DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PTSP ,PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PTSP (Manajemen Penyelenggaraan ,Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha ,Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ,Pengelolaan Informasi ,Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha kepada Masyarakat ,Pelayanan Konsultasi ,Pendampingan Hukum ,Penyelenggaraan ),SARANA DAN PRASARANA ,SUMBER DAYA MANUSIA ,TATA HUBUNGAN KERJA ,PELAPORAN,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,PENDANAAN ,KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8.Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
11.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
12.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
13.Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS.
14.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) yang selanjutnya disebut Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16.Sistem Informasi Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut SIAPLAYANI adalah sistem informasi dan pelayanan perizinan yang digunakan untuk pelayanan perizinan non OSS RBA.
17.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP untuk menunjang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas PTSP dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat;
2. b.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
3. c.meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan PTSP;
b.pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha dan PTSP;
c.sarana dan prasarana;
d.sumber daya manusia;
e.tata hubungan kerja;
f.pelaporan;
g.pembinaan, pengawasan; dan
h.pendanaan

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PTSP

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP oleh Pemerintah Daerah melekat pada DPMPTSP.
(2)Gubernur mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
(3)Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
  1. 1.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diselenggarakan melalui sistem OSS RBA; dan
  2. 2.Perizinan Berusaha yang penyelenggaraannya tidak diatur dalam sistem OSS RBA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP melakukan pengintegrasian antara Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PTSP

Pasal 6

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang meliputi:

a.pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha;
b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
c.pengelolaan informasi;
d.sosialisasi pelayanan perizinan berusaha;
e.pelayanan konsultasi; dan
f.pendampingan hukum.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
(4)DPMPTSP menggunakaan layanan berbasis aplikasi digital “SIAPLAYANI”, yang dikembangkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS RBA dan digunakan untuk pelayanan perizinan non OSS RBA sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
(5)Mekanisme PTSP dilaksanakan mengikuti standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelayanan Sistem OSS RBA pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
(2)Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP dapat melakukan layanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.gerai layanan;
2. b.layanan bergerak;
3. c.layanan perbantuan dan/atau pendampingan perizinan berusaha;
4. d.layanan bersama antar instansi; dan
5. e.layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 9

(1)Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
(2)Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.menerima dan memberikan tanda terima;
2. b.memeriksa kelengkapan dokumen;
3. c.mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
4. d.menelaah dan menanggapi;
5. e.menatausahakan;
6. f.melaporkan hasil; dan
7. g.memantau dan mengevaluasi.
(3)Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
1. a.layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan; dan
2. b.layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik antara lain surat aduan, kotak pengaduan, email, faximile, website, media lapor gub dan media sosial lainnya;
(4)Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan identitas pengadu/kuasa, nomor kontak pengadu/kuasa serta melampirkan dokumen pendukung yang sah.
(5)Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
1. a.menerima permintaan layanan informasi; dan
2. b.menyediakan dan memberikan informasi terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
(3)Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi pada laman https://oss.go.id dan laman https://dpmptsp.sumutprov.go.id.
(4)Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi lainnya, melalui media elektronik dan media cetak yang paling sedikit memuat:
1. a.profil kelembagaan Perangkat Daerah;
2. b.standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
3. c.penilaian kinerja PTSP.
(5)Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 11

(1)Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, paling sedikit meliputi:
1. a.hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
2. b.manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
3. c.persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
4. d.waktu dan tempat pelayanan; dan
5. e.tingkat risiko kegiatan usaha.
(2)Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.media elektronik;
2. b.media cetak; dan/atau
3. c.bimbingan teknis, pelatihan, forum diskusi dan/atau acara pertemuan lainnya.
(3)Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…