DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENDANAAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SUMATERA UTARA

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tenta.ng Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11o3);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOZ tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 4, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sae2l;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467);
12.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017- 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
14.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 42); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Industri Strategis adalah industri yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan Negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah Negara.
9.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
10.Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
11.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.
12.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota.

BAB II

TATACARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIP Tahun 2018–2038, mekanisme perencanaan dilakukan terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(2)RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman/arahan dalam melaksanakan program pembangunan sektor industri oleh seluruh pemangku kepentingan.
(3)Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan sektor industri, tujuan, sasaran, dan indikasi program pembangunan dan sektor industri dalam pencapaian visi dan misi daerah.
(4)Hasil integrasi indikasi program pembangunan sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sektor industri.

Pasal 3

Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dalam rangka pelaksanaan RPIK melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

(1)Gubernur mempunyai kewenangan untuk melaksanakan RPIP, dalam hal:
1. a.pembinaan;
2. b.pengawasan;
3. c.monitoring;
4. d.evaluasi; dan/atau
5. e.pelaporan.
(2)Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan/atau perangkat daerah lain.

Pasal 5

(1)Dalam rangka membantu pelaksanaan kewenangan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Gubernur dapat membentuk tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan pembinaan pelaksanaan RPIP;
2. b.melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan; dan
3. c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Pembentukan susunan dan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sinkronisasi tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan industri dalam RPIP dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan sektor industri dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menyelaraskan pada Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kawasan Industri Nasional (KIN).

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan monitoring dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Monitoring dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap perencanaan dan/atau pelaksanaan program pembangunan industri di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
(3)Materi yang menjadi hal pokok dalam pelaksanaan monitoring dan/atau pengawasan mengacu pada RPIP, RPIK, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
(4)Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan industri, dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(5)Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan/atau pengawasan, dilakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap hasil capaian, sasaran dan/atau pelaksanaan program pembangunan sektor industri di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
(3)Perangkat Daerah Provinsi terkait menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor industri kepada Gubernur secara berkala/triwulan.
(4)Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, dilakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 9

(1)Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau tembusannya kepada Menteri Perindustrian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah terkait yang meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program pembangunan industri, permasalahan dan langkah di sektor industri.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan Desember.
(4)Pokok materi dalam laporan pelaksanaan RPIP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera lJtara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 14 Februafi2O2g GUBERNUR SUMATERA UTARA, EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 2O Februan 2O2g SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ARIEF S. TRINUGROHO BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7 Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, DWI ARIES SUDARTO PEMBINA UTAMA MUDA NrP. 19710413 199603 L AO2 ttd ttd, M

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…