DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2018

Nomor: 58
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Koordinasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; t)" C. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 48);
7.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang E- Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 49);
8.Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 16); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KOORDINASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
9.Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung penyelenggaraan sistem pelayanan informasi koordinasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
10.Koordinasi adalah tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11.Sistem Informasi Koordinasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SISKOPAD adalah sistem pelayanan informasi yang diproses dan disajikan dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi terkait pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
12.Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/ Internet Protocol.
13.Komputer induk (server) adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan komputer.
14.Basis data (database) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
15.Komputer atau Personal Computer (PC) adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan.
16.Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk mencegah pengguna Internet yang tidak sah mengakses jaringan pribadi yang terhubung ke Internet.
17.Load Balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang.
18.Nama user (username) adalah identitas untuk masuk dan mengakses aplikasi.
19.Kode akses (password) adalah kode sandi yang harus dimasukkan ke dalam suatu sistem.
20.Softcopy adalah data atau informasi data yang dapat disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
21.Hardcopy adalah sebuah dokumen dalam bentuk cetak/sudah dicetak.
22.Wireline adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan udara sebagai media transmisinya untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik.
23.Ethernet-card adalah hardware jaringan komputer berupa adaptor.
24.Hub adalah sebuah perangkat jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan.
25.Switch adalah merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan.
26.Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network.
27.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status objek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
28.Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
29.Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam mewujudkan sinergisitas dan harmonisasi koordinasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan memanfaatkan Sistem Informasi berbasis aplikasi komputer.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan sinergisitas dan harmonisasi Perangkat Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi komputer.
2. b.mempermudah koordinasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. c.mengoptimalkan peran serta seluruh komponen dalam mewujudkan visi Provinsi Sumatera Utara.
4. d.menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar Perangkat Daerah dalam mendukung visi Provinsi Sumatera Utara.
5. e.mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan koordinasi antar Perangkat Daerah.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus menggunakan dan memanfaatkan aplikasi koordinasi secara elektronik dalam penyelenggaraan koordinasi guna mendukung percepatan pencapaian visi Provinsi Sumatera Utara.
(2)Aplikasi koordinasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan difasilitasi oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
(3)Dalam rangka koordinasi pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Koordinasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dibentuk organisasi sesuai dengan kebutuhan pengelola serta pelaksanaan SISKOPAD yang merupakan lembaga non struktural. Struktur sebagaimana organisasi dimaksud terdiri dari :
1. a.Tim Efektif pelaksanaan SISKOPAD Provinsi Sumatera Utara merupakan tim inti yang berfungsi sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan SISKOPAD diseluruh Perangkat Daerah. Tim efektif sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari :
  1. 1.Pembina adalah Gubernur.
  2. 2.Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah.
  3. 3.Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SISKOPAD.
  4. 4.Pokja adalah para Kepala Bagian di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu.
  5. 5.Anggota.
2. b.Pelaksana operasional SISKOPAD memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap implementasi penggunaan SISKOPAD pada Perangkat Daerah masing-masing. Pelaksana operasional SISKOPAD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang terdiri dari :
  1. 1.Koordinator pelaksana harian adalah Kepala Perangkat Daerah.
  2. 2.Sekretaris pelaksana harian adalah Sekretaris Perangkat Daerah.
3. c.Pengelola SISKOPAD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap operasional teknis pengelolaan dan pengembangan SISKOPAD, yakni Perangkat Daerah yang membidangi teknis pengelolaan SISKOPAD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang terdiri dari :
  1. 1.Super Administrator SISKOPAD adalah Pejabat yang bertanggung jawab pada aplikasi dan informatika yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dan pengembangan SISKOPAD serta memiliki hak akses pengelolaan pengguna (user) pada seluruh admin kantor.
  2. 2.Pengelola infrastruktur adalah Pejabat pengelola perangkat keras.
  3. 3.Pengelola jaringan adalah Pejabat pengelola jaringan komunikasi.
  4. 4.Pengelola SISKOPAD adalah Pejabat pengelola perangkat lunak.
  5. 5.Admin kantor adalah pengelola administrasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SISKOPAD serta memiliki hak akses pengelolaan pengguna (user) pada setiap Perangkat Daerah.
  6. 6.Notulis adalah pengguna (user) aplikasi SISKOPAD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencatatan, penulisan dan pendokumentasian Notulen Rapat yang dilaksanakan.

Pasal 4

(1)Untuk mendukung terselenggaranya pengembangan dan implementasi aplikasi koordinasi secara elektronik (SISKOPAD) yang terintegrasi, Biro Umum dan Perlengkapan mengembangkan jaringan internal yang menghubungkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(2)Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

DESAIN SISTEM

Pasal 5

Dalam rangka penerapan SISKOPAD yang produktif, tertib dan efisien diperlukan desain sistem. Desain sistem merupakan rancangan arsitektur sistem dan arsitektur jaringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. {Pasal 6 SISKOPAD terkoneksi melalui jaringan internet, dimana server terpusat berada pada server pengelola SISKOPAD. Server dipasang melalui firewall dan server reserve proxy serta konfigurasi dengan menggunakan load balancing untuk membagi rata beban server. Database SISKOPAD direplikasi agar struktur tabel dan data sama pada 2 (dua) unit server database.

BAB IV

KOMUNIKASI DAN SPESIFIKASI SISKOPAD

Pasal 7

Secara umum proses komunikasi aplikasi SISKOPAD disampaikan berdasarkan informasi koordinasi yang dilakukan melalui input dari aplikasi oleh operator perangkat daerah, diproses oleh sistem dan dikeluarkan/diberikan informasi kepada Pimpinan ataupun perangkat daerah lain untuk ditindaklanjuti.

Pasal 8

Secara umum spesifikasi aplikasi SISKOPAD terdiri dari :

a.Keamanan (Username dan Password). SISKOPAD menjamin otentikasi pengguna dalam melakukan pengaksesan. SISKOPAD akan melakukan pengecekan username dan password sehingga sistem dapat diakses sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan bagi masing-masing pengguna. Dalam pemberian username admin kantor wajib memberikan identitas jabatan, hal ini mendukung proses kedinasan sesuai jabatan tertentu.
b.Pengamanan basis data (database). Basis data (database) berada di PERANGKAT DAERAH pengelola SISKOPAD, secara berkala dan real time dilakukan back-up sehingga database dapat terpelihara dan terhindar dari resiko kehilangan/kerusakan data. Hak akses atas username dan password database SISKOPAD hanya diketahui oleh Ketua Tim Efektif pelaksana SISKOPAD, serta menentukan Internet Protocol yang bisa dipakai untuk mengelola database.
c.Tanda Tangan Elektronik (digital signature). Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya pada saat proses penandatanganan elektronik yang berada dalam kuasa Penandatangan. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk mendukung tanda tangan Elektronik.
d.Pencatatan log aktivitas pengguna. SISKOPAD akan mencatat setiap aktivitas pengguna yang berkaitan dengan sistem log, aktifitas ini dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses informasi koordinasi secara elektronik.

BAB V

UNSUR PENDUKUNG APLIKASI SISKOPAD

Pasal 9

Dalam penerapan aplikasi SISKOPAD, baik masing-masing perangkat daerah maupun pengelola aplikasi SISKOPAD sangat memerlukan dukungan tersedia jaringan beserta perangkatnya, perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi SISKOPAD.

Pasal 10

Unsur pendukung yang dibutuhkan dalam implementasi aplikasi SISKOPAD :

a.Jaringan Komputer Untuk membangun jaringan komputer perangkat keras yang dibutuhkan sebagai berikut :
1. 1.Media Transmisi (wireline dan wireless) yang dapat mengakomodasi data.
2. 2.Konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (hub, switch, router dan firewall).
3. 3.Network Interface Card (NIC).
4. 4.Penyimpanan Data (Storage).
b.Perangkat Keras (Hardware). Perangkat Keras yang dibutuhkan, seperti :
1. 1.Server.
2. 2.Komputer/PC (workstation).
3. 3.Peripheral (printer, scanner, dll).
4. 4.Uninterruptible Power Supply (UPS).
c.Perangkat Lunak Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam mendukung implementasi aplikasi SISKOPAD, antara lain : -t2-
1. 1.Sistem Operasi. 2 " Pragram tools databa,se.
2. 3.Sistem Pengamanan, misalrrya antivirus, d11-
3. 4.Generic Apptimtian Pragrarm, nrisalnya Mioorasafi affice, dll.
4. 5.Customiz-ed Applicatian Programi, aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung keperluan data-

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. BAB \rII FENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuirrya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salinan Sesuai Dertgae Aslinya KEPA}-A BIRQ HUKUM Felal<sana, --#t/-- HENRY R.K. KELOKO Pembina Tk" I {IV/b} Nrp" 1969 1229 tgql*3 1*s& Diundangkarr di lv{eda-tr pada tanggal 26 November 2018 Ditetapkan di Medan pada tanggal 26 November 2O18 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RA.HMAYADI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTIIRA, ttd R. SABRINA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 59 lAl't tri RA N PE RA?LIRA}i G{iR ER Nt"j R S Ul!,,! AT nR-t UTARA NOMOR 58 TRHUN 2018 TANGGAL 26 NOVEMBER 2018

a.Arsitektr.rr Jaringan.
b.Arsit*ktur Sistem. Secara urnum arsitektur siste:rl SISKOPAD dapat digamharkaa sebagai berikut : Menyediakan ?t4e:":gerkses Aplikasi Salinan Sesuai Dengarr Aslinya KtrtrALA BIRG FTUKUIVI Felaksana, htlrl\fiY R.K" KEI-[}KO Pembina Tk. I (IVlb) NrP. 1q69 1229 1Aq103 1006 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd Intemei ET}Y RAF{MAYADi

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 48);
7.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang E- Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 49);
8.Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 16); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KOORDINASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
9.Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung penyelenggaraan sistem pelayanan informasi koordinasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
10.Koordinasi adalah tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11.Sistem Informasi Koordinasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SISKOPAD adalah sistem pelayanan informasi yang diproses dan disajikan dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi terkait pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
12.Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/ Internet Protocol.
13.Komputer induk (server) adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan komputer.
14.Basis data (database) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
15.Komputer atau Personal Computer (PC) adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan.
16.Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk mencegah pengguna Internet yang tidak sah mengakses jaringan pribadi yang terhubung ke Internet.
17.Load Balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang.
18.Nama user (username) adalah identitas untuk masuk dan mengakses aplikasi.
19.Kode akses (password) adalah kode sandi yang harus dimasukkan ke dalam suatu sistem.
20.Softcopy adalah data atau informasi data yang dapat disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
21.Hardcopy adalah sebuah dokumen dalam bentuk cetak/sudah dicetak.
22.Wireline adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan udara sebagai media transmisinya untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik.
23.Ethernet-card adalah hardware jaringan komputer berupa adaptor.
24.Hub adalah sebuah perangkat jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan.
25.Switch adalah merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan.
26.Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network.
27.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status objek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
28.Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
29.Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam mewujudkan sinergisitas dan harmonisasi koordinasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan memanfaatkan Sistem Informasi berbasis aplikasi komputer.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan sinergisitas dan harmonisasi Perangkat Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi komputer.
2. b.mempermudah koordinasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. c.mengoptimalkan peran serta seluruh komponen dalam mewujudkan visi Provinsi Sumatera Utara.
4. d.menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar Perangkat Daerah dalam mendukung visi Provinsi Sumatera Utara.
5. e.mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan koordinasi antar Perangkat Daerah.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus menggunakan dan memanfaatkan aplikasi koordinasi secara elektronik dalam penyelenggaraan koordinasi guna mendukung percepatan pencapaian visi Provinsi Sumatera Utara.
(2)Aplikasi koordinasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan difasilitasi oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
(3)Dalam rangka koordinasi pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Koordinasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dibentuk organisasi sesuai dengan kebutuhan pengelola serta pelaksanaan SISKOPAD yang merupakan lembaga non struktural. Struktur sebagaimana organisasi dimaksud terdiri dari :
1. a.Tim Efektif pelaksanaan SISKOPAD Provinsi Sumatera Utara merupakan tim inti yang berfungsi sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan SISKOPAD diseluruh Perangkat Daerah. Tim efektif sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari :
  1. 1.Pembina adalah Gubernur.
  2. 2.Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah.
  3. 3.Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SISKOPAD.
  4. 4.Pokja adalah para Kepala Bagian di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu.
  5. 5.Anggota.
2. b.Pelaksana operasional SISKOPAD memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap implementasi penggunaan SISKOPAD pada Perangkat Daerah masing-masing. Pelaksana operasional SISKOPAD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang terdiri dari :
  1. 1.Koordinator pelaksana harian adalah Kepala Perangkat Daerah.
  2. 2.Sekretaris pelaksana harian adalah Sekretaris Perangkat Daerah.
3. c.Pengelola SISKOPAD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap operasional teknis pengelolaan dan pengembangan SISKOPAD, yakni Perangkat Daerah yang membidangi teknis pengelolaan SISKOPAD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang terdiri dari :
  1. 1.Super Administrator SISKOPAD adalah Pejabat yang bertanggung jawab pada aplikasi dan informatika yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dan pengembangan SISKOPAD serta memiliki hak akses pengelolaan pengguna (user) pada seluruh admin kantor.
  2. 2.Pengelola infrastruktur adalah Pejabat pengelola perangkat keras.
  3. 3.Pengelola jaringan adalah Pejabat pengelola jaringan komunikasi.
  4. 4.Pengelola SISKOPAD adalah Pejabat pengelola perangkat lunak.
  5. 5.Admin kantor adalah pengelola administrasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SISKOPAD serta memiliki hak akses pengelolaan pengguna (user) pada setiap Perangkat Daerah.
  6. 6.Notulis adalah pengguna (user) aplikasi SISKOPAD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencatatan, penulisan dan pendokumentasian Notulen Rapat yang dilaksanakan.

Pasal 4

(1)Untuk mendukung terselenggaranya pengembangan dan implementasi aplikasi koordinasi secara elektronik (SISKOPAD) yang terintegrasi, Biro Umum dan Perlengkapan mengembangkan jaringan internal yang menghubungkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(2)Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

DESAIN SISTEM

Pasal 5

BAB IV

KOMUNIKASI DAN SPESIFIKASI SISKOPAD

Pasal 7

Pasal 8

Secara umum spesifikasi aplikasi SISKOPAD terdiri dari :

a.Keamanan (Username dan Password). SISKOPAD menjamin otentikasi pengguna dalam melakukan pengaksesan. SISKOPAD akan melakukan pengecekan username dan password sehingga sistem dapat diakses sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan bagi masing-masing pengguna. Dalam pemberian username admin kantor wajib memberikan identitas jabatan, hal ini mendukung proses kedinasan sesuai jabatan tertentu.
b.Pengamanan basis data (database). Basis data (database) berada di PERANGKAT DAERAH pengelola SISKOPAD, secara berkala dan real time dilakukan back-up sehingga database dapat terpelihara dan terhindar dari resiko kehilangan/kerusakan data. Hak akses atas username dan password database SISKOPAD hanya diketahui oleh Ketua Tim Efektif pelaksana SISKOPAD, serta menentukan Internet Protocol yang bisa dipakai untuk mengelola database.
c.Tanda Tangan Elektronik (digital signature). Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya pada saat proses penandatanganan elektronik yang berada dalam kuasa Penandatangan. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk mendukung tanda tangan Elektronik.
d.Pencatatan log aktivitas pengguna. SISKOPAD akan mencatat setiap aktivitas pengguna yang berkaitan dengan sistem log, aktifitas ini dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses informasi koordinasi secara elektronik.

BAB V

UNSUR PENDUKUNG APLIKASI SISKOPAD

Pasal 9

Pasal 10

Unsur pendukung yang dibutuhkan dalam implementasi aplikasi SISKOPAD :

a.Jaringan Komputer Untuk membangun jaringan komputer perangkat keras yang dibutuhkan sebagai berikut :
1. 1.Media Transmisi (wireline dan wireless) yang dapat mengakomodasi data.
2. 2.Konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (hub, switch, router dan firewall).
3. 3.Network Interface Card (NIC).
4. 4.Penyimpanan Data (Storage).
b.Perangkat Keras (Hardware). Perangkat Keras yang dibutuhkan, seperti :
1. 1.Server.
2. 2.Komputer/PC (workstation).
3. 3.Peripheral (printer, scanner, dll).
4. 4.Uninterruptible Power Supply (UPS).
c.Perangkat Lunak Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam mendukung implementasi aplikasi SISKOPAD, antara lain : -t2-
1. 1.Sistem Operasi. 2 " Pragram tools databa,se.
2. 3.Sistem Pengamanan, misalrrya antivirus, d11-
3. 4.Generic Apptimtian Pragrarm, nrisalnya Mioorasafi affice, dll.
4. 5.Customiz-ed Applicatian Programi, aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung keperluan data-

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. BAB \rII FENUTUP

Pasal 12

a.Arsitektr.rr Jaringan.
b.Arsit*ktur Sistem. Secara urnum arsitektur siste:rl SISKOPAD dapat digamharkaa sebagai berikut : Menyediakan ?t4e:":gerkses Aplikasi Salinan Sesuai Dengarr Aslinya KtrtrALA BIRG FTUKUIVI Felaksana, htlrl\fiY R.K" KEI-[}KO Pembina Tk. I (IVlb) NrP. 1q69 1229 1Aq103 1006 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd Intemei ET}Y RAF{MAYADi