DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2015-2019;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional www.peraturan.go.id 2016, No.252 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. 5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); www.peraturan.go.id 2016, No.252
9. 10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1578);
10. 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. 12.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1387); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2015-2019.

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2015-2019, digunakan sebagai acuan untuk menjalankan program mikro di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia periode 2015-2019.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesi Nomor 50 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.peraturan.go.id 2016, No.252

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2016 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd . WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id 2016, No.252 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2015-2019;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional www.peraturan.go.id 2016, No.252 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. 5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); www.peraturan.go.id 2016, No.252
9. 10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1578);
10. 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. 12.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1387); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2015-2019.

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2015-2019, digunakan sebagai acuan untuk menjalankan program mikro di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia periode 2015-2019.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015