DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara; undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dan Pembahan peraturan Pembentukan Propinsi Srrmatera Utara (I"embaga Negara b. C. : 1.Mengingat 2 Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
8.Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut UPT.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan kebijakan di bidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis di bidang usaha perkebunan;
4. d.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.penyelenggaraan pembinaan dan pelaksana tugas teknis di bidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. f.penyelenggaraan administrasi teknis di bidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan, prasarana dan sarana, produksi dan 5 pengembangan, pengolahan dan pemasaran, perlindungan dan penataan sumber daya, teknis perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;
2. b.menyelenggarakan penyusunan program kesekretariatan, prasarana dan sarana, produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran, perlindungan dan penataan sumber daya, teknis perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;
3. c.menyelenggarakan penataan kesekretariatan meliputi program, akuntabilitas dan informasi publik, keuangan dan kepegawain;
4. d.menyelenggarakan penataan prasarana dan sarana meliputi kelembagaan dan penyuluhan, pupuk, alat dan mesin serta pembiayaan dan investasi;
5. e.menyelenggarakan penataan produksi dan pengembangan meliputi optimasi dan pengembangan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
6. f.menyelenggarakan penataan pengolahan dan pemasaran meliputi pembinaan usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta promosi dan pemasaran hasil;
7. g.menyelenggarakan penataan perlindungan dan sumber daya meliputi pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, gangguan usaha dan konservasi serta penataan sumber daya;
8. h.menyelenggarakan penataan pelayanan teknis perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;
9. i.menyelenggarakan pengawasan di bidang prasarana dan sarana, produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran, perlindungan dan penataan sumber daya serta teknis perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;
10. j.menyelenggarakan pembinaan di bidang prasarana dan sarana, produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran, perlindungan dan penataan sumber daya serta teknis perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman; 6
11. k.menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan di bidang prasarana dan sarana, produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran, perlindungan dan penataan sumber daya serta teknis perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;
12. l.menyelenggarakan di bidang prasarana dan sarana, produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran, perlindungan dan penataan sumber daya serta teknis perbenihan, pengelolaan lahan dan proteksi tanaman;
13. m.menyelenggarakan pemberian rekomendasi teknis perkebunan;
14. n.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi perkebunan;
15. o.menyelenggarakan administrasi Dinas Perkebunan;
16. p.menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Prasarana dan Sarana;
3. c.Bidang Produksi dan Pengembangan;
4. d.Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
5. e.Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber Daya;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Perbenihan;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Tanaman Perkebunan;
8. h.Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman;
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan, koordinasi kegiatan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan 7 program, akuntabilitas dan informasi publik serta koordinasi seluruh kegiatan bidang-bidang dan UPT.
(2)Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan program, akuntabilitas dan informasi publik;
2. b.penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan program, akuntabilitas dan informasi publik, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
3. c.penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
4. d.penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana anggaran pendapatan, belanja rutin dan belanja publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
5. e.penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
6. f.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
7. g.penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
8. h.penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penyusunan dan menyempurnakan standar pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan program, akuntabilitas dan informasi publik;
2. b.menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan program, akuntabilitas dan informasi publik, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; 8
3. c.menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
4. d.menyelenggarakan pengoordinasian, penyusunan rencana anggaran pendapatan, belanja rutin dan belanja publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan standar yang ditetapkan;
5. e.menyelenggarakan pengoordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
6. f.menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
7. g.menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
8. h.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan;
3. c.Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 9
3. c.melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
4. d.melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
7. g.melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas;
9. i.melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan administrasi/ ketatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
11. k.melaksanakan penggandaan naskah dinas;
12. l.melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
13. m.melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
14. n.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kenderaan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
15. o.melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 10
16. p.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
17. q.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Dinas;
18. r.melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
19. s.melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPT;
20. t.melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan UPT;
21. u.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
22. v.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
23. w.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
24. x.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
4. d.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
5. e.melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
6. f.melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
8. h.melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
9. i.melaksanakan verifikasi keuangan;
10. j.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas dan UPT;
11. k.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan; 11
12. l.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
13. m.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
14. n.melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan pengawasan;
15. o.melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
16. p.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
17. q.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
18. r.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
19. s.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
20. t.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
21. u.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.
(3)Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
2. b.melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
3. c.melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/ program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pada Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
5. e.melaksanakan koordinasi dalam penyusunan anggaran Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis; 12
6. f.melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyusunan anggaran Dinas;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, akuntabilitas dan informasi publik serta petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
8. h.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang perkebunan;
9. i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
10. j.melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dinas;
11. k.melaksanakan penyusunan, koordinasi, evaluasi dan monitoring;
12. l.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi perkebunan;
13. m.melaksanakan penyusunan pengelolaan data perkebunan;
14. n.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
15. o.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
17. q.melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
18. r.melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan. 13

Pasal 5

(1)Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman dan prosedur, penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang kelembagaan dan penyuluhan, pupuk, alat dan mesin serta pembiayaan dan investasi.
(2)Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana;
2. b.penyelenggaraan penyediaan dukungan prasarana dan sarana;
3. c.penyelenggaraan pemberian fasilitasi penumbuhan, pengembangan kelembagaan dan penyuluhan forum masyarakat bagi pelaku usaha perkebunan;
4. d.penyelenggaraan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, alat dan mesin perkebunan;
5. e.penyelenggaraan pemberian bimbingan dan pembinaan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan;
6. f.penyelenggaraan penyediaan fasilitasi pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan;
7. g.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan;
8. h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana;
2. b.menyelenggarakan penyediaan dukungan prasarana dan sarana;
3. c.menyelenggarakan pemberian fasilitasi penumbuhan, pengembangan kelembagaan dan penyuluhan forum masyarakat bagi pelaku usaha perkebunan; 14
4. d.menyelenggarakan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, alat dan mesin perkebunan;
5. e.menyelenggarakan pemberian bimbingan dan pembinaan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan;
6. f.menyelenggarakan penyediaan fasilitasi pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan;
7. g.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
8. h.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana dibantu :
1. a.Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
2. b.Seksi Pupuk, Alat dan Mesin;
3. c.Seksi Pembiayaan dan Investasi.

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan penyuluhan perkebunan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan data penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan dan penyuluhan perkebunan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan data penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan penyuluhan petani perkebunan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan perkebunan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani perkebunan; 15
7. g.melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kelembagaan perkebunan;
8. h.melaksanakan fasilitasi dan pemberian penghargaan kelembagaan perkebunan;
9. i.melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
10. j.melaksanakan pemberian bimbingan teknis kelembagaan dan penyuluhan di bidang perkebunan;
11. k.melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan penyuluhan
12. l.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, sesuai dengan tugasnya.
(2)Kepala Seksi Pupuk, Alat dan Mesin mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Alat dan Mesin Perkebunan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, alat dan mesin perkebunan;
3. c.melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk, alat dan mesin perkebunan;
4. d.melaksanakan penyediaan standar mutu pupuk, alat dan mesin perkebunan;
5. e.melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, alat dan mesin perkebunan;
6. f.melaksanakan bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatan pupuk, alat dan mesin perkebunan;
7. g.melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pupuk, alat dan mesin;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Alat dan Mesin;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, sesuai dengan tugasnya. 16
(3)Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan di bidang perkebunan;
3. c.melaksanakan bimbingan, pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi perkebunan;
4. d.melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan investasi;
5. e.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi;
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

(1)Bidang Produksi dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman dan prosedur, penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang optimasi dan pengembangan budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar.
(2)Bidang Produksi dan Pengembangan mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan penyusunan kebijakan di bidang optimasi pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
2. b.penyelenggaraan penyediaan dan pengawasan di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar; 17
3. c.penyelenggaraan pemberian bimbingan di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
4. d.penyelenggaraan pemberian fasilitasi di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
5. e.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
6. f.penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
7. g.penyelenggaraan pengawasan di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
8. h.penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman semusim dan rempah di bidang perkebunan;
9. i.penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar di bidang perkebunan;
10. j.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang produksi dan pengembangan perkebunan;
11. k.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang optimasi pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar; 18
2. b.menyelenggarakan penyediaan dan pengawasan di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
3. c.menyelenggarakan pemberian bimbingan di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
4. d.menyelenggarakan pemberian fasilitasi di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
5. e.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
6. f.menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
7. g.menyelenggarakan pengawasan di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan, budidaya tanaman semusim dan rempah serta budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
8. h.menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman semusim dan rempah di bidang perkebunan;
9. i.menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar di bidang perkebunan;
10. j.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang produksi dan pengembangan perkebunan;
11. k.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan dibantu : 19
1. a.Seksi Optimasi dan Pengembangan;
2. b.Seksi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah;
3. c.Seksi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Optimasi dan Pengembangan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Optimasi dan Pengembangan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang optimasi dan pengembangan perkebunan;
3. c.melaksanakan kebijakan pengawasan optimasi dan pengembangan perkebunan;
4. d.melaksanakan rencana kebutuhan optimasi dan pengembangan perkebunan;
5. e.melaksanakan penerapan teknis pengelolaan lahan/optimasi lahan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan kewenangan yang ada;
6. f.melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan standar teknis pengelolaan lahan/optimasi lahan, sesuai dengan kewenangan dan standar yang ditetapkan;
7. g.melaksanakan kebijakan penyiapan bahan rekomendasi optimasi dan pengembangan perkebunan;
8. h.melaksanakan penyusunan bahan bimbingan optimasi dan pengembangan perkebunan;
9. i.melaksanakan pemberian bimbingan teknis optimasi dan pengembangan perkebunan;
10. j.melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan optimasi dan pengembangan;
11. k.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Optimasi dan Pengembangan;
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan, sesuai dengan tugasnya. 20
(2)Kepala Seksi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi tanaman semusim dan rempah;
3. c.melaksanakan penyusunan pedoman teknis meliputi intensifikasi, peremajaan dan diversifikasi tanaman semusim dan rempah;
4. d.melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis meliputi intensifikasi, peremajaan dan diversifikasi tanaman semusim dan rempah;
5. e.melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman semusim dan rempah;
6. f.melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman semusim dan rempah;
7. g.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perkebunan dan Pengembangan, sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Seksi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi tanaman tahunan dan penyegar;
3. c.melaksanakan penyusunan pedoman teknis meliputi intensifikasi, peremajaan dan diversifikasi tanaman tahunan dan penyegar;
4. d.melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis meliputi intensifikasi, peremajaan dan diversifikasi tanaman tahunan dan penyegar; 21
5. e.melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
6. f.melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
7. g.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Produksi Perkebunan dan Pengembangan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

(1)Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman dan prosedur, penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang pembinaan usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta promosi dan pemasaran hasil.
(2)Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
2. b.penyelenggaraan penyediaan dukungan pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
3. c.penyelenggaraan pengembangan dan fasilitasi usaha perkebunan, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
4. d.penyelenggaraan pengawasan usaha perkebunan, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil; 22
5. e.penyelenggaraan pemberian bimbingan dan pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
6. f.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
7. g.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
2. b.menyelenggarakan penyediaan dukungan pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
3. c.menyelenggarakan pengembangan dan fasilitasi usaha perkebunan, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
4. d.menyelenggarakan pengawasan usaha perkebunan, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
5. e.menyelenggarakan pemberian bimbingan dan pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
6. f.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan usaha, pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil;
7. g.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai, dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran dibantu :
1. a.Seksi Pembinaan Usaha;
2. b.Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
3. c.Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil. 23

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Pembinaan Usaha mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembinaan Usaha;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan usaha;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan pengawasan usaha perkebunan;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan usaha perkebunan;
5. e.melaksanakan penyusunan pedoman kemitraan usaha perkebunan;
6. f.melaksanakan pengelolaan data usaha perkebunan;
7. g.melaksanakan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis usaha perkebunan;
8. h.melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pembinaan usaha di bidang regulasi usaha perkebunan;
9. i.melaksanakan bimbingan penerapan kemitraan usaha perkebunan;
10. j.melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha perkebunan;
11. k.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan Usaha;
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, sesuai dengan tugasnya.
(2)Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan; 24
5. e.melaksanakan penyediaan dan penyebarluasan pedoman teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
6. f.melaksanakan bimbingan dan pembinaan, penerapan pedoman teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
7. g.melaksanakan fasilitasi sertifikasi mutu hasil komoditi perkebunan;
8. h.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil di bidang perkebunan;
9. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan promosi dan pemasaran hasil perkebunan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan promosi dan pemasaran hasil perkebunan;
4. d.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan informasi harga komoditi perkebunan;
5. e.melaksanakan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
6. f.melaksanakan promosi dan pameran produk perkebunan;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan promosi dan pemasaran hasil perkebunan;
8. h.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran hasil perkebunan; 25
9. i.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

(1)Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman dan prosedur, penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, gangguan usaha dan konservasi serta penataan sumber daya.
(2)Kepala Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber Daya mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan dan penyusunan kebijakan di bidang pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, gangguan usaha dan konservasi serta penataan sumber daya;
2. b.penyelenggaraan penyediaan dukungan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, gangguan usaha dan konservasi serta penataan sumber daya;
3. c.penyelenggaraan pelaksanaan pengembangan mekanisme, tata kerja, teknologi dan metode perlindungan dan penataan sumber daya;
4. d.penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi perlindungan serta penataan sumber daya;
5. e.penyelenggaraan pengelolaan pengamatan dan pengendalian perlindungan dan penataan sumber daya; 26
6. f.penyelenggaraan dan pengembangan potensi, pengamatan dan pengendalian perlindungan dan penataan sumber daya;
7. g.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber Daya;
8. h.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber Daya mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, gangguan usaha dan konservasi serta penataan sumber daya;
2. b.menyelenggarakan penyediaan dukungan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, gangguan usaha dan konservasi serta penataan sumber daya;
3. c.menyelenggarakan pengembangan mekanisme, tata kerja, teknologi dan metode perlindungan dan penataan sumber daya;
4. d.menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi perlindungan dan penataan sumber daya;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan pengamatan dan pengendalian perlindungan dan penataan sumber daya;
6. f.menyelenggarakan pengembangan potensi, pengamatan dan pengendalian perlindungan dan penataan sumber daya;
7. g.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber Daya;
8. h.menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber Daya dibantu : 27
1. a.Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
2. b.Seksi Gangguan Usaha dan Konservasi;
3. c.Seksi Penataan Sumber Daya.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…