DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelaksanaan penagihan pajak daerah; Jurusita; Penagihan Seketika dan Sekaligus; Penerbitan dan PelaksErnaan Surat Teguran; Penerbitan dan Pelaksaraan Surat Paksa; Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanaan Penyitaan; Pencegahan dan Penyanderaan; Rehabilitasi Nama Baik; Biaya penagihan pajak dengan surat paksa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, trrcrlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa; Mengingat : L. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pqiak Dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomar 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor Lg Tahun 2OOO tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 3. tentang Pena"gihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2AAZ teatang Pengadilan Pajak il.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A02 Nomor 27, Txnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a189); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AAg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintalr.an Daerah firmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintehan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Nomor 56V9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2OOO tentang Tata Cara Peayitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2OOO Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0a9l; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2AAA tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O5O); Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2OO0 teatang Ter,npat dan Tata Cara Penyandera:arL, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti 4. 5. 6. 7. 8. 3 Rugr dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAA Nornor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO51);
9.Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2AtO tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perrmngutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595Oh 1O. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562 ll<\lIK.O4 I 2OAA tentang Syarat-Syarat Tata CxaPengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak; LL.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah {Irrnbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ot6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44); l2.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2Ot6 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perattl.ran Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA. 4 BAE} I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dirnaksud d.engan :

1.Daerah adalah Provinsi Srrrnatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pennerintatran yang meqiadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- 4, Pejabat adalah pejabat yang berwenang meagangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumum€Ln Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pqiak sehubungan dengan Peaanggung Pdak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undan gan.
5.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara-
6.Kepala BP2RD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pqiak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera. Utara,
7.Pajak Daerah adalah kontribusi wqiib kepada Daerah yang terutang oleh or€rng pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 5 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah hagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
8.\fajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pernbayar pajak, pernotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempurryai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan peruadang-undangan perpajakan daerah.
9.Penanggung Pajak adalah orarlg pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kew4iiban Wajib Pajak. LO. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 1 1. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemheritahuan surat paksa, penSritaan dan penyanderaar:.
12.Pengadilan Pqiak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi l[/ajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
13.Pengaditran Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukurnnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
121.Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpa,iakan.
15.Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan" dan menjual harang yang 6 telah disita.
16.Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga barang sitaan yang dikeluarkan Kepala BP2RD.
17.Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala BP2RD atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya. LB. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada penanggung pqiak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. L9. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan hiaya lainnya sehubungan dengan penagifua1 p4ak. 2O. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pqiak menurut peraturan perundang-undangan. 2 1. Pemblokiran adalah tindakan pengarnanan harta kekayaan milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar . terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apaplrn, selain penambahan jumlah dan nilai.
22.Objek Sita adalah barang W4iib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yar:g dapat dijadikan jaminan utang pajak. 2S.Barartg adalah tiap benda atau hak yang dapat ddadikan objek sita. 24.1*lang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau 7 calon pembeli.
25.Kantor Lelang adalah kantor yar:g berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
26.Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang. 27.Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wqiib Pajak danlatau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28.Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Wajib Pajak danlatau Penanggung Pajak dengan menempatkanrlya di tempat tertentu.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 3O. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan Untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa-n yarrg terutang kepada Wajib Pajak.
31.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pdak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
32.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pqiak vang telah ditetapkan.
33.Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah ourat keputuoan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan I Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapal Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pernotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34.Surat Tagihan Pdak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH Bagran Kesatu Kewenangan

Pasal 2

Gubernur berwenang melakukan penagihan Pajak Daerah. Penagrhan Pajak Daerah sehagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan oleh Kepala BP2RD. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, Kepala BP2RD berwenang:

a.mengangkat dan memberhentikan Jurusita P4iak Daerah
b.menerbitkan :
1. 1.Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. 2.Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
3. 3.Surat paksa;
4. 4.Surat perintah melaksanakan penyitaan;
5. 5.Surat pencabutan sita;
6. 6.Pengumuman lelang; 7, Strrat penentuan harga limit;
7. 8.Pembatalan lelang; (u (21

(3)9

9.Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penegihan pajak antara lain mempakan surat himbauan dengan penempelan stiker dan penempelan plang.

Pasal 3

{1} Kepala BP2RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {2t melaksanakan penagihan pajak dalam hal pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, SKK dAN Putusan Banding serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumtah pajak yang harus dibayar bertambah rnerupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (21 Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga, maka atas jumlah p4iak yaartg belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 {satu} bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(3)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pqiak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {21, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Ptrhrsan Banding. Bagran Kedua Jurusita

Pasal 4

{1) Jurusita pajak bertugas:

a.melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
b.memberitahukan Surat Paksa; 10
c.melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
d.melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

(2)Ketentuan mengenai Jurusita pajak daerah mengacu pada ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Pasal 5

(U Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat tU huruf a, tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala BP2RD, apabila:

a.Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk paling lama atau berniat untuk itu;
b.Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pqiak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c.terdapat tanda-tanda bahwa Wajib P4iak dan/atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasairrya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d.badan usaha akan dibubarkan oleh negara dan/atau daerah; atam 17
e.terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak dan/atut Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. {21 Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Kepala BP2RD sebagaimema dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
b.diterbitkan tanpa didahuiui Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat yang sejenis;
c.diterbitkan sebelum jartgka waktu 2L {dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat yang sejenis diterbitkan; atau
d.diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

(3)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada ayat {21, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.narna Wqiib Pajak, atam narrra \lilajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
2. b.besarnya utang peiak;
3. c.perintah untuk membayar; dan
4. d.saat pelunasan pajak. {4} Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat {U tercanturn dalarn Lampiran Format 1 sebagai bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(U Hasil Pelaksanaan atas Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dituangkan dalam dokumen Hasil laporan pelaksanaan. (u {21 12 frzl Bentuk Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekeligus sebagaimana dimaksud pada ayat {U tercantum dalam Lampiran Format 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 7

Penegihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1} dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Srrrat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Kepala BF2RD. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung P4iak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran paj ak. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat t2l, disampaikan atau diberikan kepada \Majib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaima:ra dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan :

a.secara langsung;
b.melalui pos; atau
c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagairnarra dirnaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat;

(3)(41 (s) 13
1. a.nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
2. b.besarnya utang pajak;
3. c.perintah untuk membayar; dan
4. d.jangka waktu pelunasan utang pajak. {6} Bentuk Surat Teguran, Surat Peringatan atam surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagran Kedua Penerbitan dan Pelaksaraan Surat Paksa

Pasal 8

(U Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala BP2RD; {21 Surat Paksa berkepala kata-kata 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3)Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nanra Wajib Pajak, atau nama Wajib Pdak dan Penanggung Pajak;
2. b.dasar penagihan;
3. c.besarnya utang pajak; dan
4. d.perintah untuk meanbayar. {41 Bentuk Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat tl) tercantum dalam Lampiran Format 4 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala BP2RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {1}, dalam ha1 :

a.apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2l (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan b. C. {u t2) L4 Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (41; terhadap rffajib Pdak dan/atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; Wajib Pajak danlatau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penucdaan pembayaran pajak.

Pasal 10

Surat Paksa yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengarr pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan akan Surat Paksa kepada Ufqiib Pajak dan/atau Penanggung Pqiak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita, Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat {21 paling sedikit berisi :

a.hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
h.nama Jurusita Pajak;
c.nalna yang menerima;
d.tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
e.ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Wajib Pajak danl atau Penanggung Pajak. Bentuk Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat {21 tercantum dalam Lampiran Format 5 sebagai bagiaa tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3)t4)
(1)15
(5)Bentuk Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Format 6 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peratr-lran Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…