DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 62 Tahun 2018

Nomor: 62
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Guberrrur ter:t*eg I{edud=:kan Keer*regast Kep*"la" *erereS? deE; Wekil Kep*}a Daerah Provinsi Surnatera Utara; i " Uneta:lg-U:tdar:g N*incr 24 ?aheic! 1+56 t*r:tang Feritb*nt*ksn Daeratr otonorn Propirlsi Atjeh darr Perubahaa Perafuran Fers?beritjiikee Fr*;:insi Su-graiera {.-}ta-ra {E"ertrb*ra::a F{egara Republik Indonesia ?ahun 1956 Nomor 64, Tarnbahan Lerz:.bar"a::r lrlegara ftepuhEik Ecl${}n*sia }rl*rm*r I }"SB}; 2- undang-undang Noraor 23 Ta-Lurr 2*L4 tentang Petrrerirltahan ilaera!: {1.,e::z?:*rar: Hegar*. ReFr:hiik E*et*mesia ?*}tt*tt t*i4 Nornor 244, Tawrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia F{*mor 5587} sebagaireana teiah sir:bah beberapa ks-3i terakhir dengan Undang-Undang Norrtor I Tal-un 2015 teatang Feru"uaha:t Hedua aias tfm$aetg-t-F*dar:g H*.c*ar:::23 Tah$ft 2*14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik l::dcnesia ?a&-rr:: ?*15 S*ntcr 58, ?a,mbala;** X-emharara &ega:-a Republik trnd*nesia N*rn*r 5679);

3.Fes"*.tr"rram Ferc*rirtta?r No,mcr 58 ?a?:em ?tr*S tettt*ag Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembara.ri Negara. Tahun 2005 l$*m*r tr4*, Tambah.asn L,eanhar'aat Hegara E€*mer a57E); Mengfu:gat
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8.Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
(2)Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari negara.

Pasal 5

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing- masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
(2)Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 6

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing- masing sebuah kendaraan dinas.
(2)Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

(1)Untuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional, yaitu:
1. a.biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.biaya Rumah Tangga Kepala Daerah setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  2. 2.biaya Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah setiap bulan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
2. b.biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
3. c.biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. d.biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. e.biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
6. f.biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. g.biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
8. h.biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
(2)Biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didukung dengan bukti kwitansi tanda terima dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8

(1)Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
1. a.Sampai dengan Rp. 15 milyar paling rendah Rp.150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75 %;
2. b.Di atas Rp. 15 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
3. c.Di atas Rp. 50 milyar s/d 100 milyar paling rendah 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;
4. d.Di atas Rp. 100 milyar s/d 250 milyar paling rendah Rp.750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
5. e.Di atas 250 milyar s/d 500 milyar paling rendah Rp. 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25 %;
6. f.Di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp.1, 25 milyar dan paling tinggi sebesar 0, 15 %.
(2)Perbandingan besarnya biaya penunjang operasional antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 60 berbanding 40.

Pasal 9

(1)Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara
(2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah, kecuali pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 huruf h dibebankan dan ditampung tersendiri pada Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 8), sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1L Peraturan Gubernur ini mulai berlalnr pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam tserita Daerah Provinsi Srrmatera Utara. ilitetapka* di Meda* paCa t*-rrgg*} 2* Ilese*s:-ber 2*18 GUBERNUR SUIVIATERA UTARA, ffid EDY RAHMAYAOI Diundangkan di Medan pada tamggat l-A Vw-wr'bzr 'aat& SEKRETARIS DAERAH PROVtrNSX SUMA?ERA UTARA, ,,L,0 tr-

n.desrui\a BERITA DAERAH PROVINSI SUMA?ERA UTARA TAHIJN 2O18 NCIIVTOR C?

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Fes"*.tr"rram Ferc*rirtta?r No,mcr 58 ?a?:em ?tr*S tettt*ag Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembara.ri Negara. Tahun 2005 l$*m*r tr4*, Tambah.asn L,eanhar'aat Hegara E€*mer a57E); Mengfu:gat
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8.Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
(2)Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari negara.

Pasal 5

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing- masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
(2)Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 6

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing- masing sebuah kendaraan dinas.
(2)Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

(1)Untuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional, yaitu:
1. a.biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.biaya Rumah Tangga Kepala Daerah setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  2. 2.biaya Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah setiap bulan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
2. b.biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
3. c.biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. d.biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. e.biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
6. f.biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. g.biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
8. h.biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
(2)Biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didukung dengan bukti kwitansi tanda terima dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8

(1)Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
1. a.Sampai dengan Rp. 15 milyar paling rendah Rp.150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75 %;
2. b.Di atas Rp. 15 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
3. c.Di atas Rp. 50 milyar s/d 100 milyar paling rendah 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;
4. d.Di atas Rp. 100 milyar s/d 250 milyar paling rendah Rp.750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
5. e.Di atas 250 milyar s/d 500 milyar paling rendah Rp. 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25 %;
6. f.Di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp.1, 25 milyar dan paling tinggi sebesar 0, 15 %.
(2)Perbandingan besarnya biaya penunjang operasional antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 60 berbanding 40.

Pasal 9

(1)Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara
(2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah, kecuali pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 huruf h dibebankan dan ditampung tersendiri pada Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10

n.desrui\a BERITA DAERAH PROVINSI SUMA?ERA UTARA TAHIJN 2O18 NCIIVTOR C?