DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2020

Nomor: 47
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengatur penjabaran perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perrrbatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A2O;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a355); Mengingat 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawatr Keuangan Negara (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor LA4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44351; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun }OLS tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +STS); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45T6l s6Sagairnana telal. diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5155); 5. 6. 7. 8. 9. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2oCI6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a61a\; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlZ tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ZOIT tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OLa tentang Pelaksanaan Thgas dan Wewenang Gubernur sebaeai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 662a1; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322]1; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah ssfoegaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2A19 tentang Pedornan pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2A; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun ZA2A tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran ZOZO (Lernbaran Daerah Prorrinsi Srrrna.tera. LJtara. Tahun 2O2O Nomor 3); 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2A20.

Pasal 1

penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sumatera utara Tahun Anggaran 2O2O, adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan

c.Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 13.A67.489.674.824,00
1. 2.Belanja
a.Semuia
b.Bertambah/ (berkurang) a, Semula
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 13.880.970.638.142,OO Rp. {813.480.963.318,OO) Rp. 14.080.970.638.142,OO Rp. {878.207.660.732,751 Rp. 3OO.OOO.OOO.OOO,OO Rp. 164.726.697.4L4,751 Rp. 235.273.302.585,25 Rp. 1OO.OOO.OOO.O00,00 Rp.
c.Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 13.202.762.977.449,34 Surplus/Defisit
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Sernula 2l Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2\ Bertambahl {berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. {135.273.302.585,25) 0,00 Rp. 1OO.OOO.OOO.O0O,OO Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 135.273.302.585,25 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,OO

Pasal 2

Uraian Lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Provinsi Sumatera Utara Tatrun Anggaran 2O2O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagran yaqg tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih larjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempat€rnnya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 6 November 2A2O GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 6 November 2O2O SEKRSTARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R. SABRINA

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, APRI REG Pembina Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Penj abaran Perubahan APBD ; Daftar Penerima Hibah dan Besaran Bantuan. (.I (Iv/b) 199003 2003NrP. 1969042r UTARA TAHUN 2020 NOMOR 48

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…