A76 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor t4l; MEMUTUSKAN: MeNCtaPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara; 4. 5. 6. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembanyuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai urusa-n penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara; Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6.Sekretaris Daerah adalah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu;
7.Dinas adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sumatera Utara; Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pen5rusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 3. 4. 5. 8. 9" 10.
11.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan; Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangun€Ln, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa; Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses/kesempatan, partisipasi/peran, kontrollpenguasaan, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-Iaki, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; Gender Analgsis Pathutag yang selanjutnya disingkat GAP, adalah model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender, disebut juga alur kerja analisis gender; 14. 12. 13. 15. 16.
77.Gender Budget Statementf Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat GBS/PAG adalah Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) adalah dokumen pertanggungiawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan- kegiatan tersebut;
18.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang untuk melakukanmempunyal kemampuan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansil lembaga di Daerah;
20.Pusat Studi Wanita / Pusat Studi Gender, yang selanjutnya disingkat PSW/PSG adalah Pusat Studi Wanita dan/atau Pusat Studi Gender yang ada di Perguruan Tinggi;
21.Indeks PembangUnan Gen der (Gender Deuelopm.ent Index) yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir, melek huruf laki-laki dan perempuan dan standar hidup layak laki-laki dan perempuan;
22.Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yarrg digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan pada penghormatart terhadap harkat dan martabat manusia.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

(1)Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut:
1. a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menJrusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
2. b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
4. d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
5. e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
6. f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
(2)Trljuan Pelaksanaan PPRG sebagai berikut:
1. a.meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah tentang urgensi isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
2. b.menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menJrususn strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemanatauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
3. c.memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/ pengeluaran pembangunan;
4. d.meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
5. e.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pen1rusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG dan PPRG meliputi:

a.pengintegrasian Gender dalam seluruh proses perencanaan mulai dari penJrusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RPJMD, rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran sementara (KUAPPAS), rencana kerja fRenja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
b.penyusunan dokumen perencanaall dan penganggaran dengan menggunakan GAP, GBSIPAG, dan penyusunan kerangka acuan kegiatan;
c.penJrLrsunan indikator kinerja responsif gender dalam rencana kerja anggaran.

Pasal 6

Kewena-ngan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.penetapan kebdakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi;
b.koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi;
c.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW/PSG di Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi;
d.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi;
f.pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggararl yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala provinsi);
g.pelaksanaarl PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia skala provinsi;
h.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi. 10-

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menJrusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.
(2)Penyusunan kebijakan, prograrn dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

(5)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. (21
(3)
(4)
(1)