DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM dan KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku disuatu daerah.
10.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
11.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
12.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunan.
13.Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

(1)SHS menggunakan implementasi aplikasi SIPD meliputi 4 (empat) komponen sebagai berikut :
1. a.SHS;
2. b.SBU;
3. c.HSPK; dan
4. d.ASB.
(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan komponen barang/ jasa dalam akun aset berdasarkan kode barang, uraian kode barang, spesifikasi, satuan, harga, kode rekening, uraian kode rekening dan pengelompokan.
(3)SHS pada SIPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harga satuan komponen barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :

a.satuan biaya honorarium;
b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
c.satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
e.satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 4

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah :

a.merupakan harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS dan SBU sebagai elemen penyusunnya; dan
b.digunakan dalam rangka menentukan bangunan per m2, sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam penyusunan enginer estimate (EE).

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan pada pekerjaan fisik dan non fisik.

Pasal 6

SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

a.pedoman untuk penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah (RKBMD), rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah (RKPBMD) dan sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran 2024 di daerah; -B-
b.hasil pendataan/survei harga pasar dan usulan masing- masing Perangkat Daerah merul,akan daftar jenis barang/jasa yang bersifat spesifik rlitambahkan dengan perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik, serta hasil rujukan dan verifikasi tim teknis peru usunan sHS tentang SHS/harga eceran tertinggi yan 4 ditetapkan oleh Pemerintah;
c.standar biaya dan satuan penganggar m tertinggi dan telah termasuk pajak-pajak yang berlaku b*serta jasa penvedia; dan
d.dalam penentuan harga, Perangkat Daerah sepenuhnva bertanggung jawab terhadap hasil sur. ei harga pasar.

BAB II

KETENTUAN PENUTU E

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuiny l, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini de rgan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera U1ara. Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Ditetapkan di Meda I pada tanggal 8 Mar et 2O24 PJ. GUBERNUR SUI\{ATERA UTARA, trd DWI ARIES SUDARTO PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19710413 L99603 1 002 HASSAN JDIN Diundangkan di Medan pada tanggal 8 Maret 2024 SEI(RETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd ARIEP S. TRINUGROHO BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 9 LAMPIRAN PERATURAN GUBER} UR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHU .{ 2A24 TANGGAL 8 MAREI 2A24 STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…