DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2014

Nomor: 48
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran di Lingkungzrn Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7O Tahun 2OI2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2AlO tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor L3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ALL tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AIl Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194lPMK.OI/2OI4 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
7.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1); MEMUTUSKAN: MenetApKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEI,AKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewen€Lngan penggunaan anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD.
2.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
3.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
5.Dokumen Pelaksanaan Penrbahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.
8.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
9.Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 1O. Tahun Anggaran berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

BAB II

SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu Kontrak Tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 3

Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya. Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya. Sisa Nilai Pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 4

(1)Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berdasarkan penelitan PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekedaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 5O (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
2. b.penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
3. c.berdasarkan penelitian PA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA - SKPD Tahun Anggaran berikutnya melalui Revisi Anggaran (P.APBD);
(2)Surat Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
2. b.waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 5O (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
3. c.pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan;
4. d.pernyataan bahwa penyedia barangljasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran (P.APBD). {3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA memutuskan untuk:
5. a.melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
6. b.tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
(4)Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.

Pasal 6

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang I jasa pemerintah.

Pasal 7

PA bertanggung jawab secara formal dan material atas:

a.keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan penyelesaian sisa pekedaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
b.keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

BAB III

PENYEDIAAN DANA

Pasal 8

(1)Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibebankan pada DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya.
(2)Sisa Pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal berakhirnya masa pelaksanaan.
(3)PA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPA-SKPD berkenaan Tahun Anggaran berikutnya.
(4)Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran (P.APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 9

(1)Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjukan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a PA/KPA melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
(2)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya pada DPA - SKPD Tahun Anggaran berikutnya;
2. b.tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
(3)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
(4)Penyedia barang/jasa menyampaikan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5o/o (lima perseratus) dari nilai Kontrak yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya kepada PA/KPA sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.
(5)Masa perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 sekurang-kurangnya sampai dengan penyelesaian keseluruhan pekerjaan.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 10

PA menyampaikan pemberitahuan kepada Biro Keuangan Setdaprovsu selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Biro Keuangan Setdaprovsu paling lambat pada saat penyampaian SPM-LS terakhir Tahun Anggaran berkenaan. Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. yang telah dilegalisasi oleh PA.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7O Tahun 2OI2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2AlO tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor L3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ALL tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AIl Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194lPMK.OI/2OI4 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
7.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1); MEMUTUSKAN: MenetApKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEI,AKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewen€Lngan penggunaan anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD.
2.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
3.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
5.Dokumen Pelaksanaan Penrbahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.
8.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
9.Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 1O. Tahun Anggaran berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

BAB II

SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu Kontrak Tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berdasarkan penelitan PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekedaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 5O (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
2. b.penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
3. c.berdasarkan penelitian PA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA - SKPD Tahun Anggaran berikutnya melalui Revisi Anggaran (P.APBD);
(2)Surat Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
2. b.waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 5O (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
3. c.pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan;
4. d.pernyataan bahwa penyedia barangljasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran (P.APBD). {3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA memutuskan untuk:
5. a.melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
6. b.tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
(4)Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.

Pasal 6

Pasal 7

PA bertanggung jawab secara formal dan material atas:

a.keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan penyelesaian sisa pekedaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
b.keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

BAB III

PENYEDIAAN DANA

Pasal 8

(1)Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibebankan pada DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya.
(2)Sisa Pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal berakhirnya masa pelaksanaan.
(3)PA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPA-SKPD berkenaan Tahun Anggaran berikutnya.
(4)Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran (P.APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 9

(1)Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjukan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a PA/KPA melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
(2)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya pada DPA - SKPD Tahun Anggaran berikutnya;
2. b.tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
(3)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
(4)Penyedia barang/jasa menyampaikan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5o/o (lima perseratus) dari nilai Kontrak yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya kepada PA/KPA sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.
(5)Masa perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 sekurang-kurangnya sampai dengan penyelesaian keseluruhan pekerjaan.

BAB V