DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/09/2012

Nomor: PER-011/A/JA/09/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 26 September 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang;
c.bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan mengenai hukum kepada masyarakat serta menyampaikan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1104 2 informasi mengenai kinerja Kejaksaan, perlu dilakukan penyelenggaraan website Kejaksaan Republik Indonesia
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan website Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
7.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-001/A/JA/01/2008 Tentang Ketentuan Pemberitaan Melalui Media Massa Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
8.Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia
9.Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSITE KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11043

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada didalam World Wide Web (WWW) di internet.
2.Informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga memiliki makna; bisa berupa angka, gambar, simbol, diagram, foto, dan sebagainya. Informasi yang dimuat pada website Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari dua bentuk:

a.berita;
b.non berita.
1. 3.Berita adalah informasi tentang suatu fakta yang bersumber dari sebuah peristiwa dan mempunyai arti penting serta menarik perhatian pembaca. Pada website Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud berita adalah informasi yang dimuat pada kanal:
a.berita;
b.kegiatan;
c.info terkini.
1. 4.Non berita adalah informasi hasil pengolahan data yang tidak bersifat aktual. Pada website Kejaksaan Republik Indonesia, informasi non berita dimuat pada kanal-kanal selain kanal Berita, Kegiatan, Info Terkini dan kanal-kanal yang terdapat pada setiap unit kerja.
2. 5.Domain adalah nama unik atau alamat situs untuk website.
3. 6.Hosting adalah tempat penyimpanan data berupa HTML.
4. 7.Kanal adalah menu halaman pada website yang memuat informasi yang sudah dikelompokkan. Kanal pada website Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari ; Home, Tentang Kejaksaan, Berita, Info Perkara, Kegiatan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Satgassus, Reformasi Birokrasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pidato Jaksa Agung, Statistik dan Penanganan Perkara, Info Hukum, Laporan Pengaduan, Konsultasi Hukum.
5. 8.Password adalah rangkaian kode rahasia yang digunakan untuk membuka kunci masuk dan mengakses halaman admin website Kejaksaan Republik Indonesia.
6. 9.Publish adalah menayangkan informasi pada website sehingga dapat diakses oleh masyarakat. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1104 4
7. 10.Update adalah memperbarui informasi yang ditayangkan pada website.
8. 11.Upload atau unggah atau muat adalah memasukkan/memindahkan berkas informasi ke admin website Kejaksaan Republik Indonesia.
9. 12.Username adalah nama unik yang digunakan untuk mengakses halaman admin website.
10. 13.Rapat Redaksi adalah rapat berkala tim redaksi website yang dipimpin oleh redaktur, untuk membahas informasi yang akan ditayangkan pada website, serta agenda penugasan liputan kepada tim redaksi.
11. 14.Rapat Koordinasi adalah rapat Penanggung Jawab Operasional Pusat (PJOP) dengan Penanggung Jawab Operasional Harian (PJOH) dan Penyedia Informasi secara berkala untuk membahas pengelolaan website Kejaksaan Republik Indonesia, rapat koordinasi dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Website Kejaksaan bertujuan untuk:

a.menyampaikan informasi tentang kegiatan Kejaksaan dan hal-hal yang terkait dengan Kejaksaan;
b.memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
c.membangun komunikasi dua arah dan hubungan baik yang efektif dan efisien antara Kejaksaan dan para pemangku kepentingan;
d.meningkatkan kualitas komunikasi Kejaksaan dengan pihak eksternal;
e.menyamakan persepsi antara Kejaksaan dan segenap para pemangku kepentingan;
f.meningkatkan citra Kejaksaan melalui informasi yang cepat, tepat dan akurat.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pembina website Kejaksaan Republik Indonesia dijabat oleh Jaksa Agung www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11045

Pasal 4

Pembina berwenang untuk:

a.memberikan masukan dan arahan dalam tata kelola website;
b.mencabut penayangan informasi pada website.

Pasal 5

Penanggung Jawab Operasional Pusat (PJOP) dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum).

Pasal 6

Penanggung Jawab Operasional Pusat bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 7

Penanggung Jawab Operasional Pusat berwenang untuk:

a.melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Atasan Penyedia Informasi pada setiap satuan kerja dalam hal penyediaan data/informasi untuk website;
b.merumuskan strategi kebijakan operasional dan manajemen pengelolaan website Kejaksaan Republik Indonesia;
c.mengusulkan anggaran sesuai rencana dan program kerja pengelolaan website Kejaksaan Republik Indonesia;
d.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan website Kejaksaan Republik Indonesia meliputi pembaharuan isi website, faktualitas isi website, aktualitas isi website, jumlah pengunjung per kanal, grafik jumlah pengunjung website;
e.mengembangkan isi, fungsi dan desain website Kejaksaan Republik Indonesia;
f.melaporkan hasil penyelenggaraan website kepada Pembina.

Pasal 8

Atasan penyedia Informasi dijabat oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Sekretaris Badan pada masing-masing satuan kerja.

Pasal 9

Atasan Penyedia Informasi memonitoring penyediaan informasi pada masing-masing satuan kerjanya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1104 6

Pasal 10

Penyedia Informasi dijabat oleh Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Kabag Sunproglapnil) pada masing-masing satuan kerja di Kejaksaan Agung.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang;
c.bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan mengenai hukum kepada masyarakat serta menyampaikan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1104 2 informasi mengenai kinerja Kejaksaan, perlu dilakukan penyelenggaraan website Kejaksaan Republik Indonesia
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
7.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-001/A/JA/01/2008 Tentang Ketentuan Pemberitaan Melalui Media Massa Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
8.Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia
9.Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSITE KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11043

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada didalam World Wide Web (WWW) di internet.
2.Informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga memiliki makna; bisa berupa angka, gambar, simbol, diagram, foto, dan sebagainya. Informasi yang dimuat pada website Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari dua bentuk:

a.berita;
b.non berita.
1. 3.Berita adalah informasi tentang suatu fakta yang bersumber dari sebuah peristiwa dan mempunyai arti penting serta menarik perhatian pembaca. Pada website Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud berita adalah informasi yang dimuat pada kanal:
a.berita;
b.kegiatan;
c.info terkini.
1. 4.Non berita adalah informasi hasil pengolahan data yang tidak bersifat aktual. Pada website Kejaksaan Republik Indonesia, informasi non berita dimuat pada kanal-kanal selain kanal Berita, Kegiatan, Info Terkini dan kanal-kanal yang terdapat pada setiap unit kerja.
2. 5.Domain adalah nama unik atau alamat situs untuk website.
3. 6.Hosting adalah tempat penyimpanan data berupa HTML.
4. 7.Kanal adalah menu halaman pada website yang memuat informasi yang sudah dikelompokkan. Kanal pada website Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari ; Home, Tentang Kejaksaan, Berita, Info Perkara, Kegiatan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Satgassus, Reformasi Birokrasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pidato Jaksa Agung, Statistik dan Penanganan Perkara, Info Hukum, Laporan Pengaduan, Konsultasi Hukum.
5. 8.Password adalah rangkaian kode rahasia yang digunakan untuk membuka kunci masuk dan mengakses halaman admin website Kejaksaan Republik Indonesia.
6. 9.Publish adalah menayangkan informasi pada website sehingga dapat diakses oleh masyarakat. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1104 4
7. 10.Update adalah memperbarui informasi yang ditayangkan pada website.
8. 11.Upload atau unggah atau muat adalah memasukkan/memindahkan berkas informasi ke admin website Kejaksaan Republik Indonesia.
9. 12.Username adalah nama unik yang digunakan untuk mengakses halaman admin website.
10. 13.Rapat Redaksi adalah rapat berkala tim redaksi website yang dipimpin oleh redaktur, untuk membahas informasi yang akan ditayangkan pada website, serta agenda penugasan liputan kepada tim redaksi.
11. 14.Rapat Koordinasi adalah rapat Penanggung Jawab Operasional Pusat (PJOP) dengan Penanggung Jawab Operasional Harian (PJOH) dan Penyedia Informasi secara berkala untuk membahas pengelolaan website Kejaksaan Republik Indonesia, rapat koordinasi dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Website Kejaksaan bertujuan untuk:

a.menyampaikan informasi tentang kegiatan Kejaksaan dan hal-hal yang terkait dengan Kejaksaan;
b.memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
c.membangun komunikasi dua arah dan hubungan baik yang efektif dan efisien antara Kejaksaan dan para pemangku kepentingan;
d.meningkatkan kualitas komunikasi Kejaksaan dengan pihak eksternal;
e.menyamakan persepsi antara Kejaksaan dan segenap para pemangku kepentingan;
f.meningkatkan citra Kejaksaan melalui informasi yang cepat, tepat dan akurat.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pembina website Kejaksaan Republik Indonesia dijabat oleh Jaksa Agung www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11045

Pasal 4

Pembina berwenang untuk:

a.memberikan masukan dan arahan dalam tata kelola website;
b.mencabut penayangan informasi pada website.

Pasal 5

Penanggung Jawab Operasional Pusat (PJOP) dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum).

Pasal 6

Penanggung Jawab Operasional Pusat bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 7

Penanggung Jawab Operasional Pusat berwenang untuk:

a.melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Atasan Penyedia Informasi pada setiap satuan kerja dalam hal penyediaan data/informasi untuk website;
b.merumuskan strategi kebijakan operasional dan manajemen pengelolaan website Kejaksaan Republik Indonesia;
c.mengusulkan anggaran sesuai rencana dan program kerja pengelolaan website Kejaksaan Republik Indonesia;
d.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan website Kejaksaan Republik Indonesia meliputi pembaharuan isi website, faktualitas isi website, aktualitas isi website, jumlah pengunjung per kanal, grafik jumlah pengunjung website;
e.mengembangkan isi, fungsi dan desain website Kejaksaan Republik Indonesia;
f.melaporkan hasil penyelenggaraan website kepada Pembina.

Pasal 8

Atasan penyedia Informasi dijabat oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Sekretaris Badan pada masing-masing satuan kerja.

Pasal 9

Atasan Penyedia Informasi memonitoring penyediaan informasi pada masing-masing satuan kerjanya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1104 6

Pasal 10

Penyedia Informasi dijabat oleh Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Kabag Sunproglapnil) pada masing-masing satuan kerja di Kejaksaan Agung.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/09/2012

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008