DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2017

Nomor: 56
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara; b. c. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679h Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2A16 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. 2. 3. 4. 5. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2A17 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
b.pelaksanaan kebijakan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

(1)
(2)
(3)"4-
1. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
2. d.pelaksanaan administrasi manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
3. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
(4)Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas, dan Informasi Publik.
3. c.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri dari:
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
4. d.Bidang Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
5. e.Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  3. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
6. f.Bidang Pembinaan dan Ketenagaan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas;
  2. 2.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
  3. 3.Seksi Pendidik dan Pendidikan Khusus. Tenaga Kependidikan
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Medan Utara dengan cakupan kerja Kecamatan Medan Belawan Kota, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Tuntungan, terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Medan Selatan dengan cakupan kerja Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Timur, terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Lubuk Pakam dengan cakupan kerja Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :
  5. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  6. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  7. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  8. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
9. j.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Stabat dengan cakupan kerja Kabupaten Langkat dan Kota Binjai terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
10. k.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sei Rampah dengan cakupan kerja Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebingtinggi terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
  5. 1.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Siantar dengan cakupan kerja Kota Pernatang Siantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari :
  6. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  7. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  8. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  9. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
11. m.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Tarutung dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan
12. n.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Balige dengan cakupan kerja Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
13. o.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sibolga dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
14. p.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Gunungtua dengan cakupan kerja Kabupaten Padanglawas dan Kabupaten Padanglawas Utara, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
15. q.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sidimpuan dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Padangsidimpuan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
16. r.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Rantauprapat dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
17. s.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Tanjungbalai dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota Tanjungbalai terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
18. t.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kisaran dengan cakupan kerja Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
19. u.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabanjahe dengan cakupan kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
20. v.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Gunungsitoli dengan cakupan kerja Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
21. w.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Teluk Daiam dengan cakupan kerja Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  4. 4.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
22. x.Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelatihan dan Sarana Prasarana;
  4. 4.Seksi Kesiswaan dan Kurikulum.
(5)Semua Sekolah SMA/SMK Negeri menjadi UPT Satuan Pendidikan yang di dalamnya terdiri dari Kepala UPT, Kasubbag Tata Usaha dan Fungsional Lain. Kepala UPT disebut Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
(6)Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 6 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. {2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kavasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
2. b.pelaksanaan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umllm, sertifikasi kuaiifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas u.mum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
4. d.pelaksanaan administrasi perumahan, kawasan - i1- permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas rtmum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya. {4) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing- masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :
6. a.Dinas;
7. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian ;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan ;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitasi dan Informasi Publik;
8. c.Bidang Rumah Umum terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pendataan dan Perencanaan;
  2. 2.Seksi Penyediaan dan Pembiayaan ;
  3. 3.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
9. d.Bidang Rumah Swadaya terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pendataan dan Perencanaan;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan dan Pelaksanaan;
  3. 3.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
10. e.Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pendataan dan Perencanaan;
  2. 2.Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas ;
  3. 3.Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
11. f.Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pendataan dan Perencanaan;
  2. 2.Seksi Pelaksanaan;
  3. 3.Seksi Monitoring dan Evaluasi o b' Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi dan Layanan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
  4. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  5. 2.Sub Bagian Umum;
  6. 3.Seksi Sistem Informasi;
  7. 4.Seksi Layanan Perumahan; Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
  8. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  9. 2.Sub Bagian Umum;
  10. 3.Seksi Pengeloiaan Rumah Bersejarah;
  11. 4.Seksi Pengelolaan Perumahan; Unit Pelaksana Teknis Kawasan Pantai Timur Dinas Perumahan dan Permukiman berkedudukan di Tebing Tinggi dengan cakupan Kerja Kabupaten Langkat, Kabupaten Deii Serdang, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdiri dari :
  12. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  13. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  14. 3.Seksi Perumahan;
  15. 4.Seksi Kawasan Permukiman. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Pantai Barat Dinas Perumahan dan Permukiman berkedudukan di Padang Sidempuan dengan cakupan Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari : h. Tradisional dan 1. J. 1.
  16. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  17. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  18. 3.Seksi Perumahan;
  19. 4.Seksi Kawasan Permukiman. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Dataran Tinggi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkedudukan di Parapat dengan cakupan kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari:
  20. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  21. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  22. 3.Seksi Perumahan;
  23. 4.Seksi Kawasan Permukiman. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Kawasan Kepulauan Nias Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkedudukan di Gunung Sitoli dengan cakupan kerja Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias terdiri dari :
  24. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  25. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  26. 3.Seksi Perumahan;
  27. 4.Seksi Kawasan Permukiman.
(5)Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. k. t4 /) J. Ketentuan Pasal 9 ayat berikut: (a) diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 9

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubemur melaksanakan urusan Sosial yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;

(1)(21
(3)
1. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Organisasi Dinas Sosial terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
1. a.Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
3. c.Bidang Pemberdayaan sosial terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat; 3.Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
4. d.Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
  1. 1.Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  2. 2.Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas;
  3. 3.Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial.
5. e.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
  1. 1.Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  2. 2.Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  3. 3.Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
6. f.Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
  1. 1.Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
  2. 2.Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
  3. 3.Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara. 16-
7. g.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosiai Binjai terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kisaran Rantau Prapat terdiri dari :
  1. 1.Unit PelaksanaTeknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan Kisaran;
  4. 4.Seksi Pengasuhan Rantau Prapat.
9. i.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial T\rnarungu Wicara dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siantar terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi T\.rnarungu Wicara;
  4. 4.Seksi Pengasuhan Lanjut Usia.
10. j.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siborong-borong terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan Anak;
  4. 4.Seksi Pengasuhan LanjutUsia.
11. k.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Remaja Dinas Sosial Tanjung Morawa terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan;
  4. 4.Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
12. l.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Binjai terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
  4. 4.Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
13. m.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tuna Netra Dinas Sosial Sei Buluh Serdang Bedagai terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
  4. 4.Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
14. n.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial T\rna Netra dan Tuna Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Netra;
  4. 4.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial T\,rna Daksa.
15. o.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidempuan terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan;
  4. 4.Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
16. p.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Pinang Sori terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
  4. 4.Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
17. q.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidikalang-Kabanjahe terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan Sidikalang;
  4. 4.Seksi Pengasuhan Kabanjahe.
18. r.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosia-l Wanita Tlrna Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Brastagi terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Wanita T\rna Susila;
  4. 4.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Laras'
19. s.Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Dinas Sosiai Stabat terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  4. 4.Seksi Sarana Program Pendidikan dan Pelatihan'
20. t.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Belidahan-Sicanang terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Belidahan;
  4. 4.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Sicanang.
21. u.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Lau Simorno-Huta Salem terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Lau Simomo;
  4. 4.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Huta Salem.
22. v.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Gunung Sitoli terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan;
  4. 4.Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut. 19
23. w.Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Medan terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengasuhan; Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Dinas Sosial Medan terdiri dari :
  4. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  5. 2.Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
  6. 3.Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Sosial Penyabungan terdiri dari :
  7. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  8. 2.Seksi Pengasuhan;
  9. 3.Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut. Balita Sosial Dinasv.
(5)Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Keda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

(1)
(2)20
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pelaksanaan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi pengernbangan kawasan transmigrasi, sesuai dengan lingkuP tugasnYa;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi, sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pelaksanaan administrasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi, sesuai dengan tugasnya;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. (41 organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
6. a.Dinas;
7. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program dan Akuntabilitasi dan Informasi Publik.
8. c.Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
  2. 2.Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  3. 3.Seksi Latihan, Standarisasi dan Kompetensi Kerja'
9. d.Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  2. 2.Seksi Persyaratan Kerja
  3. 3.Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
10. e.Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan terdiri d'ari :
  1. 1.Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
  2. 2.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  3. 3.Seksi Ketenagakerjaan.
11. f.Bidang Ketransmigrasian terdiri dari :
  1. 1.Seksi Fasilitasi Penyiapan Lahan Dan Penyelesaian Permasalahan;
  2. 2.Seksi Pembangunan Pemukiman ;
  3. 3.Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi.
12. g.unit Pelaksana Teknis Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja;
  4. 4.Seksi Pengembangan Kewirausahaan Tenaga Kerja.
13. h.Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Masyarakat dan Transmigrasi terdiri Dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama;
  4. 4.Seksi Pengembangan dan Evaluasi.
14. i.unit Pelaksana Teknis Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja terdiri dari: j.
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Penyiapan Tenaga Kerja Terampil;
  4. 4.Seksi Pelatihan Kompetensi dan Berbasis Masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Medan terdiri dari:
  5. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  6. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  7. 3.Seksi Penegakan Hukum;
  8. 4.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Deli Serdang terdiri dari:
  9. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  10. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  11. 3.Seksi Penegakan Hukum;
  12. 4.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Dinas Tenaga Keda, dengan cakupan kerja Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, berkedudukan di Kota Tebing Tinggi terdiri dari:
  13. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  14. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  15. 3.Seksi Penegakan Hukum;
  16. 4.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, berkedudukan di Labuhanbatu terdiri dari:
  17. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  18. 2.Sub Bagian Tata Usaha; k. t. m. n.
  19. 3.Seksi Penegakan Hukum;
  20. 4.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Kabupaten Simalungun terdiri dari:
  21. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  22. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  23. 3.Seksi Penegakan Hukum;
  24. 4.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, yang berkedudukan di Kabupaten Karo, terdiri dari:
  25. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  26. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  27. 3.Seksi Penegakan Hukum;
  28. 4.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VII Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan di Tapanuli Tengah, terdiri dari:
  29. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  30. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  31. 3.Seksi Penegakan Hukum;
  32. 4.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. o. p.
15. q.unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VIII Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Gunung sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias selatan, dan Kabupaten Nias utara, yang berkedudukan di Kota Gunung sitoli, terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Penegakan Hukum;
  4. 4.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja'
16. r.unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah IX Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai yang berkedudukan di Kota Binjai, terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Penegakan Hukum;
  4. 4.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(5)Bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Larr,€iran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

5.Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepaia Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
1. a.pen5rusunan Program dan anggaran;
2. b.pengelolaan Keuangan;
3. c.pengelolaan perlengkapan, urusan Tata Usaha, rumah tangga dan barang milik negera;
4. d.pengelolaan urusan ASN;
5. e.pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
6. f.pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/ kota;
7. g.pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupatenlkota;
8. h.pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil di KabupatenlKota;
9. i.penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengeloiaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
10. j.perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
(3)
1. k.pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi ad.ministrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
2. l.pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
3. m.pelaksanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
4. n.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
5. o.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
6. p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. {4) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
7. a.Dinas;
8. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan.
9. c.Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
  1. 1.Seksi Fasilitasi; Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
  2. 2.Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
  3. 3.Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
10. d.Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil terdiri dari :
  1. 1.Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
  2. 2.Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil;
  3. 3.Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
11. e.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana PIAK dan Bina ADB;
  2. 2.Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  3. 3.Seksi Monitoring, Evaluasi.
12. f.Bidang Kelembagaan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kerjasama;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  3. 3.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
(5)Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum daiam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6.Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unslrr pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (21 28- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mempunyai tugas meiaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
1. a.perLlmusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
(3)
1. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing- masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
1. a.Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
3. c.Bidang Kelembagaan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Kelembagaan;
  2. 2.Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data;
  3. 3.Seksi Pengelolaan Data.
4. d.Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari:
  1. 1.Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
  2. 2.Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
  3. 3.Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
5. e.Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
  2. 2.Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha;
  3. 3.Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi.
6. f.Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari:
  1. 1.Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
  2. 2.Seksi Pengembangan, Penguatan dan Periindungan Usaha Kecil;
  3. 3.Seksi Peningkatan Kewirausahaan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  2. 2.Seksi Pelatihan dan Pengajaran;
  3. 3.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Pusat Promosi Usaha Kecil terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  2. 2.Seksi Promosi Usaha Kecil dan Menengah;
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana.
(5)Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7.Ketentuan Pasal 24 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa|24

(1)Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pelaksanaan kebdakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pelaksanaan administrasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya keiautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4(empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
1. a.Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
3. c.Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Budi Daya ikan;
  2. 2.Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  3. 3.Seksi Pembinaan Usaha Budi Daya, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
4. d.Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
  2. 2.Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan;
  3. 3.Seksi Pengelolaan Kepelabuhan Perikanan dan Kenelayanan.
5. e.Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Fulau Kecil terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. 2.Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sumber Daya Pengawasan Perikanan Tangkap;
  3. 3.Seksi Pembinaan Usaha Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.
6. f.Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
  2. 2.Seksi Pengawasan Budidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  3. 3.Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengendalian Mutu;
  4. 4.Seksi Pengujian Mutu.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Kapal Perikanan dan Alat Tangkap;
  4. 4.Seksi Pelatihan Ketrampilan dan Informasi. j. k. Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ikan Kerasaan Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  5. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  6. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  7. 3.Seksi Budidaya Air Tawar;
  8. 4.Seksi Budidaya Air Payau Dan Air Laut. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  9. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  10. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  11. 3.Seksi Sarana Dan Prasarana;
  12. 4.Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  13. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  14. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  15. 3.Seksi Sarana dan Prasarana;
  16. 4.Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Sialang Buah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan wilayah kerja Seluruh KabupatenlKota di Sumatera Utara terdiri dari:
  17. 1.Unit Pelaksana Teknis
  18. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  19. 3.Seksi Produksi;
  20. 4.Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan wilayah kerja Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terdiri dari:
  21. 1.Unit Pelaksana Teknis
  22. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  23. 3.Seksi Konservasi Kawasan Perairan Laut (KKPL) 1. m. o.
  24. 4.Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Pantai Timur I Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Belawan Kota Medan dengan wilayah kerja Langkat, Deli Serdang, Medan dan Serdang Bedagai terdiri dari :
  25. 1.Unit Pelaksana Teknis
  26. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  27. 3.Seksi Pengawasan dan Penindakan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wiiayah Pantai Timur II Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Tanjung Balai dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota TJ. Balai, Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu, terdiri dari;
  28. 1.Unit Pelaksana Teknis
  29. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  30. 3.Seksi Pengawasan dan Penindakan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Pantai Barat I Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari :
  31. 1.Unit Pelaksana Teknis
  32. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  33. 3.Seksi Pengawasan dan Penindakan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Pantai Barat II Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Gunung Sitoli dengan wilayah kerja Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Utara terdiri dari: p. q. Unit Pelaksana Teknis Sub Bagian Tata Usaha Seksi Pengawasan dan Penindakan.
(5)Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum daiam Lampiran XXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8.Ketentuan Pasal 26 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oieh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.pelaksanaan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya; 1. 2. 3.

(1)
(2)(s)
1. d.pelaksanaan administrasi geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing- masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
1. a.Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. 2.Sub Bagian Keuangan
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabiiitas dan Informasi Publik;
3. c.Bidang Mineral dan Batubara terdiri dari:
  1. 1.Seksi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  2. 2.Seksi Pengusaha Mineral dan Batu Bara;
  3. 3.Seksi Konservasi Mineral dan Batu Bara.
4. d.Bidang Geologi dan Air Tanah terdiri dari : 1 . Seksi Pengemb arrgar,' Geologi dan Air Tanah;
  1. 2.Seksi Pengusahaan Air Tanah;
  2. 3.Seksi Konservasi Air Tanah.
5. e.Bidang Energi terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengembangan Energi;
  2. 2.Seksi Pengusahaan Energi;
  3. 3.Seksi Konservasi Energi.
6. f.Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  2. 2.Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  3. 3.Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan. o D' -37' Unit Pelayanan Teknis Energi Sumber Daya Mineral Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Sidikalang, dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, terdiri dari:
  4. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  5. 2.Sub Bagian Tata Usaha ;
  6. 3.Seksi Mineral dan Batubara;
  7. 4.Seksi Ketenagalistrikan. Unit Pelayanan Teknis Energi Sumber Daya Mineral Wilayah II, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Siantar, dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Simalungun, Kota P.Siantar, Kabupaten Batubara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:
  8. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  9. 2.Sub Bagian Tata Usaha ;
  10. 3.Seksi Mineral dan Batubara'
  11. 4.Seksi Ketenagalistrikan. Unit Pelayanan Teknis Energi Sumber Daya Mineral Wilayah III, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkedudukan di Rantau Perapat dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, terdiri dari :
  12. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  13. 2.Sub Bagian Tata Usaha ;
  14. 3.Seksi Mineral dan Batubara'
  15. 4.Seksi Ketenagalistrikan. h. -38
7. j.Unit Pelayanan Teknis Energi Sumber Daya Mineral Wilayah IV, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkedudukan di Padang Sidempuan dengan cakupan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha ;
  3. 3.Seksi Mineral dan Batubata ;
  4. 4.Seksi Ketenagalistrikan.
(5)Untuk Kab/Kota yang tidak termasuk dalam wilayah I s/d iV (Kabupaten Langkat, Kabupaten Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kepulauan Nias (5 Kab/Kota)), Untuk Kab/Kota dimaksud menjadi tugas, fungsi dan uraian tugas di masing-masing Bidang Dinas ESDM Provsu.
(6)Bagan Organisasi Dinas Energi dan sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. g.Ketentuan Pasal 27 ayat (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2T
(1)Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah darr bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Di.nas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Llrusan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan Kepada Daerah Provinsi.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana di distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana didistribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana didistribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. (41 Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A,terdiri dari 1 (satu) sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing- masing 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :
6. a.Dinas;
7. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
8. c.Bidang Industri Logam, Mesin, Blektronika dan Aneka, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero;
  2. 2.Seksi Industri Mesin, Peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
  3. 3.Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka.
9. d.Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
  2. 2.Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;
  3. 3.Seksi Industri Kecil dan Menengah.
10. e.Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Informasi, Kebijakan dan Pengawasan Perdagangan;
  2. 2.Seksi Pengendalian Barang Pokok, Harga dan Promosi;
  3. 3.Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
11. f.Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Ekspor;
  2. 2.Seksi ImPort;
  3. 3.Seksi Pengembangan Perdagangan Internasional. h. o b' i. Unit Peiaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan, terdiri dari :
  4. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  5. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  6. 3.Seksi Perlindungan Konsumen;
  7. 4.Seksi Pengelolaan Standar. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan standar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Siantar, terdiri dari :
  8. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  9. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  10. 3.Seksi Perlindungan Konsumen;
  11. 4.Seksi Pengelolaan Standar. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kisaran, terdiri dari :
  12. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  13. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  14. 3.Seksi Perlindungan Konsumen;
  15. 4.Seksi Pengelolaan Standar. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sibolga, terdiri dari :
  16. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  17. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  18. 3.Seksi Perlindungan Konsumen;
  19. 4.Seksi Pengelolaan Standar. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan, terdiri dari :
  20. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  21. 2.Sub Bagian Tata Usaha.
  22. 3.Seksi Pengujian dan Sertifikasi.
  23. 4.Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu. J. k. _42-
  24. 1.unit Pelaksana Teknis Fusat pelatihan dan promosi Ekspor Dinas Perindustrian dan perdagangan Medan, terdiri dari :
  25. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  26. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  27. 3.Seksi Pelatihan Ekspor;
  28. 4.Seksi Promosi Ekspor.
(5)Bagan organisasi Dinas Perindustrian dan perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran xxv sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

10.Ketentuan Pasal 29 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur meialui Sekretaris Daerah. {2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan Kepada Daerah Provinsi.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan safana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan iingkup tugasnya;
2. b.pelaksanaan kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya; _43_
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pelaksanaan administrasi sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oieh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. t4) Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 {tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing- masing 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :
6. a.Dinas;
7. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan ;
  3. 3.Sub Bagi.an Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
8. c.Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Lahan dan Irigasi ;
  2. 2.Seksi Fupuk, Pestisida dan Alat Mesin ;
  3. 3.Seksi Pembiayaan dan Investasi.
9. d.Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Serealia;
  2. 2.Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
  3. 3.Seksi Perbenihan dan Standarisasi.
10. e.Bidang Hortikultura, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Buah dan Florikultura;
  2. 2.Seksi Salruran dan Tanaman Obat;
  3. 3.Seksi Perbenihan dan Penanganan Mutu.
11. f.Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kelembagaan Pen5ruluhan;
  2. 2.Seksi Ketenagaan Pen3ruluhan;
  3. 3.Seksi Penyelenggaraan dan Informasi Penyuluhan. o b' Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
  4. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  5. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  6. 3.Seksi Pelayanan Teknis;
  7. 4.Seksi Produksi. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Hortikultura Kutagadung Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  8. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  9. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  10. 3.Seksi Pelayanan Teknis;
  11. 4.Seksi Produksi. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Hortikultura Gedung Johor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
  12. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  13. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  14. 3.Seksi Pelayanan Teknis;
  15. 4.Seksi Produksi. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  16. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  17. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  18. 3.Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan;
  19. 4.Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Hortikultura. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  20. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  21. 2.Sub Bagian Tata Usaha; h. j. k.
  22. 3.Seksi Pelayanan Teknis;
  23. 4.Seksi Produksi.
  24. 1.Unit Pelaksana Teknis Benih Induk padi Murni Tanjung Morawa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  25. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  26. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  27. 3.Seksi Pelayanan Teknis;
  28. 4.Seksi Produksi.
12. m.Unit Pelaksana Teknis Benih Induk palawija Tanjung Selamat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelayanan Teknis;
  4. 4.Seksi Produksi.
13. n.Unit Pelaksana Teknis Mekanisasi pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikuitura, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelayanan Teknis;
  4. 4.Seksi Produksi.
14. o.Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ;
  4. 4.Seksi Pengamatan dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim.
15. p.Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari : _46_
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelatihan;
  4. 4.Seksi Sarana dan Prasarana.
16. q.Unit Pelaksana Teknis Brigade Alat Mesin Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikuitura, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Peiayanan Teknis;
  4. 4.Seksi Perbengkelan.
17. r.Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi dan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan;
  4. 4.Seksi Informasi Penyuluhan.
18. s.Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Aneka Tanaman Pantai Timur Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari:
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelayanan Teknis;
  4. 4.Seksi Produksi.
19. t.Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Tanaman Hias dan Biofarmaka Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :
  1. 1.Unit Pelaksana Teknis;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Tanaman Hias'
  4. 4.Seksi Biofarmaka.
(5)Bagan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Horti.kultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 47- Pasal Il Peraturan Gubernur ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di pada tanggal GUBERNUR pada tanggal memerintahkan penempatannya Medan 8 Juni 2017 SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tangga-l 8 Juni 2Ol7 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 56 Salinan KEPA Pembina Utama Muda (IV/c) NrP.19590227 198003 1 004 BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDiKAN PROVINSI SUMA?ERA UTARA Salinan Aslinya M, KE Pembina Utama Muda NrP.19590227 198003 (IV/c)1 004 DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAI SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIANKEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM, AKU NTABILITAS DAN INFORMASI PUBLIK BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG PENDID]KAN KHUSUS BIDAN SEKS] PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN PENDID1KAN KHUSUS SEKSl KURIKULUM DAN PENIT,AIAN SEKSI KURIKULUM DAN PEN]T,AIAN SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKS] PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SEKSI TENAGA KEBUDAYAAN CABANG DINAS BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKSI KURIKULUM DAN PENILA]AN SEKSl KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKS] PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARANOMOR 56 TAHUN 2017 TANGGAL 8JUNI 2017 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI BAGAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA Salinan KEPA Pembina U Aslinya M, v/c)oo4 DINAS SEKRETARIAT SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PROGRAM, AKUNTABILITAS SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SEKSI MONITOzuNG DAN EVALUASI SEKSI SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDAL]AN SEKSi MONITORING DAN EVALUASi MONITORING DAN EVALUASI LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARANOMOR 56 TAHUN 2017 ?ANGGAL SJUN] 2OI7 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI uda NIP.19590227 BAGAN ORGANISASI DINAS SOS1AL PROVINSI SUMATERA UTARA Pembina (IV/c) DINAS RIDAN BIDANG BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIA], BIDANG PENANGANAN I'AKIR I\4ISKIN SEKSI SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN KELUARGA DANKOMUNITAS ADAT ?ERPENCIL SPKSI SEKSI SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT REHABILITAS1 SOSIAL PEI{YANDANG DISABILITAS SEKSI SEKSI SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PERDAGANGAN ORANG, PEI'{YALAHGUNAAN NAPZA DAN TUNA SOSIAL LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56 TAHUN 2017 TANGGAL 8JUNI 2017SEKSI PENANGANAN FAKIRMISKIN PERKOTAAN SEKSI PENANGANAN FAKIRMISKIN PERDESAAN SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR, PULAU. PULAU KECIL DAN PERBATASAN NEGARA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI NrP.19590227 198003 1 004 BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA LAMPIRAN VIII PERATUMN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56 TAHUN 2017 ?ANGGAL SJUNI 2017 DINAS SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN AKUNTABILITAS DAN INFORMASI PUBLIKBIDANG KETRANSMlORASIAN SEKSISEKSI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN SEKSl PEMBINAAN EKONOMI TRANSMIGRASI BIDANG PEMBINMN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA SEKSI PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA SEKSI LATIHAN,STANDARISASI DAN KOMPETENSI KER.IA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL SEKS] PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKSI PERSYARATAN KERJA SEKSI PENYELESAIAN PERSELI S1HAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEKSI PENEGAKAN HUKUMKETENAGAKERJAAN SEKSI NORMA KESEI.AMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEKSI KETENAGAKERJAAN AslinyaUM, GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Pembina UtEtfa Muda (lVlc) NrP.19590227 198003 I 004 BAGAN ORGANISASI DINAS KtrPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56 TAHUN 2017 TANGGAL BJUNI 2017 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI DINAS SUB BAGIANPROGRAM, AKUNTABILITAS DAN INFORMASI PUBLIK SUB BAGIAN DAN KEPEGAWAIAN BIDANG FAS]LITASI PENDAF"TARAN PENDUDUK BIDANG FASIL]TASI PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGEI'LAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUXAN BIDANG KELEMBAGAAN SEKSI F]{SILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDAFTARAN PENDUDUK SEKSI ASILITASI SARANA DAN PRASARAN PIAK DAN BINA ADB SEKSI BINA APARATUR PENDAT"TARAN PENDUDUK SEKSI PENGELOLAAN DAN PEI{YAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SEKSI PEMANFMTAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SEKSI MONITORING DAN EVALUASI SEKSI SEKSI FASILITAS1 SARANA DAN PRASARANA PENDAF'IARAN PENDUDUK SEKSI BINA APARATUR PENCATATAN SIPIL SEKSI MONITOzuNG, EVALUASI DAN DOKUMENTASi Salinan Pembina U NrP.19590227 (IVlc) 198003 1 004 BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUM,{TEM UTARA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56 TAHUN 2OI7 TANGGAL SJUNI 2017 SUB BAGIANKEUANGAN ttd TENGKU ERRY NURADI SUB BAGIAN PROGRAM, AKUNTABILITAS DAN INFORMASI PUBLIK SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI MONITORING, EVALUASI, LAPORAN DAN DATA SEKSI PENGETOI ,AAN DATA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL SEKSI FASILITASI USAHA I(ECIL SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KECIL SEKSI PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN BIDANG PENOAWASAN DAN PEMERIKSAAN SEKSI PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SEKSI PEMERIKSAAN KELEMBACAAN DAN USAHASEKSI PENETAPAN PERATURAN DAN SANKSI SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI SEKSI PENINGKATAN KUALITASSUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Aslinya KUM, GUBERNUR SUMATERA UTARA, Pembina Utama Muda (lv/c) NrP.19590227 198003 I 004 BAGAN ORGANISASI DINAS KELAU'TAN DAN PERII(ANAN PROVINSI SUMATERA UTARA Salinan KEPA (IVlc)1 004 LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56TAHUN2017 TANGGAL 8 JUN] 2017 DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN BUT,IDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN I{ASIL PERIKANAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP BIDANG KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU. DAN PENGEMBANOAN BUDI DAYA IKAN SEKSI PENGELOLMN HAWASAN KONSERVASI DAN SUMBER DAYA PENGAWASA}.I PERIKANAN BUDIDAYA INAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN FIASIL PERIMNAN SEKSI PEMBINAAN USAHA BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN SEKSI PENGELOLAAN KEPELAtsUHANANPERIKANAN DAN KENEI,AYANAN PEM BINAAN USAHA KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEKSI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENECAKAN HUKUM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI NrP.19590227 198003 BAGAN ORGANISASI DINASENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA Salinan KEPA Aslinya M, Pembina Utama MudaNrP.19590227 1980A3 (IV/c)1 004 DINAS SUB BAGIANKEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM, AKUNTABILITAS DAN INFORMASI PUBLIK SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN B]DANG GEOLOGI DAN AIR TANAH BIDANG MINERAL DAN BATUBARA SEKSI PENGEMBANGAN ENEROI SEKSI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN SEKSI WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEKSI PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN AIR TANAH SEKSI PENGUSAHAAN ENERGI SEKSI PENGUSAHAAN KRTENAGAUSTRIKAN SEKS] PENGUSAHA MINERAL DAN BATUBARA SEKSI PENGUSAHAAN AIR TANAH SEKSI PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN SEKSI KONSERVASI MINEML DAN BATUBARA SEKSl KONSERVASI AIR TANAH SEKSI KONSERVASI ENERGI T,AMPIRAN XXIV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56 TAHUN 2017 TANGGAL 8JUNI2017 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI BAGAN ORGANISASI DINAS PEzuNDUSTRIAN DAN PERDACANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA Salinan Se KEPA Pembina Utama Muda (IV/c) NrP.19590227 798003 1 004 DINAS SUB BAG]ANUMUM DAN KEPEGAW{AN BIDANG INDUSTRI KIMIA AGRO DAN HASIL HUTAN BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI BIDANG INDUSTR] LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA SEKSI INDUSTRI LOGAM DASAR FERO DAN NON FERO SEKSI INDUSTRI AGRO DAN HASIL HUTAN SEKSI INFORMASI, PDRALATAN REKAYASA DAN RANCANO BANGUN SEKSI INDUSTRI KIMIA HUI"U DAN HILIR SEKSI KELEMBAGAAN USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN SEKSI INDUSTRI TEKSTIL, ELEKTRONI DAN ANEKA SEKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH LAMPIRAN XXV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56 TAHUN 2017 TANGGAL SJUNI 2Oi7 SUB BAGIANKEUANGAN SEKSIEKSPOR GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI BAGAN ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA Salinan DINAS SUB BAGIANPROGRAM, AKUNTABIUTAS DAN INFORMASI PUBLIK SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA BIDANG TANAMAN PANGAN BIDANG HORI'IKULTURA BIDANG SEKSI LAHAN DAN IRIGASI SEKSI BUAH DAN FLORIKULTURA SEKSI KELEMBAGAANPEI{YULUHAN SEKSI PUPUK, PESTISiDA DAN ALAT MESIN SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI SEKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT SEKSI KETENAGAAN PEI.IY ULUHAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI SEKSI PERBENIHAN DAN STANDARISASI SEKSI PERBENIHAN DAN PENANGANAN MUTU SEKSI PENYELENGGARAAN DANINFORMASI PEIryULUHAN LAMPIRAN XXVII PERATURAN GUBtrRNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56TAHUN 2017 TANGGAL 8JUNI 2017 SUB BAGIANKEUANGAN GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI PembinaNIP.19590227 198003 1

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…