DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (21 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Kesehatan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1.. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a561; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84a\ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2}ll tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52561; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5931;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2Ol2 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 264,Tastbahan Lembaran kepaNegara Republik indonesia Nomor 53721;
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol3 Tentang Jaminan Kesehatan;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X l2OO8 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2}rc tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
16.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147 IHUK/2O73 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OLO tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OIO Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Utara.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
10.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, danf atau Pemerintah Daerah. ll.Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
12.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
13.Fakir Miskin adalah orang yang sarna sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
14.Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak nannun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
15.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

(1)Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait.
(2)Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

PENETAPAN KRITERIA DAN PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU Pasal 2

Pasal 3

Hasil pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupatenf Pemerintah Kota dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.

BAB III

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang telah ditetapkan/diputuskan oleh Bupati/Walikota dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan.

Pasal 5

Data yang ditetapkan oleh Gubernur dirinci menurut kabupatenfkota, n€una, alamat dan Nomor Induk Kependudukan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

Gubernur mendaftarkan peserta PBI Jaminan Kesehatan per kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

BPJS Kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta Jaminan Kesehatan yang telah didaftarkan oleh Gubernur,

BAB V

PENDANAAN IURAN

Pasal 8

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan untuk PBI Jaminan Kesehatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 9

(1)Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan kepada Gubernur.
(2)Usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 10

{1) Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan dilakukan dengan:

a.penghapusan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena tidak lagi memenuhi kriteria; dan
b.penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dicantumkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena memenuhi kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. (21 Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

(3)Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan setiap 6 {enam) bulan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara/Dinas Sosial KabupatenlKota dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 1

I Penduduk yang sudah tidak menjadi Fakir Miskin dan sudah mampu, wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan membayar iuran.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (21 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Kesehatan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5931;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2Ol2 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 264,Tastbahan Lembaran kepaNegara Republik indonesia Nomor 53721;
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol3 Tentang Jaminan Kesehatan;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X l2OO8 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2}rc tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
16.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147 IHUK/2O73 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OLO tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OIO Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Utara.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
10.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, danf atau Pemerintah Daerah. ll.Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
12.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
13.Fakir Miskin adalah orang yang sarna sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
14.Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak nannun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
15.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

(1)Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait.
(2)Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

PENETAPAN KRITERIA DAN PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU Pasal 2

Pasal 3

Hasil pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupatenf Pemerintah Kota dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.

BAB III

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

Pasal 5

Data yang ditetapkan oleh Gubernur dirinci menurut kabupatenfkota, n€una, alamat dan Nomor Induk Kependudukan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

Pasal 7

BPJS Kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta Jaminan Kesehatan yang telah didaftarkan oleh Gubernur,

BAB V

PENDANAAN IURAN

Pasal 8

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan untuk PBI Jaminan Kesehatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 9

(1)Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan kepada Gubernur.
(2)Usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 10

{1) Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan dilakukan dengan:

a.penghapusan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena tidak lagi memenuhi kriteria; dan
b.penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dicantumkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena memenuhi kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. (21 Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

(3)Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan setiap 6 {enam) bulan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara/Dinas Sosial KabupatenlKota dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 1

I Penduduk yang sudah tidak menjadi Fakir Miskin dan sudah mampu, wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan membayar iuran.