DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Informasi Geospasial melakukan penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis untuk mewujudkan ketelitian peta yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis;
d.bahwa ...
d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia tentang Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5.Peraturan ...
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
7.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
9.Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 179/KEP/BSN/7/2013 tentang Penetapan 3 (Tiga) Standar Nasional Indonesia; Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Hutan Primer dan Lahan Gambut; MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG PEMETAAN LAHAN GAMBUT SKALA 1:50.000 BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
3.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
4.Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
5.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

BAB II

PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG PEMETAAN LAHAN GAMBUT SKALA 1:50.000 BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH

Pasal 2

(1)Memberlakukan secara wajib SNI 7925:2013 dengan judul Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh.
(2)Pemberlakuan wajib SNI 7925:2013 dengan judul Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.

Pasal 3

(1)BIG melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7925:2013 judul Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh.
(2)Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh menetapkan Prosedur Operasional Standar terkait penyelenggaraan Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh di lingkungan kerjanya.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 2 Januari 2015 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, ttd. PRIYADI KARDONO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd. Gindo Sahat JHH

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Informasi Geospasial melakukan penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis untuk mewujudkan ketelitian peta yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis;
d.bahwa ...
d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5.Peraturan ...
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
7.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
9.Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 179/KEP/BSN/7/2013 tentang Penetapan 3 (Tiga) Standar Nasional Indonesia; Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Hutan Primer dan Lahan Gambut; MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG PEMETAAN LAHAN GAMBUT SKALA 1:50.000 BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
3.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
4.Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
5.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

BAB II

PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG PEMETAAN LAHAN GAMBUT SKALA 1:50.000 BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH

Pasal 2

(1)Memberlakukan secara wajib SNI 7925:2013 dengan judul Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh.
(2)Pemberlakuan wajib SNI 7925:2013 dengan judul Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.

Pasal 3

(1)BIG melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7925:2013 judul Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh.
(2)Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh menetapkan Prosedur Operasional Standar terkait penyelenggaraan Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000 Berbasis Citra Penginderaan Jauh di lingkungan kerjanya.

BAB III