DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014

Nomor: 45
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggt Sumatera Utara Nomor B-6549/N.2lGp.Ll LO/2OL4 tanggal 24 Oktober 2014, perihal penJrampaian pendapat hukum (Legal Opinion) terhadap Pemberian Keringanan serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pqiak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor (BBNKB) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa kebijakan pemberian keringanan serta penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Rermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Benuotor dapat dilakukan, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, dan aspek psikologis agar masyarakat melakukan kewajibannya;
c.bahwa berdasarkan surat Direktrrr Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 97311324/KEUDA tanggal 12 Desember 201.4, hal penjelasan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pqiak Daerah, menyampaikan bahwa pemberian keringanan serta penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan serta Penghapusan Sanksi Administrasi pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perp4jakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49991;

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$afl; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Mengingat : 1. 2. 4. 5.
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh wajib Pqiak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5179);
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah provinsi sumatera Utara (Lembaran Daerah Prowinsi sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8); 10, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun ZO11 tentang pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OlL Nomor 1); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan provinsi Sumatera Utara.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang*undangan.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa mqtqr atau peralatan lainlrya yang berfungsi untrrk mengubah suatu sumber daya enersr tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran.
9.Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai, dipergunakan untuk orang pribadi, badan, Kementerian/l,embaga Negara yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/ Daera
10.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang tedadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 1 1. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
12.Penguasaan adalah penggunaan dan penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan-undangan.
13.Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam har{qrr rrsrqlrq Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
15.Bobot adalah koefisien yang mencerrninkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16.Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
17.Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18.Masa pajak adalah jangka waktu L2 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung r_nulai saat pendaftarao kendaraan bennqtor,
19.Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun Kalender, kecuali bila Wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sa.ma dengan tahun kalender.
20.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 2 L. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
23.Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak dan w4jib pajak sebagai dasar penghitungan dan pembayaran pqiak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24.Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib

(1)(21
(1){2t t1)

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Pemberian keringanan PKB dan BBN-KB (ganti nama kepemilikan) berlaku terhadap Wajib P4jak yang tidak atau belum membayar PKB atau STNK sudah mati dan/atau tidak berlaku lagi. Keringanan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dari pokok pajak yang terutang.

Pasal 3

Pemberian keringanan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur sebagai berikut :

a.pokok pajak PKB yang tidak atau belum dibayar sampai dengan Masa Pajak Tahun 2}ll s/d 2A12, diberikan pengurangan sebesar tO0o/o (seratus persen) setiap talrunnya.
b.besarnya pokok pajak PKB untuk Masa Pajak Tahun 2Ot2 s/d 2013 yang terutang dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penghapusan sanksi administrasi PKB.

Pasal 4

Pemberian keringanan BBN-KB (ganti nama kepemilikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk pendaftaran ganti nama kepemilikan kendaraan bermotor yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya, termasuk kendaraan bermotor ex mutasi dari luar Provinsi Sumatera Utara diberikan pengurangan sebesar LOOo/o (seratus persen) dari pokok BBN-KB. Pemberian pengurangan BBN-KB sebagaimana dimaksud Dada ayat (1), disertai densan penshapusan sanksi (2t

Pasal 5

(3)Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian keringanan PKB dan BBN-KB dan penghapusan sanksi administrasi kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (a) Tata cara pemberian, persyaratan pemberian keringanan PKB dan BBN-KB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal L5 Desember 2Ol4 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 15 Desember 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ud HASIHOLAN SILAEN BERITA DAERAH PROVTNSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL4 NOMOR 47 '^""'tN.oJVJfl*'"

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggt Sumatera Utara Nomor B-6549/N.2lGp.Ll LO/2OL4 tanggal 24 Oktober 2014, perihal penJrampaian pendapat hukum (Legal Opinion) terhadap Pemberian Keringanan serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pqiak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor (BBNKB) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa kebijakan pemberian keringanan serta penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Rermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Benuotor dapat dilakukan, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, dan aspek psikologis agar masyarakat melakukan kewajibannya;
c.bahwa berdasarkan surat Direktrrr Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 97311324/KEUDA tanggal 12 Desember 201.4, hal penjelasan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pqiak Daerah, menyampaikan bahwa pemberian keringanan serta penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$afl; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Mengingat : 1. 2. 4. 5.
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh wajib Pqiak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5179);
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah provinsi sumatera Utara (Lembaran Daerah Prowinsi sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8); 10, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun ZO11 tentang pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OlL Nomor 1); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan provinsi Sumatera Utara.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang*undangan.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa mqtqr atau peralatan lainlrya yang berfungsi untrrk mengubah suatu sumber daya enersr tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran.
9.Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai, dipergunakan untuk orang pribadi, badan, Kementerian/l,embaga Negara yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/ Daera
10.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang tedadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 1 1. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
12.Penguasaan adalah penggunaan dan penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan-undangan.
13.Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam har{qrr rrsrqlrq Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
15.Bobot adalah koefisien yang mencerrninkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16.Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
17.Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18.Masa pajak adalah jangka waktu L2 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung r_nulai saat pendaftarao kendaraan bennqtor,
19.Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun Kalender, kecuali bila Wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sa.ma dengan tahun kalender.
20.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 2 L. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
23.Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak dan w4jib pajak sebagai dasar penghitungan dan pembayaran pqiak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24.Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib

(1)(21
(1){2t t1)

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Pasal 3

Pemberian keringanan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur sebagai berikut :

a.pokok pajak PKB yang tidak atau belum dibayar sampai dengan Masa Pajak Tahun 2}ll s/d 2A12, diberikan pengurangan sebesar tO0o/o (seratus persen) setiap talrunnya.
b.besarnya pokok pajak PKB untuk Masa Pajak Tahun 2Ot2 s/d 2013 yang terutang dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penghapusan sanksi administrasi PKB.

Pasal 4

Pasal 5

(3)Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian keringanan PKB dan BBN-KB dan penghapusan sanksi administrasi kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (a) Tata cara pemberian, persyaratan pemberian keringanan PKB dan BBN-KB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendapatan.