DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 yaitu Ketentuan Pasal 3; Ketentuan Pasal 6; Ketentuan Pasal 9; Ketentuan Pasal 10; Ketentuan Pasal 11; Ketentuan Pasal 12; Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (4); Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3); Ketentuan Pasal 15; Ketentuan Pasal 16 ayat (2), (3), (4) dan (5); Ketentuan Pasal 17.

Isi peraturan

Pasal 10

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 10. 1,2O.796.880.330,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah;
4. d.belanja brantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.663.011.315.660,00. {3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.544 .223.621.690,00. ( ) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.892 .9OO.347.44O,AA.
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.661.595.540,OO.

5.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) , ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.663.011.315.660,00, yang terdiri atas :
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1 .897 .065.499.736,00;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.79 7 .254.OO7 .7 45,OO;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp. 815.192.691.732,AA;
4. d.belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 1 23.7 47 .51O.61 0,00;
5. e.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.2.312.826.837 ,OO;
6. f.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebresar Rp.8.707 .537 .000,00; _i9-
(3)Anggaran belanja modal geclung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 a3rat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86T.1T4.3lg.2g4,OA, yang terdiri atas :
1. a.belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 362.577 .266.294,OO; b,. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.4.597.0S3.000,00; {4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal i5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.603.527.292.152,00, yang terdiri atas :
2. a.belanja modal jaian dan jembatan sebesar Rp. 443.755.338.9 Z 3,AO;
3. b.belanja modal bangunan air sebesar Rp. 1 57 .3A4.953. 179,00; c' belanja modal instalasi sebesar Rp. 1.910.000.000,00;
4. d.belanja modal jaringan sebesar Rp.5S7.000.000,00;
(5)Anggaran modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.900.930.030,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.4.600.891.030,00;
2. b.belanja modai hewan sebesar Rp.2.525.000.000,00;
3. c.belanja modal tanaman sebesar Rp.1.608.750.000,00;
4. d.belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp. 5. 1,66.289.000,00;
  1. 11.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal t hr-rrr-rf c direncanakan sebesar Rp. 14.1ss.713.g63,oo, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…