DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II IZIN BELAJAR BAB III TUGAS BELAJAR BAB IV PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAB V PENGAKUAN IJAZAH UJIAN BERSAMAAN BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonorn Propinsi Atjeh dan Perrbahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran c. 2. 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 3 telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
10.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang atau Pemberian Kuasa kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Utara Menandatangani Naskah Dinas pada Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 19);
11.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);
12.Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 32). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut CPNSD adalah unsur Aparatur Negara yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undang.
9.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah unsur Aparatur Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi 5 Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Peningkatan Pendidikan Lanjutan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur yang dibantu oleh Sekretariat Tim Badan Kepegawaian Daerah Provsu.
11.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12.Peningkatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi proses pengajuan izin seleksi, izin/ tugas belajar, pengakhiran izin/tugas belajar dan pencantuman gelar.
13.Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Badan, kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
14.Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri atau di luar negeri dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
15.Peningkatan Pendidikan adalah Proses Pencantuman Gelar Akademik/Pengakuan terhadap Ijazah yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil ke dalam administrasi kepegawaian.
16.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17.Pendidikan Akademik adalah program pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktoral.
18.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian khusus.
19.Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur. 6
20.Persyaratan Akademik adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
21.PNSD Izin Belajar adalah PNS yang menempuh pendidikan dengan izin belajar.
22.PNSD Tugas Belajar adalah PNS yang menempuh pendidikan dengan tugas belajar.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.sebagai pedoman penyelenggaraan peningkatan pendidikan lanjutan bagi PNSD dalam mengikuti pendidikan formal;
b.meningkatkan pengetahuan, keahlian, wawasan, keterampilan dan sikap intelektual PNSD yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Izin Belajar;
b.Tugas Belajar;
c.Pencantuman Gelar Akademik;
d.Pengakuan Ijazah Ujian Persamaan;
e.Monitoring dan Evaluasi.

BAB II

IZIN BELAJAR

Pasal 4

(1)Penetapan izin belajar diberikan kepada PNSD yang memenuhi persyaratan. 7
(2)Penetapan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kewenangan Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Penetapan izin belajar dapat diberikan setelah memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

a.berstatus sebagai PNSD aktif;
b.telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNSD;
c.bagi PNSD yang mutasi tugas ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dapat mengusulkan izin belajar setelah 2 (dua) tahun penugasan;
d.tidak berstatus sebagai mahasiswa pada saat mengusulkan permohonan izin belajar;
e.bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan, sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan;
f.bersedia untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan;
g.setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
h.tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
i.penyelenggara pendidikan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang telah memiliki izin dan memiliki program studi yang terakreditasi paling kurang akreditasi B, kecuali bagi PNS yang bertugas pada wilayah yang tidak memiliki Perguruan Tinggi dengan program studi 8 terakreditasi B, dapat mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi dengan Program Studi minimal akreditasi C;
j.surat pengantar Izin Belajar dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
k.surat Rekomendasi izin belajar dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
l.sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
m.tidak sedang dalam proses peradilan pidana atau tidak sedang menjalani hukuman pidana;
n.pendidikan yang akan ditempuh secara akademis harus linier/serumpun dengan pendidikan sebelumnya dan atau mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas PNSD;
o.tidak mengikuti pendidikan dengan metode kelas jauh, baik dalam bentuk kerjasama atau bentuk lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
p.tidak menuntut penyesuaian ijazah;
q.khusus bagi PNSD Tenaga Pendidik/Guru, dalam hal Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat tidak ada dalam wilayah kerja, maka dapat menempuh pendidikan di wilayah lain dalam Provinsi Sumatera Utara dengan jadwal perkuliahan di luar jam mengajar, dengan dilengkapi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa PNSD selama mengikuti perkuliahan tidak meninggalkan jam mengajar. 9

Pasal 6

PNSD dapat mengusulkan izin belajar dengan pilihan jenjang pendidikan lanjutan, terdiri dari:

a.Program Diploma III/sederajat, dengan ketentuan:
1. 1.Memiliki ijazah pendidikan minimal SLTA/sederajat yang telah diakui dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan;
2. 2.Pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a); dan
3. 3.Batas waktu penyelesaian pendidikan 3 (tiga) tahun masa belajar.
b.Program Diploma IV/Sarjana, dengan ketentuan:
1. 1.Memiliki ijazah pendidikan minimal SLTA/sederajat yang telah diakui dalam Administrasi Kepegawaian yang bersangkutan, tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan/Kejar Paket C;
2. 2.Pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b); dan
3. 3.Batas waktu penyelesaian pendidikan 4 (empat) tahun masa belajar, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
c.Program Magister atau Pendidikan Profesi, dengan ketentuan:
1. 1.Memiliki ijazah pendidikan minimal Diploma IV/Sarjana yang telah diakui dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan;
2. 2.Pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a);
3. 3.Batas waktu menyelesaikan pendidikan 2 (dua) tahun masa belajar. 10
d.Program Doktoral :
1. 1.Memiliki ijazah pendidikan Minimal S-2 yang telah diakui dalam administrasi Kepegawaian yang bersangkutan;
2. 2.Pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tk.I (III/b); dan
3. 3.Batas waktu penyelesaian pendidikan 5 (lima) tahun masa belajar.
e.Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi PNSD tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 7

(1)PNSD yang akan menempuh izin belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan seleksi masuk kuliah pada Perguruan Tinggi, dengan melampirkan Kelengkapan berkas sebagai berikut:
1. a.surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
2. b.surat permohonan izin belajar untuk menempuh pendidikan kepada Gubernur cq. Kepala Badan dengan mencantumkan Jenjang Pendidikan, Program Pendidikan, Jurusan dan Perguruan Tinggi;
3. c.Fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
4. d.Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
5. e.Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
6. f.Fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi;
7. g.Fotokopi Jadwal Seleksi Masuk Perguruan Tinggi;
8. h.Fotokopi Jadwal Perkuliahan;
9. i.Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat 11 Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
10. j.biodata;
11. k.Surat Pernyataan dibubuhi bermaterai cukup, terdiri dari:
  1. 1.Biaya tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  2. 2.Tidak meninggalkan tugas;
  3. 3.Tidak menuntut penyesuaian ijazah.
(2)Pengajuan permohonan izin belajar disampaikan secara online melalui aplikasi pelayanan izin belajar online.
(3)Setiap permohonan izin belajar diverifikasi oleh Badan dan bagi PNSD yang memenuhi syarat administrasi akan diterbitkan surat persetujuan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
(4)Bagi PNSD yang telah terbit surat persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat mendaftarkan diri pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk/ujian penyaringan.
(5)PNSD yang telah lulus seleksi masuk/ujian penyaringan, selanjutnya menyampaikan Surat Keterangan Lulus/ diterima di Perguruan Tinggi kepada Kepala Badan.
(6)Kepala Badan mengeluarkan surat penetapan Izin Belajar bagi PNSD yang bersangkutan.

Pasal 8

PNSD yang menempuh Izin Belajar berkewajiban untuk :

a.melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mengikuti pembelajaran dan mematuhi ketentuan akademik yang ditetapkan Perguruan Tinggi; 12
c.melaporkan kemajuan akademik dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) setiap semester selambat- lambatnya awal semester berikutnya kepada Gubernur cq. Kepala Badan;
d.memperhatikan batas maksimal masa studi yang ditentukan.

Pasal 9

PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan Izin Belajar sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengusulkan permohonan Surat Penetapan Pengakhiran Izin Belajar dengan melampirkan :

a.surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan dari Perguruan Tinggi tempat PNSD mengikuti izin Belajar;
b.ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 10

Dalam hal PNSD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau gagal menyelesaikan studinya baik karena kelalaian, kesengajaan atau ketidakmampuan akademis, dicabut izin belajarnya dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas dari atasan langsung. 13

Pasal 11

(1)Badan melakukan evaluasi kemajuan akademik PNSD Izin Belajar ke Perguruan Tinggi.
(2)PNSD yang tidak mampu menyelesaikan batas waktu studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan tenggang waktu tambahan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dengan persetujuan Kepala Badan.
(3)Perangkat daerah/unit kerja menempatkan PNSD yang telah selesai melaksanakan izin belajar pada tugas kedinasan sesuai disiplin ilmu/kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…