Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2014
- Nomor
- 44
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar KabupatenlKota di Provinsi Sumatera Utara; b. c. d. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849\; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol,q Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neggara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OiO tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OI1 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OLO tentang Angkutan di Perairan 4. 2. r^l .J. 5. 6. -.)- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.1 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2OL2 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 367); Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.26 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 529) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN: McnctapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
7. B. 9. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelen ggar a pemerintahan daerah. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yaftg menghubungkan jaringan jalan danf atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan. BAB II TARIF ANGKUTAN
BAB II
Angkutan penyeberangan lintas antar KabupatenlKota di Provinsi Sumatera Utara meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.
Angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan menjadi 9 (sembilan) golongan yaitu :
5. 6. 4. 7. 8.
d.
Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya; Kendaraaan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya; Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tduh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan; Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya; Golongan III Golongan IV
: kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya. (2| Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.
Ketentuan mengenai tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas ekonomi sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan. (1)
Tarif angkutan penyeberangan lintas antar kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.
Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal + termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
Iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pemungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini. Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, harus mendapat persetujuan Gubernur. (2) (1) (2)
Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. KETENTUAN PENUTUP
Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini :
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1 1 Peraturan Gubernur ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. mulai berlaku pada tanggal memerintahkan penempatannya Ditetapkan di Medan pada tanggal 4 Desember 2014 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 4 Desember 2Ol4 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, ttd HASIHOLAN SILAEN BERITA DAERAH 46 Salinan KEP Pembina Ut NrP.19590227 198003 1 004 PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI4 NOMOR LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 4 Desember 2Ol4 TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN / KOTA Lintas Penyeberangan : TIGARAS - SIMANINDO Jarak : 5Mi1 NO JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp) A. 1 2 Penumpanq Umum Dewasa Anak-anak org org 7.000 3.500 B. Kend,araan
2. org org 10.000 5.500 B. Kendaraan
SULAINTAN Pemhina r lt"t""ffi a {IV /c) NIP.19590227 198003 1 004 Pembina (IVi c) LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 4 Desember 2Ol4 TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN / KOTA Lintas Penyeberangan : AJIBATA - TOMOK Jarak : 5,6 Mil N0. JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp) A. Penumpanq Umum Dewasa Anak-anak I 2 org org 3.000 1.500 B. Kendaraan
ttd GATOT PUJO NUGROHO LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR TANGGAL 44 TAHUN 2014 4 Desember 2014 TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN / KOTA Lintas Penyeberangan : SIBOLGA - GUNUNG SITOLI Jarak : 86 Mil NO. JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp) A. Penumpanq Umum Dewasa Anak-anak Kendaraan 1 2 org org 62.250 29.250 B.
JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp) A. Penumpang Umum Dewasa Anak-anak 1 2 org org 77.250 33.275 B. Kendaraan
Membuka PDF…