DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2020

Nomor: 44
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL9; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOg tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tasnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286l.;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44AAY Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 kntang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57al; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la),; 6. 7. 8. 9, 2
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungfawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor L9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6931;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123);
14.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun z0tg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaf pada Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun zAfi tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ranc€Lngan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32); 4
19.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 20fB tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Surnatera lJtara Tahun Anggaran zAW (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9 Nomor 1O);
20.Peraturan Gubernur Nomor &. Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahw 2OL9 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol9 (B€rita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Al9 Nomor 27l.; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019,

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan Anggaran zOLg sebagai berikut:

1.Pendapatan:

a.Pendapata.lr Asli Daerah
b.Dana Perimbangan
c.Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Rp. 5.761 .274.412.05 1,3 1 Rp. 7.3OO.647.588 "24L,AO Rp. 17.68O.635.177.-OO Rp. I 3.079.598.635.469,3 L
1. 2.Belanja;
a.Belanja ?idak Langsung 1). Belanja Pegawai 2). Belanja Hibah 3). Belanja Bantuan Sosial a). Belanja Bagi Hasil 5). Belanja Bantuan Keuangan 6). Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung
b.Belanja Langsung 1). Belanja Pegawai 2). Belanja Barang dan Jasa 3). Belanja Modal Jumlah Belalja Langsung Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan
b.Pengeluaratl Jumlah Pembiayaan Netto SiIPA Rp. 3.442 .662.892. 520,OO Rlp. 2.97 2.7 14.7 48.OOO,0O Rp. 0,oo Rp.3.269 .47 8.492.542,0O Rp. 7.328.381. 1OO,OO Rp" 21.299.175.711,,O0 Rp 9. 7 1 3.483.689. 873,O0 Rp. 84.865-411.799,00 Rp.2.392 .37 4.LzO.437,85 Rp. 1 .249.600.a83.637.40 Rp.9.?26. 8ao.o 1 5. 87a,25 Frp. 13.!44 323.7 45.7,47 .25 P<p. #6a.7 2i.oT o.27 7 .eal Rp. 98t.L67.561.436,19 Rp. 283.844.753.000.0O Rp. 697.322.8O8.436.19 Rp. 336.597.738.158,25

Pasal 2

Ringkasaa laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Salinan Sesuai Dengan Aslinya PIh.KEPALA BIRO HUKUM, PEMBINA NrP. 19640318 199803 1 003 ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 13 Oktober 2A2O SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R.SABRINA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 45 & TAHI TULUS.P.NAIBAHO Ditetapkan di Medan, pada tanggal 12 Oktober 2A2A GUBERNUR SUMATERA UTARA, 6

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOg tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tasnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286l.;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44AAY Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 kntang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57al; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la),; 6. 7. 8. 9, 2
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungfawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor L9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6931;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123);
14.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun z0tg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaf pada Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun zAfi tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ranc€Lngan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32); 4
19.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 20fB tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Surnatera lJtara Tahun Anggaran zAW (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9 Nomor 1O);
20.Peraturan Gubernur Nomor &. Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahw 2OL9 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol9 (B€rita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Al9 Nomor 27l.; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019,

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan Anggaran zOLg sebagai berikut:

1.Pendapatan:

a.Pendapata.lr Asli Daerah
b.Dana Perimbangan
c.Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Rp. 5.761 .274.412.05 1,3 1 Rp. 7.3OO.647.588 "24L,AO Rp. 17.68O.635.177.-OO Rp. I 3.079.598.635.469,3 L
1. 2.Belanja;
a.Belanja ?idak Langsung 1). Belanja Pegawai 2). Belanja Hibah 3). Belanja Bantuan Sosial a). Belanja Bagi Hasil 5). Belanja Bantuan Keuangan 6). Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung
b.Belanja Langsung 1). Belanja Pegawai 2). Belanja Barang dan Jasa 3). Belanja Modal Jumlah Belalja Langsung Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan
b.Pengeluaratl Jumlah Pembiayaan Netto SiIPA Rp. 3.442 .662.892. 520,OO Rlp. 2.97 2.7 14.7 48.OOO,0O Rp. 0,oo Rp.3.269 .47 8.492.542,0O Rp. 7.328.381. 1OO,OO Rp" 21.299.175.711,,O0 Rp 9. 7 1 3.483.689. 873,O0 Rp. 84.865-411.799,00 Rp.2.392 .37 4.LzO.437,85 Rp. 1 .249.600.a83.637.40 Rp.9.?26. 8ao.o 1 5. 87a,25 Frp. 13.!44 323.7 45.7,47 .25 P<p. #6a.7 2i.oT o.27 7 .eal Rp. 98t.L67.561.436,19 Rp. 283.844.753.000.0O Rp. 697.322.8O8.436.19 Rp. 336.597.738.158,25

Pasal 2

Ringkasaa laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5