DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial; belanja bagi hasil; belanja bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nom0r 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
17.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah, dan Satuan.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11.Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KPA PPKD adalah pejabat administrator yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dari fungsi SKPKD.
12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
18.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.belanja bunga;
b.belanja subsidi;
c.belanja hibah;
d.belanja bantuan sosial;
e.belanja bagi hasil;
f.belanja bantuan keuangan; dan
g.belanja tidak terduga.

BAB II

BELANJA BUNGA

Pasal 3

(1)Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
(2)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA PPKD.
(3)RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menjadi rincian RKA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD.
(5)DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menjadi rincian DPA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
(6)Pencairan belanja bunga dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
(7)Persyaratan dokumen pencairan belanja bunga meliputi :
1. a.peraturan daerah tentang pinjaman;
2. b.naskah perjanjian pinjaman;
3. c.kuitansi asli bermaterai;
4. d.fotocopy nomor rekening bank.
(8)KPA PPKD menyusun laporan realisasi belanja bunga sesuai dengan kewenangannya.
(9)Berdasarkan laporan realisasi belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PPKD menyusun laporan realisasi belanja bunga pada tahun anggaran berkenaan.

BAB III

BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

(1)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
(2)Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
(3)Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA PPKD.
(5)RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menjadi rincian RKA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
(6)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD.
(7)DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirinci menjadi rincian DPA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
(8)Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
(9)Persyaratan dokumen pencairan belanja subsidi meliputi:
1. a.Keputusan Gubernur tentang pemberian subsidi;
2. b.fotocopy nomor rekening bank;
3. c.kuitansi asli bermaterai.
(10)KPA PPKD menyusun laporan realisasi belanja subsidi sesuai dengan kewenangannya.
(11)Berdasarkan laporan realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PPKD menyusun laporan realisasi belanja subsidi pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

BELANJA HIBAH

Pasal 5

(1)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa uang, barang atau jasa.
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang–undangan;
3. c.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
4. d.memenuhi persyaratan penerima hibah.
(4)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b termasuk organisasi kemasyarakatan yang pembentukannya difasilitasi pemerintah daerah.
(5)Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada:
1. a.badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2. b.badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri atau gubernur;
3. c.badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
4. d.koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan di daerah domisili;
2. b.memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah;
3. c.memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pemerintah, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan asli usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang–kurangnya memuat :
1. a.pengusul hibah;
2. b.besaran/rincian penggunaan hibah;
3. c.waktu dan pelaksanaan hibah;
4. d.usulan/proposal hibah memenuhi ketentuan: 1) Usulan/proposal hibah dari pemerintah harus ditandatangani oleh kepala satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; 2) Usulan/proposal hibah dari pemerintah kabupaten/kota harus ditandatangani oleh bupati/walikota; 3) Usulan/proposal hibah dari perusahaan daerah harus ditandatangani oleh direktur utama. 4) Usulan/proposal hibah dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan harus ditandatangani oleh pimpinan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat.
5. e.fotokopi akte pendirian Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
6. f.fotokopi KTP ketua, sekretaris, dan bendahara badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.
(3)Gubernur dan/atau sekretaris daerah meneruskan usulan/proposal kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Perangkat Daerah/unit kerja terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 serta pertimbangan objektif lainnya.
(5)Perangkat Daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada gubernur melalui TAPD.
(6)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(7)Rekomendasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(8)Contoh format usulan/proposal hibah dan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2)Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah.
(3)RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
(2)Obyek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemerintah;
2. b.pemerintah daerah lainnya;
3. c.badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
4. d.badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(3)Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.
(4)Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam format Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(5)Contoh format Lampiran III Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf E sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…