DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012

Nomor: 2
Tahun: 2012
Ditetapkan: 22 Juni 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1.Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2.Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4.DG Dasar adalah DG yang berisi tentang objek yang dapat terlihat secara langsung atau diukur dari penampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama.
5.DG Tematik adalah DG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu.
6.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
7.Pengumpulan DG adalah proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG.
8.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
9.Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian yang menyelenggarakan IG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10.Kepala . . .
10.Kepala Lembaga adalah pimpinan tertinggi dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau TNI yang menyelenggarakan IG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11.Kepala daerah adalah gubernur, bupati atau walikota yang menyelenggarakan IG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 2

Pengumpulan DG harus dilakukan dengan tata cara dan standar.

Pasal 3

Tata cara dan standar pengumpulan DG disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 4

(1)Tata cara dan standar Pengumpulan DG ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga dan/atau Kepala Daerah.
(2)Tata cara dan standar pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala.
(3)Hasil peninjauan tata cara dan standar pengumpulan DG dijadikan dasar untuk melakukan perubahan tata cara dan standar pengumpulan DG yang telah ada.
(4)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga dan/atau Kepala Daerah.

Pasal 5

Dalam hal tata cara dan standar pengumpulan DG telah menjadi standar yang berlaku secara nasional, Menteri, Kepala Lembaga, dan/atau Kepala Daerah penyelenggara IG terkait, menetapkan standar yang berlaku secara nasional tersebut untuk wajib digunakan.

BAB II

TATA CARA PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

Pasal 6

(1)Pengumpulan DG dilakukan dengan:
1. a.survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
2. b.pencacahan; dan/atau
3. c.cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Teknologi yang digunakan dalam pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di dalam tata cara dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1)Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperoleh izin apabila
1. a.dilakukan di daerah terlarang;
2. b.berpotensi menimbulkan bahaya; atau
3. c.menggunakan wahana milik asing selain satelit.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

STANDAR PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

Pasal 8

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Sistem referensi geospasial; dan
b.Jenis, definisi, kriteria, dan format data.

Pasal 9

Standar mengenai sistem referensi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan oleh Kepala BIG.

BAB IV

. . .

Pasal 10

Pada saat Peraturan Kepala ini berlaku, semua tata cara dan standar yang terkait pengumpulan DG masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan ini, dengan ketentuan paling lambat 21 April 2014 wajib disesuaikan.

Pasal 11

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, ttd. Sora Lokita Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 22 Juni 2012 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, ttd. ASEP KARSIDI PENJELASAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL I. UMUM Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan perlunya ditetapkan Peraturan Kepala BIG tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan DG. Kegiatan pengumpulan DG merupakan suatu langkah awal dari penyelenggaraan IG secara umum. Merujuk kepada hal tersebut, maka pengumpulan DG memiliki arti yang sangat penting di dalam menjamin baik dan optimalnya hasil kegiatan penyelenggaraan IG secara keseluruhan. Mencermati hal di atas maka pengumpulan DG perlu dilakukan sesuai dengan tata cara dan standar yang baku. Tentunya tata cara dan standar tersebut harus disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geosapsial, bahwa penyelenggaraan IG memiliki banyak macam sesuai jenis dan tema IG serta melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu maka para pimpinan penyelenggara IG perlu menetapkan standar dan tata cara pengumpulan DG dilingkungannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1.Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2.Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4.DG Dasar adalah DG yang berisi tentang objek yang dapat terlihat secara langsung atau diukur dari penampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama.
5.DG Tematik adalah DG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu.
6.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
7.Pengumpulan DG adalah proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG.
8.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
9.Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian yang menyelenggarakan IG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10.Kepala . . .
10.Kepala Lembaga adalah pimpinan tertinggi dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau TNI yang menyelenggarakan IG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11.Kepala daerah adalah gubernur, bupati atau walikota yang menyelenggarakan IG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 2

Pengumpulan DG harus dilakukan dengan tata cara dan standar.

Pasal 3

Tata cara dan standar pengumpulan DG disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 4

(1)Tata cara dan standar Pengumpulan DG ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga dan/atau Kepala Daerah.
(2)Tata cara dan standar pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala.
(3)Hasil peninjauan tata cara dan standar pengumpulan DG dijadikan dasar untuk melakukan perubahan tata cara dan standar pengumpulan DG yang telah ada.
(4)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga dan/atau Kepala Daerah.

Pasal 5

BAB II

TATA CARA PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

Pasal 6

(1)Pengumpulan DG dilakukan dengan:
1. a.survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
2. b.pencacahan; dan/atau
3. c.cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Teknologi yang digunakan dalam pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di dalam tata cara dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1)Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperoleh izin apabila
1. a.dilakukan di daerah terlarang;
2. b.berpotensi menimbulkan bahaya; atau
3. c.menggunakan wahana milik asing selain satelit.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

STANDAR PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

Pasal 8

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Sistem referensi geospasial; dan
b.Jenis, definisi, kriteria, dan format data.

Pasal 9

Standar mengenai sistem referensi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan oleh Kepala BIG.

BAB IV