DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PERENCANAAN TCUGGp SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA, PENGELOLAAN TCUGGp SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA, BP-TCUGGp (Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, Badan Pelaksana (Struktur, Tugas dan Fungsi,Pengangkatan dan Pemberhentian), Dewan Pakar dan Sekretariat), KOORDINASI DAN KERJASAMA, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, PENDANAAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
15.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
16.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
19.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
20.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
21.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TOBA CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Taman Bumi (Geopark) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan keragaman geologi (geoheritage), geodiversity, keanekaragaman hayati (biodiversity) dan keragaman budaya (cultural diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
7.Warisan Geologi (Geoheritage) adalah Keragaman Geologi (Geodiversity) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
8.Keragaman Geologi (Geodiversity) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
9.Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
10.Keragaman Budaya (Cultural Diversity) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible).
11.Pengembangan Geopark adalah tata kelola Geopark guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
12.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
14.Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi.
15.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan Geopark.
16.Toba Caldera UNESCO Global Geopark yang selanjutnya disebut TCUGGp adalah Geopark yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif UNESCO.
17.Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark yang selanjutnya disingkat BP-TCUGGp adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu Geopark, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di Geopark yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
19.Bupati adalah kepala daerah kabupaten.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan TCUGGp.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan TCUGGp sebagai destinasi Pariwisata, yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan pemangku kepentingan untuk upaya konservasi, edukasi dan peningkatan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini mencakup:

a.perencanaan TCUGGp sebagai destinasi Pariwisata;
b.pengelolaan TCUGGp sebagai destinasi Pariwisata;
c.BP-TCUGGp;
d.koordinasi dan kerjasama;
e.pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
f.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN TCUGGp SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah membuat perencanaan TCUGGp sebagai destinasi Pariwisata yang menjadi bagian dari rencana induk Pariwisata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang menjadi acuan dan arahan bagi Pemerintah Daerah, BP-TCUGGp, dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengembangan Geopark.
(3)Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan para Pemangku Kepentingan dan/atau pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN TCUGGp SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

Pasal 6

(1)Pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark sebagai destinasi Pariwisata, meliputi:
1. a.penataan dan pemeliharaan lingkungan Geopark;
2. b.pemanfaatan situs geologi, warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya secara berkelanjutan;
3. c.pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
4. d.pengembangan destinasi pariwisata;
5. e.pembangunan kebutuhan amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata;
6. f.penyediaan informasi keberadaan Geopark; dan
7. g.promosi nilai ilmiah Geopark untuk kegiatan pariwisata.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
1. a.perlindungan dan pelestarian terhadap warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya;
2. b.keterkaitan antara warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya sebagai satu kesatuan utuh sumber daya; dan
3. c.rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BP-TCUGGp

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola TCUGGp sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan TCUGGp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan.
(3)Dalam rangka optimalisasi pengembangan dan pengelolaan TCUGGp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk BP-TCUGGp sebagai pengelola Geopark.

Pasal 8

BP-TCUGGp merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 9

(1)BP-TCUGGp bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pengembangan dan pengelolaan TCUGGp untuk upaya konservasi, edukasi dan peningkatan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan.
(2)BP-TCUGGp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola TCUGGp melalui kegiatan, antara lain:
1. a.penataan dan pemeliharaan lingkungan Geopark sesuai sebaran situs geologi dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan pariwisata;
2. b.pemanfaatan situs geologi, warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya secara berkelanjutan;
3. c.pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan situs geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
4. d.pelaksanaan program konservasi Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
5. e.pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
6. f.pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
7. g.pelestarian sosial budaya;
8. h.pengembangang destinasi Pariwisata;
9. i.pembangunan kebutuhan amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata;
10. j.penyediaan informasi keberadaan Geopark, antara lain pusat informasi, sistem informasi terpadu dan museum Geopark;
11. k.pengembangan kelembagaan Geopark meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
12. l.promosi nilai ilmiah Geopark untuk kegiatan Pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
13. m.pengembangan kerja sama dan peran aktif BP-TCUGGp sebagai pengelola Geopark dalam jaringan kemitraan Geopark nasional, regional dan global; dan
14. n.penyusunan laporan secara berkala.

Pasal 10

BP-TCUGGp dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a.penyusunan dan penetapan arah kebijakan pengelolaan kawasan TCUGGp;
b.penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan TCUGGp;
c.pengusulan kebutuhan pengembangan pengelolaan TCUGGp;
d.penyusunan kajian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan TCUGGp yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan sumber pendapatan Daerah;
e.pelaksanaan pengelolaan TCUGGp secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
f.koordinasi perencanaan pengembangan kawasan TCUGGp;
g.fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat di kawasan TCUGGp;
h.menjalin kerjasama dengan pihak terkait; dan
i.pelaporan penyelenggaraan TCUGGp.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…