DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 63 Tahun 2017

Nomor: 63
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dengan menteapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas , Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. +. 5. 6.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggua Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan, pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS Bagran Kesatu Dinas

Pasal 2

(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 3. 4
(2)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
1. a.pen5rusunan program dan anggaran;
2. b.pengelolaan keuangan;
3. c.pengelolaan perlengkapan, urusan tata. usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
4. d.pengelolaan urusan ASN;
5. e.pembinaan dan koordinasi penJrusunErn dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/ kota;
6. t.pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/ kota;
7. g.pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani umsan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
8. h.pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota;
9. i.pen5rusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
10. j.perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanflaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
11. k.pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 5 kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  1. 1.pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja s€rma administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
12. m.pelaksa.naan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
13. n.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sarna administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
14. o.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
15. p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin lingkup Dinas;
2. b.menyelenggarakan dan memimpin, membina, mensinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;
3. c.menyelenggarakan penetapan beban kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah; 6
4. d.menyelenggarakan koordinasi penyusunan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada pola dasar pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, kebijaksanaan Gubenr.ur, kondisi obyektif dan ketentuan peraturan perundang- undangan ;
5. e.menyelenggarakan rumusan kebijaksanaan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas ;
6. f.menyelen distribusi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan ;
7. g.menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dalam mencapai program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan yang diinginkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;
9. i.menyelenggarakan penilaian prestasi keda bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ;
10. j.menyelenggarakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - perundangan;
11. k.menyelenggarakan pelayanan umum dan perizinan ;
12. l.menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
13. m.menyelenggarakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungiawaban pelaksanaan tugas. 7 (a) Untuk melaksanakan T\rgas, Fungsi, dan Uraian T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu:
14. a.Sekretariat;
15. b.Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
16. c.Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
17. d.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
18. e.Bidang Kelembagaan;
19. f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan umsan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas. t2l Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan koordinasi dan penJrutsunan program dan anggaran;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
3. c.penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
4. d.penyelenggaraan pengelolaan urusan ASN;
5. e.penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penJrusunan dan pelaporan pelaksanaan progr€un dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupatenlkota;
6. f.penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik neg€rra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota; 8
7. g.penyelenggaraan Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/ kota;
8. h.penyelenggaraan Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menang€rni urusan administrasi kependudukan di kabupaten / kota.
(3)Sekretaris mempunyai uraian tugas:
1. a.menyelenggarakan pen5rusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang;
2. b.menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
3. c.menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
4. d.menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
5. e.menyelenggarakan pengendalian administrasi anggara.n belanja;
6. f.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan adminstrasi keuangan dan penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. g.menyelenggarakan pen5rusunan rencarla strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) LKPJ dan LPPD dinas;
8. h.menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
9. i.menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan pertelekomunikasian dan persandian;
10. j.menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umllm dan pelayanan minimal;
11. k.menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, pembinaan, dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;
  1. 1.menyelenggarakan pen5rusunan bahan rancangan perdokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 9
12. m.menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
13. n.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
14. o.menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas;
15. p.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
16. q.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
17. r.menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal dinas;
18. s.menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(4)Untuk melaksanakan T\rgas, Fungsi dan Uraian T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), Sekretaris dibantu:
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Subbagian Keuangan;
3. c.Subbagian Perencanaan.

Pasal 4

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara.
2. b.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan bahan perencanaan/program kerja Sekretariat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan kepegawaian; 10
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pengUsulan kenaikan pangkat, kenaikan gqii berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ struktural, fungsional dan teknis;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan perdokumentasian peraturan perundang-undangan ;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan administrasi / penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, penggandaan, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
11. k.melaksanakan penyiapan bahan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
  1. 1.melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan perdokumentasian surat-surat;
12. m.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rrmah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan layanan kantor;
13. n.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
14. o.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
15. p.melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas;
16. q.melaksanakan penyiapan bahan penyerasian ketikan masukan dinas;
17. r.melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian pada dinas; 11
18. s.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan dinas;
19. t.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
(2)Kepala Sub Bagran Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
2. b.melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan perencanaffiLl program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan penyiapan €ulggaran dinas;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan pen)rusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan perbendah ar aart keuangan ;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan teknis adminstrasi keuangan;
9. i.menyiapkan penyiapan bahan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan verifikasi keuangan;
11. k.melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas;
12. l.melaksanakan penyiapan bahan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungiawaban keuangan;
13. m.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pen5rusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
15. o.melaksanakan penyiapan bahan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan; t2
16. p.melaksanakan penylapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan evaluasi data tindak lanjut atas temuan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
17. q.melaksanakan penyiapan bahan pen5rusun€Ln bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
18. r.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
19. s.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
(3)Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan koordinasi dan penJrusunan program dan anggaran.
2. b.melaksanakan bahan pengumpulan bahan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
3. c.melaksanakan bahan pen5rusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Perencanaan;
4. d.melaksanakan bahan koordinasi penyusunan perencanaarLl program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Perencanaan;
5. e.melaksanakan bahan penJrusunan bahan rencana strategis, Rencana Kerja, [,aporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD dinas;
6. f.melaksanakan bahan koordinasi, evaluasi dan monitoring pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.melaksanakan bahan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. h.melaksanakan bahan untuk pengumpulan dan pengolahan data untuk pen5rusunarl program, penJrusunErn statistik dan informasi mengenai kependudukan dan pencatatan sipil; melaksanakan bahan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas penerapan standar pengumpulan dan pengolahan data; melaksanakan bahan dukungan ldata untuk kegiatan penelitian dan pengembangan kependudukan dan pencatatan sipil; 1. J. 13
9. k.melaksanakan bahan untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi untuk pen5rusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan peningkatan pelaya.nan data internal dan eksternal;
  1. 1.melaksanakan bahan untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen5rusunan rencana umum, rencana menengah dan tahunan pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil, serta kesatuan pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil;
10. m.melaksanakan bahan untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk evaluasi dan pelaporan rencana jangka menengah dan tahunan;
11. n.melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan kehutanan serta sosialisasi dan pembinaan penerapan standar evaluasi dan pelaporan;
12. o.melaksanakan bahan untuk pengumpulan dan penJrusunalr laporan bulanan, triwulan, tahunan, pertanggungiawaban dan akuntabilitas pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil;
13. p.melaksanakan bahan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. q.menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait,
15. r.melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

(1)Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pendaftaran penduduk. t4
(2)Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggara€ui penyiapan pen5rusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
2. b.penyelenggara€rn penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
3. c.penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
4. d.penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
5. e.penyelenggaraa.n pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
6. f.penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk di kabupaten/ kota. Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, mempunyai uraian tugas:
7. a.menyelenggarakan penyiapan pen5rusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan
(3)15 dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
1. b.menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
2. c.menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
3. d.menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
4. e.menyelen pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
5. f.menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraa.n pendaftaran penduduk di kabupaten/kota. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dibantu:
6. a.Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
7. b.Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
8. c.Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi. I6

Pasal 6

(1)Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk mempunyai uraian T\rgas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi identitas penduduk;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pindah datang penduduk;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pendataan penduduk;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk.
(2)Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mempunyai uraian T\rgas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi identitas penduduk;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan perencanaart, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi pindah datang penduduk;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi pendataan penduduk;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk.
(3)Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebij akan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi; d. L7 melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pemberian bimbingan teknis; melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi suPervisi dan fasilitasi; melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk' Bagtan KeemPat Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Pasal 7

(1)Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis' fasilitasidanpembinaanumumdibidarrgpencatatansipil.
(2)Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil penyelenggaraan fungsi:
1. a.penyelenggaraan penyiapan pen5nrsunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi' pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran' kematian, perkawinan' .perceraian' perubahan status anak' pewarganegaraan' monitoring' evaluasi dan d'okumentasi;
2. b.penyelen #ataarLpenyiapan perumusan kebijakan teknis di bidangfasilitasidibidangpencatatansipilmeliputi pencatatan kelahiran' kematian' perkawinan' perceraian' perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring' evaluasi dan dokumentasi;
3. c.penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasipelaksanaanpencatatansipilmeliputi pencatatan kelahiran' kematian' perkawinan' perceraian' perubahan status anak' pewarganegaraan;
4. d.penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisidibidangpencatatansipilmeliputipencatatan kerahiran, kematian, perkawinan, perceraian, penrbahan status anak, pevrarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota; e. f. 18
5. e.penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraa.n dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten / kota;
6. f.penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggara€rn pencatatan sipil di kabupaten/kota.
(3)Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan penyiapan pen5rusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
2. b.menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pencatatan sipil meriputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarga.negaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan;
4. d.menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
5. e.menyelenggarakan pelaksanaan kebiiakan di bidang fasilitasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
6. f.menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencatatan sipil di kabupaten/kota. 19 (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (L), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dibantu:
7. a.Seksi Fasilitasi Sarana dan Frasar€u1a Pencatatan Sipil;
8. b.Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil;
9. c.Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Pasal 8

(1)Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pencatatan kelahiran;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pencatatan Kematian;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pencatatan Perkawinan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pencatatan Perceraian ;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pencatatan perubahan status anak;
6. f.melaksanakan penyrapan bahan pelaksanaan fasilitasi pencatatan pewarga.negaraan ;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pencatatan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.
(2)Kepala Seksi Bina Aparatur mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan perenc€rnaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi pencatatan kelahiran;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi kematian;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan perenc€rnaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi perkawinan ; 20
4. d.melaksanakan penyiapan bahan perencElnaan, perumusan kebljakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi perceraian;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembina€rn umum, bimbingan teknis dan koordinasi perubahan status anak;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi pewarganegaraan;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan tekrris, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi pengelolaan dokumen pencatatan sipil.
(3)Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebij akan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pemberian bimbingan teknis;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi supervisi dan fasilitasi ;
6. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang pencatatan sipil. Bagran Kelima Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 9

(1)Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teloeis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 2l (21 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyqiian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten/kota;
3. c.penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
4. d.penyelenggaraan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai uraian tugas :
5. a.menyelenggarakan pen5rusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
6. b.menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi (s) 22 dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten/kota;
7. c.menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
8. d.menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu:
1. a.Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarna Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database;
2. b.Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
3. c.Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 10

(1)Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pembinaan Administrator Database Kependudukan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pembinaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 23
(2)Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
2. b.melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
(3)Kepala seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebij akan ;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pemberian bimbingan teknis;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi supervisi dan fasilitasi ;
6. f.melaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelapor€rn di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 11

(1)Bidang Kelembagaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dolmmen kependudukan. (2| Bidang Kelembagaan penyelenggaraan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pen5rusunErn perencanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 24
2. b.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
3. c.penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerja s€una administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
4. d.penyelenggaraan pelaksanan kerja sama di bidang administrasi kependudukan;
5. e.penyelenggaraan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan ;
6. f.penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan ;
7. g.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sarna administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokr"rmen kependudukan.
(3)Kepala Bidang Kelembagaan, mempunyai uraian tugas :
1. a.menyelenggarakan pen5rusunan perenc€Lnaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
4. d.menyelenggarakan pelaksanan ke{a sama di bidang administrasi kependudukan ;
5. e.menyelenggarakan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan ;
6. f.menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan ;
7. g.menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 25
(4)Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {21, dan ayat (3), Kepala Bidang Kelembagaan dibantu:
1. a.Seksi Kerjasama;
2. b.Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
3. c.Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 12

(1)Kepala Seksi Kerjasama mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan Kerjasama administrasi kependudukan;
2. b.melaksanakan perumusan kebijakan teknis Kerjasama administrasi kependudukan;
3. c.melaksanakan pembinaan Kerjasama administrasi kependudukan;
4. d.melaksanakan koordinasi dan pelaksanaaan kerja sama administrasi kependudukan;
5. e.melaksanakan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
(2)Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan perencanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
2. b.melaksanakan perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
3. c.melaksanakan pembinaan dan koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
4. d.melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
(3)Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai uraian tugas:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; 26 melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi; melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pemberian bimbingan teknis; melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi supervisi dan fasilitasi ; melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan di bidang kedasa sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…