DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVISNSI SUMATERA UTARA YANG TERDIRI DARI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAAT DPRD, INSPEKTORAT, 21 DINAS, DAN 8 BADAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Peruhahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang Undang L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}fi Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telatr diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor L3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A1'L tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
12.Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13.Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14.UPTD Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan;
15.Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu;
16.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah, terdiri dari:
1. 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dibantu oleh: a) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; b) Biro Kesejahteraan Rakyat; c) Biro Hukum.
2. 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dibantu oleh: a) Biro Perekonomian; b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa; c) Biro Administrasi Pembangunan.
3. 3.Asisten Administrasi Umum, dibantu oleh: a) Biro Organisasi; b) Biro Umum; c) Biro Administrasi Pimpinan.
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan;
2. 2.Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. 3.Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
4. 4.Dinas Kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. 8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. 9.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. 10.Dinas Perhubungan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. 12.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. 13.Dinas Perkebunan dan Peternakan;
14. 14.Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. 17.Dinas Ketenagakerjaan;
18. 18.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. 19.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. 20.Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. 21.Dinas Perpustakaan dan Arsip;
e.Badan, terdiri atas:
1. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah;
5. 5.Badan Kepegawaian;
6. 6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. 7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
8. 8.Badan Penghubung.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
1. a.Bagian Kerja Sama;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
(3)Bagan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
(3)Bagan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Biro Hukum, terdiri dari :
1. a.Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi;
2. b.Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota;
3. c.Bagian Bantuan Hukum;
4. d.Subbagian Tata Usaha; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
(3)Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Biro Perekonomian, terdiri dari :
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
(3)Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
1. a.Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa;
2. b.Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Dan Jasa; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
(3)Bagan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
(3)Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Biro Organisasi, terdiri dari :
1. a.Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2. b.Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
3. c.Bagian Tatalaksana;
4. d.Subbagian Tata Usaha;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Biro Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
(3)Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Biro Umum, terdiri dari :
1. a.Bagian Rumah Tangga;
2. b.Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;
3. c.Bagian Tata Usaha;
4. d.Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Biro Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
(3)Bagan Struktur Organisasi Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024