DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2020

Nomor: 43
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2A74 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara; bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2O2O telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2OL4 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Surnatera Utara; bahwa berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Nomor l88.34l1964lOTDA tanggal 7 April 2O2O perihal Fasilitasi Rancangan Gubernur Surnatera Utara, Pergub sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dicabut karena telah melebihi 50%o perubahan; b. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerahProvinsiSumateraUtaraNomorlTahun 2oL4tentangPengelolaanDaeralrAliranSungaiTerpadu Provinsi Sumatera Utara; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTa}run1956 Nomor64,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 11O3); Und.ang-Und.angNomor4lTahun]-gggtentangKehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2oa4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4t Tatrun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aal\; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor a7251; Mengingat : 1. 2. - J. 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor L4o,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2olSNomor l30,TambahanLernbaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 5a32l,; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-undang Nornor 37 Tahun 2oL4 tentang Konservasi Tanah Da]1 Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 2gg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O8); lo.Undang-UndangNomorlTTahun2otgtentangSumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 19O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5aO5);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2oo4 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor L47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah denganPeraturanPemerintahNomor60Tahun2oa9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO4 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun2AOgNomorlST' 8. 9. TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 5O56);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20a7 tentang Tata HutanDanPenyusllnanRencanaPengelolaanHutanSerta PemanfaatanHutan(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2OO7 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepubliklndonesiaNomor46g6|sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 3 Tahun 2OO8 tentangPerubahanAtasPeraturanPernerintalrNomor6 Tahun2oo7tentangTataHutanDanPenyusunanRencana PengelolaanHutanSertaPemanfaatanHutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 16' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor asLal1' 13. peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2oo8 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik [ndonesia Ta]run 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Penyelen ggaraarr Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51O3);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OlO tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51t2); L6. Peratrrran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52921;
17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6o/Menhut-il1 2Al3 tentang Tata Cara Pen5rusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
18.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-ll I 2OL4 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah A1iran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 1267).;
19.Peraturan Menteri Kehrutanan Nomor P.L7 fMenhut-Il/2014 tentang Tata cara. pemberdayaafl masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Takrun 2Ol4 Nomor 36a\;
20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Penlrusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 11);
21.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi sumatera Utara Tahun 2OO5-2A25 (Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2008 Nomor 12);
22.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2414 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2A14 Nomor 1, Tambahan Lembaxata Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);
29.Peratrrran Daera-h Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sumatera utara Tahun 2OL7- 2Og7 (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2Ol7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
24.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentasg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2019-2A23 (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2At9 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Nomor 5O);
25.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ot6 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2OIA tentang Perubahan Keempat atas Peratrrran Gubernur sumatera utara Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi sumatera utara (Berita Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
26.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Arc Nomor 4O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2O18 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2AL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2018 Nomor 46); MEMUTUSKAN: MenetAPKAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2OL4 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai rlnsllr penyelen ggar a pemerintah daerah-
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernurdanDewanPerwakilanRakyatDaerahProvinsi dalampenyelenggaraallurusanpemerintalranyangmenjadi kewenangan daerah Provinsi' 6.Daera}rAliranSungaiyangselanjutnyadisingkatDAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya' yang berfungsi menamPUflg, menyimpan dan mengalirkan aLr yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografisdanbatasdilautsampaidengandaerahperairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan' T.PengelolaanDASadalahupayamanusiadalammengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, d$tr terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan yang berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi masYar akat.
8.Pengelolaan DAS Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Pengelolaan DAS Provinsi adalah pengelolaan DAS yang secara geogralis berada di wilayah Provinsi sumatera Utara.
9.Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan rLI€Ing wilayah.
10.DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kua-litas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 1 1. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya. l2.Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutsn.
13.Rencana Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
14.Klasifikasi DAS adalah pengkatagorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontiunitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruarlg wilayah.
15.Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi mauplln sebagai media tata att.
16.Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adatah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
17.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalarn pengelolaan DAS.
18.Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu sesuai dengan yurisdiksinya.
19.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungallnya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. 2O. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan DAS-
21.Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk rnemulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktilitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
22.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup-
23.Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24.Konservasi sr-rmber daya alam adalah rangkaian upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan memadai agar tidak rusak dan dapat menjamin kelangsungan hidup secara lestari.
25.Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS adalah usaha, tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan DAS yang efektif dan efisien. 26. pengawasan kegiatan pengelolaan DAS adalah proses penilikan dan penjagaan untuk menjamin pelaksanaan Pengelolaan DAS agar berjalan efektif dal efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27.Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
28.Air adalah semua air yang terdapat pad.a, di atas, ataupun di bawah permukaafi air, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara penJrusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS;
b.tata cara dan teknis pelaksanaan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnYa;
c.forum Koordinasi Pengelolaan DAS; _10_
d.tata cara peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS;
e.pembangunan dan Pengelolaan sistem Informasi Pengelolaan DAS;
f.tata cara persyaratan, penetapan dan pemberian penghargaan;
g.tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan DAS;
h.tata cara pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAS.

Pasal 3

(1)Maksud Peraturan Guberntlr ini adalah untuk memberikan pedoman bagr pemerintah daerah dan/atau stakeholders dalam me]ruslrn dan menetapkan rencana pengelolaan DAS datam satuan wilayah perencanaan pengelolaan DAS.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi panduan dalam pengelolaan DAS sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, baik untuk DAS yang dipulihkan manpun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAS Paragraf Kesatu Prinsip Dasar Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 4

Prinsip dasar penlrusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS:

a.dilaksanakan secara uturh dari hulu sampai dengan hilir;
b.dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem, sattl rencana dan satu sistem pengelolaan;
c.melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
d.adaptif terhadap perrrbahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dina"mis dan karakteristik DAS; e. f. ct b'

(1)-L1,- pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar pa.ra pemangku kepentinga,n secara adil; akuntabel dan transparan; dan melibatkan multi disiplin ilmu.

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS melibatkan pemangku kepentingan antara lain:

a.pemerintah;
b.pemerintah daerah;
c.swasta; dan
d.masyarakat. Pen5rusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif berdasarkan prinsip saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membutuhkan melalui sinkronisasi, integrasi dan serta koordinasi.

(3)Sinkronisasi dan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diperlukan dalam setiap menJrusun program dan kegiatan masing-masing pemangku kepentingan.
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

penlrusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan tahapan:

a.identifikasi dan analisis permasalahan DAS;
b.perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS;
c.perumusan strategi penaulihan daya dukung DAS; dan
d.perLrmusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS;
e.penyajian naskah.

Pasal 7

(1)Identifikasi dan analisis masalah untrrk DAS yang diprrlihkal rranpun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (21 _L2_
(2)Identifikasi dan analisis masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi);
2. b.kondisi habitat (daerah perlindunga, keanekaragaman hayati);
3. c.sedimentasi (sumber, laju, dampak);
4. d.kualitas air (sumber polutan, kelas, waktu);
5. e.penggunaan air tanah dan air permukaan;
6. f.daerah rawan bencana (banjir, longsor, dan kekeringan);
7. g.sosial-ekonomi dan kelembagaan;
8. h.tata ruang dan penggunaan lahan;

Pasal 8

Rumusan masalah untuk DAS dilakukan melalui metode pohon masalah atau metode lain dengan memperhatikan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/Kota, serta karakteristik biofisik, sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 9

Perumusan tujuan untuk DAS baik yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengutamakan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 10

Rumusan masalah DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sebagai dasar perLrmusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupLrn DAS yang dipertahankan daya dukungnya. Perumusan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, prograrn dan kegiatan. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bersama oleh para pemangku kepentingan dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi.

(1)
(2)
(3)_13_ Pasal 1 1
(1)Perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan hasil perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
(2)Perumusan Monitoring dan eva-luasi pengerolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan antara lain:
1. a.sistem analisis;
2. b.indikator kinerja;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.capain hasil.

Pasal 12

Penahapan pen]rusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2oo4 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor L47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah denganPeraturanPemerintahNomor60Tahun2oa9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO4 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun2AOgNomorlST' 8. 9. TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 5O56);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20a7 tentang Tata HutanDanPenyusllnanRencanaPengelolaanHutanSerta PemanfaatanHutan(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2OO7 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepubliklndonesiaNomor46g6|sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 3 Tahun 2OO8 tentangPerubahanAtasPeraturanPernerintalrNomor6 Tahun2oo7tentangTataHutanDanPenyusunanRencana PengelolaanHutanSertaPemanfaatanHutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 16' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor asLal1' 13. peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2oo8 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik [ndonesia Ta]run 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Penyelen ggaraarr Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51O3);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OlO tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51t2); L6. Peratrrran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52921;
17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6o/Menhut-il1 2Al3 tentang Tata Cara Pen5rusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
18.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-ll I 2OL4 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah A1iran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 1267).;
19.Peraturan Menteri Kehrutanan Nomor P.L7 fMenhut-Il/2014 tentang Tata cara. pemberdayaafl masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Takrun 2Ol4 Nomor 36a\;
20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Penlrusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 11);
21.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi sumatera Utara Tahun 2OO5-2A25 (Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2008 Nomor 12);
22.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2414 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2A14 Nomor 1, Tambahan Lembaxata Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);
29.Peratrrran Daera-h Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sumatera utara Tahun 2OL7- 2Og7 (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2Ol7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
24.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentasg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2019-2A23 (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2At9 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Nomor 5O);
25.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ot6 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2OIA tentang Perubahan Keempat atas Peratrrran Gubernur sumatera utara Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi sumatera utara (Berita Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
26.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Arc Nomor 4O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2O18 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2AL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2018 Nomor 46); MEMUTUSKAN: MenetAPKAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2OL4 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai rlnsllr penyelen ggar a pemerintah daerah-
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernurdanDewanPerwakilanRakyatDaerahProvinsi dalampenyelenggaraallurusanpemerintalranyangmenjadi kewenangan daerah Provinsi' 6.Daera}rAliranSungaiyangselanjutnyadisingkatDAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya' yang berfungsi menamPUflg, menyimpan dan mengalirkan aLr yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografisdanbatasdilautsampaidengandaerahperairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan' T.PengelolaanDASadalahupayamanusiadalammengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, d$tr terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan yang berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi masYar akat.
8.Pengelolaan DAS Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Pengelolaan DAS Provinsi adalah pengelolaan DAS yang secara geogralis berada di wilayah Provinsi sumatera Utara.
9.Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan rLI€Ing wilayah.
10.DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kua-litas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 1 1. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya. l2.Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutsn.
13.Rencana Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
14.Klasifikasi DAS adalah pengkatagorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontiunitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruarlg wilayah.
15.Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi mauplln sebagai media tata att.
16.Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adatah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
17.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalarn pengelolaan DAS.
18.Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu sesuai dengan yurisdiksinya.
19.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungallnya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. 2O. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan DAS-
21.Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk rnemulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktilitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
22.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup-
23.Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24.Konservasi sr-rmber daya alam adalah rangkaian upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan memadai agar tidak rusak dan dapat menjamin kelangsungan hidup secara lestari.
25.Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS adalah usaha, tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan DAS yang efektif dan efisien. 26. pengawasan kegiatan pengelolaan DAS adalah proses penilikan dan penjagaan untuk menjamin pelaksanaan Pengelolaan DAS agar berjalan efektif dal efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27.Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
28.Air adalah semua air yang terdapat pad.a, di atas, ataupun di bawah permukaafi air, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara penJrusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS;
b.tata cara dan teknis pelaksanaan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnYa;
c.forum Koordinasi Pengelolaan DAS; _10_
d.tata cara peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS;
e.pembangunan dan Pengelolaan sistem Informasi Pengelolaan DAS;
f.tata cara persyaratan, penetapan dan pemberian penghargaan;
g.tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan DAS;
h.tata cara pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAS.

Pasal 3

(1)Maksud Peraturan Guberntlr ini adalah untuk memberikan pedoman bagr pemerintah daerah dan/atau stakeholders dalam me]ruslrn dan menetapkan rencana pengelolaan DAS datam satuan wilayah perencanaan pengelolaan DAS.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi panduan dalam pengelolaan DAS sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, baik untuk DAS yang dipulihkan manpun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAS Paragraf Kesatu Prinsip Dasar Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 4

Prinsip dasar penlrusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS:

a.dilaksanakan secara uturh dari hulu sampai dengan hilir;
b.dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem, sattl rencana dan satu sistem pengelolaan;
c.melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
d.adaptif terhadap perrrbahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dina"mis dan karakteristik DAS; e. f. ct b'

(1)-L1,- pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar pa.ra pemangku kepentinga,n secara adil; akuntabel dan transparan; dan melibatkan multi disiplin ilmu.

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS melibatkan pemangku kepentingan antara lain:

a.pemerintah;
b.pemerintah daerah;
c.swasta; dan
d.masyarakat. Pen5rusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif berdasarkan prinsip saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membutuhkan melalui sinkronisasi, integrasi dan serta koordinasi.

(3)Sinkronisasi dan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diperlukan dalam setiap menJrusun program dan kegiatan masing-masing pemangku kepentingan.
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

penlrusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan tahapan:

a.identifikasi dan analisis permasalahan DAS;
b.perumusan tujuan pemulihan daya dukung DAS;
c.perumusan strategi penaulihan daya dukung DAS; dan
d.perLrmusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS;
e.penyajian naskah.

Pasal 7

(1)Identifikasi dan analisis masalah untrrk DAS yang diprrlihkal rranpun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (21 _L2_
(2)Identifikasi dan analisis masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi);
2. b.kondisi habitat (daerah perlindunga, keanekaragaman hayati);
3. c.sedimentasi (sumber, laju, dampak);
4. d.kualitas air (sumber polutan, kelas, waktu);
5. e.penggunaan air tanah dan air permukaan;
6. f.daerah rawan bencana (banjir, longsor, dan kekeringan);
7. g.sosial-ekonomi dan kelembagaan;
8. h.tata ruang dan penggunaan lahan;

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1)
(2)
(3)_13_ Pasal 1 1
(1)Perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan hasil perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
(2)Perumusan Monitoring dan eva-luasi pengerolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan antara lain:
1. a.sistem analisis;
2. b.indikator kinerja;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.capain hasil.

Pasal 12

Penahapan pen]rusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.