Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014
- Nomor
- PER-006/A/JA/03/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.453 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.453 3 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat Nomor : B/949/M.PANRB/02/2014 tanggal 18 Februari 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-009/A/JA/01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN Pasal I Beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia diubah sebagai berikut :
Susunan Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari :
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.453 4 BAB XIIIA PUSAT PEMULIHAN ASET Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Wewenang Serta Fungsi
Pusat Pemulihan Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan, serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461B, Pusat Pemulihan Aset menyelenggarakan fungsi:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.453 5 Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pusat Pemulihan Aset terdiri atas :
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, dan anggaran, urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pemulihan Aset. Pasal 461F Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461E, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
Pasal 461G Bagian Tata Usaha terdiri atas :
Pasal 461H
Bidang Pemulihan Aset I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama, pengurusan dan pengklasifikasian aset hasil kejahatan nasional, pengumpulan data, pelacakan dan penguasaan aset kejahatan nasional, serta pelaporan hasil kinerja. Pasal 461J Bidang Pemulihan Aset II mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemulihan aset transnasional, pengumpulan data, pelacakan dan penguasaan aset hasil kejahatan transnasional berdasarkan permintaan negara pemohon, koordinasi proses Mutual Legal Assistance (MLA), serta menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 461K
Pasal 461L Bagan Organisasi Pusat Pemulihan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.453 7 Pasal II Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Maret 2014 JAKSA AGUNG BASRIEF ARIEF Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 April 2014. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.453 8 www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan