DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2AO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl; Mengingat : 1. a. b. c. 2. 4. 5. 6. 7.

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a| ; Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46141; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2OIl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1O. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6); 1 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7); 8. 9.
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Irmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO9 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); MEMUTUSKAN: MenetapKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : ]. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan.
3.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatanf program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
4.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 5. 6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPPNS adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap PNS untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di iuar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TPPNS dimaksudkan untuk memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. TPPNS bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

TPPNS dibayarkan berdasarkan:

a.tempat bertugas;
b.kelangkaan profesi;
c.beban kerja.

Pasal 4

(1)Pemberian TPPNS berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang bertugas pada Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 7. 8. (u (21
(2)Pemberian TPPNS berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Widyaiswara, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Peneliti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pemberian TPPNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk:

a.Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Inspektur Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b.PNS yang bertugas pada SKPD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

TPPNS yang menduduki Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini dipersamakan dengan Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima Tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PNS pindahan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi danf atau KabupatenlKota lain namanya telah termasuk dalam daftar gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak menduduki Jabatan StrukturallFungsional sepanjang diatur dalam peraturan ini, diberikan TPPNS jika telah bekerja pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). (21 PNS yang dipekerjakan di luar SKPD, diperhitungkan Tambahan Penghasilannya berupa penambahan selisih antara besaran yang diterimanya pada Instansi yang mempekerjakannya dengan jumiah yang dibayarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibuktikan dengan surat keterangan pembayararr dari Pimpinan Instansi yang mempekerj akannya.
(6)(71 (41 (s)
(1)
(2)
(3)Bagi Calon PNS yang diangkat dari pelamar umum diberikan TPPNS setelah yang bersangkutan berstatus sebagai PNS. Bagi Calon PNS yang diangkat dari Tenaga Honorer, mengingat sebelumnya telah mengabdikan diri di lingkungan Pemprovsu diberikan TPPNS. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak menerima TPPNS. PNS titipan yang bertugas di luar SKPD Provinsi Sumatera Utara tidak menerima TPPNS. Pembayaran TPPNS dibayarkan berdasarkan kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Print Out Finger Print dengan pertimbangan objektif dari Pimpinan SKPD yang bersangkutan. Pembayaran TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dan dibayarkan melalui SKPD masing-masing.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

TPPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun berjalan yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 9

Pemotongan TPPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5 % (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan TPPNS yang dibayarkan setiap bulannya. Untuk tertib administrasi pembayaran TPPNS, diharuskan kepada seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan hasi.l Print Out Finger Print PNS yang merupakan bukti sah sebagai dasar pembayaran. Kehadiran PNS daiam melaksanakan tugas didasarkan pada hasil Print Out Finger Print dengan mempedomani Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 8OO I 47 30 I FKD I IT I 2Ol4 tanggal 17 Februari 2014 tentang Ketentuan Penggunaan Finger Print pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

(1)TPPNS dibayar terhitung sejak Januari Tahun 2OL4.
(2)TPPNS dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PENUTUP Pasal 1 1 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2OI3 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI3 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 21 Maret 2014 GUBERNUR SUMATERA UTARA. ttd. GATOT PUJO NUGROHO Diundangkan di Medan pada tanggal 24 ltlaret 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, NURDIN LUBIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL4 NOMOR 7 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2AI4 TANGGAL 21 MARET 2OI4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA DI JAKARTA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp) 1 Kepala Kantor 5.000.000,- 2 Kasubbag 3.000.ooo,- 3 Staf

a.Golongan IV 2.750.000,-
b.Golongan III 2.500.000,-
c.Golongan II 2.OOO.000,-
d.Golongan I 1.750.000,- LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2A14 TANGGAL 21 MARET 2AT4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO NO. JABATAN GOLONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp) 1 Widyaiswara Utama Iv ld s/d IV/e 4.500.o00,- 2 Widyaiswara Madya tV /a s/d IV/c 4.OOO.OOO,- 3 Widyaiswara Muda IIT/c s/d III/d 3.O00.oo0,- 4 Widyaiswara Pratama IIIIa s/d IIIlb 2.250.000,- LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TANGGAL 21 MARET 2OT4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp) 1 Auditor Ahli Madya 3.000.000,- 2 Auditor Ahli Muda 2.750.O0O,- 3 Auditor Ahli Pratama 2.500.o00,- 4 Auditor Penyelia 2.250.000,- 5 Auditor Pelaksana lanjutan 2.O00.oo0,- 6 Auditor Pelaksana 2.000.000,- LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2OL4 TANGGAL 21 MARET 2AT4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PENGAWAS PEI{YELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH {P2UPD} DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA ttd. GATOT PUJO NUGROHO NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp) 1 Pengawas Pemerintahan Madya 3.0OO.000,- 2 Pengawas Pemerintahan Muda 2.750.000,- 3 Pengawas Pemerintahan Pertama 2.500.000,- LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2OT4 TANGGAL 21 MARET 2OT4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PENELITI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BUL,:A,N (Rp) 1 Peneliti Utama 3.250.000,- 2 Peneliti Madya 2.750.O00, 3 Peneliti Muda 2.250.O00,- 4 Peneliti Pertama 2.000.000, LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2OI4 TANGGAL 21 MARET 2014 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI GUBSU, INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp) I Sekretaris Daerah Provinsi 30.000.000,- 2 Asisten Sekdaprovsu 22.000.000,- 3 Staf Ahli Gubsu 20.000.00o,- 4 Inspektur 15.0OO.000,- GUBERNUR SUMATERA UTARA. ttd. GATOT PUJO NUGROHO LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TANGGAL 21 MARET 2OL4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN (Rp) 1 Kepala Dinas/ Badan, Sekwan, Direktur RSJIRSU, Kepala Biro, Ka. Satpol PP dan Sekretaris Korpri 10.000.000,- 2 Sekretaris I Irban / Kabidl Kabagl Kepala UPTD/ Wakil RSJ/RSU 3.250.O00,- 3 Kasubba gl Kasi I Kasubbid dan Kasubbag UPTD 2.250.000,- 4 Staf
a.Golongan IV 2.OO0.OOO,-
b.Golongan III 1.750.000,-
c.Golongan I dan II 1.500.000,- GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a| ; Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46141; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2OIl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1O. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6); 1 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7); 8. 9.
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Irmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO9 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); MEMUTUSKAN: MenetapKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : ]. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan.
3.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatanf program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
4.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 5. 6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPPNS adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap PNS untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di iuar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

TPPNS dibayarkan berdasarkan:

a.tempat bertugas;
b.kelangkaan profesi;
c.beban kerja.

Pasal 4

(1)Pemberian TPPNS berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang bertugas pada Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 7. 8. (u (21
(2)Pemberian TPPNS berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Widyaiswara, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Peneliti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pemberian TPPNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk:

a.Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Inspektur Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b.PNS yang bertugas pada SKPD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pasal 7

(1)PNS pindahan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi danf atau KabupatenlKota lain namanya telah termasuk dalam daftar gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak menduduki Jabatan StrukturallFungsional sepanjang diatur dalam peraturan ini, diberikan TPPNS jika telah bekerja pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). (21 PNS yang dipekerjakan di luar SKPD, diperhitungkan Tambahan Penghasilannya berupa penambahan selisih antara besaran yang diterimanya pada Instansi yang mempekerjakannya dengan jumiah yang dibayarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibuktikan dengan surat keterangan pembayararr dari Pimpinan Instansi yang mempekerj akannya.
(6)(71 (41 (s)
(1)
(2)
(3)Bagi Calon PNS yang diangkat dari pelamar umum diberikan TPPNS setelah yang bersangkutan berstatus sebagai PNS. Bagi Calon PNS yang diangkat dari Tenaga Honorer, mengingat sebelumnya telah mengabdikan diri di lingkungan Pemprovsu diberikan TPPNS. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak menerima TPPNS. PNS titipan yang bertugas di luar SKPD Provinsi Sumatera Utara tidak menerima TPPNS. Pembayaran TPPNS dibayarkan berdasarkan kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Print Out Finger Print dengan pertimbangan objektif dari Pimpinan SKPD yang bersangkutan. Pembayaran TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dan dibayarkan melalui SKPD masing-masing.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

TPPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun berjalan yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 9

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

(1)TPPNS dibayar terhitung sejak Januari Tahun 2OL4.
(2)TPPNS dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PENUTUP Pasal 1 1 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2OI3 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI3 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

a.Golongan IV 2.750.000,-
b.Golongan III 2.500.000,-
c.Golongan II 2.OOO.000,-
d.Golongan I 1.750.000,- LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2A14 TANGGAL 21 MARET 2AT4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO NO. JABATAN GOLONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp) 1 Widyaiswara Utama Iv ld s/d IV/e 4.500.o00,- 2 Widyaiswara Madya tV /a s/d IV/c 4.OOO.OOO,- 3 Widyaiswara Muda IIT/c s/d III/d 3.O00.oo0,- 4 Widyaiswara Pratama IIIIa s/d IIIlb 2.250.000,- LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TANGGAL 21 MARET 2OT4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp) 1 Auditor Ahli Madya 3.000.000,- 2 Auditor Ahli Muda 2.750.O0O,- 3 Auditor Ahli Pratama 2.500.o00,- 4 Auditor Penyelia 2.250.000,- 5 Auditor Pelaksana lanjutan 2.O00.oo0,- 6 Auditor Pelaksana 2.000.000,- LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2OL4 TANGGAL 21 MARET 2AT4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PPGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PENGAWAS PEI{YELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH {P2UPD} DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA ttd. GATOT PUJO NUGROHO NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp) 1 Pengawas Pemerintahan Madya 3.0OO.000,- 2 Pengawas Pemerintahan Muda 2.750.000,- 3 Pengawas Pemerintahan Pertama 2.500.000,- LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2OT4 TANGGAL 21 MARET 2OT4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PENELITI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BUL,:A,N (Rp) 1 Peneliti Utama 3.250.000,- 2 Peneliti Madya 2.750.O00, 3 Peneliti Muda 2.250.O00,- 4 Peneliti Pertama 2.000.000, LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2OI4 TANGGAL 21 MARET 2014 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI GUBSU, INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp) I Sekretaris Daerah Provinsi 30.000.000,- 2 Asisten Sekdaprovsu 22.000.000,- 3 Staf Ahli Gubsu 20.000.00o,- 4 Inspektur 15.0OO.000,- GUBERNUR SUMATERA UTARA. ttd. GATOT PUJO NUGROHO LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TANGGAL 21 MARET 2OL4 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN (Rp) 1 Kepala Dinas/ Badan, Sekwan, Direktur RSJIRSU, Kepala Biro, Ka. Satpol PP dan Sekretaris Korpri 10.000.000,- 2 Sekretaris I Irban / Kabidl Kabagl Kepala UPTD/ Wakil RSJ/RSU 3.250.O00,- 3 Kasubba gl Kasi I Kasubbid dan Kasubbag UPTD 2.250.000,- 4 Staf
a.Golongan IV 2.OO0.OOO,-
b.Golongan III 1.750.000,-
c.Golongan I dan II 1.500.000,- GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd. GATOT PUJO NUGROHO