Dalam peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan ketentuan yaitu Ketentuan Pasal 11 diubah dan Ketentuan Pasal 20 diubah,
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1 103) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 201,4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); Mengingat : 2. 1. r't -). 4.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Llrusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan diba'uvah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta pelayanan perizinan dan non pertzinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kervenangan daerah provinsi. Untuk meiaksanakan tugas seLragaimana dimaksud pada ayat (2J Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pertzinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
Membuka PDF…