DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2017, No. 94 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
1. 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah; www.peraturan.go.id 2017, No. 94
7. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. 9.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1759);
9. 10.Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Nilai-Nilai dan Perilaku Utama Arsip Nasional Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok serta kegiatan sehari-hari.
2.Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bekerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
3.Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
4.Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik. www.peraturan.go.id 2017, No. 94
5.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
6.Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa Pelanggaran Kode Etik.
7.Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
8.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi Pelanggaran Kode Etik.
9.Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala atau pejabat lain yang ditunjuk.
10.Nilai–Nilai Organisasi adalah dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan.
11.Integritas adalah mengandung makna berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar.
12.Profesional adalah bekerja cermat, cepat, tuntas, dan berkualitas.
13.Visioner adalah berwawasan kedepan dan tanggap terhadap perubahan.
14.Sinergi adalah membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan produktif.
15.Akuntabel adalah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
16.Sanksi Moral adalah hukuman bagi Pegawai yang melanggar etika organisasi berbentuk pernyataan tertutup maupun pernyataan terbuka. www.peraturan.go.id 2017, No. 94

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah sebagai:

a.pedoman untuk melaksanakan nilai dasar Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Integritas, Profesional, Visioner, Sinergi dan Akuntabel; dan
b.instrumen pengukuran evaluasi Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini bertujuan untuk mendorong pengembangan budaya kerja Pegawai berdasarkan Nilai-Nilai dan Perilaku Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

BAB III

NILAI DASAR DAN INDIKATOR PERILAKU UTAMA

Pasal 4

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

a.Integritas;
b.Profesional;
c.Visioner;
d.Sinergi; dan
e.Akuntabel.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik dan Nilai Dasar. www.peraturan.go.id 2017, No. 94

Pasal 6

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diwujudkan dalam perilaku utama dan indikator dari perilaku utama sebagai acuan yang harus diterapkan Pegawai.

Pasal 7

Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a.menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual;
b.bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab;
c.santun dalam berbicara dan berperilaku; dan
d.keselarasan antara kata dan perbuatan.

Pasal 8

Indikator menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.menggunakan dan menyampaikan informasi yang berdasarkan data yang utuh dan lengkap, autentik, terpercaya, dan mutakhir;
b.menggunakan dan menyampaikan informasi setelah dilakukan pemilahan isi informasi;
c.menyampaikan informasi kepada orang yang tepat;
d.memberikan koreksi terhadap informasi yang salah; dan
e.menggunakan dan menyampaikan informasi melalui media secara bijak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Indikator bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

a.mematuhi ketentuan jam kerja;
b.mengutamakan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenang;
c.menggunakan seragam sesuai dengan peraturan;
d.meninggalkan ruangan kerja harus dengan izin; www.peraturan.go.id 2017, No. 94
e.menyelesaikan tugas sesuai dengan target waktu, kualitas, dan kuantitas;
f.bersedia menerima resiko sebagai akibat dari kesalahan pekerjaannya;
g.melaporkan hasil pekerjaan yang diberikan; dan
h.menggunakan sarana dan prasarana kantor dengan baik sesuai peruntukkannya.

Pasal 10

Indikator santun dalam berbicara dan berperilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a.menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan dan baik;
b.mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain;
c.mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan;
d.berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi formal (rapat, menghadap pimpinan dan memberikan arahan pada bawahan);
e.saling memaafkan ketika melakukan kesalahan;
f.menggunakan pakaian yang sopan dan pantas;
g.menjaga kebersihan di lingkungan Arsip Nasional
h.merokok ditempat yang telah ditentukan/diluar ruangan kerja dan pada jam istirahat;
i.menjaga diri dari perbuatan asusila;
j.menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba; dan
k.menjauhkan diri dari minuman keras atau beralkohol.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2017, No. 94 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
1. 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah; www.peraturan.go.id 2017, No. 94
7. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. 9.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1759);
9. 10.Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Nilai-Nilai dan Perilaku Utama Arsip Nasional Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok serta kegiatan sehari-hari.
2.Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bekerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
3.Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
4.Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik. www.peraturan.go.id 2017, No. 94
5.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
6.Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa Pelanggaran Kode Etik.
7.Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
8.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi Pelanggaran Kode Etik.
9.Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala atau pejabat lain yang ditunjuk.
10.Nilai–Nilai Organisasi adalah dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan.
11.Integritas adalah mengandung makna berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar.
12.Profesional adalah bekerja cermat, cepat, tuntas, dan berkualitas.
13.Visioner adalah berwawasan kedepan dan tanggap terhadap perubahan.
14.Sinergi adalah membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan produktif.
15.Akuntabel adalah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
16.Sanksi Moral adalah hukuman bagi Pegawai yang melanggar etika organisasi berbentuk pernyataan tertutup maupun pernyataan terbuka. www.peraturan.go.id 2017, No. 94

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah sebagai:

a.pedoman untuk melaksanakan nilai dasar Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Integritas, Profesional, Visioner, Sinergi dan Akuntabel; dan
b.instrumen pengukuran evaluasi Kode Etik Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

BAB III

NILAI DASAR DAN INDIKATOR PERILAKU UTAMA

Pasal 4

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

a.Integritas;
b.Profesional;
c.Visioner;
d.Sinergi; dan
e.Akuntabel.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik dan Nilai Dasar. www.peraturan.go.id 2017, No. 94

Pasal 6

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diwujudkan dalam perilaku utama dan indikator dari perilaku utama sebagai acuan yang harus diterapkan Pegawai.

Pasal 7

Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a.menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual;
b.bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab;
c.santun dalam berbicara dan berperilaku; dan
d.keselarasan antara kata dan perbuatan.

Pasal 8

Indikator menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.menggunakan dan menyampaikan informasi yang berdasarkan data yang utuh dan lengkap, autentik, terpercaya, dan mutakhir;
b.menggunakan dan menyampaikan informasi setelah dilakukan pemilahan isi informasi;
c.menyampaikan informasi kepada orang yang tepat;
d.memberikan koreksi terhadap informasi yang salah; dan
e.menggunakan dan menyampaikan informasi melalui media secara bijak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Indikator bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

a.mematuhi ketentuan jam kerja;
b.mengutamakan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenang;
c.menggunakan seragam sesuai dengan peraturan;
d.meninggalkan ruangan kerja harus dengan izin; www.peraturan.go.id 2017, No. 94
e.menyelesaikan tugas sesuai dengan target waktu, kualitas, dan kuantitas;
f.bersedia menerima resiko sebagai akibat dari kesalahan pekerjaannya;
g.melaporkan hasil pekerjaan yang diberikan; dan
h.menggunakan sarana dan prasarana kantor dengan baik sesuai peruntukkannya.

Pasal 10

Indikator santun dalam berbicara dan berperilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a.menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan dan baik;
b.mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain;
c.mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan;
d.berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi formal (rapat, menghadap pimpinan dan memberikan arahan pada bawahan);
e.saling memaafkan ketika melakukan kesalahan;
f.menggunakan pakaian yang sopan dan pantas;
g.menjaga kebersihan di lingkungan Arsip Nasional
h.merokok ditempat yang telah ditentukan/diluar ruangan kerja dan pada jam istirahat;
i.menjaga diri dari perbuatan asusila;
j.menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba; dan
k.menjauhkan diri dari minuman keras atau beralkohol.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

NILAI DASAR DAN INDIKATOR PERILAKU UTAMA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

NILAI DASAR DAN INDIKATOR PERILAKU UTAMA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004