DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018

Nomor: 49
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi sumatera utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor s8 Tahun 2o16 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah provinsi sumatera utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, uraian Tlgas dan Tata Kerja Dirras Koperasi dan usaha Kecil Menengah provinsi sumatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l lO3); 2

2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6.Sekrertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara.
8.Unit Pelaksana Teknis Adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut UPT.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi.
(2)Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya; 5
4. d.penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
2. b.menyelenggarakan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
3. c.menyelenggarakan penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
4. d.menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
5. e.menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
6. f.menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
7. g.menyelenggarakan pengembangan usaha kecil menjadi usaha menengah;
8. h.menyelenggarakan layanan konsultasi bisnis, pendampingan atau mentor bisnis, promosi dan pameran, workshop bisnis, dan networking; 6
9. i.menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
10. j.menyelenggarakan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.
11. k.menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan kepada pegawai di lingkungan Dinas;
12. l.menyelenggarakan penetapan analisa bahan/data di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. m.menyelenggarakan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Dinas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. n.menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. o.menyelenggarakan pengkajian atas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. p.menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. q.menyelenggarakan bimbingan kerja sama antar lembaga di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan perundang – undangan;
18. r.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan ketatausahaan/administrasi di lingkungan Dinas;
19. s.menyelenggarakan penetapan inventarisasi permasalahan koperasi, usaha kecil dan menengah;
20. t.menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis;
21. u.menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terhadap Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah lintas Kabupaten/Kota;
22. v.menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
23. w.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
24. x.menyelenggarakan pemberian saran masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya; 7
25. y.menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibantu :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Kelembagaan;
3. c.Bidang Pemberdayaan Koperasi;
4. d.Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
5. e.Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan Mikro Kecil dan Menengah;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi;
2. b.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi; 8
3. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi;
4. d.penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi.
5. e.penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan kesekretariatan;
6. f.penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja kesekretariatan;
7. g.penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian- kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan terkait dalam penanganan urusan kesekretariatan dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan kesekretariatan;
8. h.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan kesekretariatan;
9. i.penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis) dan rencana kerja tahunan (Renja), serta koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan kesekretariatan;
10. j.penyelenggaraan koordinasi seluruh kegiatan bidang- bidang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis; 9
11. k.penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
12. l.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas, manajemen organisasi dan hukum;
3. c.menyelenggarakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan penatalaksanaan;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
5. e.menyelenggarakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas;
6. f.menyelenggarakan penyusunan dan penataan standar tata hubungan kerja dan standar mekanisme koordinasi antar unit dinas;
7. g.menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan perpustakaan;
8. h.menyelenggarakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan, informasi publik dan keprotokolan;
9. i.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum, pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor;
10. j.menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian;
11. k.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
12. l.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dan perbendaharaan; 10
13. m.menyelenggarakan pengelolaan akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan;
14. n.menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset dinas;
15. o.menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan program, anggaran dan pelaporan dinas;
16. p.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
17. q.menyelenggarakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi peruntukan anggaran belanja dan aset dinas serta melaksanakan penghitungan belanja kesehatan dari seluruh sumber pembiayaan dan dari seluruh sektor terkait kesehatan tingkat Provinsi;
18. r.menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
19. s.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis;
20. t.menyelenggarakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;
21. u.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang serta Unit Pelaksana Teknis;
22. v.menyelenggarakan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi;
23. w.menyelenggarakan pemantauan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
24. x.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, mengatur rapat-rapat internal dinas dan melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 11
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi administrasi hukum, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas, pengelolaan aset dan pengelolaan barang milik negara tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
4. d.melaksanakan perumusan, penyusunan, penyempurnaan, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tatalaksana organisasi dinas, tata hubungan kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi serta penjabaran rinciannya serta sinkronisasi dan harmonisasi antar unit organisasi dinas;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
6. f.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya; 12
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah, tahunan, koordinasi penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
9. i.melaksanakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan penatalaksanaan;
10. j.melaksanakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan perpustakaan;
11. k.melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pengaturan keamanan, kenyamanan, perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dinas;
12. l.melaksanakan penyusunan rencana program kerja sub bagiannya;
13. m.melaksanakan pengelolaan tertib administrasi umum dan kepegawaian dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait serta memberikan dukungan teknis administrasi terhadap bidang terkait serta unit kerja lainnya;
14. n.melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, serta pemetaan tingkat pendidikan dan kompetensi pegawai;
15. o.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta pemberian tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
16. p.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin, pengembangan karir, mutasi dan pemberhentian pegawai;
17. q.melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas; 13
18. r.melaksanakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional, penyusunan mekanisme standar koordinasi dan tata hubungan kerja pejabat fungsional dan pejabat struktural;
19. s.melaksanakan penyusunan daftar dan penilaian aset/ perlengkapan/inventaris dinas dan unit pelaksana teknis;
20. t.melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi kondisi aset dinas dan unit pelaksana teknis;
21. u.melaksanakan pendokumentasian dan penyusunan mekanisme standar tertib administrasi penggunaan kenderaan dinas;
22. v.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;
23. w.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
24. x.melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat- rapat, penyiapan upacara dan acara-acara protokoler lainnya;
25. y.melaksanakan pengelolaan pelayanan umum, dan pendokumentasian surat-surat;
26. z.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas; aa. melaksanakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas; bb. melaksanakan pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, gedung/bangunan, kendaraan dinas, perlengkapan/aset/inventaris kantor, serta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan kantor; cc. melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi kondisi inventaris rumah tangga dinas dan unit pelaksana teknis; dd. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kondisi perlengkapan/aset/inventaris dinas dari potensi kerusakan yang lebih parah, kehilangan dan tindakan kriminal; ee. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 14 ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; gg. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; hh. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, perbendaharaan, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
4. d.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
5. e.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi keuangan dan pengelolaan aset dalam penanganan urusan sub bagiannya;
6. f.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya;
7. g.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota 15 terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
9. i.melaksanakan verifikasi keuangan;
10. j.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
11. k.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
12. l.melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan;
13. m.melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
15. o.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
16. p.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
17. q.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
18. r.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
19. s.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
20. t.melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan;
21. u.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
22. v.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
23. w.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
24. x.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
25. y.melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 16
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi perencanaan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan koperasi dan UKM yang mendukung perumusan kebijakan Provinsi, pengelolaan survei koperasi dan UKM, pemantauan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), peningkatan pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja dan Informasi Publik dan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan sosialisasi tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
4. d.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan riset, penelitian, survey dan studi ilmiah yang disusun, dirancang Sub Bagian/Sekretariat, Seksi/Bidang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengembangannya;
5. e.melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;
6. f.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota 17 terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kemandirian Kabupaten/Kota terkait dengan penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan penyediaan sarana dan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam bentuk perpustakaan dinas yang mengintegrasikan teknologi informasi pengelolaannya;
9. i.melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan dan informasi publik;
10. j.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
11. k.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
12. l.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
13. m.melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
14. n.melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis;
15. o.melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang serta Unit Pelaksana Teknis;
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
17. q.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18. r.melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 18

Pasal 5

(1)Bidang Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan koperasi yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis bidang kelembagaan koperasi.
(2)Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
2. b.penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
3. c.penyelenggaraan koordinasi dan verfikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
4. d.penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
5. e.penyelenggaraan koordinasi atas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
6. f.penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
7. g.penyelenggaraan koordinasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
(3)Kepala Bidang Kelembagaan mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
2. b.menyelenggarakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
3. c.menyelenggarakan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi; 19
4. d.menyelenggarakan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
5. e.menyelenggarakan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
6. f.menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
7. g.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
8. h.menyelenggarakan legalisasi fotokopi dokumen koperasi;
9. i.menyelenggarakan penyusunan dan penandatanganan susunan pengurus dan pengawas koperasi dalam 1 (satu) periodik;
10. j.menyelenggarakan kegiatan hari koperasi;
11. k.menyelenggarakan dan menganalisis usulan koperasi berprestasi Provinsi dan nasional;
12. l.menyelenggarakan dan menganalisis proses pengusulan Penghargaan Bakti Koperasi dan Satyalancana Wira Karya dan Pembangunan;
13. m.menyelenggarakan pelaksanakan tugas yang diberikan atasan;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kelembagaan dibantu :
1. a.Seksi Kelembagaan;
2. b.Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data;
3. c.Seksi Pengelolaan Data.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan dan menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
2. b.melaksanakan dan menganalisis berkas pembubaran koperasi; 20
3. c.melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
4. d.melaksanakan dan menganalisis berkas pembukaan Kantor Cabang;
5. e.melaksanakan dan menganalisis berkas penerbitan Ijin Simpan Pinjam;
6. f.melaksanakan sosialisasi Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop);
7. g.melaksanakan sosialisasi koperasi menjadi skala besar;
8. h.melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pembentukan koperasi;
9. i.melaksanakan pelaksanaan tugas yang diberikan Atasan.
(2)Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
2. b.melaksanakan dan menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
3. c.melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan perkoperasian bagi aparatur dan gerakan koperasi;
4. d.melaksanakan revitalisasi koperasi tidak aktif binaan Provinsi;
5. e.melaksanakan dan menganalisis usulan koperasi berprestasi Provinsi dan Nasional;
6. f.melaksanakan pelaksanaan tugas yang diberikan atasan.
(3)Kepala Seksi Pengelolaan Data mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perencanaan pengelolaan data koperasi dan usaha kecil;
2. b.melaksanakan bimbingan teknis bagi pengolah Online Data System (ODS);
3. c.melaksanakan update data keragaan koperasi dan usaha kecil;
4. d.melaksanakan penyusunan laporan keragaan koperasi dan usaha kecil; 21
5. e.melaksanakan sosialisasi dan memproses penerbitan Nomor Induk Koperasi dan Sertifikat Nomor Induk Koperasi;
6. f.melaksanakan identifikasi kondisi koperasi dan usaha kecil;
7. g.melaksanakan analisis dan memproses pengusulan Penghargaan Bakti Koperasi dan Satyalencana Wira Karya dan Pembangunan;
8. h.melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

Pasal 7

(1)Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan koperasi yang meliputi perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi serta peningkatan kualitas SDM koperasi.
(2)Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pemberdayaan koperasi;
2. b.penyelenggaraan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
3. c.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
4. d.penyelenggaraan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
5. e.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
6. f.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan perlindungan koperasi.
(3)Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 22
2. b.menyelenggarakan dan mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
3. c.menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
4. d.menyelenggarakan dan mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
5. e.menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
6. f.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.
7. g.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Jaringan Usaha Koperasi (JUK) ;
8. h.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengembangan infrastruktur Koperasi;
9. i.menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dibantu :
1. a.Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
2. b.Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
3. c.Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pemberdayaan koperasi;
2. b.melaksanakan penyusunan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
3. c.melaksanakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
4. d.melaksanakan kerjasama Koperasi Pertanian dan Non Pertanian;
5. e.melaksanakan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; 23
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
(2)Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
2. b.melaksanakan pedidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
3. c.melaksanakan penyusunan konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
4. d.melaksanakan penyusunan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
5. e.melaksanakan pengembangan Koperasi Sistem Pola Ekonomi Syariah;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
(3)Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
2. b.melaksanakan perencanaan pelaksanaan perlindungan koperasi;
3. c.melaksanakan penyusunan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
4. d.melaksanakan kerjasama antar Koperasi dan lembaga lainnya;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 9

(1)Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 24 pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang meliputi perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi konvensional dan syariah.
(2)Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
2. b.penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
3. c.penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, konvensional dan syariah;
4. d.penyelenggaraan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
5. e.penyelenggaraan koordinasi dan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
6. f.penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga donor dan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.
(3)Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
2. b.menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota atau diminta Kabupaten/Kota;
3. c.menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang diminta Kabupaten/Kota;
4. d.menyelenggarakan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 25
5. e.menyelenggarakan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
6. f.menyelenggarakan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
7. g.menyelenggarakan penerapan peraturan perundang- undangan dan sanksi bagi koperasi;
8. h.menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan;
9. i.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penguatan koperasi dan usaha kecil menengah serta evaluasi dan pengendalian;
10. j.menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan usaha kecil menengah;
11. k.menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah;
12. l.menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
13. m.menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan usaha kecil menengah;
14. n.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15. o.menyelenggarakan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dibantu :
1. a.Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
2. b.Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha;
3. c.Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi. 26

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan dan merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
2. b.melaksanakan analisa data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
3. c.melaksanakan penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
4. d.melaksanakan penyusunan program kegiatan seksi penilaian kesehatan koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
6. f.melaksanakan petunjuk teknis sesuai dengan kegiatan seksi penilaian kesehatan koperasi;
7. g.melaksanakan pemeriksaan hasil kerja staf berdasarkan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai hasil kinerja yang baik;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
(2)Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha Koperasi;
2. b.melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
3. c.melaksanakan penyusunan program kegiatan seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 27
4. d.melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanan tugas;
5. e.melaksanakan petunjuk teknis sesuai dengan kegiatan Seksi Pemeriksaaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
6. f.melaksanakan bimbingan dan menghadiri Rapat Anggota;
7. g.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
(3)Kepala Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan dan menganalisis penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melaksanakan dan menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
3. c.melaksanakan penyusunan dan merekap temuan hasil kegiatan sebagai bahan penyusun laporan;
4. d.melaksanakan kajian dan analisa terhadap dugaan/laporan kasus koperasi serta menyiapkan konsep bahan/data pengambilan kebijakan penyelesaian masalah koperasi;
5. e.melaksanakan penerimaan pengaduan dan melaksanakan pengendalian atas fungsi, peran dan prinsip koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan petunjuk teknis sesuai dengan kegiatan Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
7. g.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 28
8. h.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
9. i.melaksanakan koordinasi dengan lembaga donor dan kelembagaan lainnya dalam kepatuhan pengawasan koperasi;
10. j.melaksanakan telaah analisis untuk verifikasi dana hibah, dana tanggung jawab sosial perusahaan dan dana bergulir bersumber dari swasta dan pemerintah;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi sumatera utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor s8 Tahun 2o16 tentang susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah provinsi sumatera utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6.Sekrertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara.
8.Unit Pelaksana Teknis Adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut UPT.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi.
(2)Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya; 5
4. d.penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
2. b.menyelenggarakan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
3. c.menyelenggarakan penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
4. d.menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
5. e.menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
6. f.menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
7. g.menyelenggarakan pengembangan usaha kecil menjadi usaha menengah;
8. h.menyelenggarakan layanan konsultasi bisnis, pendampingan atau mentor bisnis, promosi dan pameran, workshop bisnis, dan networking; 6
9. i.menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
10. j.menyelenggarakan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.
11. k.menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan kepada pegawai di lingkungan Dinas;
12. l.menyelenggarakan penetapan analisa bahan/data di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. m.menyelenggarakan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Dinas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. n.menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. o.menyelenggarakan pengkajian atas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. p.menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. q.menyelenggarakan bimbingan kerja sama antar lembaga di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan perundang – undangan;
18. r.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan ketatausahaan/administrasi di lingkungan Dinas;
19. s.menyelenggarakan penetapan inventarisasi permasalahan koperasi, usaha kecil dan menengah;
20. t.menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis;
21. u.menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terhadap Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah lintas Kabupaten/Kota;
22. v.menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
23. w.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
24. x.menyelenggarakan pemberian saran masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya; 7
25. y.menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibantu :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Kelembagaan;
3. c.Bidang Pemberdayaan Koperasi;
4. d.Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
5. e.Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan Mikro Kecil dan Menengah;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi;
2. b.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi; 8
3. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi;
4. d.penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi.
5. e.penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan kesekretariatan;
6. f.penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja kesekretariatan;
7. g.penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian- kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan terkait dalam penanganan urusan kesekretariatan dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan kesekretariatan;
8. h.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan kesekretariatan;
9. i.penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis) dan rencana kerja tahunan (Renja), serta koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan kesekretariatan;
10. j.penyelenggaraan koordinasi seluruh kegiatan bidang- bidang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis; 9
11. k.penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
12. l.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas, manajemen organisasi dan hukum;
3. c.menyelenggarakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan penatalaksanaan;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
5. e.menyelenggarakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas;
6. f.menyelenggarakan penyusunan dan penataan standar tata hubungan kerja dan standar mekanisme koordinasi antar unit dinas;
7. g.menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan perpustakaan;
8. h.menyelenggarakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan, informasi publik dan keprotokolan;
9. i.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum, pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor;
10. j.menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian;
11. k.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
12. l.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dan perbendaharaan; 10
13. m.menyelenggarakan pengelolaan akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan;
14. n.menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset dinas;
15. o.menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan program, anggaran dan pelaporan dinas;
16. p.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
17. q.menyelenggarakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi peruntukan anggaran belanja dan aset dinas serta melaksanakan penghitungan belanja kesehatan dari seluruh sumber pembiayaan dan dari seluruh sektor terkait kesehatan tingkat Provinsi;
18. r.menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
19. s.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis;
20. t.menyelenggarakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;
21. u.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang serta Unit Pelaksana Teknis;
22. v.menyelenggarakan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi;
23. w.menyelenggarakan pemantauan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
24. x.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, mengatur rapat-rapat internal dinas dan melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 11
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi administrasi hukum, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas, pengelolaan aset dan pengelolaan barang milik negara tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
4. d.melaksanakan perumusan, penyusunan, penyempurnaan, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tatalaksana organisasi dinas, tata hubungan kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi serta penjabaran rinciannya serta sinkronisasi dan harmonisasi antar unit organisasi dinas;
5. e.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
6. f.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya; 12
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah, tahunan, koordinasi penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
9. i.melaksanakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan penatalaksanaan;
10. j.melaksanakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan perpustakaan;
11. k.melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pengaturan keamanan, kenyamanan, perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dinas;
12. l.melaksanakan penyusunan rencana program kerja sub bagiannya;
13. m.melaksanakan pengelolaan tertib administrasi umum dan kepegawaian dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait serta memberikan dukungan teknis administrasi terhadap bidang terkait serta unit kerja lainnya;
14. n.melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, serta pemetaan tingkat pendidikan dan kompetensi pegawai;
15. o.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta pemberian tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
16. p.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin, pengembangan karir, mutasi dan pemberhentian pegawai;
17. q.melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas; 13
18. r.melaksanakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional, penyusunan mekanisme standar koordinasi dan tata hubungan kerja pejabat fungsional dan pejabat struktural;
19. s.melaksanakan penyusunan daftar dan penilaian aset/ perlengkapan/inventaris dinas dan unit pelaksana teknis;
20. t.melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi kondisi aset dinas dan unit pelaksana teknis;
21. u.melaksanakan pendokumentasian dan penyusunan mekanisme standar tertib administrasi penggunaan kenderaan dinas;
22. v.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;
23. w.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
24. x.melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat- rapat, penyiapan upacara dan acara-acara protokoler lainnya;
25. y.melaksanakan pengelolaan pelayanan umum, dan pendokumentasian surat-surat;
26. z.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas; aa. melaksanakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas; bb. melaksanakan pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, gedung/bangunan, kendaraan dinas, perlengkapan/aset/inventaris kantor, serta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan kantor; cc. melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi kondisi inventaris rumah tangga dinas dan unit pelaksana teknis; dd. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kondisi perlengkapan/aset/inventaris dinas dari potensi kerusakan yang lebih parah, kehilangan dan tindakan kriminal; ee. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 14 ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; gg. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; hh. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, perbendaharaan, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
4. d.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
5. e.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi keuangan dan pengelolaan aset dalam penanganan urusan sub bagiannya;
6. f.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya;
7. g.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota 15 terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
9. i.melaksanakan verifikasi keuangan;
10. j.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
11. k.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
12. l.melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan;
13. m.melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
15. o.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
16. p.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
17. q.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
18. r.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
19. s.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
20. t.melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan;
21. u.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
22. v.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
23. w.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
24. x.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
25. y.melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 16
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi perencanaan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan koperasi dan UKM yang mendukung perumusan kebijakan Provinsi, pengelolaan survei koperasi dan UKM, pemantauan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), peningkatan pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja dan Informasi Publik dan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan sosialisasi tingkat Provinsi;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
4. d.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan riset, penelitian, survey dan studi ilmiah yang disusun, dirancang Sub Bagian/Sekretariat, Seksi/Bidang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengembangannya;
5. e.melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;
6. f.melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten/Kota 17 terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
7. g.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kemandirian Kabupaten/Kota terkait dengan penanganan urusan sub bagiannya;
8. h.melaksanakan penyediaan sarana dan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam bentuk perpustakaan dinas yang mengintegrasikan teknologi informasi pengelolaannya;
9. i.melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan dan informasi publik;
10. j.melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
11. k.melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya;
12. l.melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
13. m.melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
14. n.melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis;
15. o.melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang serta Unit Pelaksana Teknis;
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
17. q.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18. r.melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 18

Pasal 5

(1)Bidang Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan koperasi yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis bidang kelembagaan koperasi.
(2)Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
2. b.penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
3. c.penyelenggaraan koordinasi dan verfikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
4. d.penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
5. e.penyelenggaraan koordinasi atas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
6. f.penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
7. g.penyelenggaraan koordinasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
(3)Kepala Bidang Kelembagaan mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
2. b.menyelenggarakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
3. c.menyelenggarakan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi; 19
4. d.menyelenggarakan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
5. e.menyelenggarakan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
6. f.menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
7. g.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
8. h.menyelenggarakan legalisasi fotokopi dokumen koperasi;
9. i.menyelenggarakan penyusunan dan penandatanganan susunan pengurus dan pengawas koperasi dalam 1 (satu) periodik;
10. j.menyelenggarakan kegiatan hari koperasi;
11. k.menyelenggarakan dan menganalisis usulan koperasi berprestasi Provinsi dan nasional;
12. l.menyelenggarakan dan menganalisis proses pengusulan Penghargaan Bakti Koperasi dan Satyalancana Wira Karya dan Pembangunan;
13. m.menyelenggarakan pelaksanakan tugas yang diberikan atasan;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kelembagaan dibantu :
1. a.Seksi Kelembagaan;
2. b.Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data;
3. c.Seksi Pengelolaan Data.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan dan menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
2. b.melaksanakan dan menganalisis berkas pembubaran koperasi; 20
3. c.melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
4. d.melaksanakan dan menganalisis berkas pembukaan Kantor Cabang;
5. e.melaksanakan dan menganalisis berkas penerbitan Ijin Simpan Pinjam;
6. f.melaksanakan sosialisasi Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop);
7. g.melaksanakan sosialisasi koperasi menjadi skala besar;
8. h.melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pembentukan koperasi;
9. i.melaksanakan pelaksanaan tugas yang diberikan Atasan.
(2)Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
2. b.melaksanakan dan menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
3. c.melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan perkoperasian bagi aparatur dan gerakan koperasi;
4. d.melaksanakan revitalisasi koperasi tidak aktif binaan Provinsi;
5. e.melaksanakan dan menganalisis usulan koperasi berprestasi Provinsi dan Nasional;
6. f.melaksanakan pelaksanaan tugas yang diberikan atasan.
(3)Kepala Seksi Pengelolaan Data mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perencanaan pengelolaan data koperasi dan usaha kecil;
2. b.melaksanakan bimbingan teknis bagi pengolah Online Data System (ODS);
3. c.melaksanakan update data keragaan koperasi dan usaha kecil;
4. d.melaksanakan penyusunan laporan keragaan koperasi dan usaha kecil; 21
5. e.melaksanakan sosialisasi dan memproses penerbitan Nomor Induk Koperasi dan Sertifikat Nomor Induk Koperasi;
6. f.melaksanakan identifikasi kondisi koperasi dan usaha kecil;
7. g.melaksanakan analisis dan memproses pengusulan Penghargaan Bakti Koperasi dan Satyalencana Wira Karya dan Pembangunan;
8. h.melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

Pasal 7

(1)Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan koperasi yang meliputi perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi serta peningkatan kualitas SDM koperasi.
(2)Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pemberdayaan koperasi;
2. b.penyelenggaraan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
3. c.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
4. d.penyelenggaraan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
5. e.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
6. f.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan perlindungan koperasi.
(3)Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 22
2. b.menyelenggarakan dan mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
3. c.menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
4. d.menyelenggarakan dan mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
5. e.menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
6. f.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.
7. g.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Jaringan Usaha Koperasi (JUK) ;
8. h.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengembangan infrastruktur Koperasi;
9. i.menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dibantu :
1. a.Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
2. b.Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
3. c.Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan pemberdayaan koperasi;
2. b.melaksanakan penyusunan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
3. c.melaksanakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
4. d.melaksanakan kerjasama Koperasi Pertanian dan Non Pertanian;
5. e.melaksanakan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; 23
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
(2)Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
2. b.melaksanakan pedidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
3. c.melaksanakan penyusunan konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
4. d.melaksanakan penyusunan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
5. e.melaksanakan pengembangan Koperasi Sistem Pola Ekonomi Syariah;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
(3)Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
2. b.melaksanakan perencanaan pelaksanaan perlindungan koperasi;
3. c.melaksanakan penyusunan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
4. d.melaksanakan kerjasama antar Koperasi dan lembaga lainnya;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 9

(1)Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 24 pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang meliputi perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi konvensional dan syariah.
(2)Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
2. b.penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
3. c.penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, konvensional dan syariah;
4. d.penyelenggaraan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
5. e.penyelenggaraan koordinasi dan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
6. f.penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga donor dan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.
(3)Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
2. b.menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota atau diminta Kabupaten/Kota;
3. c.menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang diminta Kabupaten/Kota;
4. d.menyelenggarakan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 25
5. e.menyelenggarakan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
6. f.menyelenggarakan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
7. g.menyelenggarakan penerapan peraturan perundang- undangan dan sanksi bagi koperasi;
8. h.menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan;
9. i.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penguatan koperasi dan usaha kecil menengah serta evaluasi dan pengendalian;
10. j.menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan usaha kecil menengah;
11. k.menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah;
12. l.menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
13. m.menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan usaha kecil menengah;
14. n.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15. o.menyelenggarakan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dibantu :
1. a.Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
2. b.Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha;
3. c.Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi. 26

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan dan merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
2. b.melaksanakan analisa data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
3. c.melaksanakan penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
4. d.melaksanakan penyusunan program kegiatan seksi penilaian kesehatan koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
6. f.melaksanakan petunjuk teknis sesuai dengan kegiatan seksi penilaian kesehatan koperasi;
7. g.melaksanakan pemeriksaan hasil kerja staf berdasarkan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai hasil kinerja yang baik;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
(2)Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha Koperasi;
2. b.melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
3. c.melaksanakan penyusunan program kegiatan seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 27
4. d.melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanan tugas;
5. e.melaksanakan petunjuk teknis sesuai dengan kegiatan Seksi Pemeriksaaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
6. f.melaksanakan bimbingan dan menghadiri Rapat Anggota;
7. g.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
(3)Kepala Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan dan menganalisis penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melaksanakan dan menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
3. c.melaksanakan penyusunan dan merekap temuan hasil kegiatan sebagai bahan penyusun laporan;
4. d.melaksanakan kajian dan analisa terhadap dugaan/laporan kasus koperasi serta menyiapkan konsep bahan/data pengambilan kebijakan penyelesaian masalah koperasi;
5. e.melaksanakan penerimaan pengaduan dan melaksanakan pengendalian atas fungsi, peran dan prinsip koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan petunjuk teknis sesuai dengan kegiatan Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
7. g.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 28
8. h.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
9. i.melaksanakan koordinasi dengan lembaga donor dan kelembagaan lainnya dalam kepatuhan pengawasan koperasi;
10. j.melaksanakan telaah analisis untuk verifikasi dana hibah, dana tanggung jawab sosial perusahaan dan dana bergulir bersumber dari swasta dan pemerintah;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018