DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERJALAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI (Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (5) di ubah, Ketentuan Pasal 10 di tambahkan 2 Ayat Yakni ayat (30 dan Ayat (4)Diantara ayat (7) dan Ayat (8) Pasal 12 disisipkan 1 Ayat Yakni Ayat 7(a),Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V Sampai Dengan Lampiran XI, Dan Lampiran XVI sampai dengan Lampiran XIX di ubah dan Lampiran IV Di hapus.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.
(2)Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dan huruf c sampai dengan huruf j, setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
(3)Setelah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
1. a.pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas, dan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada PA/KPA paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
2. b.dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit melampirkan:
  1. 1.Surat Tugas yang sah;
  2. 2.SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  3. 3.tiket pesawat udara, boarding pass dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  4. 4.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  5. 5.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  6. 6.laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memerintahkan dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
3. c.tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 pembeliannya dapat dilakukan melalui biro perjalanan maupun secara elektronik;
4. d.bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 pembeliannya dapat melalui biro perjalanan maupun secara elektronik; dan
5. e.Pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 adalah Pejabat pada instansi tujuan atau panitia penyelenggara atau tempat kegiatan.
(4)Dihapus.
(5)Format Surat Tugas, SPD, kuitansi, dan laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Komponen Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transpor;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representasi;
5. e.biaya pengganti bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi;
6. f.sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
7. g.biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2)Pertanggungjawaban biaya komponen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Fungsional Ahli Utama, Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Administrator, Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Madya/Ahli Muda/Ahli Pertama, PNS/CPNS dan Pegawai ASN dan/atau Non ASN/Diluar ASN di Daerah dilakukan secara Lumpsum.
(3)Pertanggungjawaban biaya komponen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama, dilakukan secara Lumpsum.
(4)Pertanggungjawaban biaya komponen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Fungsional Ahli Utama, Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Administrator, Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Madya/Ahli Muda/Ahli Pertama, PNS/CPNS dan Pegawai ASN dan/atau Non ASN/Diluar ASN di Daerah dilakukan secara at cost (biaya riil) yang merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

3.Diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b untuk pesawat udara dan biaya transpor lainnya dibayarkan secara at cost atau biaya riil;
(2)Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
2. b.retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
3. c.biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
(3)Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam di dalam wilayah Daerah ke Kabupaten/Kota yang telah mempunyai bandara udara, maka dapat menggunakan moda transportasi udara (pesawat udara) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, biaya transpor darat dari ibu kota Provinsi/Kabupaten/Kota tempat kedudukan ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah (one way) yang melewati batas kota asal/tempat kedudukan, pertanggungjawabannya dengan biaya riil (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Biaya transpor Perjalanan Dinas ke luar Daerah (luar kota) berdasarkan fasilitas transportasi (pesawat udara) pergi-pulang (PP) dari keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dibayarkan secara biaya riil (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Biaya tiket pesawat udara Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya yang ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti riil (at cost).
(7)Dalam hal Perjalanan Dinas ke luar Daerah/luar ibukota provinsi, satuan biaya taksi Perjalanan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun keberangkatan/tempat tujuan dan sebaliknya, yang dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(7a)Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
(8)Kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten/Kota dalam Daerah dan Perjalanan Dinas ke luar Daerah yang berdekatan dengan Daerah dan/atau dalam wilayah pulau Sumatera, dapat diperhitungkan untuk biaya penggantian bahan bakar minyak dan pengganti biaya tol yang dipertanggungjawabkan secara biaya riil (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(9)Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten/Kota dalam Daerah atau Perjalanan Dinas ke luar Daerah yang berdekatan dan/atau dalam wilayah pulau Sumatera dengan menggunakan kendaraan sewa dapat diberikan secara biaya riil (at cost) dengan komponen biayanya termasuk untuk sewa kendaraan, jasa pengemudi, bahan bakar minyak (BBM), pengganti biaya tol dan biaya parkir disertai daftar jadwal kegiatan (tertib acara) sebagai pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(10)Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) Jam dilakukan ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah, setelah mempergunakan moda transportasi udara (pesawat udara) dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi lanjutan ke kota tujuan tempat berdinas dan/atau sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara at cost sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(11)Dalam hal melakukan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam dilakukan ke Kabupaten/Kota dengan menggunakan moda transportasi penyeberangan kapal fery (sungai, danau dan laut), biaya penyeberangan Pejabat, ASN, Non ASN, Diluar ASN dan kendaraan dinas/pribadi roda 4 (empat) dapat diberikan biaya pengganti secara at cost sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(12)Penugasan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transportasi dalam kota.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at-cost), termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, minyak dan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. too z too66l I6?0696I 'drN VCNfil VNIgIAIgd .WNXNH O{IB '}Id eztuqsy ue8uap rBnsas uEuIrBS 8 HOIAION 9ZOZ NNHVT \rdVTN YESJVIAINS ISNIAOHd HYUSVC VJIUgg NVHOd ACNSJI,{g 'V'ru ,VHYJN VUAJVI^INS ISNiAOHd HVUiIVC SIXVJSHXflS '[d ;ZOZ rren.iqad 91 p33uu1 eped ueratrN rp ue4SuEpunrg INOJ,VC "Y ,VHVJ,N VHSJVIAINS UNNdggN'J '[d 1ZOZ rrenrqad p1 ie33ue1 eped uepo6 rp ue:1cle]a1!(i 'eJEln EJalBrUnS TSUTAOJ,{ q€JABC elria€l UJEIEp efuueledurauad ue8uap rui rnuroqn5 L ernlered ueFue pun8uad ue>lr{B}urJ3uraru'e,,{urnqela8uaur Bue;o dr rlas re8y 'ue>lSuepunlp pSSuel eped n>lelraq relr:rur rrrr JnuJeqnC r BrnlBJad iI Iesed 'rur JnuJoqn5 ue-inle-rod rJBp ue{qesrd-ra1 {Bpl} u:r8eq ue4edn;aur Sued ue;ridurel rueiep urnluecJa] BuBuJrBireqas 'sndeqrp A1 ue-rrdruel uep 'r{Bqnip XiX uriJTriruel ue8uap redrues IAX ueldurel uep 'IX ue:rdruel ut Suep redrues n ue-rrdurel '111 ue-irdrnea 'II ue:rdurel uenlrialex 'S p1] pll -0t- :

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…