DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyusunan Pola Karier; Pelaksanaan Pola Karier; Pengawasan Dan Pembinaan Pola Karier; Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 5 pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manqiemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 - Karier adalah pengembangan pegawai secara individu dalam jenjarrs iabatan/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdiannya sebagai pNS . 10- Pola Karier PNS adatah pora dasar mengenai urutan penempatan dart/atau perpindahan pNS daram dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.

11.Jabatan adala]: kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pNS dalam suatu satuan organisasi.
12.Jabatan Pimpinan Tinggr yang seranjutnya disingkat Jpr adalah sekelompok Jabatan tinggr pad.a instansi pemerintah.
13.Pejabat Pimpinan Tinggr adalah pNS yang menduduki Jpr. L4. Pejabat Pimpinan Tingg"r pratama adalah pNS yang menduduki Jabatan pimpinan tingkat pratama pada Pemerintah Daerah.
15.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pNS yang menduduki JPT pada Kementerian/ Lembaga d.an Pemerintah Daerah Provinsi.
16.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pemba.ngunan.
17.Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
18.Pejabat Administrator adalah PNS yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19.Pejabat Pengawas adalah PNS yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 6 Pejabat Pelaksana adalah pNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan perayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan F\rngsionar yang selanjretnya disingkat JF adalatr sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarka:r pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah pNS yang menduduki JF pada instansi pemerintah. standar Kompetensi Jabatan pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut standar Kompetensi Jabatan pNS adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan. Kompetensi Teknis adalah pengetahua::, keterampilan, dan sikaplperilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesilik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahllan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat d.iamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasii kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal, horizontal, mau.pun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan Formasi seluruh rlabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada setiap Instansi Pemerintah. 28. 29. 30.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pen5rusunan pola karier;
b.pelaksanaan pola karier;
c.penga\Masan dan pembinaan pola karier; dan
d.pelaksana harian dan pelaksana tugas

BAB II

PENYUSUNAN POLA KARIER

Pasal 3

Ruang iingkup Pola Karier, meiiputi:

a.jenis jabatan;
b.profil PNS; e, standar kompetensi jabatan PNS;
d.jalur karier; dan 7 sistem Merit adalah kebiiakan da:r manqiemen ASN yang berdasarkan pada kuarifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar d.engan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan dan termasuk dalam kelompok rencana suksesi. Manajemen Talenta pegawai Negeri sipil disingkat Manajemen Talenta pNS adalah Manajemen Talenta pNS Instansi. Manajemen Talenta PNS Instansi adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangar, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan target berdasarkan potensi dan kinerja tertinggi melalui mekanisme uji dan penilaian yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi pemerintah.
e.tltgas serumpun .

Pasal 4

Jenis Jabatan yang ditetapkan daiam pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:

a.JPT;
b.JA; dan
c.JF.

Pasal 5

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap pNS yang terdiri atas:

a.data personal;
b.kualifikasi pendidikan;
c.rekamjejakjabatan;
d.kompetensi;
e.riwayat pengembangan;
f.riwayat hasil penilaian kinerja;
g.pendidikan dan pelatihan;
h.usia; dan
i.informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 6

Standar Kompetensi Jabatan pNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi paling sedikit memuat informasi tentang:

a.nama jabatan;
b.uraian jabatan;
c.kode jabatan;
d.pangkat/kelas jabatan;
e.kompetensi teknis;
f.kompetensi manajerial;
g.kompetensi sosial kultural;
h.ukuran kinerja jabatan; dan
i.kr.ralifikasi pendidikan. nles qeFs ue>IBUBS>leleuI III€IEp urEI €rrrBs nlBs ]BJe uBlrB>IJeq Eue.,t r{Braep 1e>18ue-rad eped ueleqel ueundurrq r{EIEpB q Jrunq

(1)1e,,(e eped pns>Ierurp eueune8eqas undutn"ias se8nl (g) 'ugdrsrp ueeurqrued uep efteuq uerclrued 'f uep luuleqelelad 'l irsusrue8;o rnplnrls uBp 1go;d 'q lueleqef ueuep8ued '3 lueleqel sEIe{ 'J ief,ral eseura le.m.e8ed go-rd 'p i-raueq ueeurqruad uep rsualadruoq ue8uequa8uad 'c lruSV rsualedruo>I repuels 'q lueleqep 1go-rd uep rse{Ursepl/undu:n-r 'sruef 'e :n1rc,('-rar-rey e1o6 rnsun- rnsun rlndr1aur tglpas Eurpd (1) p,(e eped pns>Ieurp eueu.ne8eqas JaTJEX ue8ueqrua8ue6 BuBcuad ueunsn(ued (Z) 'ue>1n1.iadrp 8ue,( ue>lrpipuad rseqgrien{ uep 'ue1re>1.raq Eued rsualadrrrol 'undurn-res se8nl 'q uep lyp nBlB Jdf a>I ,{;, rrep rlenca>1 ue8unqrueuisa>iraq Sued rarre>I uelnJn 'B : uB>{rlEqJarreur ue8uap r3rJE{ ue8uequa8uad BuBOueJ unsnr{ueur gdd (f ) S IBSEd JorrBX elod ueunsn(ua6 Bnpey uer8eg Jdf nBlB 'df 'Vf >loduloia4 JEIUB 'puo8erp 'c uep ltr4p nBlB '.{;, 'V1, >1odruo1a>1 n}Es urBIEp Ip ,1e4r1raa .q rulue undneur 1;6p nele '.{f 'Vf 4odulole>1 qodurole4 nlus urBTBp Ip 'lvluozytoq 'B :{n}ueqreq ledep SNd rerrey EIod 'F8ull qlqel Bue,t ueluqu! Brulas Suef treleqe1. 8ue[ue[ uped {IBq ledep Euert uBlEqE1' rsrsod rrBSElurI r{EIBpE urepp pns>Iernlp er:eup8eqas rerrey rrqef Euufusl undneur sNd qelo InIEIIp p Jrunr{ t IESpd l1 Bagran Ketiga Pola Karier Horizontal

Pasal 9

Pola Karier Horizontal sebagaimana dimaksud dalam pasal Z ayat (2) huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dilakukan melatui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JpT. Perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain pada kelompok JA dengan memperhatikan penjrusunan renca.na pengembang€uf kerier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, Instansi Daerah dengan KabupatenlKota untuk paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat berpindah horizontal ke dalam JPT Pratama lainnya sesuai persyaratan Jabatan. Mekanisme perpindahan antar JPT dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama horizontal ke dalam JF Ahli Utama peraturan perundang- undangan. berpindah secara dengan ketentuan

Pasal 12

(1)JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan. 13 (21 Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi:
1. a.JA dalam satu kelompok JA;
2. b.JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori keahlian; dan
3. c.JPT dalam satu kelompok JpT.

Pasal 16

(1)Promosi dalam JA sebagaimana dimaksud dalam pasat 15 ayat (21huruf a dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal. {21 Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan bagr:
1. a.Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau
2. b.Jabatan Pelaksana ke Jabatan pengawas.
(3)Promosi sebagaimana dimaksud pada a3rat (2) dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, syarat jabatan dengan memperhatikan tugas serumpun, kebutuhan organisasi dan peta Jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

(U Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal kenaikan jeqiang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Fungsional dapat berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi dalam satu kategori JF nya. Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat berpindah ke kategori keahlian dalam satu mmpun/klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fuagsi yang safira. Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan pada Instansi Daerah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta jabatan yang telah ditetapkan. 15

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…