DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020

Nomor: 45
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menatapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS PEI{YERAHAN II {KEDUA} DAN SETERUSI{YA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai r.rnsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, 7. 8. 3. 4 Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kendaraan Bermotor adalah $emua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang ber-fungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara pennanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pqiak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermot<rr. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atanr perbuatan sepihak atanr keadaan yarrg terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5 atau pemasukan ke dalam badan usaha. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pqiak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

BAB II

MASA PELAKSANAAN

Pasal 2

Keringanan sanksi administratif PKB dan penyerahan II (Kedua) dan seterusnya dengan 2 (dual tahap yaitu:

a.Tahap I dimulai tanggal 15 Oktober 2020;
b.Tahap II dimulai tanggal 16 November - 2A2A;

(2)Pelaksanaan Tahap II (Kedua) akan dilaksanakan jika dipandang perlu berdasarkan pertimbangan Frotokol Kesehatan Pandemi COVID- 19.

BAB III

BATASAN DAN PERHITUNGAN Bagtan Kesatu Bata"san

Pasal 3

Pernberian Keringanan Sanksi Adrninistratif PKB dan BBNKB sebagaimana. d.imaksud dalam Pasal 2 diberikan 12.

(1)BBNKB atas dilaksanakan 14 November L5 Desember
(1)(21 6 kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 {tiga), roda 4 (empat} dan seterusnya, kendaraan alat-alat Berat/ alat besar, termasuk kendaraan umum angkutan barang dan kendaraan umum angkutan orang; Keringanan sebagaimana" dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB akibat mutasi masuk, yaitu keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan mutasi masuk dari luar provinsi;
2. b.Keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB akibat Balik Nama, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib p{ak yang melakukan Balik Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) dan Seterusnya;
3. c.Keringanan Sanksi Administratif yaitu pemberian keringanan terhadap sanksi administrasi yang telah ditetapkan. Keringanan sanksi administratif BBNKB Atas Penyerahan il {Kedua} dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, tidak termasuk keringanan terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk; Keringanan sanksi admiaistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (U berlaku apabila wajib pajak melakukan pembayaran dalam wakhr pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :

a.sanksi administratif terhadap kenaikan danlatau bunga Bea- Balik Narna Kendaraan Berrnotor ate,s Penyerahan II (Kedua) dan seterusnya;

(3)(41 7
1. b.sanksi administratif terhadap kenaikan dan/atau bunga pajak kendaraan bermotor; BAB TV MEKANISME

Pasal 5

Keringanan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan Wqiib Pajak menyampaikan dan melampirkan :

a.permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara dengan memberikan alasan yang jelas;
b.KTP Asli;
c.Identitas Kepemilikan Kendaraan yang sah, serta
d.surat atau bukti lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dengan mendelegasikannya kepada Kepala Badan.
(2)Kepala Badan melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 12 Oktober 2A2O GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 12 Oktober 2O2A SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, rtd R.SABRINA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 46 Salinan Sesuai Dengan Aslinya PIh.KEPALA BIRO HUKUM, PEMBINA NrP. 19640318 199803 1 003 & TAHI TULUS.P.NAIBAHO

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai r.rnsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, 7. 8. 3. 4 Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kendaraan Bermotor adalah $emua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang ber-fungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara pennanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pqiak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermot<rr. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atanr perbuatan sepihak atanr keadaan yarrg terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5 atau pemasukan ke dalam badan usaha. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pqiak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

BAB II

MASA PELAKSANAAN

Pasal 2

Keringanan sanksi administratif PKB dan penyerahan II (Kedua) dan seterusnya dengan 2 (dual tahap yaitu:

a.Tahap I dimulai tanggal 15 Oktober 2020;
b.Tahap II dimulai tanggal 16 November - 2A2A;

(2)Pelaksanaan Tahap II (Kedua) akan dilaksanakan jika dipandang perlu berdasarkan pertimbangan Frotokol Kesehatan Pandemi COVID- 19.

BAB III

BATASAN DAN PERHITUNGAN Bagtan Kesatu Bata"san

Pasal 3

Pernberian Keringanan Sanksi Adrninistratif PKB dan BBNKB sebagaimana. d.imaksud dalam Pasal 2 diberikan 12.

(1)BBNKB atas dilaksanakan 14 November L5 Desember
(1)(21 6 kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 {tiga), roda 4 (empat} dan seterusnya, kendaraan alat-alat Berat/ alat besar, termasuk kendaraan umum angkutan barang dan kendaraan umum angkutan orang; Keringanan sebagaimana" dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB akibat mutasi masuk, yaitu keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan mutasi masuk dari luar provinsi;
2. b.Keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB akibat Balik Nama, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib p{ak yang melakukan Balik Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) dan Seterusnya;
3. c.Keringanan Sanksi Administratif yaitu pemberian keringanan terhadap sanksi administrasi yang telah ditetapkan. Keringanan sanksi administratif BBNKB Atas Penyerahan il {Kedua} dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, tidak termasuk keringanan terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk; Keringanan sanksi admiaistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (U berlaku apabila wajib pajak melakukan pembayaran dalam wakhr pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :

a.sanksi administratif terhadap kenaikan danlatau bunga Bea- Balik Narna Kendaraan Berrnotor ate,s Penyerahan II (Kedua) dan seterusnya;

(3)(41 7
1. b.sanksi administratif terhadap kenaikan dan/atau bunga pajak kendaraan bermotor; BAB TV MEKANISME

Pasal 5

Keringanan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan Wqiib Pajak menyampaikan dan melampirkan :

a.permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara dengan memberikan alasan yang jelas;
b.KTP Asli;
c.Identitas Kepemilikan Kendaraan yang sah, serta
d.surat atau bukti lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dengan mendelegasikannya kepada Kepala Badan.
(2)Kepala Badan melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.