DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES. RUANG LINGKUP PERATURAN INI ANTARA LAIN UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES; KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN; PENCATATAN DAN PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; DAN PENDANAAN.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kesehatan hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya penanggulangan penyakit hewan untuk melindungi masyarakat, hewan, dan ekosistem dari ancaman penyakit hewan yang menyebabkan kematian;
b.bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OA9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Provinsi berperan mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Penyakit Rabies;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kopinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OOg tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4t Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561e);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);
6.Undang-Undang Nomor t2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndanyUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun zOlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O1);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2ALS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; r\ -J-
8.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20.22 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a1);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 7991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l99L Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3aa7l;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol4 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 130, Tambahan I.,embaran Negara Republik Indonesian Nornor 55a3);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYAKIT RABIES. PENANGGULANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pennrakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3- Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai nnslrr penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah ad.alah Gubernur Strmatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.
5.Rabies merupakan penyakit zoonosa yang disebabkan oleh Lgssa-uirus (virus rabies) dan ditularkan ke manusia melalui gigitan, jilatan ataupun cakaran hewan penderita rabies.
6.Penanggulangan adalah upaya-upaya dalam rangka mengatasi masalah Penyakit Rabies melalui upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif.
7.Zoonasa adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya.
8.Suraeilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebarluasan informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
9.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
10.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 1 1. VAR adalah Vaksin Anti Rabies yang berlujuan untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies. L2. SAR adalah Serum Anti Rabies yang bertujuan unhrk memberikan kekebalan pasif.
13.Hewan Penular Rabies seperti: anjing, kucing, kera dan kelelawar selanjutnya disingkat sebagai HPR.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dan pihak terkait lainnya dalam penanggulangan penyakit rabies.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.membebaskan (eradikasi) secara bertahap wilayah Sumatera Utara dari penyakit rabies hingga tahun 2O3O;
b.mencegah penularan Penyakit Rabies;
c.menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya penanggulangan penyakit rabies ;
d.menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan psikoiogi kepada penderita rabies di fasilitas pelayanan kesehatan;
e.meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, dan pemilik HPR dalam berbagai upaya pencegahan penularan rabies;
f.mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, akademisi, sektor swasta dan dunia usaha, serta tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama untuk penanggulangan penyakit rabies.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

a.upaya penanggulangan penyakit rabies:
b.koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan;
c.pencatatan dan pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES

Pasal 5

Upaya Penanggulangan Penyakit Rabies terdiri dari:

a.upaya promotif;
b.upaya preventif; dan
c.upaya kuratif;

Pasal 6

(1)Upaya promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan dan pihak terkait lainnya.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahrlan, sikap dan tindakan masyarakat dan unsur terkait dalam pencegahan rabies.
(4)Daiam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kader kesehatan melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat, akademisi, dan lain-lain melalui pendekatan sosialisasi, kemitraan, dan advokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Promosi kesehatan dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan (perorangan, kelompok, massal) ;
2. b.konseling;
3. c.pemberdayaan;
4. d.pelatihan; atau
5. e.pemanfaatan media informasi.

Pasal 7

(1)Pencegahan penularan penyakit rabies dilakukan oleh tenaga kesehatan, pemilik HPR. (21 Dalam pelaksanaan pencegahan penyakit rabies Pemerintah Daerah membentuk Rabies center pada Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayahnya.
(3)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Surueilans Epidemiologi;
2. b.melaksanakan tatalaksana kasus (cuci luka dengan sabun di air mengalir, observasi hewan, pemberian VAR/SAR jika perlu);
3. c.penemuan kasus dan kontak HPR;
4. d.penanganan kasus;
(4)Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dan pemilik HPR :
1. a.tidak membiarkan hewan yang dipelihara dilepaskan (berkeliaran);
2. b.berkewajiban melakukan vaksinasi HPR secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
3. c.menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita yang berpotensi menularkan Penyakit Rabies kepada petugas kesehatan.

Pasal 8

(1)Upaya kuratif merupakan upaya pengobatan dan perawatan bagi korban kasus gigitan, cakaran ataupun jilatan pada kulit luka oleh HPR dan terkontaminasi air liur penderita penyakit rabies.
(2)Fasilitas peiayanan kesehatan memberikan pelayanan medis pada korban gigitan, cakaran ataupun jilatan pada kulit luka oleh HPR dan/atau penderita penyakit rabies sesuai standar.
(3)Tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis sesuai standar operasional tatalaksana kasus kepada penderita yang didiagnosa menderita penyakit rabies.

BAB III

KOORDINASI, JN'ARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyeienggaraan penanggulangan penyakit rabies, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kabupatenf kota, kecamatan, kelurahanf desa. {21 Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diarahkan untuk:
1. a.melakukan sosialisasi, bina suasana dan advokasi dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit rabies;
2. b.meningkatkan kemampuan dalam hal kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, kajian, penelitian, serta membangun kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait;
3. c.meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam penanggulangan penyakit rabies.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan melalmkan pencetaten den pelaporan kasus penyakit rabies dan upaya penanggulangannya secara berjenjang kepada Dinas. (21 Dinas melakukan analisis situasi penyebaran penyakit rabies untuk pengarnbilan keprrtusan, kehijakan dan tindak lanjut intervensi dan pengembangan program penanggulangan rabies.
(3)Dinas melaporkan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat l2l kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) dilakukan secara berkala.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (a) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…