Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; Biaya; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun ZOLT Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O7T tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2afi Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6O571; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Z Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2AAT tentang Perubahan Peraturan Menteri Da]am Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. 2. - J. 4. 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembenfukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2ot6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah provinsi sumatera Utara Nomor 6); Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2olz tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2ol7 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah provinsi sumatera Utara Nomor 36); MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN ZAfi TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERV/AKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Pimpinan d.anf atau Anggota DPRD yang duduk daiam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan, diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif untuk peningkatan kinerja setiap bulan. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 2i.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses setiap kali melaksanakan reses. Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat
BAB III
Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Pen5relenggara Jaminan sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suamifistri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan medical check up yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan. Medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
Membuka PDF…