DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017

Nomor: 66
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang Perlimpahan Perizina dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pelimpahan Kewenangan Bidang, Jenis Perizinan, dan Non Perizinan, Ketentuan Peralihan , Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah dibentuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
c.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 35617498/SJ tanggal 16 Desember 2AL4 tentang Panduan Pen5rusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, maka perlu melimpahkan seluruh kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perieinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Pertzinan Dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O 9);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593h ^-J-
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2074 tentang Penyelenggaraarl Pelayanan Terpadu Satu Pintu {Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 22tl;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Penyelen ggaraarL Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/ VlIIl2OlO tentang Penyaluran Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor a01);
11.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2073 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
13.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2OLT tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2o17Nomor 14); MEMUTUSKAN: MCNCtApKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERTZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
6.Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
7.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8.Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disingkat DISPM PPTSP.
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan atas nama Gubernur berdasarkan Pelimpahan wewenang dari Gubernur. 11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara karena Jabatannya adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
12.Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. 13.Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. l4.lzin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut lzin Prinsip adalah lzin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. LS.Izin Prinsip Perluasan Penanarnan Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adaJah lzir: Prinsip yang wajib dimiliki pemsahaan unturk rnemulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
16.Izirr Prinsip Perubahan Penanarnan Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adala}r lzin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaarl, dalam rangfua legalisasi pertrbahan rencalla atan-r realisasi Penanarnan Modal yarag telah ditetapkan sebelumnya. l7.lzlrr Prinsip Penggabungar" Pemsahaan Penanaman Modal, yarrg selanjutnya disebut lzin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah lzin Pnnsip yang wqiib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabu.ngana. l8.Izin Investasi adalah lztr: Prinsip yang dimiliki oleh Perr,rsahaan dengan kriteria tertentu yang diattrr dalam Peraturan Kepala BKPM. Lg.Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yarlg menghasilkan barang atanr jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, 2O.lzin Usaha Perluasan adalah izirr yang wajib dimiliki perusahaan untuk mernulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atam jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peratrrraR perrndang-undangan. 2L.Izin Perlrrasan adalah Izin Usaha yarrg wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang mengtrasilkan barang atanr jasa atas pelaksanaan perluasan rlsaha, khr"lsus untuk sektor indtrstri. 22.Izin Usal.a Perrbahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. 23.Izin Usaha PenggabLrngan Perusahaan adalah izin yang wqiib dimiliki perusal.aan hasil penggabung€rn dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa. 24.Periztnan yang bersifat Strategis adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki karakteristik tertentu, dengan kriteria meliputi perizinan yang meliputi pertzinarr yang membutuhkan k4jian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, penataan ruang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
25.Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkallnya lzin oleh Kementerian Teknis dan Lembaga setingkat Kementerian serta Walikota dan Bupati kepada seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu. 26.Peruinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk lzin.
27.Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya lnn dalam bentuk Rekomendasi, Surat Keterangan, Surat Pengakuan, Surat Perpanjangan dan Pengesahan (IMTA dan RPTKA), Ralat Batas (Kawasan Pertambangm), Tanda Daftar, Angka Pengenal Importir, Surat Persetujuan dan Surat yang sejenis diluar daripada surat Izin.
28.Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
29.Pemberian Kemudahan Penanaman Modal daerah yang selanjutnya disebut pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap penarlaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 3O. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan yang berintegrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG, JENIS PERIZINAN, DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

(1)Gubernur memberikan pelimpahan kewenangan kepada DISPMPPTSP dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, Penzinarr dan Non Perizinan.
(2)Kewenalrgan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan DISPMPPTSP mengelola semua jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DISPMPPTSP berkewajiban untuk:
1. a.menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau;
2. b.menerapkan mekanisme Perizinan dan Non Penzinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perieinan dan Non Perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2)Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Penzinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang memuat jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.
(3)Dalam Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan, DISPMPPTSP menerapkan pelayanan secara Online.

Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

Retribusi/Pendapatan dari setiap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan menjadi target penerimaan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan. Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemohon Perizinan dan Non Perizinan disetorkan ke rekening kas Daerah melalui PT. Bank Sumut. Mekanisme penerimaan pemungutan retribusi perizinan dan non perizinan diatur sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Terhadap permohonan perizinan dan non perizinan tertentu, diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis dan/atau berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.

(1)(21
(3)
(1)(21 Gubernur melimpahkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinart yang telah diterbitkan dengan melimpahkan kewenangan kepada DISPMPPTSP dengan berkordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku kewenangan penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berada pada berbagai perangkat daerah Teknis Terkait dinyatakan tidak berlaku. Seluruh izin dan non izin yang sudah diterbitkan perangkat daerah terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap sah sampai dengan habis masa berlakunya izin.

(3)Dalam rangka tertib administrasi pengawasan perizinan perangkat daerah terkait menyerahkan database perizinan dan non perizinan secara lengkap kepada DISPMPPTSP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1)
(2)-1 1-

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundaJlgan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. pada tanggal memerintahkan penempatannya Ditetapkan di Medan pada tanggal 7 Agustus 2AtT GUBERNUR SUMATERA UTARA. ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 1O Agustus ZOLT Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd IBNU SRI HUTOMO BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL7 NOMOR 66 Salinan Aslinya KEP M, Pembina Utama Muda (IV /cl NIP. 19590227 198003 1 004 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 66 TAHUN 2017 TANGGAL 7 AGUSTUS 2017 BIDANG DAN JENIS PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGAN PENANDATANGANANI\TYA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA NO SEKTOR, JENIS PERIZINAN I I. SEKTOR PERKEBUNAN

1.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
2.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
3.Izin Usaha Perkebunan (IUP)
4.Persetujuan Perubahan Luas Lahan
5.Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman
6.Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan
7.Persetujuan Diversifikasi Usaha
8.Izin Usaha Produksi Benih
9.Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untrrk lzin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP- B) yang diterbitkan oleh Kab lKota 1O. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk lzin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) yar:g diterbitkan oleh Kab lKota l l. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Kab /Kota 12.Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk lzin Perubahan Luas l,ahan Melalui Perluasan atau Pengurangan untuk Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan {IUP) yang diterbitkan oteh Kab/Kota
13.Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Izin Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan atau Pengurangan untuk Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh Kab/Kota
14.Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Izin Pembahan Jenis Tanaman untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki Inrl Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau lzin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Kab /Kota
15.Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan bagi Perusahaan Perkebunan yang memiliki lzin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP- P) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Kab/Kota 16.Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Persetujuan Melakukan Diversilikasi Usaha bagr Perusahaan Perkebunan yang memiliki lzrn Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Kab lKota. L7. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) II. SEK?OR KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.Surat lzin Pembudidayaan Ikan:

a.Surat Izin Usaha Pembenihan Ikan
b.Surat Izin Usaha Pembesaran Ikan
c.Surat Izin Usaha Pembenihan dan Pembesaran ikan
1. 2.Izin Usaha Perikanan Tangkap dengan ukuran kapal diatas 5 Gross Tonase s.d 30 Gross Tonase: a) Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) b) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) c) Surat Izin kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
2. 3.Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3. 4.Rekomendasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SI(P)
4. 5.Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 5 Gross Tonase s.d 3O Gross Tonase
5. 6.Rekomendasi Impor Ikan
6. 7.Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran diatas 5 Gross Tonase s.d 3O Gross Tonase
7. 8.Rekomendasilzin Pemasukan Hasil Perikanan
8. 9.Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) 1O. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon
m.I sBrroR KEHUTANAN
1. 1.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu IUfPHHK) Dengan Kapasitas Produksi diatas 2.OOO m3 sampai dengan kurang dari 6.000 mu per tahun
2. 2.Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Produksi diatas 2.000 m3 sampai dengan lmrang dari 6.000 m3 per tahun
3. 3.Pemindahan Lokasi lzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi diatas 2.000 ms sampai dengan kurang dari 6.00O m3 per tahun
4. 4.lzis Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan besar.
5. 5.Izin Usaha Pemanfaatan Serta Rehabilitasi di Taman Hutan Raya Skala Provinsi
6. 6.Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Hutan Raya
7. 7.lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur (dibawah 5 Ha untuk tujuan non komersil)
8. 8.Persetqiuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor
9. 9.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung: a.lzin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam- Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJLWA-PJWA)
b.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingtrmngan Wisata Alam- Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJLWA- PSWA) TO.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi
a.Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan rfrflisata Alam- Penyediaan Jasa Wisata Alam {IUPJLWA- PJWA)
b.Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam- Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL\MA- PSWA) I 1. Hak Pengelolaan Hutan Desa l2.Inn Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi 13.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) 14.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
1. 15.Persetujuan Peremajaan/Penggantian/Penambahan Mesin Utama pada IPHHK (Kapasitas Produksi diatas 2.OOO m3 sampai dengan kurang dari 6.000 m3 per tahun) atau IPHHBK ffi lzrn Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
2. 17.Rekomendasi lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kaytr pada Hutan Tanaman Industri
3. 18.Surat Keteranganlzin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura
4. 19.Rekomendasi lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Ttrjuan Komersil) 2O. Rekomendasi Tfrkar Menukar Kawasan Hutan 2l.Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi
5. 22.Rekomendasi Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
6. 23.Surat Keterangan/Penjelasan Status Lahan ry. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
l.lzin Lingkungan
1. 2.lztn Pengelolaan Limbah El3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (El3) Skala Provinsi
2. 3.Rekomendasi Pembuangan Air Limbah Ke Laut
3. 4.Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) skala nasional
4. 5.Rekomendasi Pemanfaatan Bahan Berbahaya dan Beracun {83) Sebagai Bukan Kegiatan Utama
5. 6.Rekomendasi Pemanfaatan Bahan Berbahaya dan Beracun (83) Sebagai Usaha Utama
6. 7.Rekomendasi Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3l V. SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN L. Izin Usaha Industri (IUIlBesar
7. 2.Izin Perluasan Usaha Industri (IPUD Bagr Industri Besar.
8. 3.Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Inn Usaha Perluasan Kawasan Industri (IUPKI) Yang Lokasinya Lintas Daerah KabupatenlKota Dalam Satu Daerah Provinsi
9. 4.lzen Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
10. 5.Angka Pengenal Importir (API)
11. 6.Surat lzrn Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Toko Bebas Bea
12. 7.Rekomendasi Untuk penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT)
13. 8.Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)
14. 9.Rekomendasi Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol 1O. Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Distributor dan Subdistributor
u.SEKTOR KESEHATAN
1. 1.lzin Mendirikan Rumah Sakit Umum/Khusus Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta
2. 2.lzrn Operasional Rumah Sakit Umum/Khusus Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta
3. 3.Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum/Khusus Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta
4. 4.Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum/Khusus Kelas B Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta
5. 5.Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Umum/Khusus Ketas B Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta
6. 6.Rekomendasi Perpanjangan lzrn Operasional Rumah Sakit UmumlKhusus Kelas B Pendidikan Baik Pemerintah dan Swasta
7. 7.Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang
8. 8.Izin Perubahan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang
9. 9.Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) L0.lzirr Perpanjangan dan Perubahan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) lL.Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) L2.lzin Perubahan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
10. 13.Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
11. 14.Rekomendasi lzin Produksi Kosmetika
12. 15.Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Pusat
13. 16.Rekomendasi lzinPenyaJur Alat Kesehatan (Pusat)
14. 17.Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional
15. 18.Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam UEBA)
16. 19.Rekomendasi Izin Industri Farmasi VII. SEKTOR BINA MARGA
17. 1.Inn Pemakaian Bahu Jalan Atas Pemasangan Papan Reklame, Neon Box Yang Terkena Jalan Provinsi
18. 2.lzin Pemakaian Kain Rentang/Spanduk ffi Tanah Untuk warung, Depot dan Bangunan Tidak Permanen
19. 4.Izin Pembuatan Jalan Ke Perusahaan atau Industri
20. 5.Izin Keluar Masuk Ke Pompa Bensin
21. 6.Izin Galian Untuk Penempatan Kabel Serat Optik dan Pipa
22. 7.Izin Pemartfaatan Tanah pada. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) VIII. SEKTOR PERHUBUNGAN
23. 1.Darat
a.Izin Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek U Angkutan Pemadu Moda 2,t Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
b.lnn Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek 1) Angkrtan Taksi yang wilayah operasinya melampaui tebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 2l Ang;k:utan Sewa Khusus yal:lg wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi 3) Angkutan Antar Jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi 4) Angkutan Kawasan Tertentu/Permukiman, dan 5) Angkutan Karyawan
c.Izin Insidentil Untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi
d.Perkeretaapian ll lzin Usaha, Izin Pembangunan dan lzila Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya . Melintasi Batas Daerah Kabupaten/ Kota 2l lnn Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi 3l lzin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus Yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi
1. 2.Pelayaran
a.lnn Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT)
b.Izin Usaha Bongkar Muat dari dan ke Kapal ffi Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP EMKL) d*lzin Usaha Perusahaan angkutan Laut Bagl Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan antar kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat
e.Inn Usaha Pelayaran Ralryat Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar Provinsi dan Internasional (Lintas Batas)
f.lzirr Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut
g.lnn Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas h.Iztr^ Usaha Tally Mandiri (SIUTM)
i.Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPER)
j.Izin Pembangu.nan Pelabuhan Pengumpan Regional.
k.lzin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional. I. Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Malayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Frovinsi m.Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
n.Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
o.Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional p.lzin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
q.Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
r.lnn Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Keqa (DLKr) Daerah Lingkungan Pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Regional
1. 3.Rekomendasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Antar Provinsi
2. 4.Rekomendasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek yang meliputi:
a.Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui 1 (satu) daerah Provinsi;
b.Angkutan Pariwisata;
c.Anglartan Antar Jemput Antar Provinsi;
d.Angkutan Sewa Umum;
e.Angkutan Carter
1. 3.Rekomendasi DLKr /DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional
2. 4.Rekomendasi Terminal Khusus
3. 5.Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan untuk Pelabuhan Nasional
4. 6.Rekomendasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri
5. 7.Surat Keterangan Buka Cabang Bagr Perusahaan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
6. 8.Surat Keterangan Perubahan Nama Penanggungiawab, Perubahan Alamat Perusahaan, Perubahan NPWP Bagr Perusahaan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
7. 9.Surat Keterangan Buka Cabang bagi Perusahaan Surat Izin Usaha Perusahaan Anglortan Laut (SIUPAL)
8. 10.Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Bagi Nakhoda di Kawasan Danau Toba
x.SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN l.lzin Tenaga Technical Service {TS) Pada Perusahaan Peternakan dan Distributor Obat Hewan 2.lzin Peredaran Produk Hewan di Pasar Non Tradisional
1. 3.Izin Distribusi Pakan Ternak
2. 4.lzrn Distribusi Mesin Peternakan
3. 5.Izin Usaha Peternakan Yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah KabupatenlKota, dalam Satu Daerah Provinsi 6.lzin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam Satu Daerah Provinsi
4. 7.Izin Usaha Distributor Obat Hewan Dalam satu Daerah Provinsi
5. 8.Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Bibit Ternak
6. 9.Rekomendasi Izin Usaha Produsen Obat Hewan
7. 10.Rekomendasi Izin Usaha Importir Obat Hewan
8. 11.Rekomendasi Izin Usaha Importir Bahan Baku Obat Hewan
9. 12.Rekomendasi Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) 1 3. Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan
10. 14.Surat Keterangan Pengeluaran Ternak
11. 15.Rekomendasi Distributor Obat Hewan
12. 16.Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NI(\4
x.I sBmon PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1. 1.SUB SEK?OR PERTAMBANGAN UMUM :
a.lzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral dan Batubara padal (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut O s.d 12 Mil
b.lzrn Operasi Produksi Mineral dan Batubara pada 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut O s.d 12 MiI
c.Izin Pertambangan Ralqyat (IPR)
d.Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Minerba Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
e.lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan Minerba Dalam I (satu) Daerah Provinsi.
f.Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan Menerba Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
g.Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian Minerba Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
h.Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
i.lzin Pembelian dan Penggunaan Fahan Peledak
j.Izin Gudang Bahan Peledak (Baru dan Perpanjangan)
k.Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian Minerba
l.Rekomendasi Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
1. 2.SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN :
a.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
b.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLSI
c.lnr: Operasi (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas diatas 2OO kVA)
d.Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
e.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
f.Surat Keterangan Terdaftar (Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas diatas 25 kVA s.d. 2OO kvA)
g.Laporan {Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kVA)
1. 3.SUB SEKTOR GEOLOGT/ArR TANAH:
a.Izin Pengeboran Air tanah
b.lzirr Pengambilan Air Tanah (BarulPerpanjangan)
c.lzin Peningkatan Debit Pengambilan Air Tanah
d.Inn Perubahan Nama Jenis Pengusahaanf Pemakaian Air Tanah
e.Izin Penggalian/Penurapan Mata Air
f.Izin Pengusahaan Air Tanah
g.Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah
1. 4.SUB SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUI(AN:
a.Izin Pemanfaatan l"angsung Panas Bumi Lintas Daerah KablKota Dalam Satu Daerah Provinsi
b.Izin Usatra Niaga Bahan Bakar Nabati {Bio Fuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai dengan 10.000 ton/tahun
1. 5.Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Non Migas
2. 6.Rekomendasi Pengumpulan dan penyaluran Pelumas Bekas
3. 7.Penetapan Persetujuan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang Menjual Tenaga Listrik Kepada badan Usaha yang Ijinnya Ditetapkan Oleh Pemerintah Provinsi
x.SEKTOR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1. 1.lzin Pengusalraan Sumber Daya Air
2. 2.Izin Penggunaan Sumber Daya Air xII SEKTOR KESBANG LINMAS Rekomendasi Penelitian Yang Bersifat Komersil xIII SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI \. lzin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lintas Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi
3. 2.Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4. 3.Surat Izin Usaha kmbaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SIU- LPPRT)
5. 4.lzin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
6. 5.Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTl{A}Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerja Dalam Satu Daerah Provinsi XIV SEKTOR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
t.lnn UsahaSimpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi
1. 2.lnn Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi XV SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2. 1.Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi 2 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota Datam 1 (satu| daerah Provinsi
3. 3.Rekomendasi Penyelenggaraan Ibadah Umroh xw. SEKTOR KEARSIPAN Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi xur SEKTOR PENDIDIKAN
4. 1.Izin Pendirian Untuk SMA dan SMK
5. 2.lzir' Pendirian Untuk SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB
6. 3.Perpanjangan Izin Operasional Untuk SMA dan SMK
7. 4.Perpanjangan lzin Operasional Untuk SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB
8. 5.Izin Pengembangar SMA dan SMK Menjadi Satuan dan/atau Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
9. 6.Izin Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
10. 7.Penambahan dan Perubahan Bidang/Program Keahlian pada SMK
11. 8.Penutupan Satuan Pendidikan XWII SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12. 1.Rekomendasi Untuk Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap l,okal Wire Line {End To End)
13. 2.Rekomendasi Untuk Persyaratan Administrasi Dan Kelayakan data Teknis Terhadap Permohonan Ijin Penyelen ggar aan Televisi xIX SEKTOR SOSIAL
14. 1.Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Dikaitkan Dengan Promosi Penjualan Barang (sales promotion)
15. 2.Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang xx SEKTOR PENANAMAN MODAL
16. 1.Izin Prinsip Penanaman Modal
17. 2.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
18. 3.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
19. 4.Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
20. 5.Izin Usaha Penanaman Modal
a.Sub Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat U Izin penanarnan modal di bidang usaha pengusahaan jalan tol; 2l Izin usaha pengusahaan air minum; 3) Izin usaha pembangunan dan pengusahaan properti; 4l Izin usaha bidang perumahan;
b.Sub Sektor Perdagangan 1) Surat Izin Usaha Perdagangan untuk eksportir, importir dan distributor; 2) Surat Izin Usaha Pergudangan untuk jasa pergudangan dan cold storage; 3) Surat lzin Usaha Perdagangan untuk jasa konsultansi manajemen bisnis; 4l Surat lzir' Usaha Perdagangan untuk jasa Pengelolaan Gedung/ Apartemen;
c.Sub Sektor Pariwisata 1) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata; 2l Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata; 3) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata; 4l Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 5) Tanda Dafitar Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 6) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi; 7) Tanda Daftar Us$a Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 8) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Pedalanan Insentif, Konferensi dan Pameran; 9) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 1O) Tanda Daftar UsahaJasa Konsultan Pariwisata; 11)Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta; 12) Tanda Daftar Usaha Usaha Spa;
d.Sub Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Izin Sektor Mineral dan Batu Bara.
e.Sub Sektor Pertanian 1) Izin Usaha Tanaman Pangan; 2l Izin Usaha Hortikultura; 3) Izin Usaha Perkebunan; 4l Izin Usaha Peternakan; 5) Izin Usaha Obat Hewan (produsen); 6l Rekomendasi teknis.
f.Sub Sektor Perindustrian U lzin Usaha lndrrstri; 2l Izin Usaha Kawasan Industri.
g.Sub Sektor Kesehatan U lzin Usaha untuk Izin Industri Farmasi Obat; 2) Izin Usaha untuk Izin Industri Farmasi Bahan obat 3) Izin Usaha untuk Izin Alat Kesehatan 4l Izin Usaha untuk Izin Rumah Sakit Kelas A 5) Izin Usaha untuk Izin Bank Sel Punca 6) Izin Usaha untuk lzin Laboratorium Pengolahan Sel Punca 7l Izin Usaha untuk Izin Bank Jaringan'
h.Sub Sektor Komunikasi dan Informatika 1) Izin Usaha Penyelenggaraan Pos Nasional 2) Izin Usaha Penyelenggaraarl Pos Provinsi 3) Izin usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 4' Izin usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 5) Tm Usaha Penetapan Lembaga uji Perangkat Telekomunikasi 6l lzin usaha Penyelen ggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta 7t ll,,rn usaha Penyelenggaraan penyiaran Lembaga-Lembaga Penyiaran Berlangganan
i.Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya
j.Sub Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Izin Usaha Pendidikan Non-formal
1. 1.Sub Sektor KePolisian U Izin Usaha Jasa Konsultansi Keamanan 2l Izin usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan 3) Izin usaha Jasa Pendidikandan Latihan Keamanan 4l Izin usaha Jasa Kawal Angkut uang dan Barang Berharga 5) Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan 6) Izin Usaha Jasa Penyediaan Satwa 7t Surat lzin OPerasional {SIO)- m Sub Sektor Perhubungan u surat Izin usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL) 2l surat lzrn operasi Perusahaan Angkutan l"aut Khusus (SIoPSUS) 3) Surat Penetapan Badan Usaha Pelabr'rhan 4l Surat lzrn Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air 5) lztn Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal 0UPPAK) 6) Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil (Izin Badan Usaha Bandar Udara) 7l Izin Usaha Angkutan Udara.
2. 6.Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
3. 7.Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
4. 8.Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
5. 9.Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
6. 10.Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal It.lzin Lokasi XXI SEKTOR PERTANIAN Nomor Daftar Rekomendasi Produsen Benih XXII SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orung Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah menengah serta perencanaan PSU Tingkat Kemampuan Menengah GUBERNUR SUMATERA UTARA. ttd TENGKU ERRY NURADI Salinan Aslinya KEP UM, Pembina U Muda (IV/c) NrP. 19590227 198003 1 004

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…