DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018

Nomor: 50
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara, peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata. Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubatran Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraaan Pemerintahan.
(2)Badan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
2. b.penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
3. c.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. d.penyelenggaraan tugas pambantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Badan mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;
2. b.menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 5
3. c.menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. d.menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-PD/DPPA-PD;
5. e.menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
6. f.menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
7. g.menyelenggarakan penetapan SPD;
8. h.menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
9. i.menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
10. j.menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
11. k.menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
12. l.menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
13. m.menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program- program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
14. n.menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang, pada badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
15. o.menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
16. p.menyelenggarakan dan mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas 6 dapat terlaksana secara efesien dan efektif dan tepat waktu;
17. q.menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
18. r.menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
19. s.memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
20. t.menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan, dibantu :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Pengelolaan Anggaran;
3. c.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
4. d.Bidang Akuntansi;
5. e.Bidang Aset;
6. f.Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. 7

Pasal 3

(1)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset Badan.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan koordinasi dan menyiapkan bahan- bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
3. c.penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
4. d.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
5. e.penyelenggaraan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penyelenggaraan sistem informasi publik;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf di lingkungan Sekretariat;
2. b.menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesekretariatan;
3. c.menyelenggarakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; 8
4. d.menyelenggarakan penyusunan penetapan kebijakan umum ketatausahaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian, program, akuntabilitas dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, memfasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan pada Sekretariat;
6. f.menyelenggarakan pengkajian dan analisa pengelolaan Sekretariat;
7. g.menyelenggarakan konsultasi dan asistensi Sekretariat;
8. h.menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi Sekretariat;
9. i.menyelenggarakan pemantauan dan observasi penyelenggaraan Sekretariat;
10. j.menyelenggarakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
11. k.menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur urusan keuangan;
12. l.menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal;
13. m.menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
14. n.menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
15. o.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
16. p.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. 9
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan rencana kerja sub bagian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
4. d.melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
5. e.melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat badan;
6. f.melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi sarana prasarana dan aset badan;
7. g.melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana;
8. h.melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana badan;
9. i.melaksanakan ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
10. j.melaksanakan penyiapan, pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan administrasi kepegawaian;
11. k.melaksanakan dan menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan, dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja; 10
12. l.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun serta pemberian penghargaan;
13. m.melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan dan daftar penempatan pegawai;
14. n.melaksanakan persiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
15. o.melaksanakan persiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
16. p.melaksanakan persiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
17. q.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
18. r.melaksanakan tata usaha SKPKD;
19. s.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
20. t.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
21. u.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
22. v.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkungan Sub Bagian Keuangan;
2. b.melaksanakan rencana kerja sub bagian;
3. c.melaksanakan dan meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
4. d.melaksanakan meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 11 ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
5. e.melaksanakan verifikasi SPP;
6. f.melaksanakan SPM;
7. g.melaksanakan akuntansi badan;
8. h.melaksanakan dan menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah, untuk laporan bulanan, triwulan semesteran dan akhir tahun;
9. i.melaksanakan pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan PNS:
10. j.melaksanakan dan mengelola administrasi tunjangan tambahan penghasilan atau belanja kesejahteraan PNS;
11. k.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
12. l.melaksanakan penataan kearsipan urusan keuangan yang ada untuk tertib administrasi;
13. m.melaksanakan pengesahan Surat Pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.melaksanakan penyusunan anggaran dan merealisasikannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. o.melaksanakan pembinaan teknis terhadap fungsional keuangan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.melaksanakan dan menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang keuangan;
17. q.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
18. r.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
19. s.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan; dan 12
20. t.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkungan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
2. b.melaksanakan dan menyusun rencana kerja sub bagian dan badan;
3. c.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
4. d.melaksanakan dan menyusun rencana penataan kelembagaan badan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran tugas badan;
5. e.melaksanakan penataan kearsipan sub bagian untuk tertib administrasi;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja;
7. g.melaksanakan dan menyusun konsep RENSTRA, RENJA, dan pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen penetapan kinerja;
8. h.melaksanakan dan menyusun RKA/RKAP PD dan DPA/ /DPPA PD;
9. i.melaksanakan dan menyusun SOP dan Perjanjian Kinerja;
10. j.melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
11. k.melaksanakan penyusunan laporan dan melaporkan pelaksanaan program;
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
13. m.melaksanakan dokumentasi data keuangan dan aset daerah;
14. n.melaksanakan pengelolaan website sebagai media informasi badan;
15. o.melaksanakan informasi publik terhadap kinerja badan dan keuangan daerah;
16. p.melaksanakan dan mengkoordinasikan Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang (SIMDA); 13
17. q.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
18. r.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
19. s.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan; dan
20. t.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 5

(1)Bidang Pengelolaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.
(2)Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bidang pengelolaan anggaran;
2. b.penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi BUD;
4. d.penyelenggaraan tugas lainnya berdasarkan kuasa atau petunjuk dari atasan.
(3)Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan dan menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 14
2. b.menyelenggarakan verifikasi RKA-OPD/RKA-PPKD;
3. c.menyelenggarakan verifikasi DPA-PD/DPA-PPKD, DPPA- PD/DPPA-PPKD dan DPA -L;
4. d.menyelenggarakan konsep SPD;
5. e.menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah;
6. f.menyelenggarakan informasi anggaran daerah;
7. g.menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran dibantu :
1. a.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I;
2. b.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II;
3. c.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III.

Pasal 6

(1)Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan ;
2. b.melaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. d.melaksanakan verifikasi RKA-PD/SKPKD sesuai kompetensinya;
5. e.melaksanakan verifikasi DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA- PD/DPPA-SKPKD dan DPA -L sesuai kompetensinya;
6. f.melaksanakan konsep SPD PD dan SKPKD yang menjadi kompetensinya; 15
7. g.melaksanakan konsep Surat Edaran Gubernur dalam rangka penyusunan RKA-PD/RKA-SKPKD;
8. h.melaksanakan konsep surat Edaran Kepala SKPKD dalam rangka penyusunan DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA- PD/DPPA-SKPKD dan DPA-L;
9. i.melaksanakan dan mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
11. k.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan;
2. b.melaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. d.melaksanakan verifikasi RKA-PD/SKPKD sesuai kompetensinya;
5. e.melaksanakan verifikasi DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA- PD/DPPA-SKPKD dan DPA-L sesuai kompetensinya;
6. f.melaksanakan konsep SPD PD dan SKPKD yang menjadi kompetensinya;
7. g.melaksanakan konsep Surat Edaran Gubernur dalam rangka penyusunan RKA-PD/RKA-SKPKD;
8. h.melaksanakan konsep surat Edaran Kepala SKPKD dalam rangka penyusunan DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA- PD/DPPA-SKPKD dan DPA-L; 16
9. i.melaksanakan dan mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
11. k.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan;
2. b.membantu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. c.membantu menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. d.melaksanakan verifikasi RKA-PD/SKPKD sesuai kompetensinya;
5. e.melaksanakan verifikasi DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA- PD/DPPA-SKPKD dan DPA-L sesuai kompetensinya;
6. f.melaksanakan persiapan konsep SPD PD dan SKPKD yang menjadi kompetensinya;
7. g.melaksanakan persiapan konsep Surat Edaran Gubernur dalam rangka penyusunan RKA-PD/RKA-SKPKD;
8. h.melaksanakan persiapan konsep surat Edaran Kepala SKPKD dalam rangka penyusunan DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA-PD/DPPA-SKPKD dan DPA-L;
9. i.melaksanakan persiapan dan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 17
11. k.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Perbendaharaan dan Kas Daerah.
(2)Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
2. b.penyelenggaraan pengolahan data di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
3. c.penyelenggaraan penyusunan rencana program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah;
4. d.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
5. e.penyelenggaraan penyusunan laporan dan per tanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan;
(3)Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
2. b.menyelenggarakan program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 18
3. c.menyelenggarakan koordinasi proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan sumber dana lainnya;
4. d.menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. e.menyelenggarakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
6. f.menyelenggarakan pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
7. g.menyelenggarakan pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
8. h.menyelenggarakan persiapan dan penerbitan SKPP;
9. i.menyelenggarakan pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
10. j.menyelenggarakan penyusunan laporan aliran kas;
11. k.menyelenggarakan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
12. l.menyelenggarakan pengelolaan piutang dan utang daerah;
13. m.menyelenggarakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
14. n.menyelenggarakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
15. o.menyelenggarakan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek;
16. p.menyelenggarakan konsultasi dan asistensi pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah;
17. q.menyelenggarakan hubungan kerja sama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah antar satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, yayasan, lembaga, perbankan, Pemerintah Kabupaten/Kota; 19
18. r.menyelenggarakan bimbingan tehnis sumber daya aparatur pengelola urusan perbendaharaan dan Kas daerah;
19. s.menyelenggarakan persiapan pengangkatan dan penggantian Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
20. t.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu :
1. a.Sub Bidang Perbendaharaan I;
2. b.Sub Bidang Perbendaharaan II;
3. c.Sub Bidang Kas Daerah.

Pasal 8

(1)Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkup Sub Bidang Perbendaharaan I;
2. b.melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data di bidang perbendaharaan I;
3. c.melaksanakan analisis anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal;
4. d.melaksanakan persiapan Surat Perintah Pencairan Dana;
5. e.melaksanakan pendistribusian Surat Perintah Pencairan Dana;
6. f.melaksanakan persiapan register Surat Perintah Pencairan Dana;
7. g.melaksanakan pembuatan laporan realisasi gaji PNS setiap bulan;
8. h.melaksanakan persiapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji; 20
9. i.melaksanakan penelitian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dari Perangkat Daerah dengan pembebanan kode rekening dan DPA;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan SP2D;
11. k.melaksanakan pembuatan Daftar Transaksi Harian (DTH) pajak dan Rekap Transaksi Harian (RTH) pajak;
12. l.melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
14. n.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
15. o.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkup Sub Bidang Perbendaharaan II;
2. b.melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data di bidang perbendaharaan II;
3. c.melaksanakan analisis anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal;
4. d.melaksanakan persiapan Surat Perintah Pencairan Dana;
5. e.melaksanakan pendistribusian Surat Perintah Pencairan Dana;
6. f.melaksanakan persiapan register Surat Perintah Pencairan Dana;
7. g.melaksanakan pembuatan laporan realisasi gaji PNS setiap bulan; 21
8. h.melaksanakan penyiapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji;
9. i.melaksanakan penelitian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dari Organisasi Perangkat Daerah dengan pembebanan kode rekening dan DPA;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan SP2D;
11. k.melaksanakan pembuatan Daftar Transaksi Harian (DTH) pajak dan Rekap Transaksi Harian (RTH) pajak;
12. l.melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
14. n.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
15. o.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
(3)Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkup Sub Bidang Kas Daerah;
2. b.melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data di bidang kas daerah;
3. c.melaksanakan rekonsiliasi kas harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
4. d.melaksanakan penyimpanan surat-surat berharga;
5. e.melaksanakan persiapan anggaran kas;
6. f.melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank yang ditunjuk; 22
7. g.melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pengaturan aliran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. h.melaksanakan monitoring pendapatan transfer dari pemerintah pusat;
9. i.melaksanakan persiapan dan penyusunan kebijakan penerimaan;
10. j.melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek;
11. k.melaksanakan penyusunan dan persiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang daerah;
12. l.melaksanakan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
13. m.melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum sesuai standar yang ditetapkan;
14. n.melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran daerah dengan saldo rekening pada bank;
15. o.melaksanakan penerimaan dan pencatatan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai standar yang ditetapkan;
16. p.melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan kas daerah;
17. q.melaksanakan pencatatan register untuk pemeriksaan atasan langsung setiap bulan;
18. r.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
19. s.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
20. t.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
21. u.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 23

Pasal 9

(1)Bidang Akuntansi dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(2)Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
4. d.penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan;
5. e.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(3)Kepala Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.menyelenggarakan koordinasi persiapan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.menyelenggarakan evaluasi terhadap konsep dan pedoman pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. d.menyelenggarakan informasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 24
5. e.menyelenggarakan pembinaan tentang penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. f.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
7. g.menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan; dan
8. h.menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Akuntansi dibantu :
1. a.Sub Bidang Akuntansi I;
2. b.Sub Bidang Akuntansi II;
3. c.Sub Bidang Akuntansi III.

Pasal 10

(1)Kepala Sub Bidang Akuntansi I mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan sinkronisasi data dan laporan-laporan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah atas pengajuan GU/TU/Nihil;
2. b.melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pencairan SP2D dengan OPD setiap bulannya;
3. c.melaksanakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perangkat Daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya;
4. d.melaksanakan rekonsiliasi Laporan Operasional (LO) Perangkat Daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya;
5. e.melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan 25 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan koordinasi dan pengumpulan bahan penyusunan nota jawaban Gubernur Sumatera Utara dalam rangka penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. g.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan administrasi dan surat menyurat;
9. i.melaksanakan konsultasi dan asistensi urusan akuntansi;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
11. k.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Akuntansi II mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan sinkronisasi data dan laporan-laporan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah atas pengajuan GU/TU/Nihil;
2. b.melaksanakan sinkronisasi data dan laporan-laporan Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah;
3. c.melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dengan Perangkat Daerah setiap bulannya;
4. d.melaksanakan rekonsiliasi LRA Perangkat Daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya;
5. e.melaksanakan rekonsiliasi LO Perangkat Daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya; 26
6. f.melaksanakan penyusunan LKPD yaitu LRA, LO, LP-SAL, Neraca, Laporan Arus Kas, LPE, dan CaLK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan koordinasi dan pengumpulan bahan penyusunan nota jawaban Gubernur Sumatera Utara dalam rangka penyusunan Rancangan Per tanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. h.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.melaksanakan administrasi dan surat menyurat;
10. j.melaksanakan konsultasi dan asistensi urusan akuntansi;
11. k.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
12. l.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bidang Akuntansi III mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan sinkronisasi data dan laporan-laporan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah atas pengajuan GU/TU/Nihil;
2. b.melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. c.melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dan Belanja BLUD dengan pihak BLUD setiap bulannya;
4. d.melaksanakan penyusunan LRA Provinsi Sumatera Utara setiap bulan, triwulan, semester dan prognosis enam bulan berikutnya sesuai standar yang ditetapkan; 27
5. e.melaksanakan penyusunan LO Provinsi Sumatera Utara setiap triwulan dan semester sesuai standar yang ditetapkan;
6. f.melaksanakan penyusunan LKPD yaitu LRA, LO, LP-SAL, Neraca, Laporan Arus Kas, LPE, dan CaLK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan koordinasi dan pengumpulan bahan penyusunan nota jawaban Gubernur Sumatera Utara dalam rangka penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. h.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.melaksanakan pengolahan, penyajian, dan pengiriman bahan/data kepada pihak eksternal dalam bentuk hardcopy, softcopy dan aplikasi;
10. j.melaksanakan administrasi dan surat menyurat;
11. k.melaksanakan konsultasi dan asistensi urusan akuntansi;
12. l.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
13. m.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 28

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara, peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraaan Pemerintahan.
(2)Badan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
2. b.penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
3. c.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. d.penyelenggaraan tugas pambantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Badan mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;
2. b.menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 5
3. c.menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. d.menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-PD/DPPA-PD;
5. e.menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
6. f.menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
7. g.menyelenggarakan penetapan SPD;
8. h.menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
9. i.menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
10. j.menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
11. k.menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
12. l.menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
13. m.menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program- program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
14. n.menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang, pada badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
15. o.menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
16. p.menyelenggarakan dan mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas 6 dapat terlaksana secara efesien dan efektif dan tepat waktu;
17. q.menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
18. r.menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
19. s.memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
20. t.menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan, dibantu :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Pengelolaan Anggaran;
3. c.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
4. d.Bidang Akuntansi;
5. e.Bidang Aset;
6. f.Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. 7

Pasal 3

(1)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset Badan.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan koordinasi dan menyiapkan bahan- bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
3. c.penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
4. d.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
5. e.penyelenggaraan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penyelenggaraan sistem informasi publik;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf di lingkungan Sekretariat;
2. b.menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesekretariatan;
3. c.menyelenggarakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; 8
4. d.menyelenggarakan penyusunan penetapan kebijakan umum ketatausahaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian, program, akuntabilitas dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, memfasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan pada Sekretariat;
6. f.menyelenggarakan pengkajian dan analisa pengelolaan Sekretariat;
7. g.menyelenggarakan konsultasi dan asistensi Sekretariat;
8. h.menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi Sekretariat;
9. i.menyelenggarakan pemantauan dan observasi penyelenggaraan Sekretariat;
10. j.menyelenggarakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
11. k.menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur urusan keuangan;
12. l.menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal;
13. m.menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
14. n.menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
15. o.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
16. p.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. 9
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan rencana kerja sub bagian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
4. d.melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
5. e.melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat badan;
6. f.melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi sarana prasarana dan aset badan;
7. g.melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana;
8. h.melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana badan;
9. i.melaksanakan ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
10. j.melaksanakan penyiapan, pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan administrasi kepegawaian;
11. k.melaksanakan dan menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan, dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja; 10
12. l.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun serta pemberian penghargaan;
13. m.melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan dan daftar penempatan pegawai;
14. n.melaksanakan persiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
15. o.melaksanakan persiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
16. p.melaksanakan persiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
17. q.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
18. r.melaksanakan tata usaha SKPKD;
19. s.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
20. t.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
21. u.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
22. v.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkungan Sub Bagian Keuangan;
2. b.melaksanakan rencana kerja sub bagian;
3. c.melaksanakan dan meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
4. d.melaksanakan meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 11 ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
5. e.melaksanakan verifikasi SPP;
6. f.melaksanakan SPM;
7. g.melaksanakan akuntansi badan;
8. h.melaksanakan dan menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah, untuk laporan bulanan, triwulan semesteran dan akhir tahun;
9. i.melaksanakan pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan PNS:
10. j.melaksanakan dan mengelola administrasi tunjangan tambahan penghasilan atau belanja kesejahteraan PNS;
11. k.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
12. l.melaksanakan penataan kearsipan urusan keuangan yang ada untuk tertib administrasi;
13. m.melaksanakan pengesahan Surat Pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.melaksanakan penyusunan anggaran dan merealisasikannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. o.melaksanakan pembinaan teknis terhadap fungsional keuangan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.melaksanakan dan menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang keuangan;
17. q.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
18. r.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
19. s.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan; dan 12
20. t.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkungan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
2. b.melaksanakan dan menyusun rencana kerja sub bagian dan badan;
3. c.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
4. d.melaksanakan dan menyusun rencana penataan kelembagaan badan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran tugas badan;
5. e.melaksanakan penataan kearsipan sub bagian untuk tertib administrasi;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja;
7. g.melaksanakan dan menyusun konsep RENSTRA, RENJA, dan pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen penetapan kinerja;
8. h.melaksanakan dan menyusun RKA/RKAP PD dan DPA/ /DPPA PD;
9. i.melaksanakan dan menyusun SOP dan Perjanjian Kinerja;
10. j.melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
11. k.melaksanakan penyusunan laporan dan melaporkan pelaksanaan program;
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
13. m.melaksanakan dokumentasi data keuangan dan aset daerah;
14. n.melaksanakan pengelolaan website sebagai media informasi badan;
15. o.melaksanakan informasi publik terhadap kinerja badan dan keuangan daerah;
16. p.melaksanakan dan mengkoordinasikan Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang (SIMDA); 13
17. q.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
18. r.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
19. s.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan; dan
20. t.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 5

(1)Bidang Pengelolaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.
(2)Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bidang pengelolaan anggaran;
2. b.penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi BUD;
4. d.penyelenggaraan tugas lainnya berdasarkan kuasa atau petunjuk dari atasan.
(3)Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan dan menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 14
2. b.menyelenggarakan verifikasi RKA-OPD/RKA-PPKD;
3. c.menyelenggarakan verifikasi DPA-PD/DPA-PPKD, DPPA- PD/DPPA-PPKD dan DPA -L;
4. d.menyelenggarakan konsep SPD;
5. e.menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah;
6. f.menyelenggarakan informasi anggaran daerah;
7. g.menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran dibantu :
1. a.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I;
2. b.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II;
3. c.Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III.

Pasal 6

(1)Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan ;
2. b.melaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. d.melaksanakan verifikasi RKA-PD/SKPKD sesuai kompetensinya;
5. e.melaksanakan verifikasi DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA- PD/DPPA-SKPKD dan DPA -L sesuai kompetensinya;
6. f.melaksanakan konsep SPD PD dan SKPKD yang menjadi kompetensinya; 15
7. g.melaksanakan konsep Surat Edaran Gubernur dalam rangka penyusunan RKA-PD/RKA-SKPKD;
8. h.melaksanakan konsep surat Edaran Kepala SKPKD dalam rangka penyusunan DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA- PD/DPPA-SKPKD dan DPA-L;
9. i.melaksanakan dan mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
11. k.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan;
2. b.melaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. d.melaksanakan verifikasi RKA-PD/SKPKD sesuai kompetensinya;
5. e.melaksanakan verifikasi DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA- PD/DPPA-SKPKD dan DPA-L sesuai kompetensinya;
6. f.melaksanakan konsep SPD PD dan SKPKD yang menjadi kompetensinya;
7. g.melaksanakan konsep Surat Edaran Gubernur dalam rangka penyusunan RKA-PD/RKA-SKPKD;
8. h.melaksanakan konsep surat Edaran Kepala SKPKD dalam rangka penyusunan DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA- PD/DPPA-SKPKD dan DPA-L; 16
9. i.melaksanakan dan mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
11. k.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan;
2. b.membantu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. c.membantu menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. d.melaksanakan verifikasi RKA-PD/SKPKD sesuai kompetensinya;
5. e.melaksanakan verifikasi DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA- PD/DPPA-SKPKD dan DPA-L sesuai kompetensinya;
6. f.melaksanakan persiapan konsep SPD PD dan SKPKD yang menjadi kompetensinya;
7. g.melaksanakan persiapan konsep Surat Edaran Gubernur dalam rangka penyusunan RKA-PD/RKA-SKPKD;
8. h.melaksanakan persiapan konsep surat Edaran Kepala SKPKD dalam rangka penyusunan DPA-PD/DPA-SKPKD, DPPA-PD/DPPA-SKPKD dan DPA-L;
9. i.melaksanakan persiapan dan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 17
11. k.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Perbendaharaan dan Kas Daerah.
(2)Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
2. b.penyelenggaraan pengolahan data di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
3. c.penyelenggaraan penyusunan rencana program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah;
4. d.penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
5. e.penyelenggaraan penyusunan laporan dan per tanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan;
(3)Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
2. b.menyelenggarakan program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 18
3. c.menyelenggarakan koordinasi proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan sumber dana lainnya;
4. d.menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. e.menyelenggarakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
6. f.menyelenggarakan pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
7. g.menyelenggarakan pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
8. h.menyelenggarakan persiapan dan penerbitan SKPP;
9. i.menyelenggarakan pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
10. j.menyelenggarakan penyusunan laporan aliran kas;
11. k.menyelenggarakan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
12. l.menyelenggarakan pengelolaan piutang dan utang daerah;
13. m.menyelenggarakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
14. n.menyelenggarakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
15. o.menyelenggarakan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek;
16. p.menyelenggarakan konsultasi dan asistensi pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah;
17. q.menyelenggarakan hubungan kerja sama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah antar satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, yayasan, lembaga, perbankan, Pemerintah Kabupaten/Kota; 19
18. r.menyelenggarakan bimbingan tehnis sumber daya aparatur pengelola urusan perbendaharaan dan Kas daerah;
19. s.menyelenggarakan persiapan pengangkatan dan penggantian Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
20. t.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu :
1. a.Sub Bidang Perbendaharaan I;
2. b.Sub Bidang Perbendaharaan II;
3. c.Sub Bidang Kas Daerah.

Pasal 8

(1)Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkup Sub Bidang Perbendaharaan I;
2. b.melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data di bidang perbendaharaan I;
3. c.melaksanakan analisis anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal;
4. d.melaksanakan persiapan Surat Perintah Pencairan Dana;
5. e.melaksanakan pendistribusian Surat Perintah Pencairan Dana;
6. f.melaksanakan persiapan register Surat Perintah Pencairan Dana;
7. g.melaksanakan pembuatan laporan realisasi gaji PNS setiap bulan;
8. h.melaksanakan persiapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji; 20
9. i.melaksanakan penelitian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dari Perangkat Daerah dengan pembebanan kode rekening dan DPA;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan SP2D;
11. k.melaksanakan pembuatan Daftar Transaksi Harian (DTH) pajak dan Rekap Transaksi Harian (RTH) pajak;
12. l.melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
14. n.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
15. o.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkup Sub Bidang Perbendaharaan II;
2. b.melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data di bidang perbendaharaan II;
3. c.melaksanakan analisis anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal;
4. d.melaksanakan persiapan Surat Perintah Pencairan Dana;
5. e.melaksanakan pendistribusian Surat Perintah Pencairan Dana;
6. f.melaksanakan persiapan register Surat Perintah Pencairan Dana;
7. g.melaksanakan pembuatan laporan realisasi gaji PNS setiap bulan; 21
8. h.melaksanakan penyiapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji;
9. i.melaksanakan penelitian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dari Organisasi Perangkat Daerah dengan pembebanan kode rekening dan DPA;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan SP2D;
11. k.melaksanakan pembuatan Daftar Transaksi Harian (DTH) pajak dan Rekap Transaksi Harian (RTH) pajak;
12. l.melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
14. n.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
15. o.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
(3)Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkup Sub Bidang Kas Daerah;
2. b.melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data di bidang kas daerah;
3. c.melaksanakan rekonsiliasi kas harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
4. d.melaksanakan penyimpanan surat-surat berharga;
5. e.melaksanakan persiapan anggaran kas;
6. f.melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank yang ditunjuk; 22
7. g.melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pengaturan aliran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. h.melaksanakan monitoring pendapatan transfer dari pemerintah pusat;
9. i.melaksanakan persiapan dan penyusunan kebijakan penerimaan;
10. j.melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek;
11. k.melaksanakan penyusunan dan persiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang daerah;
12. l.melaksanakan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
13. m.melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum sesuai standar yang ditetapkan;
14. n.melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran daerah dengan saldo rekening pada bank;
15. o.melaksanakan penerimaan dan pencatatan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai standar yang ditetapkan;
16. p.melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan kas daerah;
17. q.melaksanakan pencatatan register untuk pemeriksaan atasan langsung setiap bulan;
18. r.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
19. s.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
20. t.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
21. u.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 23

Pasal 9

(1)Bidang Akuntansi dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(2)Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
4. d.penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan;
5. e.penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(3)Kepala Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.menyelenggarakan koordinasi persiapan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.menyelenggarakan evaluasi terhadap konsep dan pedoman pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. d.menyelenggarakan informasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 24
5. e.menyelenggarakan pembinaan tentang penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. f.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
7. g.menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan; dan
8. h.menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Akuntansi dibantu :
1. a.Sub Bidang Akuntansi I;
2. b.Sub Bidang Akuntansi II;
3. c.Sub Bidang Akuntansi III.

Pasal 10

(1)Kepala Sub Bidang Akuntansi I mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan sinkronisasi data dan laporan-laporan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah atas pengajuan GU/TU/Nihil;
2. b.melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pencairan SP2D dengan OPD setiap bulannya;
3. c.melaksanakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perangkat Daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya;
4. d.melaksanakan rekonsiliasi Laporan Operasional (LO) Perangkat Daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya;
5. e.melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan 25 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan koordinasi dan pengumpulan bahan penyusunan nota jawaban Gubernur Sumatera Utara dalam rangka penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. g.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan administrasi dan surat menyurat;
9. i.melaksanakan konsultasi dan asistensi urusan akuntansi;
10. j.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
11. k.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala Sub Bidang Akuntansi II mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan sinkronisasi data dan laporan-laporan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah atas pengajuan GU/TU/Nihil;
2. b.melaksanakan sinkronisasi data dan laporan-laporan Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah;
3. c.melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dengan Perangkat Daerah setiap bulannya;
4. d.melaksanakan rekonsiliasi LRA Perangkat Daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya;
5. e.melaksanakan rekonsiliasi LO Perangkat Daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya; 26
6. f.melaksanakan penyusunan LKPD yaitu LRA, LO, LP-SAL, Neraca, Laporan Arus Kas, LPE, dan CaLK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan koordinasi dan pengumpulan bahan penyusunan nota jawaban Gubernur Sumatera Utara dalam rangka penyusunan Rancangan Per tanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. h.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.melaksanakan administrasi dan surat menyurat;
10. j.melaksanakan konsultasi dan asistensi urusan akuntansi;
11. k.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
12. l.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Sub Bidang Akuntansi III mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan sinkronisasi data dan laporan-laporan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah atas pengajuan GU/TU/Nihil;
2. b.melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. c.melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dan Belanja BLUD dengan pihak BLUD setiap bulannya;
4. d.melaksanakan penyusunan LRA Provinsi Sumatera Utara setiap bulan, triwulan, semester dan prognosis enam bulan berikutnya sesuai standar yang ditetapkan; 27
5. e.melaksanakan penyusunan LO Provinsi Sumatera Utara setiap triwulan dan semester sesuai standar yang ditetapkan;
6. f.melaksanakan penyusunan LKPD yaitu LRA, LO, LP-SAL, Neraca, Laporan Arus Kas, LPE, dan CaLK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan koordinasi dan pengumpulan bahan penyusunan nota jawaban Gubernur Sumatera Utara dalam rangka penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. h.melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.melaksanakan pengolahan, penyajian, dan pengiriman bahan/data kepada pihak eksternal dalam bentuk hardcopy, softcopy dan aplikasi;
10. j.melaksanakan administrasi dan surat menyurat;
11. k.melaksanakan konsultasi dan asistensi urusan akuntansi;
12. l.melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
13. m.melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 28