DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018

Nomor: 44
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan teiah diubahnya Feraturam Gubernur Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas- lhA IJuras uaerah Prtrvrnsr Surnatera Utara (Berii:l Daerah Provinsi Swnatera Utara Tahun 2016 Norrror 39) sebagaimana tclah diubah foberapa k di terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang h t t tt ' ., n I a ! lt AO HeruDanan Keernpat AEas rera[uran (.,lfDerrlur r\omor J6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (tserii;a Daerah Frovinsi Srrmatera Utara Tahun 2OLT Nomor 56), Peraturan Gubernur rebagaimana dimaksuci daiam huruf a, trrerh..l dicabr.lt;
c.bahwa beldasa-rkan pertimbangau sebagairnana dirnaksud dalam huruf a dan hurui b, periu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi $uma.iera Utara; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
7.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan selanjutnya disingkat UPT;
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Kesehatan yang menjadi Kewenangan dan tugas pembantuan;
(2)Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
3. c.penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan upaya- upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
4. d.penyelenggaraan administrasi upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
5. e.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan penyempurnaan, penetapan, pengaturan, pembinaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis 5 pembangunan kesehatan tingkat provinsi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan tingkat provinsi;
2. b.menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pembangunan kesehatan jangka menengah dan tahunan tingkat provinsi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan pembangunan kesehatan tingkat Provinsi;
3. c.menyelenggarakan koordinasi lintas sektor, lintas program dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan kesehatan tingkat Provinsi;
4. d.menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. e.menyelenggarakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja Dinas;
6. f.menyelenggarakan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. g.menyelenggarakan pelayanan administrasi internal dan eksternal dinas dan pelaksanaan penegakan hukum/hukum kesehatan;
8. h.menyelenggarakan pembinaan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan pembangunan kesehatan tingkat Provinsi;
9. i.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kerja Dinas;
10. j.menyelenggarakan pengendalian Tugas dan Fungsi Dinas serta pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis;
11. k.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya; 6
12. l.menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
13. m.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Kesehatan Masyarakat;
3. c.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. d.Bidang Pelayanan Kesehatan;
5. e.Bidang Sumber Daya Kesehatan;
6. f.Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
  1. 1.UPT Rumah Sakit Khusus Mata
  2. 2.UPT Rumah Sakit Khusus Paru
  3. 3.UPT Rumah Sakit Kusta Lau Simomo
  4. 4.UPT Laboratorium Kesehatan
  5. 5.UPT Pelatihan Kesehatan
  6. 6.UPT Rumah Sakit Indrapura
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi;
2. b.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; 7
3. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4. d.penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi;
5. e.penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/ pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan kesekretariatan;
6. f.penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja kesekretariatan;
7. g.penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan kesekretariatan dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan kesekretariatan;
8. h.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan kesekretariatan;
9. i.penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis) dan rencana kerja tahunan (Renja), serta koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan kesekretariatan;
10. j.penyelenggaraan koordinasi seluruh kegiatan bidang-bidang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
11. k.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya; 8
12. l.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas, manajemen kepegawaian, manajemen hukum dan hukum kesehatan, manajemen asset, barang milik negara, sarana dan prasarana dinas, manajemen perjalanan dinas, manajemen hubungan masyarakat, protokoler, keamanan dan ketertiban kantor, manajemen kegiatan rutin kantor, manajemen kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. c.menyelenggarakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan penatalaksanaan;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
5. e.menyelenggarakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas;
6. f.menyelenggarakan penyusunan dan penataan standar tata hubungan kerja dan standar mekanisme koordinasi antar unit dinas;
7. g.menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengeloalaan perpustakaan;
8. h.menyelenggarakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan, informasi publik dan keprotokolan;
9. i.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal, pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor;
10. j.menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian;
11. k.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
12. l.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dan perbendaharaan; 9
13. m.menyelenggarakan pengelolaan akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan;
14. n.menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset dinas;
15. o.menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan program, anggaran dan pelaporan dinas;
16. p.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
17. q.menyelenggarakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi peruntukan anggaran belanja dan aset dinas serta melaksanakan penghitungan belanja kesehatan dari seluruh sumber pembiayaan dan dari seluruh sektor terkait kesehatan tingkat Provinsi;
18. r.menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
19. s.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis;
20. t.menyelenggarakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
21. u.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta unit pelaksana teknis dinas;
22. v.menyelenggarakan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi;
23. w.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi dan melaksanakan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda);
24. x.menyelenggarakan Pemantauan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kesehatan;
25. y.menyelenggarakan kerjasama di bidang kesehatan;
26. z.menyelenggarakan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan; 10 å. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, mengatur rapat-rapat internal dinas dan melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu:
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan umum, administrasi perkantoran dan rumah tangga dinas, manajemen kepegawaian, manajemen hukum dan hukum kesehatan, manajemen aset, barang milik negara, sarana dan prasarana dinas, manajemen perjalanan dinas, manajemen organisasi, pelembagaan dan tata laksana, manajemen hubungan masyarakat, protokoler, keamanan dan ketertiban kantor, manajemen kegiatan rutin kantor, manajemen kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya; 11
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
5. e.melaksanakan pembimbingan, pengendalian, konsultasi, mediasi hukum, eksaminasi, pengkajian terhadap produk norma-norma, kriteria, Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA), peraturan daerah dan sejenisnya terkait bidang kesehatan serta implementasinya di tingkat Provinsi;
6. f.melaksanakan perumusan, penyusunan, penyempurnaan, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tata laksana organisasi dinas, tata hubungan kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi serta penjabaran rinciannya serta sinkronisasi dan harmonisasi antar unit organisasi dinas;
7. g.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
9. i.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya;
10. j.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah, tahunan, koordinasi penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
11. k.melaksanakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan penatalaksanaan serta pengembangan budaya organisasi dan kinerja organisasi yang produktif;
12. l.melaksanakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan perpustakaan;
13. m.melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal, pengaturan keamanan, kenyamanan, perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dinas; 12
14. n.melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian;
15. o.melaksanakan pengelolaan tertib administrasi umum dan kepegawaian dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait serta memberikan dukungan teknis administrasi terhadap bidang terkait serta unit kerja lainnya;
16. p.melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, serta pemetaan tingkat pendidikan, kompetensi, keterampilan, minat dan bakat pegawai;
17. q.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta pemberian tugas/izin belajar;
18. r.melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan /struktural/manajerial, jabatan fungsional non kesehatan dan teknis non kesehatan, jabatan pelaksana non teknis kesehatan, kesekretariatan, pengembangan karakter, motivasi, budaya organisasi dan budaya kerja produktif;
19. s.melaksanakan pengelolaan beasiswa tugas belajar untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
20. t.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin, pengembangan karir, mutasi dan pemberhentian pegawai;
21. u.melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
22. v.melaksanakan pengelolaan kesehatan ASN, perawatan kebugaran fisik dan kesehatan mental serta kesejahteraan ASN dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan kinerja ASN;
23. w.melaksanakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta penyusunan mekanisme standar koordinasi dan tata hubungan kerja pejabat struktural, pejabat fungsional dan dan pejabat pelaksana;
24. x.melaksanakan penyusunan daftar, penilaian dan pengelolaan aset/perlengkapan/inventaris dinas dan Unit Pelaksana Teknis dinas;
25. y.melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi kondisi aset dinas dan UPT dinas; 13
26. z.melaksanakan pendokumentasian dan penyusunan mekanisme standar tertib administrasi penggunaan kendaraan dinas; aa.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanakan kepada unit di lingkungan dinas; bb. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip; cc. melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat-rapat, penyiapan upacara dan acara-acara protokoler lainnya; dd. melaksanakan pengelolaan pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat; ee. melaksanakan pengelolaan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi kegiatan rutin kantor dan pengelolaan kebutuhan perlengkapan kantor, sarana dan prasarana rumah tangga dinas; ff. melaksanakan penataan, pemeliharaan/perawatan perlengkapan kantor, peralatan dinas, inventaris rumah tangga dinas lingkungan kantor, gedung/bangunan, kendaraan dinas, perlengkapan/aset/inventaris kantor, serta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan kantor; gg. melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi kondisi inventaris rumah tangga dinas dan UPT dinas; hh. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kondisi perlengkapan /aset/inventaris dinas dari potensi kerusakan yang lebih parah, kehilangan dan tindakan kriminal; ii. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; jj. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; kk. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; ll. melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 14
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, perbendaharaan, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
6. f.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi keuangan dan pengelolaan aset dalam penanganan urusan sub bagiannya;
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya; 15
9. i.melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
10. j.melaksanakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi serta penghitungan belanja kesehatan dari seluruh sumber pembiayaan dan dari seluruh sektor terkait kesehatan tingkat Provinsi;
11. k.melaksanakan verifikasi keuangan;
12. l.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
13. m.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
14. n.melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan;
15. o.melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
16. p.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
17. q.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
18. r.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan unit pelaksana teknis dinas;
19. s.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
20. t.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
21. u.melaksanakan verifikasi administrasi keuangan perjalanan dinas pegawai;
22. v.melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan;
23. w.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
24. x.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
25. y.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
26. z.pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; å. pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 16
(3)Kepala Sub Bagian Program dan Akuntabilitas, dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi perencanaan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Provinsi, pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda), Pemantauan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kesehatan, Penyelenggaraan kerjasama luar negeri, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan hubungan antar lembaga, publikasi, informasi publik dan sosialisasi tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
4. d.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan riset, penelitian, survei dan studi ilmiah yang disusun, dirancang sub bagian/sekretariat, seksi/bidang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengembangannya;
5. e.melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas; 17
6. f.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kemandirian Kabupaten/Kota terkait dengan penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan penyediaan sarana dan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan aspek kesehatan dalam bentuk perpustakaan dinas yang mengintegrasikan teknologi informasi pengelolaannya;
9. i.melaksanakan pengelolaan publikasi dan informasi publik;
10. j.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
11. k.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
12. l.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
13. m.melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja sekretariat, bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dinas;
14. n.melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program bidang, sekretariat dan unit pelaksana teknis dinas;
15. o.melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta unit pelaksana teknis dinas;
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
17. q.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18. r.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 18

Pasal 5

(1)Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga tingkat Provinsi;
(2)Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan bidangnya;
2. b.penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya;
3. c.penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait urusan bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan bidangnya berbasis sistem informasi kesehatan;
4. d.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya;
5. e.penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya; 19
6. f.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan penyelenggaran arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di bidangnya;
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. h.pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
(3)Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat di bidang kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan reproduksi, dan kesehatan usia lanjut, serta upaya peningkatan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
2. b.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam urusan promosi kesehatan masyarakat dengan penggunaan metode, sarana dan teknologi promosi kesehatan, dan pengembangan unit khusus promosi kesehatan berbasis tekhnologi informasi dan media yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan tingkat Provinsi;
3. c.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan serta peningkatan upaya fasilitasi, advokasi dan pendampingan masyarakat, Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tingkat Provinsi; 20
4. d.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam urusan kesehatan lingkungan berupa penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan, meliputi Penyehatan terhadap air, tanah, udara, pangan, sarana dan bangunan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pengawasan, Perlindungan, Pencegahan, Peningkatan, Pemantauan terhadap Tempat-Tempat Umum (fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, pasar, pesantren dan sarana sejenis), tempat pengelolaan makanan dan minuman serta pengamanan sampah dan limbah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi;
5. e.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam urusan kesehatan kerja dasar, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran, Puskesmas dan Rumah Sakit, pencegahan dan penanggulangan penyakit dan kecelakan akibat kerja, pengawasan kualitas lingkungan kerja dan industri, Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif, Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta kesehatan olahraga yang meliputi kebugaran jasmani terhadap anak sekolah, kelompok masyarakat dan calon jemaah Haji Indonesia tingkat Provinsi;
6. f.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan mutu penyelenggaraan upaya/program kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga berbasis peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) malalui Puskesmas, institusi kesehatan pemerintah lainnya dan institusi kesehatan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tingkat Provinsi;
7. g.menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu manajemen institusi kesehatan pemerintah dan swasta terkait dengan upaya-upaya kesehatan masyarakat, sesuai dengan standar mutu manajemen yang ditetapkan; 21
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9. i.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu:
1. a.Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2. b.Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
3. c.Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan reproduksi, dan kesehatan usia lanjut tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat meliputi upaya peningkatan kesehatan gizi masyarakat dan gizi keluarga, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit akibat kekurangan dan kelebihan gizi tingkat Provinsi;
3. c.melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu penyelenggaraan upaya/program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat berbasis peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) malalui Puskesmas, institusi kesehatan pemerintah lainnya dan institusi kesehatan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tingkat Provinsi;
4. d.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya; 22
5. e.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
7. g.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan seksinya berbasis sistem informasi kesehatan;
9. i.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
10. j.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
12. l.pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
13. m.pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(2)Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi promosi kesehatan masyarakat dengan penggunaan metode, sarana dan teknologi promosi kesehatan, dan pengembangan unit khusus promosi kesehatan berbasis 23 teknologi informasi dan media yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan;
2. b.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan serta peningkatan upaya fasilitasi, sosialisasi, advokasi dan pendampingan masyarakat, Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tingkat Provinsi;
3. c.melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu penyelenggaraan upaya/program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) malalui Puskesmas, institusi kesehatan pemerintah lainnya dan institusi kesehatan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tingkat Provinsi;
4. d.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup peningkatan mutu manajemen institusi kesehatan pemerintah dan swasta terkait dengan upaya kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
5. e.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
7. g.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya; 24
8. h.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.mengoordinatori perumusan dan penyusunan penggunaan media, teknologi dan sarana promosi kesehatan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan oleh sub bagian/sekretariat, seksi/bidang dinas dan UPT Dinas;
10. j.melaksanakan pengembangan unit khusus promosi kesehatan berbasis teknologi informasi dan media yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan dalam penanganan urusan seksinya;
11. k.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
12. l.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
14. n.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. o.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam urusan kesehatan lingkungan berupa penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan, meliputi Penyehatan terhadap air, tanah, udara, pangan, sarana dan bangunan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pengawasan, perlindungan, pencegahan, peningkatan, pemantauan terhadap tempat-tempat umum (fasilitas 25 pelayanan kesehatan, sekolah, pasar, pesantren dan sarana sejenis), tempat pengelolaan makanan dan minuman serta pengamanan sampah dan limbah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam urusan kesehatan kerja dasar, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran, Puskesmas dan Rumah Sakit, pencegahan dan penanggulangan penyakit dan kecelakan akibat kerja, pengawasan kualitas lingkungan kerja dan industri, Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif, Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta kesehatan olah raga yang meliputi kebugaran jasmani terhadap anak sekolah, kelompok masyarakat dan calon Jemaah Haji Indonesia tingkat Provinsi;
3. c.melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu penyelenggaraan upaya/program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga berbasis peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) malalui Puskesmas, institusi kesehatan pemerintah lainnya dan institusi kesehatan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tingkat Provinsi;
4. d.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
5. e.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya; 26
6. f.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
7. g.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pengintegrasian teknologi sistem informasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga di tingkat Provinsi;
9. i.melaksanakan koordinasi, pengembangan dan sosialisasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga tingkat Provinsi;
10. j.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, fasilitasi upaya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga antar atau ke Kabupaten/Kota serta peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
11. k.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
13. m.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
14. n.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 27

Pasal 7

(1)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi urusan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit, surveilans epidemiologi, kekarantinaan kesehatan, kesehatan matra dan haji, penanggulangan dan/atau penyelidikan kejadian luar biasa (KLB), wabah dan bencana, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit menular vektor, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
(2)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, inventarisasi dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan bidangnya;
2. b.penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya;
3. c.penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait urusan bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan bidangnya; 28
4. d.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya;
5. e.penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya;
6. f.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan penyelenggaran arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di bidangnya;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. h.penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
(3)Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pelaksanaan surveilans epidemiologi, kekarantinaan kesehatan, penanggulangan dan/atau penyelidikan kejadian luar biasa (KLB), wabah, imunisasi, kesehatan haji, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit menular vektor, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
2. b.menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menimbulkan epidemi;
3. c.menyelenggarakan imunisasi dan pencapaian UCI (Universal Child Immunization);
4. d.menyelenggarakan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa; 29
5. e.menyelenggarakan pengendalian wabah dan bencana yang meliputi kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan;
6. f.menyelenggarakan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
7. g.menyelenggarakan upaya kesehatan matra;
8. h.menyelenggarakan pengintegrasian teknologi informasi pencegahan dan pengendalian penyakit berbasis sistem informasi kesehatan terkordinasi dengan bidang-bidang kerja terkait lainnya;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. j.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibantu:
1. a.Seksi Surveilans dan Immunisasi;
2. b.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. c.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Surveilans dan Immunisasi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan surveilans epidemiologi, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, kesehatan matra, penanggulangan dan penyelidikan kejadian luar biasa (KLB), wabah dan bencana, imunisasi serta penanganan kesehatan haji dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya; 30
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.pelaksanaan pengintegrasian teknologi informasi surveilans dan imunisasi berbasis sistem informasi kesehatan terkordinasi dengan bidang-bidang kerja terkait lainnya.
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. k.pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(2)Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan pengendalian, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit menular vektor, penyakit zoonotik dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi; 31
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanaan pengintegrasian teknologi informasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular berbasis sistem informasi kesehatan terkordinasi dengan bidang-bidang kerja terkait lainnya.
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; 32
11. k.pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan pengintegrasian teknologi informasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berbasis sistem informasi kesehatan terkordinasi dengan bidang-bidang kerja terkait lainnya; 33
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. k.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 9

(1)Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.
(2)Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan bidangnya; 34
2. b.penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya;
3. c.penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
4. d.penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan bidangnya;
5. e.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya;
6. f.penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya;
7. g.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di bidangnya;
8. h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. i.penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan primer dan tradisional, serta peningkatan pelayanan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) tingkat Provinsi; 35
2. b.menyelenggarakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik, sistem rujukan, pelayanan kesehatan rujukan perkotaan dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan rujukan tingkat Provinsi;
3. c.menyelenggarakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan rekomendasi izin sarana kesehatan serta jaminan kesehatan berupa kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, pembiayaan kesehatan tingkat Provinsi;
4. d.menyelenggarakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan bidangnya;
5. e.menyelenggarakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya;
6. f.menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
7. g.menyelenggarakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian- kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan bidangnya;
8. h.menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya; 36
9. i.menyelenggarakan penyusunan perencanaan jangka menengah, rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya;
10. j.menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di bidangnya;
11. k.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. l.menyelenggarakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu:
1. a.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
2. b.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. c.Seksi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan primer dan tradisional, serta peningkatan pelayanan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan kesehatan khusus berupa kesehatan perkotaan, pos kesehatan pesantren, kesehatan mata, kesehatan indera, kesehatan gigi mulut, penunjang medik dan keperawatan, upaya kesehatan pada daerah perbatasan, 37 terpencil, rawan, kepulauan, dan kerjasama lintas batas kabupaten/Kota, pelayanan kesehatan lainnya yang membutuhkan kekhususan tertentu dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan khusus tingkat Provinsi;
3. c.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan kesehatan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya.
4. d.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
5. e.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
7. g.melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer pemerintah dan swasta sesuai dengan standar mutu pelayanan yang ditetapkan;
8. h.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya; 38
10. j.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi seksinya;
12. l.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi seksinya;
13. m.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(2)Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik, sistem rujukan, pelayanan kesehatan rujukan perkotaan dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan rujukan tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
3. c.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
4. d.melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan pemerintah dan swasta, serta penilaian kinerja Rumah Sakit sesuai dengan standar mutu dan kinerja yang ditetapkan; 39
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan serta rumah sakit tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan seksinya;
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan/e-planning, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota dan perencanaan Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi seksinya;
10. j.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi seksinya;
11. k.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan rekomendasi izin sarana kesehatan serta jaminan kesehatan berupa kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, pembiayaan kesehatan tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya; 40
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan seksinya;
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. k.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan teiah diubahnya Feraturam Gubernur Nomor 38 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Dinas- lhA IJuras uaerah Prtrvrnsr Surnatera Utara (Berii:l Daerah Provinsi Swnatera Utara Tahun 2016 Norrror 39) sebagaimana tclah diubah foberapa k di terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang h t t tt ' ., n I a ! lt AO HeruDanan Keernpat AEas rera[uran (.,lfDerrlur r\omor J6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (tserii;a Daerah Frovinsi Srrmatera Utara Tahun 2OLT Nomor 56), Peraturan Gubernur rebagaimana dimaksuci daiam huruf a, trrerh..l dicabr.lt;
c.bahwa beldasa-rkan pertimbangau sebagairnana dirnaksud dalam huruf a dan hurui b, periu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
7.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan selanjutnya disingkat UPT;
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Kesehatan yang menjadi Kewenangan dan tugas pembantuan;
(2)Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
3. c.penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan upaya- upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
4. d.penyelenggaraan administrasi upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
5. e.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan penyempurnaan, penetapan, pengaturan, pembinaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis 5 pembangunan kesehatan tingkat provinsi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan tingkat provinsi;
2. b.menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pembangunan kesehatan jangka menengah dan tahunan tingkat provinsi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan pembangunan kesehatan tingkat Provinsi;
3. c.menyelenggarakan koordinasi lintas sektor, lintas program dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan kesehatan tingkat Provinsi;
4. d.menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. e.menyelenggarakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja Dinas;
6. f.menyelenggarakan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. g.menyelenggarakan pelayanan administrasi internal dan eksternal dinas dan pelaksanaan penegakan hukum/hukum kesehatan;
8. h.menyelenggarakan pembinaan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan pembangunan kesehatan tingkat Provinsi;
9. i.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kerja Dinas;
10. j.menyelenggarakan pengendalian Tugas dan Fungsi Dinas serta pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis;
11. k.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya; 6
12. l.menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
13. m.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Kesehatan Masyarakat;
3. c.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. d.Bidang Pelayanan Kesehatan;
5. e.Bidang Sumber Daya Kesehatan;
6. f.Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
  1. 1.UPT Rumah Sakit Khusus Mata
  2. 2.UPT Rumah Sakit Khusus Paru
  3. 3.UPT Rumah Sakit Kusta Lau Simomo
  4. 4.UPT Laboratorium Kesehatan
  5. 5.UPT Pelatihan Kesehatan
  6. 6.UPT Rumah Sakit Indrapura
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi;
2. b.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; 7
3. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4. d.penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi;
5. e.penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/ pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan kesekretariatan;
6. f.penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja kesekretariatan;
7. g.penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan kesekretariatan dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan kesekretariatan;
8. h.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan kesekretariatan;
9. i.penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis) dan rencana kerja tahunan (Renja), serta koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan kesekretariatan;
10. j.penyelenggaraan koordinasi seluruh kegiatan bidang-bidang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
11. k.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya; 8
12. l.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas, manajemen kepegawaian, manajemen hukum dan hukum kesehatan, manajemen asset, barang milik negara, sarana dan prasarana dinas, manajemen perjalanan dinas, manajemen hubungan masyarakat, protokoler, keamanan dan ketertiban kantor, manajemen kegiatan rutin kantor, manajemen kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. c.menyelenggarakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan penatalaksanaan;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
5. e.menyelenggarakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas;
6. f.menyelenggarakan penyusunan dan penataan standar tata hubungan kerja dan standar mekanisme koordinasi antar unit dinas;
7. g.menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengeloalaan perpustakaan;
8. h.menyelenggarakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan, informasi publik dan keprotokolan;
9. i.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal, pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor;
10. j.menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian;
11. k.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
12. l.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dan perbendaharaan; 9
13. m.menyelenggarakan pengelolaan akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan;
14. n.menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset dinas;
15. o.menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan program, anggaran dan pelaporan dinas;
16. p.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
17. q.menyelenggarakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi peruntukan anggaran belanja dan aset dinas serta melaksanakan penghitungan belanja kesehatan dari seluruh sumber pembiayaan dan dari seluruh sektor terkait kesehatan tingkat Provinsi;
18. r.menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
19. s.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis;
20. t.menyelenggarakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
21. u.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta unit pelaksana teknis dinas;
22. v.menyelenggarakan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi;
23. w.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi dan melaksanakan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda);
24. x.menyelenggarakan Pemantauan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kesehatan;
25. y.menyelenggarakan kerjasama di bidang kesehatan;
26. z.menyelenggarakan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan; 10 å. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, mengatur rapat-rapat internal dinas dan melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu:
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan umum, administrasi perkantoran dan rumah tangga dinas, manajemen kepegawaian, manajemen hukum dan hukum kesehatan, manajemen aset, barang milik negara, sarana dan prasarana dinas, manajemen perjalanan dinas, manajemen organisasi, pelembagaan dan tata laksana, manajemen hubungan masyarakat, protokoler, keamanan dan ketertiban kantor, manajemen kegiatan rutin kantor, manajemen kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya; 11
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
5. e.melaksanakan pembimbingan, pengendalian, konsultasi, mediasi hukum, eksaminasi, pengkajian terhadap produk norma-norma, kriteria, Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA), peraturan daerah dan sejenisnya terkait bidang kesehatan serta implementasinya di tingkat Provinsi;
6. f.melaksanakan perumusan, penyusunan, penyempurnaan, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tata laksana organisasi dinas, tata hubungan kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi serta penjabaran rinciannya serta sinkronisasi dan harmonisasi antar unit organisasi dinas;
7. g.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
9. i.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya;
10. j.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah, tahunan, koordinasi penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
11. k.melaksanakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan penatalaksanaan serta pengembangan budaya organisasi dan kinerja organisasi yang produktif;
12. l.melaksanakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan perpustakaan;
13. m.melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal, pengaturan keamanan, kenyamanan, perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dinas; 12
14. n.melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian;
15. o.melaksanakan pengelolaan tertib administrasi umum dan kepegawaian dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait serta memberikan dukungan teknis administrasi terhadap bidang terkait serta unit kerja lainnya;
16. p.melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, serta pemetaan tingkat pendidikan, kompetensi, keterampilan, minat dan bakat pegawai;
17. q.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta pemberian tugas/izin belajar;
18. r.melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan /struktural/manajerial, jabatan fungsional non kesehatan dan teknis non kesehatan, jabatan pelaksana non teknis kesehatan, kesekretariatan, pengembangan karakter, motivasi, budaya organisasi dan budaya kerja produktif;
19. s.melaksanakan pengelolaan beasiswa tugas belajar untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
20. t.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin, pengembangan karir, mutasi dan pemberhentian pegawai;
21. u.melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
22. v.melaksanakan pengelolaan kesehatan ASN, perawatan kebugaran fisik dan kesehatan mental serta kesejahteraan ASN dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan kinerja ASN;
23. w.melaksanakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta penyusunan mekanisme standar koordinasi dan tata hubungan kerja pejabat struktural, pejabat fungsional dan dan pejabat pelaksana;
24. x.melaksanakan penyusunan daftar, penilaian dan pengelolaan aset/perlengkapan/inventaris dinas dan Unit Pelaksana Teknis dinas;
25. y.melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi kondisi aset dinas dan UPT dinas; 13
26. z.melaksanakan pendokumentasian dan penyusunan mekanisme standar tertib administrasi penggunaan kendaraan dinas; aa.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanakan kepada unit di lingkungan dinas; bb. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip; cc. melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat-rapat, penyiapan upacara dan acara-acara protokoler lainnya; dd. melaksanakan pengelolaan pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat; ee. melaksanakan pengelolaan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi kegiatan rutin kantor dan pengelolaan kebutuhan perlengkapan kantor, sarana dan prasarana rumah tangga dinas; ff. melaksanakan penataan, pemeliharaan/perawatan perlengkapan kantor, peralatan dinas, inventaris rumah tangga dinas lingkungan kantor, gedung/bangunan, kendaraan dinas, perlengkapan/aset/inventaris kantor, serta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan kantor; gg. melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi kondisi inventaris rumah tangga dinas dan UPT dinas; hh. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kondisi perlengkapan /aset/inventaris dinas dari potensi kerusakan yang lebih parah, kehilangan dan tindakan kriminal; ii. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; jj. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; kk. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; ll. melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 14
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, perbendaharaan, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
6. f.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi keuangan dan pengelolaan aset dalam penanganan urusan sub bagiannya;
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya; 15
9. i.melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
10. j.melaksanakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi serta penghitungan belanja kesehatan dari seluruh sumber pembiayaan dan dari seluruh sektor terkait kesehatan tingkat Provinsi;
11. k.melaksanakan verifikasi keuangan;
12. l.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
13. m.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
14. n.melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan;
15. o.melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
16. p.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
17. q.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
18. r.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan unit pelaksana teknis dinas;
19. s.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
20. t.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
21. u.melaksanakan verifikasi administrasi keuangan perjalanan dinas pegawai;
22. v.melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan;
23. w.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
24. x.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
25. y.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
26. z.pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; å. pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 16
(3)Kepala Sub Bagian Program dan Akuntabilitas, dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi perencanaan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Provinsi, pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda), Pemantauan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kesehatan, Penyelenggaraan kerjasama luar negeri, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan hubungan antar lembaga, publikasi, informasi publik dan sosialisasi tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
4. d.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan riset, penelitian, survei dan studi ilmiah yang disusun, dirancang sub bagian/sekretariat, seksi/bidang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengembangannya;
5. e.melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas; 17
6. f.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kemandirian Kabupaten/Kota terkait dengan penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan penyediaan sarana dan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan aspek kesehatan dalam bentuk perpustakaan dinas yang mengintegrasikan teknologi informasi pengelolaannya;
9. i.melaksanakan pengelolaan publikasi dan informasi publik;
10. j.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
11. k.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
12. l.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
13. m.melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja sekretariat, bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dinas;
14. n.melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program bidang, sekretariat dan unit pelaksana teknis dinas;
15. o.melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta unit pelaksana teknis dinas;
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
17. q.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18. r.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 18

Pasal 5

(1)Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga tingkat Provinsi;
(2)Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan bidangnya;
2. b.penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya;
3. c.penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait urusan bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan bidangnya berbasis sistem informasi kesehatan;
4. d.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya;
5. e.penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya; 19
6. f.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan penyelenggaran arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di bidangnya;
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. h.pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
(3)Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat di bidang kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan reproduksi, dan kesehatan usia lanjut, serta upaya peningkatan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
2. b.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam urusan promosi kesehatan masyarakat dengan penggunaan metode, sarana dan teknologi promosi kesehatan, dan pengembangan unit khusus promosi kesehatan berbasis tekhnologi informasi dan media yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan tingkat Provinsi;
3. c.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan serta peningkatan upaya fasilitasi, advokasi dan pendampingan masyarakat, Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tingkat Provinsi; 20
4. d.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam urusan kesehatan lingkungan berupa penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan, meliputi Penyehatan terhadap air, tanah, udara, pangan, sarana dan bangunan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pengawasan, Perlindungan, Pencegahan, Peningkatan, Pemantauan terhadap Tempat-Tempat Umum (fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, pasar, pesantren dan sarana sejenis), tempat pengelolaan makanan dan minuman serta pengamanan sampah dan limbah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi;
5. e.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam urusan kesehatan kerja dasar, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran, Puskesmas dan Rumah Sakit, pencegahan dan penanggulangan penyakit dan kecelakan akibat kerja, pengawasan kualitas lingkungan kerja dan industri, Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif, Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta kesehatan olahraga yang meliputi kebugaran jasmani terhadap anak sekolah, kelompok masyarakat dan calon jemaah Haji Indonesia tingkat Provinsi;
6. f.menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan mutu penyelenggaraan upaya/program kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga berbasis peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) malalui Puskesmas, institusi kesehatan pemerintah lainnya dan institusi kesehatan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tingkat Provinsi;
7. g.menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu manajemen institusi kesehatan pemerintah dan swasta terkait dengan upaya-upaya kesehatan masyarakat, sesuai dengan standar mutu manajemen yang ditetapkan; 21
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9. i.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu:
1. a.Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2. b.Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
3. c.Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan reproduksi, dan kesehatan usia lanjut tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat meliputi upaya peningkatan kesehatan gizi masyarakat dan gizi keluarga, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit akibat kekurangan dan kelebihan gizi tingkat Provinsi;
3. c.melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu penyelenggaraan upaya/program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat berbasis peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) malalui Puskesmas, institusi kesehatan pemerintah lainnya dan institusi kesehatan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tingkat Provinsi;
4. d.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya; 22
5. e.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
7. g.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan seksinya berbasis sistem informasi kesehatan;
9. i.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
10. j.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
12. l.pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
13. m.pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(2)Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi promosi kesehatan masyarakat dengan penggunaan metode, sarana dan teknologi promosi kesehatan, dan pengembangan unit khusus promosi kesehatan berbasis 23 teknologi informasi dan media yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan;
2. b.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan serta peningkatan upaya fasilitasi, sosialisasi, advokasi dan pendampingan masyarakat, Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tingkat Provinsi;
3. c.melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu penyelenggaraan upaya/program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) malalui Puskesmas, institusi kesehatan pemerintah lainnya dan institusi kesehatan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tingkat Provinsi;
4. d.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup peningkatan mutu manajemen institusi kesehatan pemerintah dan swasta terkait dengan upaya kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
5. e.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
7. g.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya; 24
8. h.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.mengoordinatori perumusan dan penyusunan penggunaan media, teknologi dan sarana promosi kesehatan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan oleh sub bagian/sekretariat, seksi/bidang dinas dan UPT Dinas;
10. j.melaksanakan pengembangan unit khusus promosi kesehatan berbasis teknologi informasi dan media yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan dalam penanganan urusan seksinya;
11. k.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
12. l.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
14. n.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. o.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam urusan kesehatan lingkungan berupa penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan, meliputi Penyehatan terhadap air, tanah, udara, pangan, sarana dan bangunan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pengawasan, perlindungan, pencegahan, peningkatan, pemantauan terhadap tempat-tempat umum (fasilitas 25 pelayanan kesehatan, sekolah, pasar, pesantren dan sarana sejenis), tempat pengelolaan makanan dan minuman serta pengamanan sampah dan limbah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan upaya-upaya peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) kesehatan masyarakat dalam urusan kesehatan kerja dasar, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran, Puskesmas dan Rumah Sakit, pencegahan dan penanggulangan penyakit dan kecelakan akibat kerja, pengawasan kualitas lingkungan kerja dan industri, Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif, Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta kesehatan olah raga yang meliputi kebugaran jasmani terhadap anak sekolah, kelompok masyarakat dan calon Jemaah Haji Indonesia tingkat Provinsi;
3. c.melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu penyelenggaraan upaya/program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga berbasis peningkatan dan pencegahan (promotif dan preventif) malalui Puskesmas, institusi kesehatan pemerintah lainnya dan institusi kesehatan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tingkat Provinsi;
4. d.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
5. e.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya; 26
6. f.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
7. g.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pengintegrasian teknologi sistem informasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga di tingkat Provinsi;
9. i.melaksanakan koordinasi, pengembangan dan sosialisasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga tingkat Provinsi;
10. j.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, fasilitasi upaya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga antar atau ke Kabupaten/Kota serta peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
11. k.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
13. m.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
14. n.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 27

Pasal 7

(1)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi urusan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit, surveilans epidemiologi, kekarantinaan kesehatan, kesehatan matra dan haji, penanggulangan dan/atau penyelidikan kejadian luar biasa (KLB), wabah dan bencana, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit menular vektor, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
(2)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, inventarisasi dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan bidangnya;
2. b.penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya;
3. c.penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait urusan bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan bidangnya; 28
4. d.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya;
5. e.penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya;
6. f.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan penyelenggaran arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di bidangnya;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. h.penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
(3)Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pelaksanaan surveilans epidemiologi, kekarantinaan kesehatan, penanggulangan dan/atau penyelidikan kejadian luar biasa (KLB), wabah, imunisasi, kesehatan haji, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit menular vektor, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
2. b.menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menimbulkan epidemi;
3. c.menyelenggarakan imunisasi dan pencapaian UCI (Universal Child Immunization);
4. d.menyelenggarakan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa; 29
5. e.menyelenggarakan pengendalian wabah dan bencana yang meliputi kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan;
6. f.menyelenggarakan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
7. g.menyelenggarakan upaya kesehatan matra;
8. h.menyelenggarakan pengintegrasian teknologi informasi pencegahan dan pengendalian penyakit berbasis sistem informasi kesehatan terkordinasi dengan bidang-bidang kerja terkait lainnya;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. j.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibantu:
1. a.Seksi Surveilans dan Immunisasi;
2. b.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. c.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Surveilans dan Immunisasi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan surveilans epidemiologi, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, kesehatan matra, penanggulangan dan penyelidikan kejadian luar biasa (KLB), wabah dan bencana, imunisasi serta penanganan kesehatan haji dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya; 30
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.pelaksanaan pengintegrasian teknologi informasi surveilans dan imunisasi berbasis sistem informasi kesehatan terkordinasi dengan bidang-bidang kerja terkait lainnya.
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. k.pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(2)Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan pengendalian, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit menular vektor, penyakit zoonotik dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi; 31
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanaan pengintegrasian teknologi informasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular berbasis sistem informasi kesehatan terkordinasi dengan bidang-bidang kerja terkait lainnya.
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; 32
11. k.pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan pengintegrasian teknologi informasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berbasis sistem informasi kesehatan terkordinasi dengan bidang-bidang kerja terkait lainnya; 33
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. k.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 9

(1)Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.
(2)Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan bidangnya; 34
2. b.penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya;
3. c.penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
4. d.penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan bidangnya;
5. e.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya;
6. f.penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya;
7. g.penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di bidangnya;
8. h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. i.penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(3)Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan primer dan tradisional, serta peningkatan pelayanan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) tingkat Provinsi; 35
2. b.menyelenggarakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik, sistem rujukan, pelayanan kesehatan rujukan perkotaan dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan rujukan tingkat Provinsi;
3. c.menyelenggarakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan rekomendasi izin sarana kesehatan serta jaminan kesehatan berupa kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, pembiayaan kesehatan tingkat Provinsi;
4. d.menyelenggarakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan bidangnya;
5. e.menyelenggarakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya;
6. f.menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
7. g.menyelenggarakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian- kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan bidangnya;
8. h.menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya; 36
9. i.menyelenggarakan penyusunan perencanaan jangka menengah, rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya;
10. j.menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di bidangnya;
11. k.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. l.menyelenggarakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu:
1. a.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
2. b.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. c.Seksi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi urusan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan primer dan tradisional, serta peningkatan pelayanan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan kesehatan khusus berupa kesehatan perkotaan, pos kesehatan pesantren, kesehatan mata, kesehatan indera, kesehatan gigi mulut, penunjang medik dan keperawatan, upaya kesehatan pada daerah perbatasan, 37 terpencil, rawan, kepulauan, dan kerjasama lintas batas kabupaten/Kota, pelayanan kesehatan lainnya yang membutuhkan kekhususan tertentu dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan khusus tingkat Provinsi;
3. c.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan kesehatan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya.
4. d.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
5. e.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
7. g.melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer pemerintah dan swasta sesuai dengan standar mutu pelayanan yang ditetapkan;
8. h.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya; 38
10. j.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi seksinya;
12. l.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi seksinya;
13. m.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(2)Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik, sistem rujukan, pelayanan kesehatan rujukan perkotaan dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan rujukan tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
3. c.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
4. d.melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan pemerintah dan swasta, serta penilaian kinerja Rumah Sakit sesuai dengan standar mutu dan kinerja yang ditetapkan; 39
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan serta rumah sakit tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan seksinya;
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan/e-planning, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota dan perencanaan Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi seksinya;
10. j.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi seksinya;
11. k.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(3)Kepala Seksi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan rekomendasi izin sarana kesehatan serta jaminan kesehatan berupa kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, pembiayaan kesehatan tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya; 40
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan seksinya;
4. d.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja seksinya;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya;
6. f.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan seksinya;
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan seksinya;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. j.melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. k.melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.